Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."

1. BAPPENAS
Perencanaan Partisipatif
Drs. Dadang Solihin, MA
Diklat LPEM-FEUI
Latihan Keuangan Daerah Angkatan XL, 9 Desember 2004

2. Dadang S lihi ’ Profile
D d Solihin’s P fil
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA
Colorado USA. His previous post is Head Center for Research
Head,
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia
Asia-
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included the Training Seminar on
Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia
Applications for Managers Kuala Lumpur Malaysia (2003); Applied Policy
Managers, Lumpur,
Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government
Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course Sapporo Japan (1999) He
Course, Sapporo, (1999).
published more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
g y g @y y
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
 Apa Arti Perencanaan?
 Apa yang terjadi dalam proses perencanaan?
 Partisipasi
P ti i i
 Tiga Pilar Good Governance
 Definisi Ulang Konsep Partisipasi
 Manfaat Partisipasi
p
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Apa Arti Perencanaan?
 Oxford Dictionary:
y
• Perencanaan adalah usaha/kegiatan untuk
mencapai tujuan secara terarah
• Perencanaan adalah arah pembangunan
 Perencanaan adalah kegiatan untuk:
• merealisasikan kondisi yang diinginkan,
• menganalisa keadaan, dan
li k d d
• menyelesaikan masalah.
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Apa yang terjadi dalam proses
perencanaan?
 Proses berpikir rasional.
 Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi,
po t ,
politik, dsb).
 Pengambilan keputusan yang rasional dan politis.
 Dalam
D l menjalankan perannya, seorang perencana
j l k
terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu
kepentingan, baik pemerintah, organisasi atau
k ti b ik i t h i i t
kelompok lainnya dalam menentukan arah dan
kondisi
k di i masa depan yang akan dicapai.
d k di i
dadang-solihin.blogspot.com 5

6.  Umumnya produk p
y p perencanaan bersifat unitary
y
(seragam/satu kesatuan), yaitu perencanaan
komprehensif yang disusun oleh satu lembaga,
lembaga
umumnya oleh pemerintah.
 Mengapa tidak plural? Beban (waktu, tenaga
dan bi ) t l l b
d biaya) terlalu besar untuk ditanggung oleh
t k dit l h
“perencana p
p pemerintah.”
 Akibatnya: Produk perencanaan bersifat tidak
lengkap d id k
l k dan tidak memadai. d i
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Partisipasi
 Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan
yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat Tiadanya partisipasi hanya
masyarakat.
menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.
 Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka,
mengembangkan potensi dan prakarsa lokal,
lokal
mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun
kemandirian masyarakat
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Distorsi Makna Partisipasi
1. Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat
sebagai obyek kebijakan pemerintah.
pemerintah
2. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan
masyarakat mengambil bagian (take part) untuk
k bil b i ( k ) k
mendukung dan mensukseskan kebijakan dan
program-program yang di k diprakarsai pemerintah
i i h
(mobilisasi).
3. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas
selalu digunakan sebagai alat p
g g pembenar bagig
pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah
y
melibatkan masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Dalam Konteks Governance
1. Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client)
melainkan sebagai warga (citizen).
2. Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah
tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola
p
pemerintahan dan pembangunan.
p g
3. Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi
sebagai hak warga masyarakat.
g g y
4. Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima
manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor
j p , p g
atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Substansi Partisipasi
1. Voice, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat
menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan,
aspirasi gagasan kebutuhan
kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas
terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
pemerintah
2. Akses, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk
masuk dalam arena governance yakni
governance,
mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta
terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
barang barang publik
3. Kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan
komunitasnya maupun proses politik yang terkait
k i li ik k i
dengan pemerintah.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Tiga Pilar Good Governance
TRANSPARANSI
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
dadang-solihin.blogspot.com 11

