Perencanaan Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 3 3

Materi
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
• Manajemen Pembangunan
• UU 25/2004 tentang SPPN
• Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
• Capaian RPJMN 2010-2014
• Lingkungan Strategis dan Tantangan
Pembangunan
• Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Umum
• Agenda Pembangunan
• Kaidah Pelaksanaan
• Visi-Misi Pasangan Presiden Terpilih
dadang-solihin.blogspot.com 4

Bahan Bacaan Wajib:
Administrasi Pembangunan di Indonesia
(Bab 5, hal 93-162)
• Sistem Administrasi Negara di
Indonesia
• Perencanaan Pembangunan
di Indonesia
• Pembiayaan Pembangunan
• Pelaksanaan Proyek
Pembangunan
• Sistem Pemantauan dan
Evaluasi Kinerja
• Pengawasan Pembangunan
• Administrasi dan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pembangunan
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN:
Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di
Indonesia
oleh: Ginandjar Kartasasmita

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:
 proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
 melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
(Todaro, 2000)

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA

PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-unsur
lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Swasta Pemerintah Masyarakat
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
GOVERNANCE
Perusahaan
transnasional
Organisasi
Antar Pemerintah
LSM
Internasional
Perusahaan
Lokal
Pemerintah
Lokal
LSM Lokal
Perusahaan
Nasional
Ormas/LSM
Nasional
Tingkat
Supranasional
Tingkat
Nasional
Tingkat
Subnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Masyarakat
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha

Sinergi Stakeholders

UU25/2004: Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

d s t…
d s t…

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional

Sinergi RPJMN – Renstra K/L
IMPACT
INPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT
ABK
AT
KPJM
Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Renstra
K/L

Proses Penyusunan RPJMN 2015-2019
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015-2019
Rancangan
RPJMN
2015-2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015-2019
Visi – Misi
Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Arahan
RPJPN 2005-2025
Evaluasi
RPJMN 2010-2014
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015-2019
(background studies)
Aspirasi
Masyarakat

Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Kerangka Rancangan Teknokratis
RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA
PASKA 2015,
PERUBAHAN IKLIM
POLHUKA
M
EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
• RB
• Tertib
hukum
• Anti korupsi
• Demokrasi
• Stabilitas DN
• Tranformasi
Struktur
• Resiliensi:
Pangan, Energi
dan Air
• Infrastruktur
• Inovasi
• Mutu SDM
• Kemiskinan
• Pemerataan
• Kesempatan
kerja
• SJSN
• Pengelolaan
SDA dan
biodiversity
• Kelautan
• Mitigasi &
Adaptasi
Perubahan Iklim
• Pemerataan
• SPM terpenuhi
• Perkotaan -
Perdesaan
• Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan:
APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi Kerangka
Kelembagaan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta
kemampuan IPTEK yang terus meningkat
2025-2030
Landasan
utk
Menuju
Negara
Maju
Tema
RPJMN
2015-2019
Pembanguna
n yang Kuat,
Inklusif dan
Berkelanjut
an
• Membutuhkan
comprehensive reform
• Not Business as Usual
(out of the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu, tidak sendiri-sendiri

Keterkaitan RPJMN 2015-2019 - RPJPN 2005-2025

Outline RT-RPJMN 2015-2019(1)
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PENCAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Memaparkan hasil capaian kinerja pembangunan periode 2005-2014 untuk
mengidentifikasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada periode 2005-
2014 serta tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perbaikan
kebijakan/program/kegiatan RPJMN 2015-2019.
2.1 Struktur Visi Misi RPJPN 2005-2025
2.2 Pencapaian RPJMN 2005-2009
2.3 Pencapaian RPJMN 2010-2014
BAB III : LINGKUNGAN STRATEGIS & TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN
3.1 LINGKUNGAN STRATEGIS
Memaparkan perkembangan dan analisis lingkungan strategis serta merumuskan
langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapinya
3.1.1. Geo-ekonomi
3.1.2. Geo-politik
3.1.3. Bonus Demografi
3.1.4. Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim
3.2 TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN
Memberi penjelasan tentang tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi
dalam periode 5 tahun kedepan (2014-2019), meliputi Pertumbuhan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Percepatan Pemerataan dan keadilan
3. Keberlanjutan Pembangunan
4. Stabilitas Politik dan Keamanan
5. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien
6. Pemberantasan Korupsi
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
8. Kesenjangan Antar Wilayah
9. Percepatan Pembangunan Kelautan

BAB IV : KERANGKA EKONOMI MAKRO
Memberi penjelasan tentang Gambaran Umum Ekonomi Indonesia secara
menyeluruh termasuk Kondisi Ekonomi 2014 dan gambaran ekonomi
makro RPJMN periode sebelumnya, prospek ekonomi serta kebutuhan
investasi dan sumber pembiayaan pada RPJMN 2015-2019.
4.1. Kondisi Ekonomi Hingga Menjelang Akhir Tahun 2014
Merupakan gambaran kondisi ekonomi makro hingga menjelang
akhir tahun 2014.
4.2. Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019
Merupakan gambaran proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2015-2019.
Bagian ini membahas hal-hal yang akan menjadi prospek dan hal-hal
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2015-2019.
4.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan
BAB V : TEMA, KERANGKA DAN SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019
Menjelaskan tentang tema, Kerangka dan Sasaran Pokok Pembangunan
Nasional yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dari Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
5.1 Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019
5.2 Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Ke-3 (RPJMN 2015-2019)
5.3 Keterkaitan RPJPN dan RPJMN
5.4 Sasaran Pokok Pembangunan 2015-2019

BAB VI : AGENDA PEMBANGUNAN
• Bab ini diawali tema pokok masing-masing Agenda Pembangunan. Selanjutnya
diuraikan bidang pembangunan berdasarkan isu-isu strategis utama yang telah
diidentifikasi dalam background study, evaluasi RPJMN 2010-2014, maupun berbagai
diskusi dengan stakeholders pembangunan.
• Bidang Pembangunan dikelompokkan ke dalam 4 agenda pembangunan, yaitu: Agenda
Pembangunan Ekonomi, Agenda Pembangunan Polhukhankam, Agenda Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat, dan Agenda Pembangunan Wilayah.
6.1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI
Memuat bidang pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan
Ekonomi. Masing-masing bidang pembangunan memuat sasaran,
arah kebijakan dan strategi pembangunan.
A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi
6.1.1. Penguatan Sektor Primer
 Sasaran (Impact)
 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
6.1.2. Akselerasi Pertumbuhan Industri
6.1.3. Modernisasi Sektor Jasa
B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
6.1.4. Ketahanan Pangan
6.1.5. Ketahanan Energi
6.1.6. Ketahanan Air

C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
6.1.7. Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai
Keseimbangan Pembangunan
6.1.8. Transportasi Massal Perkotaan
6.1.9. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar
6.1.10 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi Pembiayaan
D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi
6.1.11. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
6.1.12. Peningkatan Investasi
6.1.13. Penguatan Sektor Keuangan
6.1.14. Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
6.1.15. Peningkatan Daya Saing BUMN
6.1.16 Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional
6.2. AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM,
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
6.2.1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
6.2.2. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
6.2.3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
6.2.4. Penyediaan informasi iklim dan Kebencanaan

6.3. AGENDA PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM
6.3.1. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan
6.3.2. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
6.3.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.3.4. Pemantapan Politik Dalam Negeri
6.3.5. Peningkatan Peran Politik Luar Negeri
6.3.6. Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan
Nasional
6.3.7. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
6.4. AGENDA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.4.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana
6.4.2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
6.4.3. Pendidikan
6.4.4. Kebudayaan
6.4.5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
6.5. AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH
6.5.1. Pengembangan Wilayah Strategis
6.5.2. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
6.5.3. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
6.5.4. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan
6.5.5. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
6.6. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN

BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN
7.1. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan memuat kebijakan pendanaan secara umum,
sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan,
tata cara optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan
kualitas belanja termasuk didalamnya kebijakan transfer ke daerah.
7.2. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka
regulasi dan cara penerapannya pada masing-masing bidang
pembangunan. Pada prinsipnya bagian ini menjelaskan mengenai
substansi kerangka regulasi dan tata cara untuk merumuskannya.
7.3 KERANGKA KELEMBAGAAN
Berisi tentangprinsip-prinsip/koridor tentang tatanan kelembagaan
yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan agenda
pembangunan yang telah ditetapkan.
7.4. KERANGKA EVALUASI
Berisi tentang prinsip-prinsip/koridor kerangka evaluasi dan penetapan
indikator kinerja pembangunan.
BAB VIII: PENUTUP

Kerangka Evaluasi Capaian RPJMN 2010-2014

Capaian RPJMN 2010-2014
MISI 1
Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera
• Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 4,6 persen (2009) meningkat
menjadi 5,8 persen (2013)
• Pada tahun 2013 neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar yang
meningkat dari USD3,9 milyar tahun 2012
• Peningkatan produksi pertanian pada tahun 2013 dengan rata-rata peningkatan
sebesar: tanaman bahan makanan (2%), perkebunan (4,4%), peternakan (4,5%) dan
perikanan (6,5%)
• Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton
• Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 34 pada 2007 menjadi 32 per 1.000
kelahiran hidup (2012).
• Angka kematian ibu meningkat dari 228 (2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran
hidup (2012)
• Menurunnya prevalensi anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) menjadi 32,9
persen (2013)
• Meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A dari 94,1 persen menjadi
95,8 persen, dan APM SMP/mts/paket B meningkat dari 65,2 menjadi 78,8 persen pada
periode 2004-2012
• Tahun 2012, PISA Indonesia menempati urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvey,
dengan rata-rata nilai matematika, membaca, dan sains berturut-turut sebesar 375, 395,
dan 382 (rata-rata nilai negara OECD adalah 500).

Misi 2
Memperkuat Pilar Demokrasi
• Jika dilihat dari angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kualitas
demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu dari 67,30 pada
tahun 2009 menjadi 62,63 pada tahun 2014. Dari 3 indikator
pembentuk IDI, 2 indikator yaitu hak-hak sipil dan kebebasan politik
cenderung menurun, sementara kinerja lembaga demokrasi sedikit
meningkat.
• Angka Integritas Pelayanan Publik (Pusat) meningkat dari 6,64 pada
2009 menjadi 7,37 pada tahun 2014.
• Opini WTP (K/L) meningkat dari 41% pada 2009 menjadi 74% pada
tahun 2014. Angka Opini WTP (K/L) tertinggi adalah pada tahun 2013
yaitu 76%.

Misi 3
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
• Skor Indeks Persepsi Korupsi adalah 32 pada tahun 2013, meningkat dari
tahun 2009 yaitu 2,8.
• Daya saing daerah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, 10 Provinsi
dengan Daya saing tertinggi (seluruh provinsi di Jawa, Bali, Riau, dan Kaltim),
13 Provinsi dengan Daya saing menengah, dan 10 Provinsi dengan daya
saing rendah (Sebagian besar seluruh Indonesia Timur).
• Kontribusi PDRB masih didominasi oleh Provinsi-provinsi di Jawa, yaitu
sebesar 58,87%, disusul provinsi di Sumatera sebesar 23,77%.
• Pesentase kemiskinan di luar Jawa masih tinggi, tetapi jumlah penduduk
miskin masih terkonsentrasi di Jawa

CAPAIAN MISI 1:
Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Indikator Ekonomi
Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar
a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode
2007-2010.
b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja
secara nasional, meskipun relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat
pengangguran meningkat.
c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK). 50

Indikator Ekonomi
Neraca perdagangan nonmigas surplus sebesar USD8,6 milyar, sedangkan neraca
perdagangan migas mengalami defisit sebesar USD4,1 milyar
Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2004-2013

Indikator Pertanian
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Pokok Tahun 2004-2013
80.0
70.0
60.0
50.0
KIB I KIB II
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2004 Juta Ton
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produksi Padi Produksi Beras Produksi Jagung
Produksi Kedelai Produksi Gula Produksi Daging Sapi dan Kerbau
Perkembangan produksi
komoditas utama
meningkat, namun
belum mampu
memenuhi kebutuhan
Perkembangan Impor Komoditi Pangan Utama Tahun 2004 – 2013
No Indikator
Kinerja Satuan 2004
KIB I KIB II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*)
1 Beras Ribu Ton 236,9 189,6 438,1 1.406,5 289,5 250,3 687,5 2.750,4 1.780,5 302,3
2 Cabe Ribu Ton 7,5 6,9 9,9 11,0 14,4 16,3 18,1 24,4 17,8 12,0
3 Daging
Sapi Ribu Ton 11,8 19,9 24,1 39,4 45,6 67,9 90,5 65,0 33,5 23,2
4 Gula Juta Ton 1,2 2,1 1,6 3,1 1,2 1,7 2,0 2,7 3,1 2,5
5 Jagung Ribu Ton 1.089,6 186,1 1.776,0 702,5 276,3 339,5 1.528,3 3.208,7 1.694,1 1.805,3
6 Kedelai Juta Ton 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 1,7 2,1 1,9 1,2
7 Bawang
Merah Ribu Ton 48,9 53,1 78,5 107,6 127,8 63,8 70,6 156,4 95,2 68,6

Indikator Kesehatan
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kekurangan Gizi
INDIKATOR
STATU
S
AWAL
TARGET
2014
1. Angka kematian Ibu (AKI) 228 118
2. Angka kematian bayi
(AKB)
34 24
3. Prevalensi kekurangan
gizi
18,4 15
Prevalensi kekurangan gizi pada balita masih tinggi,
disparitas kekurangan gizi antar provinsi masih lebar
63
120
100
80
60
40
20
0
Sulawesi Barat
Maluku Utara
Maluku
Papua
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tengah
Bengkulu
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara…
Papua Barat
Gorontalo
Kalimantan Selatan
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Jambi
Banten
Lampung
INDONESIA
Sumatera Selatan
Sulawesi Utara
Riau
Aceh
Jawa Barat
Kep. Bangka…
Nusa Tenggara…
Sumatera Barat
Jawa Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Timur
Jawa Timur
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Bali
Persalian di fasilitas kesehatan masih belum optimal;
Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan cukup lebar

Indikator Pendidikan
Angka Partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan
menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi
Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012
Sumber: PDSP (2009/2010)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SMA SMK SMA SMK
Public Private
students
Student
Teacher Ratio
Student
Classroom
Ratio
Perbandingan jumlah siswa dan guru
serta perbandingan siswa dan kelas
• Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan
kesejahteraan guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil
pembelajaran siswa.
• Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk,
sementara matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan.
Perkembangan APM dan APK
menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012
KIB I KIB II
Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan
1
.8
.6
.4
.2
0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
Peluang untuk bertahan
menengah masih rendah terutama pada quintil 1
16-18 Tahun
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lama sekolah (tahun)
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5
112.5
117.0
116.2
94.1
95.2
95.8
81.2
98.1 103.9
65.2
74.2
78.8
48.3
69.6
78.7
14.6
18.4
27.9
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APK SD/ sederajat APM SD/sederajat APK SMP/ sederajat
APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT
masyarakat miskin

