Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

File Presentasi ini bisa didownload di
http://www.ziddu.com/download/4484847/2009_016_Bontang_LP3E.pdf.html
www.dadangsolihin.com 2

MateriMateri
• Apa Tujuan Pembangunan?
• Pembangunan Daerah
• Pergeseran Paradigma: From Government to Governance
• Permasalahan Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Bias-bias dalam Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Perencanaan yang Ideal
• Dasar-dasar Monitoring dan Evaluasi
• Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
• Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Apa Tujuan Pembangunan?Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
1. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
2. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
4. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Pembangunan Daerah (1)Pembangunan Daerah (1)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.

 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.

Pergeseran Paradigma:Pergeseran Paradigma:
FFrom Government to Governancerom Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan: ParadigmaPelaku Pembangunan: Paradigma
GovernanceGovernance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

TroikaTroika

Troika: Pola HubunganTroika: Pola Hubungan aantara Pemerintah,ntara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta,Dunia Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
PemerintahPemerintah
MasyarakatMasyarakat
Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance

TernyataTernyata
Pemerintah Masih DiperlukanPemerintah Masih Diperlukan

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1.1. Pembangunan EkonomiPembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2.2. Pembangunan SosialPembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

3.3. Pembangunan Prasarana WilayahPembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.

4.4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan HidupPembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.

5.5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

6.6. Permasalahan KhususPermasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.

Definisi PerencanaanDefinisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian
pilihan-pilihan.
 Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
 Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
 Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria
2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi
dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan
3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
• Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Kegagalan Perencanaan (1)Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
 informasinya kurang
lengkap,
 metodologinya belum
dikuasai,
 perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak
seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak
sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak
dapat mengatasi masalah mendasar negara
berkembang.
 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).

33
Bias (1): Rasional vs MoralBias (1): Rasional vs Moral
 Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari
dimensi moralnya,
– dimensi material lebih penting daripada dimensi
kelembagaannya, dan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.
 Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya
pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang
demikian.
www.dadangsolihin.com

34
Bias (2): Top Down vs AspiratifBias (2): Top Down vs Aspiratif
 Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih
sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan
di tingkat bawah (grass-root).
 Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif
karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan
hidup di masyarakat.

35
Bias (3): Bantuan Material vs KeterampilanBias (3): Bantuan Material vs Keterampilan
 Pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih
memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis
dan manajerial.
 Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber
daya dan dana, karena:
– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan
manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia,
dan
– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di
lapisan bawah.

36
Bias (4) :Teknologi MasyarakatBias (4) :Teknologi Masyarakat
 Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh
daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
 Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan
pembangunan yang:
 terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu
untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang
sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.
 pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi
teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan
dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif
untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

37
Bias (5): Lembaga MasyarakatBias (5): Lembaga Masyarakat
 Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat
cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat
proses pembangunan.
 Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan
bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk
memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya.
 Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan
lembaga-lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan
dengan nilai dan norma masyarakat.

38
Bias (6): Keterlibatan MasyarakatBias (6): Keterlibatan Masyarakat
 Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya
atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
 Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan
tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang
menyangkut dirinya sendiri.
 Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan
yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat, tidak
memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.
 Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek
pembangunan.

39
Bias (7): Miskin karena Bodoh dan MalasBias (7): Miskin karena Bodoh dan Malas
 Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas.
Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat
paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas,
dan bukan dengan memberi kepercayaan.
 Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang
lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha
penguatan ekonomi.

40
Bias (8): Investasi untuk PertumbuhanBias (8): Investasi untuk Pertumbuhan
 Investasi harus selalu diarahkan pada yang segera
menghasilkan bagi pertumbuhan. Misalnya penggunaan ICOR.
 Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan
pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya
dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang.
 Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan
yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial
budaya dari pembangunan dan potensi yang ada pada rakyat
sebagai kekuatan pembangunan.

41
Bias (9): Sektor Pertanian Kurang ProduktifBias (9): Sektor Pertanian Kurang Produktif
• Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang
produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu
kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran
di sektor itu.
• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor
pertanian dan perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan
memiliki risiko tinggi.
• Anggapan ini juga telah mengakibatkan upaya untuk membangun
usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan menjadi terhambat.

