Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Visi Misi:
Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
g
• Reformasi Sistem Penganggaran (ABK)
• Penyusunan Renja SKPD


PP 8/2008-Permendagri 54/2010
8/2008- g
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)
g ( )

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity

p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity

Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning),
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Reformasi Sistem Penganggaran
g gg 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan p
y gg pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
g g ,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang
mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
R f i Si t P

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1.
1 Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


1/2
Definisi ABK
• Mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang
dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (
gg (outcome))
dan keluaran (output) melalui key performance indicators (KPI) yang
terkait dengan 3 (tiga) hal* yaitu:
– Pengukuran kinerja
– Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi
kinerja outcome dan output
– Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat
analisis

*Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran: Modul 1, Bappenas


2/2
Definisi ABK
• Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut).
• Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di l k i dik t
D l b b i ki j diperlukan indikator
kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan
j
jenis kegiatan.
g


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2.
2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1.
1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
p g gg g p
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3.
3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).


Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD, R
RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD
t SKPD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
p y j g g
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.


Sistematika Renja SKPD
I. Pendahuluan;
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
j ;
III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
IV. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan
Pencapaian Renstra SKPD;
V. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju
Berdasarkan P
B d k Pagu I dik tif
Indikatif;
VI. Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan
Kegiatan; dan
VII. Penutup.

Pasal 143 Permendagri 54/2010


Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan Kegiatan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan  Program SKPD
Pembangunan Daerah
P b D h  Program Lintas SKPD
 Pelayanan Umum  Program Lintas Kewilayahan
 Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No
 Ekonomi 13/2006 memuat informasi:
 Lingkungan Hidup  Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
 Perumahan dan Fasilitas Umum  Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
 Kesehatan  Kode SKPD
 Pendidikan  Kode Program
 Pariwisata dan Budaya  Kode Kegiatan
 Perlindungan Sosial  Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
 Kerangka Regulasi
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 Kerangka Pelayanan Umum dan
Kegiatan
Investasi Pemerintah Daerah
 Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi  Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup


1/2
Penyusunan Renja SKPD

Mengacu kepada rancanga
g j
Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD
RKPD SKPD,
Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan
Rancangan program dan kegiatan
Memuat kebijakan, program
Renja SKPD
j dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan
Pasal 27 ayat 1 dan 3
usulan program serta
kegiatan yang berasal dari
g y g
Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat
dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2
pembangunan
b
Pasal 27 ayat 5

Renja
R j SKPD ditetapkan dalam
dit t k d l
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28


2/2
2/2
Penyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.


Step by Step Penyusunan Renj SKPD
St b St P R j

3 5

1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan Akhir
Persiapan Awal Renja RKPD/Renja
SKPD SKPD

Pelaksanaan
P l k
Penyusunan Penetapan
Musrenbang
Rancangan RKPD dan
Tahunan
Awal RKPD Renja SKPD
Daerah
2 4 6


1 T h P i
Tahap Persiapan
• Orientasi Perencanaan Daerah
• Pembentukan Tim Penyusun RKPD
y
• Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
• Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
• Penetapan SK Tim Penyusun
• Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada
NGS
• Identifikasi stakeholders
• Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik
• penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan fo-rum
SKPD dan Musrenbang


Tahap Penyusunan Rancangan
p y g
2
Awal RKPD
• Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
• Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan
g g
prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
• Pengumpulan Data/Informasi
• Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
• Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
• Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
• Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
• Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
• Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
• Pembahasan R
P b h Rancangan RKPD d dengan SKPD


p y g
3
Awal Renja SKPD
• Review Renstra SKPD
• Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
• Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
• SPM- standar pelayanan minimal
• Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
• Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi


Tahap Pelaksanaan Musrenbang
p g
4
Tahunan Daerah
• MUSRENBANG Desa/Kelurahan
• Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/
p g
Kelurahan
• MUSRENBANG Kecamatan
• Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
• Pembahasan Forum SKPD
• Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
• Musrenbang Daerah/RKPD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD


p y g
5
Akhir RKPD/Renja SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
y g
• Formulasi Ranc.Akhir RKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala
SKPD


Tahap Penetapan RKPD dan
p p
6
Renja SKPD
• Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
• Penetapan Peraturan Kepala SKPD
p p
• Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada
Kepala Daerah
• Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
• Dokumen Renja SKPD (Peraturan Kepala SKPD)
• Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)


1/3
Evaluasi Kualitas Renja SKPD
1 Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah
berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
2 Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja .

pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi
p
pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.
y , j , p
3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi .
perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal
dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja
pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan
agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien dan efektif
ditingkatkan efisien, efektif.


2/3
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD .
dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki
kinerja pelayanan kepada masyarakat
5 Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan .
TUPOKSI SKPD, visi, misi dan agenda KDH terpilih tujuan
SKPD visi misi, terpilih, tujuan,
strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan
Pedoman Penyusunan APBD y g diterbitkan oleh MENDAGRI
y yang
6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke .
dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan,
kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat
dan efektif dari pelayanan SKPD


3/3
7 Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan .
mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal
8 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja
SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil hasil
hasil-hasil
kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder
SKPD


Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja

Ähnlich wie Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Penyusunan Renja SKPD berbasis Kinerja