Capaian Misi 2:
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Sumber : idi 2009-2010-2011-2012
Indikator Politik
Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan
Skor Integritas Pelayanan Publik
8%
19%
41%
57%
63%
76% 74%
0% 3% 0% 3%
18%
30%
61%
0,70% 0,69% 2,87% 2,97% 5,73%
11,61%
24,94%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K/L
Provinsi
Kab/Kota
Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan
5,83
6,84 6,64 6,16
7,07 6,86 7,37
6,69 6,46
5,26
6,00 6,32
6,82
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pusat daerah
*skor: 1-10
C

Capaian Misi 3:
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Indikator Penegakan Hukum
2500
2000
1500
1000
Perkembangan Skor IPK Indonesia Tahun 2004-2013
KIB I KIB II
2 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8
100
90
80
70
60
Series1
Series2
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32 32
50
40
30
20
10
0
2012 2013
Keterangan: Keterangan:
Skala 0 - 10, 0 (terkorup) - 10 (terbersih) Tahun 2012 terjadi perubahan skala
Sumber: Transparency International, 2013 Skala 0 -100, 0 (terkorup) - 100 (terbersih)
Penegakan anti korupsi membaik, namun perlu percepatan

Indikator Pembangunan Wilayah
Peta Daya Saing Daerah*
Sumber: Asia Competitiveness Institute. Tahun 2013
*) diukur dengan 91 indikator yang dikelompokkan dalam empat aspek: (i) macroeconomic stability,
(ii) government and institutional setting, (iii) financial, business, and manpower condition, and (iv)
quality of life and infrastructure development

Nasional 2012  Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %,
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 %
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta
KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%
Pertumb. Ekonomi 8.21%
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20
Tingkat Pengangguran 5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %
Pertumb. Ekonomi 4,83 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90
Wilayah Sulawesi
Pertumb. Ekonomi 8,67%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60
Tingkat Pengangguran 5,23 %
Wilayah Papua
Tingkat Kemiskinan 30,50%
0
Wilayah Maluku
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20
Wilayah Nusa Tenggara
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%
Pertumb. Ekonomi 6.58%

Share terhadap PDB Dunia (nominal)
65,9% 63,9% 62,5% 61,9% 62,0% 60,8% 59,6% 58,5% 57,3% 56,2%
34,1% 36,1% 37,5% 38,1% 38,0% 39,2% 40,4% 41,5% 42,7% 43,8%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Proyeksi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Advanced Economies Emerging and Developing Economies
Negara berkembang akan
menjadi mesin pertumbuhan
ekonomi dunia, dan kontribusi
PDB negara berkembang akan
terus meningkat dalam 5 tahun
ke depan
Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model
Kawasan dengan pertumbuhan
ekonomi >6% pada tahun 2019
Sumber: IMF (2014)
Geo-Ekonomi
Perkembangan dan Proyeksi Ekonomi Dunia

Aliran Investasi Langsung Dunia akan
Meningkat, Terutama ke Negara Berkembang
• Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat
risiko penurunan dari kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal
akibat tapering off AS yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global.
• Aliran Modal Asing ke Negara Berkembang Terus Meningkat Tajam. Seiring dengan
terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter
bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan.
Perkiraan Aliran Net FDI tahun 2019
Sumber: Global Oxford Economic Model –Baseline Scenario
Aliran FDI akan
meningkat dengan
kuat ke negara
China, India,
Indonesia,
Australia, Brazil,
Mexico, dan Chili

Indonesia sebagai Tujuan Investasi yang Paling Menarik:
Hasil Survey terhadap MNCs Jepang
Sumber: JBIC 2013
Hasil survei oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) pada tahun 2013
terhadap MNCs Jepang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara
tujuan investasi; dimana pada tahun 2004 Indonesia berada pada peringkat ke-7 dan
pada tahun 2009 berada di peringkat ke-8

ASEAN Economic Community 2015
AEC akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015.
ASEAN AKAN MENJADI PASAR TUNGGAL DAN KESATUAN BASIS PRODUKSI
Sehingga akan terjadi aliran bebas:
(1) barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal; dan (5) tenaga kerja
Perlu Meningkatkan: Awareness Dan Readiness, serta
Pemanfaatan Peluang yang Lebih Optimal
Langkah-Langkah Khusus untuk Persiapan Menuju AEC 2015:
• Edukasi masyarakat tentang peluang AEC:
– Menjadikan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan
– Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih terintegrasi dan
komprehensif
• Pengembangan AEC Center
• Peningkatan Daya Saing Perekonomian Nasional
• Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia, melalui: pelatihan dan sertifikasi
kompetensi
• Koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat-daerah yang lebih terstruktur

Geopolitik Indonesia
Posisi Geografi Indonesia (1)
1. NEGARA MARITIM
dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2):
• Laut 80% dan darat 20%.
• Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2,
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2.
• Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya
alam (SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai
sumber inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia,
sumber O2 demi kehidupan dan kesehatan umat manusia.
• SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak
ternilai.
PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA
Kelautan dan Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis.
ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing
jika Indonesia tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya
adalah terhadap kelestarian lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya.

2. JALUR PERDAGANGAN STRATEGIS
Selat Malaka
Pintu masuk Tunggal Jalan Laut Tersingkat
antara Samudra Pasifik dan Bagian Utara
Samudra Hindia dan Jalur Perdagangan
Terpadat.
Jaringan Strategis Lalu Lintas Perkapalan
Internasional lainnya:
(1) Jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah
utara, dengan Laut Cina Selatan
(2) Selat Lombok,
(3) Selat Makasar

3. KAWASAN PERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA
• Tersebar di 12 provinsi.
• Kawasan perbatasan darat tersebar berada di 5
provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
• Kawasan perbatasan laut berada di 11 provinsi: Aceh,
Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan
Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa
Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
• Garis batas antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan
terbentang sepanjang 2004 Km, antara RI-PNG di
Papua sepanjang 107 km, dan antara RI-Timor Leste di
Nusa Tenggara Timur sepanjang kurang lebih 263,8
km.

Kawasan Perbatasan Indonesia dengan 10 Negara Tetangga

Bonus Demografi :
Perubahan Struktur Umur Penduduk
• Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan
meningkatnya penduduk, terutama usia produktif dan lansia
Proyeksi jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur
350
300
250
200
150
100
50
0
Jumlah Penduduk (juta)
Usia 60+
Usia 15-59
Usia 0-14
Antara tahun 2010 - 2035,
jumlah penduduk:
- usia 0-14: Turun 2,4 juta jiwa
- usia 15-59: Naik 39,4 juta jiwa
- usia 60+ : Naik 30,1 juta jiwa
Pertambahan proporsi penduduk
usia kerja meningkat:
sehingga rasio ketergantungan
Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025 (dependency ratio) menurun

Indeks Pertumbuhan Penduduk 2010-2035
Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur,
dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas)
Pertumbuhan penduduk menurut
menurut kelompok umur.
Antara tahun 2010–2035, penduduk:
 usia 0-14: tumbuh (-3,6%)
 usia 15-59: tumbuh 25,9%
 usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2%
Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035
(dengan indeks tahun 2010=100%)
Catatan:
Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun
1998 tentang Kesejahteraan Lansia )