12.  Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh
terb kan a sel r h
masyarakat terhadap semua informasi yang terkait
dengan program-program pembangunan yang mencakup
keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem
informasi publik.
 Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada
setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan,
p
pelaksanaan, p g
pengawasan dan p pelestarian sehingga
gg
masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
(beneficiaries) atau objek belaka, melainkan sebagai
agen pembangunan (subyek).
b ( b k)
 Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun
i t hk d blik t k b h il
kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber
daya yang dimiliki.
dimiliki
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Konsep Partisipasi
Partisipasi Sosial
 Stiefel dan Wolfe: “upaya terorganisasi untuk
upaya
meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan
lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh
l b t d l k d i lt t t l h
pelbagi kelompok dan gerakan yang selama ini
dikesampingkan dari fungsi pengawasan tersebut”
 Bank Dunia: “proses di mana para stakeholders
proses
mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif
dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang
berdampak pada mereka”.
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Partisipasi Politik
 Nie dan Verba: “kegiatan legal oleh warga
perorangan yang secara langsung atau tidak
langsung ditujukan untuk mempengaruhi
pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan
mereka”.
k
 Parry Moyser dan Day: “keikutsertaan
Parry, keikutsertaan
dalam proses formulasi, pengesahan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah”.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Partisipasi Kewargaan
 Lister: “hak berpartisipasi dalam mengambil
hak
keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya,
dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan
HAM”
 Cuniil: “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi
Partisipasi
politik, namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua
cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai
politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan
oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Definisi Ulang Konsep
Partisipasi
 Konsep partisipasi beralih dari sekadar
kepedulian terhadap “penerima derma”
atau “kaum tersisih” menuju ke suatu
kepedulian dengan pelbagi bentuk
keikutsertaan warga dalam pembuatan
kebijakan da pe ga b a keputusan d
eb ja a dan pengambilan eputusa di
berbagai gelanggang kunci yang
mempengaruhi kehidupan mereka
mereka.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Pergeseran dalam Partisipasi
Kebijakan
Dari Ke
Penerima Warga
Proyek Kebijakan
Konsultasi Pengambil Keputusan
Penilaian Pelaksana
Mikro Makro
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Prinsip Partisipasi
1. Cakupan - semua orang, atau wakil -wakil dari semua
p g
kelompok yang terkena dampak dari hasil- hasil suatu
keputusan atau proses - proyek pembangunan misalnya.
2.
2 Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership). Pada
Partnership)
dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan
dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan
p p y gg
prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna
membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan
struktur masing-masing pihak.
pihak
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-
kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan
g
kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/Equal
Powership). B b i pihak yang terlibat harus dapat
P hi ) Berbagai ih k t lib t h d t
menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari terjadinya dominasi.
g j y
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. 5. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility).
Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas
dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan
(sharing power) dan keterlibatannya dalam proses
pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai
pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif
dalam setiap proses kegiatan terjadi suatu proses saling
kegiatan,
belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
7.
7 Kerjasama.
Kerjasama Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak
yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna
mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya y g
g g g y g , y yang
berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Manfaat Partisipasi
1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks
sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan
hi k b t h k t I i i tk k bij k
desentralisasi.
2.
2 Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua
pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program,
sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri
berkesinambungan.
b k i b
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat
dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan
proses
pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan
semua orang yang terlibat (terberdayakan).
4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan
fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi
T i ki t b k l b kib t b i f i
dan wewenang.
6.
6 Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan
masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Beberapa Hambatan
1. Kelembagaan. penerapan pendekatan p
g p p p partisipatif di
p
lembaga-lembaga pemerintah masih menemui
berbagai kendala.
2. Perilaku. Sikap birokrat dan hubungan atasan dan
bawahan.
3. Kebijakan. Harus ada SK dan Juklak.
4.
. S ste
Sistem manajemen. Model Perencanaan
a aje e . ode e e ca aa
Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat
menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh
petugas lapangan.
5. SDM. Masih butuh waktu untuk memperkenalkan
p
agar konsep ini bisa diterima ditengah-tengah
mereka.
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Menanggulangi Hambatan
M l iH b
1. Tingkat Desa. Anggota masyarakat perlu memegang
tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya
menunggu apa yang di di k oleh pemerintah atau
disediakan l h i h
lembaga donor.
2.
2 Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak
Lapangan
sebagai 'pemungkin' (enabler) yang mendorong masyarakat
untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-
masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban
l h l d b k di k j b
atas semua masalah yang ada.
3.
3 Tingkat Kabupaten/kota Lembaga pemerintah perlu
Kabupaten/kota.
membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen,
monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan
pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-
lembaga terkait.
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. 4. Tingkat P
Ti k t Propinsi. K bij k sistem dan staf di tingkat
i i Kebijakan, i t d t f ti k t
propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan
pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber
partisipatif
dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan
dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan
g g g p p y , y g
LSM yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan
pendekatan partisipatif.
5. Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang
dikeluarkan lembaga tingkat nasional harus memberi
jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan
j i t k d k l k d k t i id
menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif.
Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil
penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi
bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan
y g g g g
badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-
membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan
menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi.
di k i f ib il b i l/ i i
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Terima Kasih
i i
dadang-solihin.blogspot.com 24