42
Bias (10): Investasi di PerkotaanBias (10): Investasi di Perkotaan
 Kegiatan investasi sebaiknya dipusatkan di perkotaan, yaitu
di sektor industri.
 Akibatnya mendorong urbanisasi dan berbagai
permasalahan lainnya.
 Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa
investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan
pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan
ekonominya menjadi kukuh.

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di
bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya
adalah masyarakat dan usaha swasta.

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: Masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: Perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: Masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Tahapan Perencanaan (1)Tahapan Perencanaan (1)
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /
Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/
SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn
Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /
Kepala Daerah

Tahapan Perencanaan (2)Tahapan Perencanaan (2)
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
 Dilakukan oleh masing-masing pimpinan
SKPD.
 Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan SKPD periode
sebelumnya.
 Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pimpinan SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya.
Sumber: UU25/2004

 Pengendalian
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.
 Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.
 Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.
PengertianPengertian
Sumber: PP39/2006

EvaluasiEvaluasi
Tahap Perencanaan
(ex ante‑ )
Tahap Pelaksanaan
(on going‑ )
Tahap Pasca Pelaksanaan‑
(ex post‑ )
• dilakukan sebelum
ditetapkannya
rencana
pembangunan
• untuk memilih dan
menentukan skala
prioritas dari
berbagai alternatif
dan kemungkinan
cara mencapai tujuan
yang telah
dirumuskan
sebelumnya
• dilakukan pada saat
pelaksanaan rencana
pembangunan
• untuk menentukan
tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana
dibandingkan dengan
rencana yang telah
ditentukan
sebelumnya
• Dilaksanakan setelah
pelaksanaan rencana
berakhir
• untuk melihat apakah
pencapaian (keluaran/ hasil/
dampak) program mampu
mengatasi masalah
pembangunan yang ingin
dipecahkan
• untuk menilai efisiensi
(keluaran dan hasil
dibandingkan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak
terhadap sasaran), ataupun
manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) dari suatu
program.

Evaluasi menurut Waktu PelaksanaanEvaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
 Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
 Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
 Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan
program.
1. Evaluasi Summatif:
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan
program.

Kegunaan EvaluasiKegunaan Evaluasi
• Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan
kegiatan
• Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
• Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan,
program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan InformasiEvaluasi Memberikan Informasi
mengenai:mengenai:
 Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
 Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
 Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

Monitoring dan EvaluasiMonitoring dan Evaluasi
• Monitoring
– Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal
– Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap
keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk
mengukur kinerja program
• Evaluasi
– Periodik dan berkala
– Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif
– Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama

Perbedaan antara Monitoring dan EvaluasiPerbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Aspek Monitoring Evaluasi
1. Tujuan Menilai kemajuan dalam
pelaksanaan program yang
sedang berjalan
Memberikan gambaran pada
suatu waktu tertentu mengenai
suatu program
2. Fokus  Akuntabilitas penyampaian
input program
 Dasar untuk aksi perbaikan
 Penilaian keberlanjutan
program
 Akuntabilitas penggunaan
sumberdaya
 Pembelajaran tentang hal-hal
yang dapat dilakukan lebih
baik di masa yang akan datang
3. Cakupan  Apakah pelaksanaan sesuai
dengan rencana?
 Apakah terdapat
penyimpangan?
 Apakah penyimpangan
tersebut dapat dibenarkan?
 Relevansi
 Keberhasilan
 Keefekifan biaya
 Pembelajaran
4. Waktu
pelaksanaan
 Dilaksanakan terus-menerus
 Dilaksanakan secara berkala
selama program berjalan
Umumnya dilaksanakan pada
pertengahan dan akhir program

Kriteria EvaluasiKriteria Evaluasi
1. Relevansi
2. Efektifitas
3. Efisiensi
4. Dampak
5. Keberlanjutan

56
Kriteria Evaluasi danKriteria Evaluasi dan Logic ModelLogic Model
Output
EffectivenessEffectiveness
ImpactImpact
EfficiencyEfficiency
Relevance
SustainabilitySustainability
Input
Project Purpose
(Outcome)
Overall Goal
(Impact)
Policy
Program
Project
　

57
RelevansiRelevansi
 Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Relevance
Overall Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs

58
EfektivitasEfektivitas
 Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Effectiveness
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
IRR
Use of
Outputs

59
EfisiensiEfisiensi
 Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan
dengan masukan.
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Efficiency
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Project Period
Project Cost