Bonus Demografi dan Implikasi Kebijakan
• Terjadi penurunan dependency ratio dengan meningkatnya
penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus
demografi
50,5
Trend Rasio ketergantungan 2010-2035
48,6
47,7
47,2 46,9 47,3
51
50
49
48
47
46
45
Rasio Ketergantungan (%)
2028-2031:
Dependency Ratio
terendah (46,9%)
2011: Proporsi
penduduk usia
produktif >50%
Bonus Demografi tidak
otomatis, tetapi dapat diraih
dg kebijakan tepat:
- SDM sehat dan terdidik
- Tenaga kerja produktif
- Stabilitas ekonomi,
meningkatnya lapangan
kerja
Jika tidak, terjadi dampak
tidak baik:
- tingginya penganguran
- konflik sosial
- tekanan pada pangan dan
lingkungan
Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025
*) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th

Prasyarat Bonus Demografi
BONUS DEMOGRAFI
MERUPAKAN PELUANG
•Meningkatnya Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Produktif
memberikan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi
BEBERAPA KEBIJAKAN YAG PERLU DISIAPKAN UNTUK
MEMANFAATKAN PELUANG BONUS DEMOGRAFI :
SDM: Menyiapkan Kualitas SDM yang akan masuk ke
Angkatan Kerja melalui Kesehatan dan Pendidikan
KEPENDUDUKAN: Menjaga Penurunan TFR
TENAGA KERJA: Menyiapkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga
Kerja
EKONOMI: Menyediakan Lapangan Kerja, Fleksibilitas Pasar Tenaga
Kerja, Keterbukaan Perdagangan dan Saving

Turunnya Dependency Ratio Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi:
Pengalaman Internasional
1960 - 2000
Pert.
GDP/th
(%)
Kontribusi (%) Bonus
Demografi thd
Pertumbuhan Ekonomi
Cina 7.0 9.2
Korsel 7.3 13.2
Singapura 8.2 13.6
Thailand 6.6 15.5
Sumber: 1. UN Population Prospect Rev. 10 dan Mawson &
Kinugasa 2005
2. Mawson, A and Kinugasa T, 2005. East Asian
Economic Development: Two Demographic Dividend

Agenda Pembangunan Paska 2015 dan Perubahan Iklim
Agenda Paska 2015
Pandangan Masyarakat Internasional atas Post 2015: Prinsip-prinsip yang Disepakati
dan Justifikasi Pentingnya SDGs (Dokumen ”Future We Want”)  Tidak bisa dipilah-pilah
per para pihak.
1. NEGARA MAJU:
i. tidak menyepakati pengintergasian konsep Common But Differentiated Responsibilities
(CBDR) masuk dalam SDGs
ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek
sustainability;
iii. konsep inequality, negara maju merujuk pada mengatasi ketidakseimbangan akses antara
kelompok masyarakat dalam negara.
2. NEGARA BERKEMBANG:
i. konsep CBDR dan diferensiasi masuk dalam SDGs;
ii. mendorong fokus isu-isu unfinished business MDGs lebih menekankan pada aspek
availability dan fleksibilitas pada akses dan kesempatan, serta dukungan means of
implementation termasuk pendanaan, dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas;
iii. konsep inequality, negara berkembang merujuk tidak hanya mengatasi ketidakseimbangan
akses antara kelompok masyarakat dalam negara, namun ketidakseimbangan dan
ketidakadilan dalam konteks hubungan antar negara di tingkat global, khususnya mengatasi
ketimpangan pada pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang.

SDG  Agenda Pembangunan Paska 2015 (1)
FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET
1 POVERTY ERADICATION, BUILDING
SHARED PROSPERITY AND PROMOTING
EQUALITY
End poverty in all its forms everywhere
2 SUSTAINABLE AGRICULTURE, FOOD
SECURITY AND NUTRITION
End hunger and improve nutrition for all through
sustainable agriculture and improved food
systems
3 HEALTHY LIFE AT ALL AGES FOR ALL Healthy life at all ages for all
4 EDUCATION Provide quality education and life-long learning for
all
5 GENDER EQUALITY Attain gender equality and women’s
empowerment everywhere
6 WATER AND SANITATION Water and sanitation for a sustainable world
7 ENERGY Ensure access to affordable, sustainable, and
reliable modern energy for all
8 ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT AND
INFRASTRUCTURE
Promote sustainable, inclusive and sustained
economic growth and decent jobs for all
9 INDUSTRIALIZATION AND PROMOTING
EQUITY AMONG NATIONS
Promote sustainable industrialization and equality
among nations

SDG  Agenda Pembangunan Paska 2015 (2)
FOCUS AREA (TENTATIVE GOAL) TENTATIVE TARGET
10 SUSTAINABLE CITIES AND HUMAN
SETTLEMENTS
Build inclusive, safe and sustainable cities and human
settlements
11 SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION
Promote sustainable consumption and production
patterns
12 CLIMATE CHANGE Take urgent and significant action to mitigate and adapt
to climate change : Build a climate change goal based
on the outcome of COP21 of the UNFCCC
13 CONSERVATION AND SUSTAINABLE
USE OF MARINE RESOURCES,
OCEANS AND SEAS
Take urgent and significant actions for the conservation
and sustainable use of marine resources, oceans and
seas
14 ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY Protect and restore terrestrial ecosystems and halt all
biodiversity loss
15 MEANS OF IMPLEMENTATION/GLOBAL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Strengthened global partnership for sustainable
development: trade, technology transfer, financing and
debt sustainability, capacity building, partnership for
sustainable development
16 PEACEFUL AND INCLUSIVE
SOCIETIES, RULE OF LAW AND
CAPABLE INSTITUTIONS
Creating peaceful and inclusive societies, rule of law and
capable institutions

Perubahan Iklim
KOMITMEN INDONESIA: PENURUNAN EMISI
•Tahun 2020 Emisi Turun Sebesar 26% dari BAU dengan Usaha Sendiri
•Emisi Turun Sebesar 41% Jika Mendapatkan Dukungan Internasional
UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN:
PENURUNAN EMISI GRK:
di 5 Sektor Prioritas
(1) Kehutanan
(2) Lahan Gambut
(3) Pertanian
(4) Energi dan trasnportasi,
(5) Industri dan Limbah
PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT
TERHADAP PERUBAHAN IKLIM:
Khususnya di 15 Daerah Rentan
(percontohan RAN-API)
Daerah Percontohan Kegiatan
RAN-API :
1 Provinsi Bali
2 Kota Semarang
3 Kota Pekalongan
4 Provinsi Jawa Barat
5 Kota Blitar
6 Kota Bandar Lampung
7 Provinsi Jawa Timur
8 Kabupaten Malang
9 Kota Batu
10 Kota Malang
11 Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 Pulau Lombok
13 K ota Tarakan
14 Provinsi Sumatera Selatan
15 Provinsi Sumatra Utara

Tantangan Utama (1)
• Terbatasnya ketersediaan infrastruktur
• Penguatan sektor primer, sekunder dan tersier
secara terpadu
• Harmonisasi peraturan perundang-undangan
pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi
• Terbatasnya kemampuan untuk membiayai
pembangunan
• Pengaruh perekonomian global dan
diberlakukannya AEC
Pertumbuhan
Ekonomi untuk
dapat menjadi
negara maju pada
Tahun 2030
• Menciptakan pertumbuhan inklusif
• Memperbesar investasi padat pekerja
• Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro
dan kecil
• Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja
informal
• Memperluas ekonomi perdesaan dan
mengembangkan sektor pertanian
Percepatan
Pemerataan dan
Keadilan

Tantangan Utama (2)
• Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan
terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan
di seluruh aspek kehidupan
• Pengembangan data dan ukuran pembangunan
berkelanjutan
• Mendorong penerapan kegiatan ramah lingkungan
• Pengembangan kapasitas institusi untuk
pengembangan tata kelola , pengendalian
pencemaran dan penegakan hukum
Keberlanjutan
Pembangunan
• Memelihara kebhinnekaan Indonesia dan
konsolidasi demokrasi
• Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan
bahaya terorisme
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
aparatur penegak hukum
• Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan bagi
Alutsista
Stabilitas Politik
dan Keamanan

Tantangan Utama (3)
• Meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas,
dan efisiensi birokrasi
• Mempercepat proses transformasi hubungan
kelembagaan
Tata Kelola dan
Reformasi
Birokrasi
• Mengefektifkan penegakan hukum
• Mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana
korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi
birokrasi
• Meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan
masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi
Pemberantasan
Korupsi
• Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
• Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi
masyarakat
• Mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh
masyarakat dengan meningkatkan akses dan
kualitas pendidikan, serta menurunkan kesenjangan.
• Memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

Tantangan Utama (4)
• Meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur
Indonesia (KTI)
• Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Kawasan Perbatasan, antara lain melalui
percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
• Mengurangi kesenjangan pembangunan antara
desa-kota
Kesenjangan
Antar Wilayah
• Memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi
nasional
• Meningkatkan ekonomi kelautan melalui
pengembangan industri kelautan, industri perikanan,
dan wisata bahari
• Menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi
lingkungan laut
Percepatan
Pembangunan
Kelautan

Sasaran Pokok RT-RPJMN 2015-2019 (1)
• Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
EKONOMI yang tinggi
• Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup dan keberlanjutan
pembangunan
LINGKUNGAN
POLITIK • Meningkatnya kualitas demokrasi
• Terwujudnya sistem peradilan pidana
dan perdata yang efisien, efektif, dan
akuntabel
HUKUM

• Meningkatnya kapasitas pertahanan dan
stabilitas keamanan nasional
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
• Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang
bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan
efisien
TATA KELOLA DAN
REFORMASI
BIROKRASI
• Menurunnya tingkat kemiskinan dan
kesenjangan antar penduduk di berbagai
wilayah
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
• Menurunnya tingkat kesenjangan antar-
KEWILAYAHAN wilayah
• Terwujudnya pengembangan ekonomi
kelautan yang didukung pengembangan
SDM dan Iptek
PEMBANGUNAN
KELAUTAN

Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019
1. EKONOMI
Ekonomi Makro
 Pertumbuhan ekonomi 5,5 %* 6-8 %
 PDB per Kapita (ribu Rp) 40.560 72.444
 Inflasi 5,3% 4,5%
 Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 6-8%
 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,6-5,9 5-5,5
Katahanan Pangan
 Produksi Padi 69,9 juta ton 82,0 juta ton
 Produksi Jagung 18,6 juta ton 23,4 juta ton
 Produksi Kedelai 0,89 juta ton 1,02 juta ton
Ketahanan Energi
 Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 710 ribu SBM per hari
 Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1272 ribu SBM per hari
 Produksi Batubara 397 Juta Ton 421 Juta Ton

Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019
Ketahanan Air
 Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det
 Ketersedian air irigasi yang bersumber dari
11% 20%
waduk
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
 Rasio elektrifikasi 81,5% 95,9%
 Akses Air Minum Layak 70% 100%
 Sanitasi Layak 60,5% 100%
 Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km
 Kondisi mantap jalan nasional 94% 100%
 Perkembangan panjang jalan Tol 784 km 1.979 km
 Panjang Jalur Kereta Api 5.434 km 8.692 km
 Perkembangan pelabuhan
33/217 39/240
utama/pengumpul
 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari
 Perkembangan jumlah bandara 237 252
 On-time Performance Penerbangan 75% 95 %
 Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100%

Sasaran Pokok Baseline
2014
Sasaran
2019
2. LINGKUNGAN
 Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%
 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5
3. POLITIK
 Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%
 Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75
4. PENEGAKAN HUKUM
 Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%
 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 65
 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4
5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
 Kualitas Pelayanan Publik
- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9
- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0
 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48
6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 Persentase pemenuhan MEF 30% 60%
 Persentase Kontribusi industri pertahanan DN
terhadap MEF
10% 20%

2014
Sasaran
2019
7. KESEJAHTERAAN RAKYAT
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83* meningkat
 Indeks Gini 0,41 menurun
Kependudukan dan Keluarga Berencana
 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun 1,19%/tahun
 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3
Pendidikan
 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15
8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)
tahun
 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di
atas 15 tahun
94,1%* 96,1 (%)
 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%)
Kesehatan
 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346** 306
 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32*** 24

2014
Sasaran
2019
8. PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
 Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDRB 41 45-47%
 Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 133* 75 (Kumulatif 5
tahun)
9. PEMBANGUNAN KELAUTAN
 Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil
ke PBB - Selesai tahun
2017
 Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk
pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi
perikanan tangkap dan budidaya (juta ton )
22,4** 48
 Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam
rangka meningkatkan konektivitas laut
(lihat sasaran
infrastruktur)
 Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui:
- Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha*** 20 juta ha
- Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya
perikanan dan kelautan n.a. 53,4 %

Arah Kebijakan Umum
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan
Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber
Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk
pertumbuhan dan pemerataan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi
bencana alam dan perubahan iklim
Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan
Daerah.
Penegakan kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, serta
Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan

Kerangka Pikir Pembangunan
Bidang Ekonomi

Sasaran Pembangunan Ekonomi (1)
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
A. PEMBANGUNAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI:
Penguatan Sektor Primer
 PDB Industri Pengolahan Makanan dan
Minuman (%) 2,4 2,6
 Produksi Perkebunan (ribu ton)
(i) Kelapa Sawit 29.513 36.420
(ii) Karet 3.204 3.810
(iii) Kakao 817 913
 Pertumbuhan PDB perikanan (persen per
tahun) n.a 7,1
 Ekspor hasil perikanan (miliar USD) 5 9,5
 Produk olahan hasil perikanan (juta ton) 5,2 6,8
 Produksi kayu bulat HA*) (juta m3) 5,5 13
 Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) 26 35
 Hutan Rakyat (juta m3) 3 22

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
Akselerasi Pertumbuhan Industri
 Pertumbuhan PDB (%) 5,50 7,90
 Pertumbuhan Industri (%) 5,50 8,20
Modernisasi Sektor Jasa
 Pertumbuhan ekspor produk non-migas (%) 11*
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Pertumbuhan PDB Pariwisata 6,2 % 7 %*
 Jumlah Wisman 9,5 juta 8 %*
 Wisnus (jumlah perjalanan, juta) 248,0 2 %*
 Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 6,0 % 7 %*
*Pertumbuhan rata-rata per tahun selama 2015-2019

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
B. PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI, DAN AIR
Ketahanan Pangan
 Produksi
- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0
- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4
- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02
- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4
- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9
Ketahanan Energi
 Produksi
- Minyak Bumi (ribu BM per hari) 818 710
- Gas Bumi (ribu SBM per hari) 1.224 1.272
- Batubara (Juta Ton) 397 421
 Rasio Elektrifikasi(%) 81,5 95,9

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
Ketahanan Air
 Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det
 Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk (%) 11 20
C. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) 27 21
 Perkembangan jalan nasional 38.470 km 43.670 km
 Kondisi mantap
- Jalan Nasional (%) 94 100
- Jalan Propinsi (%) 54 75
- Jalan Kabupaten /Kota (%) 45 60
 Pembangunan Jalan Tol 784 km* 1.979 km
 Panjang Jalur Kereta Api (kumulatif) 5.434 km 8.692 km
 Perkembangan pelabuhan utama/pengumpul 33/217 39/240
 Dwelling Time Pelabuhan (hari) 6-7 3-4
*Posisi s/d 2014

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
 Perkembangan jumlah bandara 237 252
 On-time Performance Penerbangan (%) 75 95
 Kab/Kota yang dijangkau broadband (%) 82 100
 Hunian layak untuk rumah tangga berpenghasilan
rendah (juta rumah tangga)
n.a 18,6
 Akses Air Minum Layak (%) 70 100
 Sanitasi Layak (%) 60,5 100
D. PENGUATAN FAKTOR UTAMA PEMBANGUNAN
EKONOMI
 Tenaga kerja berkeahlian tinggi yang memiliki sertifikasi
8,4 14
(%)
 Jumlah pekerja formal di sektor manufaktur (%) 40,5 51
 Pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap
Bruto (PMTB)
n.a 11,3
 Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%) n.a 21,9

Arah Kebijakan
A. Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi (1)
Penguatan Sektor Primer:
Peningkatan Agroindustri
• Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat
• Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas
pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati
• Pengembangan agroindustri perdesaan
• Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
• Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi
pasar dan akses pasar
• Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif
Peningkatan Hasil Perikanan
• Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan
• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan
• Penyempurnaan Kelembagaan
• Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
Peningkatan Hasil Hutan Dan Kayu
• Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance)
• Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan
• Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Arah Kebijakan
Peningkatan Pengolahan Hasil Tambang/Mineral
• Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri
• Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
• Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan
• Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang
Akselerasi Pertumbuhan Industri
• Pengembangan Perwilayahan Industri
• Penumbuhan Industri Pengolah Sumber Daya Alam, Penyedia Kebutuhan Domestik
• Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas

Arah Kebijakan
Modernisasi Sektor Jasa:
Peningkatan Ekspor Nonmigas dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
• Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi
• Memanfaatkan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global untuk meningkatkan ekspor barang
terutama produk manufaktur
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
• Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi;
• Perluasan akses UMKM dan koperasi ke pembiayaan;
• Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi;
• Penguatan kelembagaan usaha dan koperasi; dan
• Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi
Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
• Pemasaran Pariwisata Nasional
• Pembangunan Destinasi Pariwisata
• Pembangunan Industri Pariwisata
• Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Arah Kebijakan
Ekonomi(4)
B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
Ketahanan Pangan
• Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri
• Meningkatkan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
• Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
• Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan
• Meningkatkan layanan jaringan irigasi
• Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan
Ketahanan Energi
• Meningkatkan produksi energi primer
• Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi
• Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi
• Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi
• Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
• Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
Ketahanan Air
• Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
• Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif
• Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan
iklim dadang-solihin.blogspot.com 103

Arah Kebijakan
C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur (1)
Ekonomi(6)
Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan
Pembangunan:
• Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
• Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional
• Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang
berorientasi lokal dan kewilayahan
• Mempercepat pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi
• Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam penyelengaraan transportasi
• Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi broadband-ready
• Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara
Transportasi Massal Perkotaan
• Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata
guna lahan serta pemanfaatan Platform Intelligent Transport System
• Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorinetasi berbasis kepada bus
(BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu
• Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota
• Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan

Arah Kebijakan
C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2)
Ekonomi(7)
Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar
• Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau
serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
• Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik
• Penyediaan infrastruktur produktif
• Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat
• Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi
• Peningkatan pasokan energi listrik (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi
primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang
sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi
• Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi ketenagalistrikan
TERBATAS: Internal Pemerintah

Arah Kebijakan
D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (1)
Ekonomi(8)
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja:
• Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
• Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis
Peningkatan Investasi
• Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
• Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah
• Pengembangan layanan investasi
• Pemberian insentif dan fasilitasi investasi
• Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif
• Peningkatan persaingan usaha yang sehat
Penguatan Sektor Keuangan
• Memantapkan stabilitas sistem keuangan
Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
• Meningkatkan hasil-hasil riset
• Layanan Perekayasaan dan Teknologi
• Mengembangkan teknopreneur
• Mengembangkan sumber daya hayatid (abdioarnegso-suorcliehsi)n .dbalno gnsirphoat.ycaotmi 106

Arah Kebijakan
D. Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi (2)
Ekonomi(9)
Peningkatan Daya Saing BUMN:
• meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan
kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi
• meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil
guna
• membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN
Peningkatan Efisiensi Logistik dan Distribusi Nasional
• Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis
• Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya
• Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik
• Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan

Sasaran Pembangunan Pelestarian SDA, LH dan
Pengelolaan Bencana
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
 Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan
n.a
100%
 Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi n.a 50.000km
 Operasionalisasi KPH n.a 547
 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 64,21 (2012) 66,5-68,5
 Emisi gas rumah kaca n.a 26%
 Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam
menghadapi bencana
 Meningkatnya sistem peringatan dini untuk
pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta
penanganan bencana
 Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan
informasi MKG.

Arah Kebijakan Pembangunan Pelestarian
SDA, LH dan Pengelolaan Bencana
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
• Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan
berbagai pihak
• Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal
• Meningkatkan kapasitas pengelola KPH
• Meningkatkan sarana dan prasarana KPH
• Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah
pengelolaan hutan di kawasan hutan
Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
• Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup
• Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup
• Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan
• Penguatanpendanaan lingkungan hidup dan kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta
Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
• Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana
• Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana
• Edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
• Peningkatan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penanggulangan bencana;
Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan
• Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung
penanganan perubahan iklim yang berkesidnaamdabnungg-asnolihin.blogspot.com 109

Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Polhukhankam
Equity
Growth
Tujuan Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara (Pembukaan UUD 1945)
Indonesia yg Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur
Daya Saing Nasional
(Berlandaskan SDA,
SDM, IPTEK)
PEMBANGUNAN SEKTOR DAN
WILAYAH
Pendidikan
Kesehatan
Ketahanan Pangan
Ketahanan Energi
Inovasi Teknologi
Infrastruktur
Sinergi Antar Daerah dan Antar Pusat-
Daerah
Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing
nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang
Demokratisasi Keadilan dan
Kepastian Hukum
Regulasi
Berkualitas
Birokrasi yang
Profesional
Kondisi Aman
dan Damai
BIDANG
PEMBANGUNAN
POLHUKHANKAM
PANCASILA - UUD 1945 - NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sasaran Polhukhankam (1)
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
 Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (%) 74 95
 Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas
LAKIP) K/L (%) 39,3 85
 Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (%) 33,48 83,48
 Indeks Profesionalitas ASN 76 86
 Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9,0
 Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0
PENEGAKAN HUKUM
 Indeks Penegakan Hukum % n.a 75
 Indeks Persepsi Korupsi 32 65
 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3.63 4

Sasaran Polhukhankam (2)
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
POLITIK DALAM NEGERI
 Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 62,63* 75
 Tingkat Partisipasi Politik (%) 75,11 80
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
 Persentase pemenuhan MEF 30% 60%
 Persentase Kontribusi industri pertahanan DN
terhadap MEF
10% 20%
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOBA
 Pendidikan dan pencegahan
 Penanganan terhadap pengguna narkoba (%)

ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM
Reformasi Birokrasi & Tata Kelola:
• Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis
• Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional
• Mempercepat penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis merit
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Penerapane-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang
sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi
Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
• Mempercepat pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
• Menjamin terselenggaranya sistem hukum perdata yang mudah dan cepat
Pemberantasan Korupsi
• Menjamin Harmonisasi peraturan di bidang korupsi
• Menjamin efektivitas kebijakan korupsi
• Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi
Pemantapan Politik Dalam Negeri
• Menjamin pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat
• Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat
dalam penyusunan dan pengawasand kaedbaijnagk-asno plihuibnl.ibklogspot.com 113

ARAH KEBIJAKAN POLHUKHANKAM
Politik Luar Negeri
• Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan
Indonesia di ASEAN
• Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia
• Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional, dan global
• Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular
• Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM
• Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri
Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
• Melanjutkan Pemenuhan MEF
• Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat)
• Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita TNI
Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba
• Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side)
• Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT
LINGKUNGAN
STRATEGIS
ASEAN Economic Community
(AEC)
Bonus Demografi
Geo Politik
Geo-Ekonomi
Post 2015 Development
Agenda
Peningkatan
Kualitas SDM
(HDI,
GDI,NRR)
serta Jati Diri
dan Karakter
Bangsa
Peningkatan
Jati Diri dan
Karakter
Bangsa
KEBIJAKAN &
STRATEGI
SASARAN
SUBBIDANG
SASARAN
BIDANG
ISU STRATEGIS
Peningkatan Akses
dan Kualitas
Kesehatan dan Gizi
Masyarakat
Peningkatan Taraf
Pendidikan
Peningkatan Akses,
Kualitas, dan
Relevansi Pendidikan
Penguatan Jati Diri
Bangsa
dan Pelestarian Budaya
Kesehatan dan Gizi
Masyarakat
Pendidikan
Kebudayaan
Perubahan Iklim
Middle Income Trap
Peningkatan Derajat
Kesehatan dan Status
Gizi Masyarakat

Sasaran Kesejahteraan Rakyat(1)
INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) per
perempuan usia reproduktif 15-49 tahun
2,6 2,3
 Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (contraceptive
prevalence rate/CPR) semua cara
62% 66%
 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
needdengan perhitungan baru)
11,4 8,5
 Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka
panjang (MKJP)
18,3 23,5
KESEHATAN
 AKI 346 306
 AKB 32 24
 Prevalensi kekurangan gizi pada balita (%) 19,6 15 (HI)
17 (MI)
 Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%) 0,43 < 0,5
 Prevalensi tuberculosis (TB) 297 245
 Persentase penduduk yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan
Nasional
64,7 95

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
PENDIDIKAN
 APM SD/MI (%) 91,3 94,8
 APM SMP/MTs (%) 79,9 82,2
 APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%) 79,2 91,6
 APK Perguruan Tinggi 28,4 36,7
 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B (%) 53,7 68,4
PENGURANGAN KEMISKINAN
 Tingkat kemiskinan (%) 9 – 10,5 6,0 – 8,0
 Penurunan TPT (%) 5,7 5,0-5,5
 Asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga
(PKH, anak dengan disabilitas, lanjut usia)
3.200.000 KSM
(7 persentil)
6.200.000
KSM
(10 persentil)
 Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat
Berpenghasilan rendah (Raskin)
15.530.897 RTS 6.212.359
RTS

INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
 Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 86.400.000 Jiwa
(36 persentil)
62.994.462
Jiwa
(25 persentil)
 Jumlah KK transisi PKH yang mendapatkan akses
berusaha melalui KUBE di Perdesaan
111.940 KK 555.450 KK
 Jumlah Keluarga Miskin transisi PKH yang mendapatkan
bantuan pemberdayaan melalui KUBE di Perkotaan
53.100 KK 266.500 KK
 Terlaksananya pendampingan bagi pemberdayaan
masyarakat untuk pengembangan usaha mandiri
-- 5.500 orang

ARAH KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kependudukan dan Keluarga Berencana
• Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas,
baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah serta dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan;
• Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring
pelayanan;
• Peningkatan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB, dan peningkatan intensitas pelayanan KB
statis dan pelayanan KB bergerak (mobile) khusus daerah sulit terjangkau;
• Peningkatan pelayanan KB (MKJP dan Non MKJP) pasca persalinan, pasca keguguran dan efek samping;
• Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan pengembangan metoda baru obat kontrasepsi bagi pria;
• Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan
lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
• Peningkatan efektivitas advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)KB; dan
• Penguatan peran dan fungsi keluarga.
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
• Menjamin Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
• Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
• Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
• Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
• Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
• Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
• Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
• Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
• Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Pendidikan
• Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas
• Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas
• Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
• Meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi
• Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
• Mengembangkan kurikulum
• Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
• Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru
• Meningkatkan kualitas LPTK
• Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
• Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya
Kebudayaan:
• Memperkukuh karakter bangsa yang menghargai keragaman, bertoleran, berakhlak mulia, bermoral, beretika, bergotong
royong
• Meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya
• Meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

Percepatan Pengurangan Kemiskinan
• A. Perlindungan Sosial
• Meningkatkan Penataan Asistensi Sosial
• Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Mengembangkan Lingkungan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
• B. Pelayanan Dasar
• Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Publik
• Meningkatkan Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
• C. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
• Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
• Menjamin Perluasan Akses Permodalan dan Layanan Keuangan melalui Penguatan Layanan Keuangan Mikro bagi Masyarakat
Miskin dan Rentan
• Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan Rentan

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
Basis Data Dasar
Perencanaan
Pendekatan
Kewilayahan Tujuan Akhir
Informasi
Geospasial
Data
Statistik
Rencana
Tata Ruang
Pengelolaan
Pertanahan
Otonomi
Daerah
Pengembangan
Wilayah Strategis
Pengembangan
Daerah Tertinggal
dan Kawasan
Perbatasan
Pembangunan
Perkotaan dan
Perdesaan
Pengurangan
Kesenjangan
Antar Wilayah
Kesejahteraan
Rakyat

Sasaran Pembangunan Wilayah
dan Tata Ruang
INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019
 Jumlah daerah tertinggal yang dientaskan 133* 75
 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6,16** 7,35
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67,48** 71,5
* Posisi s/d 2014 **2012
No. Wilayah Target Growth 2015-
2019 (%/th)
Peran PDRB Wilayah
(%)
Kebutuhan Investasi
(Trilyun Rp)
Kebutuhan Investasi
Infrastruktur (Triyun
Rp)
1 Sumatera 8,1 – 8,6 25,6 6.020 – 6.403 766 – 785
2 Jawa 5,7 – 6,2 53,0 10.597 – 11.369 1.651 – 1.692
3 Bali Nustra 8,4 – 8,9 10,2 2.444 – 2.597 304 – 311
4 Kalimantan 9,8 – 10,3 3,0 778 – 824 88 – 90
5 Sulawesi 9,0 – 9,5 5,4 1.340 – 1.422 160 – 163
6 Maluku Papua 11,4 – 12,0 2,8 767 – 818 78 – 80
Keterangan:
 Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun
 Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 %
 kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan
Tata Ruang (1)
Pengembangan Wilayah Strategis
•Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya di 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI
Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan
•A. Pengembangan Daerah Tertinggal
•Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik
•Pengembangan perekonomian masyarakat
•B. Pengembangan Kawasan Perbatasan
•mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang
Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan
•A. Pembangunan Perkotaan
•Mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)
•Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
•mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni
•mengembangkan kota hijau
•Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing
•meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional
•B. Pembangunan Perdesaan
•mewujudkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan
ekologi
•membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan dan perkotaan dadang-solihin.blogspot.com 124

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan
Tata Ruang(2)
Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan
• Meningkatkan Ketersediaan dan Efektifitas Regulasi Tata Ruang
• Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang
• Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan Serasi antardokumen Rencana melalui Penegakan
Aturan Zonasi, Insentif dan Pemberian Sanksi secara Konsisten
• Mengevaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
• Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
• Mendorong Reforma Agraria melalui Pemberian Tanah dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat
• Mendorong Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur
pertanahan
• Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah
• Penguatan kelembagaan pemerintah daerah
• Penguatan aparatur pemerintah daerah
• Peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah
• Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Demokrasi Lokal

Sasaran Pembangunan Kelautan(1)
1. Terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi
nasional:
o Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017;
o Penyelesaian/lanjutan perundingan batas laut dengan 9 negara tetangga;
o Penyelesaian penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis
nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
o Penyusunan rencana aksi Pembangunan Kelautan 2015-2019;
o Penyerasian data dan informasi kelautan antar lembaga/pemangku kepentingan; dan
o Penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan kelautan jangka panjang.
2. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi
nasional yang difokuskan pada:
o Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan;
o Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan
prasarana serta fasilitas layanan dasar;
o Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya;
o Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada 2019 (termasuk rumput laut)
untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan);
dan
o Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (pilotting) di
beberapa lokasi terpilih

Sasaran Pembangunan Kelautan(2)
3. Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan
konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan
manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai, yang
difokuskan pada:
o Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau
kecil dan 100 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan
o Terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri
dan ekspor.
4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya
hayati laut melalui:
o Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) Pengutuhan dan penambahan luasan
kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii)
Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) Kawasan
pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 85 kawasan
o Percepatan pembentukan lembaga yang menangani keamanan laut secara terpadu; dan peningkatan
cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah
pengelolaan perikanan Indonesia
5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan
meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada:
o Peningkatan kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan: dan
o Peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN (1)
Penegakan Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional
• Menerapkan konvensi hukum laut internasional serta penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE
• Melakukan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI
• Mengembangkan dan menerapkan Tata kelola dan Kelembagaan Kelautan
• Meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan
Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan
• Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Kelautanam
• Pengembangan Industri Kelautan
• Pengembangan Konektivitas dan Sistem Logistik
• Pengembangan Kawasan dan Potensi Baru
Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas, Daya Dukung dan Kelestarian
Fungsi Lingkungan Laut
• Penguatan koordinasi lintas sektor serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi
• Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut
• Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim
• Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan
• Mengembangkan alternatif cara pemanfaatan potensi laut yang lebih akrab lingkungan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN (2)
Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari, Serta Penguatan Peran SDM dan
Iptek Kelautan
• Upaya Peningkatan Wawasan dan Budaya Bahari
• Meningkatkan dan menguatkan peran SDM dan Iptek di bidang kelautan
Peningkatan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir
• Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil dan membina industri kecil pengolahan hasil laut
• Mengembangkan sentra produksi perikanan
• Menyempurnakan pola hubungan kerja antara koperasi dan nelayan dengan pengusaha
• Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil

KERANGKA PENDANAAN

KERANGKA REGULASI
Perencanaan Pembentukan Regulasi dalam Rangka
Memfasilitasi, Mendorong Maupun Mengatur Perilaku
Masyarakat, Termasuk Swasta Dan Penyelenggara Negara
dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Bernegara. Perencanaan
Kerangka Regulasi Sejak Awal Perencanaan Dimaksudkan
untuk :
 Mengarahkan Proses Perencanaan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Agar Sesuai Dengan
Kebutuhan Pembangunan;
 Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan
dalam Rangka Mendukung Pencapaian Prioritas
Pembangunan; dan
 Meningkatkan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Untuk
Keperluan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PETA JALAN KERANGKA REGULASI 2015-2019
OUTCOME 2015 2016 2017 2018 2019
Tersimplifikasinya
Penetapan baseline Kenaikan 15% dari
Kenaikan 25% dari
Kenaikan 30% dari
100% regulasi di
baseline
baseline
baseline
Bidang SDA, SDM
dan IPTEK
Kenaikan 30% dari
baseline
100% pelaksanaan
harmonisasi
kebijakan dan
regulasi Bidang
SDA, SDM dan
IPTEK
Penetapan Baseline Kenaikan 25% dari
baseline
Kenaikan 40% dari
baseline
Kenaikan 20% dari
baseline
Kenaikan 15% dari
baseline
Terlaksananya
pelatihan bagi
4000 orang para
perumus kebijakan
dan perancang
regulasi
500 0rang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 500 orang

Kerangka Kelembagaan
• Menjadi Upaya untuk Melakukan Penataan Kelembagaan agar
Pemerintah Memiliki Fungsi dan Kewenangan yang Tepat,
Aturan Main dan Hubungan Kerja Inter dan antar Lembaga
yang Sinergis, serta didukung oleh Kualitas Aparatur Sipil
Negara yang Profesional dan Berintegritas.
• Dengan Demikian Kelembagaan Pemerintah Akan sejalan
dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat Melaksanakan
Kebijakan/Rencana Pembangunan dengan Efektif Dan Efisien.

LOKUS PENATAAN
PEMERINTAH DAERAH DENGAN SKPD-NYA

ALUR KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
(SASARAN, ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI,
PROGRAM,
KEGIATAN)
IDENTIFIKASI
LEMBAGA YANG
DIBUTUHKAN
ASESMEN
TERHADAP FUNGSI
DAN KINERJA
LEMBAGA YANG ADA
LEMBAGA YANG ADA
DIPANDANG MASIH
RELEVAN DAN
EFEKTIF
TETAP
MENGGUNAKAN
LEMBAGA YANG
SUDAH ADA
PEMBAHASA
BILA LEMBAGA YANG
ADA DIPANDANG
TIDAK RELEVAN DAN
BELUM EFEKTIF ATAU
TERDAPAT
KEKOSONGAN
KELEMBAGAAN,
PERLU PERUBAHAN
KELEMBAGAAN
N
DENGAN
INSTANSI
TERKAIT
(KEMPAN
DAN RB)
LEMBAGA
YANG
DIBUTUHK
AN
ARAH PENATAAN/
KEBUTUHAN
LEMBAGA MASUK
DALAM
RPJMN 2015-2019
IMPLEMENTASI
PENATAAN:
PENATAAN
KELEMBAGAAN
OLEH KEM PAN DAN
RB BERKOORDINASI
DENGAN INSTANSI
TERKAIT
USULAN ARAH
PENATAAN/ KEBUTUHAN
LEMBAGA
PERLU PEMBENTUKAN
LEMBAGA BARU
MERGE ATAU SPLIT
FUNGSI/LEMBAGA YANG
ADA
PENAJAMAN ATAU
PENAMBAHAN FUNGSI/
KEWENANGAN
LIKUIDASI LEMBAGA
YANG ADA (DUPLIKASI,
FRAGMENTASI, DLL)
PERBAIKAN HUBUNGAN
KERJA INTER DAN ANTAR
LEMBAGA
PEMBENTUKAN ATAU
PENGUATAN INSTITUSI
KOORDINASI DAN
MANAJEMEN KINERJA
PENGUATAN APARATUR
SIPIL NEGARA

Kerangka Evaluasi
• Memberikan gambaran tata cara evaluasi kinerja pembangunan
secara menyeluruh dalam rangka mengetahui dan menilai dengan
pasti pencapaian rencana pembangunan, kemajuan dan kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan serta
tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan rencana
pembangunan di masa yang akan datang.

Pokok-pokok Arahan Presiden
RI 30 Oktober 2014:
“Visi Presiden adalah Tri Sakti,
Misinya adalah Nawa Cita dan
motonya adalah Smart Work
Tri Sakti
1. Berdaulat dalam Politik
2. Berdikari dalam Ekonomi
3. Berkepribadian dalam Kebudayaan
Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1964

Perencanaan Pembangunan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Perencanaan Pembangunan

Ähnlich wie Perencanaan Pembangunan (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Perencanaan Pembangunan