60
DampakDampak
 Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah
intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja
maupun tidak
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Impacts
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Changes in
Economic, Social,
and Environmental
Conditions

61
KeberlanjutanKeberlanjutan
 Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati
setelah anggaran tidak diberikan lagi (dalam jangka menengah dan
jangka panjang)
Policy
Program
Project
Levels Logframe
Overall Goal
(Impacts)
Sustainability
Project Purpose
(Outcome)
Ouputs
Inputs
Operation &
Maintenance

62
Penilaian EvaluasiPenilaian Evaluasi
(1) Relevance
　　　　　
a
b
c
(2) Effectiveness
(3) Efficiency
(4) Sustainability
(4) Sustainability
(4) Sustainability
A
Highly
Satisfactory
B
Satisfactory
C
Moderately
Satisfactory
D
Unsatisfactory
(2) Effectiveness
(3) Efficiency
(4) Sustainability
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

Apa Output Sistem M&E?Apa Output Sistem M&E?
• Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta
kegiatan pemerintah.
– Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa
yang tidak berjalan, & mengapa demikian;
– Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian,
badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor.
63www.dadangsolihin.com

Apa implikasi jika tidak ada M&E?Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena:
– penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan
terbatas pada ketersedian informasi parsial,
– mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak
optimal
• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

Kenapa M&E diperlukan?Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran)
yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan
nasional.
2. Membantu pemerintah dalam:
 pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan
program;
 mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program &
kegiatan;
1. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas  apakah telah
mencapai sasaran.

 Sederhana dan mudah dikontrol
 Kapasitas evaluasi yang kuat
 Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi
 Adanya penghargaan terhadap kinerja
 Kejelasan status hasil evaluasi
Prinsip – Prinsip DasarPrinsip – Prinsip Dasar
Pengembangan Sistem EvaluasiPengembangan Sistem Evaluasi
Prinsip – Prinsip DasarPrinsip – Prinsip Dasar
Pengembangan Sistem EvaluasiPengembangan Sistem Evaluasi

Gambaran Sistem M$E
(Sekarang dan Akan Datang)
SekarangSekarang Akan DatangAkan Datang
 Adanya berbagai macam peraturan yang
mengamanatkan agar sektor (K/L) dan
daerah menyusun laporan evaluasi kinerja
pembangunan
 Depdagri
 LAN
 Menpan
 Departemen Keuangan
 Bappenas
 Setneg
 K/L terkait
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
pelaksanaan kegiatan evaluasi
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)
 Evaluasi top-down
 Evaluasi fragmentasi 1 waktu
 Evaluasi pasif
 Kurangnya penghargaan terhadap hasil
evaluasi
 Satu laporan dapat diakses oleh seluruh
institusi (K/L) dan daerah
 Evaluasi dapat dilakukan secara
komprehensif
 Sistem evaluasi yang baru diharapkan
mewujudkan integrasi dan saling
keterkaitan yang bersinergi dan
mempengaruhi antara hasil evaluasi yang
satu dengan yang lainnya
 Lebih efisien dan biaya rendah
 Memperkenalkan evaluasi yang
terintegrasi, sistem top-down dan bottom-
up
 Evaluasi yang kontinu untuk proses
pembelajaran institusi
 Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal)
 Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari
hasil evaluasi
 Adanya komunitas evaluator

Who does what?
++ 30 Laws30 Laws
and Regulationsand Regulations
regarding M&Eregarding M&E
Picture from John Mancini, ECM in State and Local

Pengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator Kinerja
 Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan
menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah disepakati dan ditetapkan
KEGUNAAN
 dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan
(ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya
(ex-post)
 petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau
sasaran

Pengertian KinerjaPengertian Kinerja
 Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
 Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan
tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan
pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan
ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
 Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena
itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi
dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi
tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

Fungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu
kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh
stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi
kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan
Pemantauan
dan Evaluasi
Indikator
Kinerja
KuantitatifKualitatif
Sasaran dan Tujuan

Logic Model Theory
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahDAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOME
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUT
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
KEGIATAN
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUT
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Indikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana
stratejik yang ditetapkan
Contoh:
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Tenaga yang terlibat
• Peralatan yang digunakan
• Jumlah bahan yang digunakan

Indikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi.
Contoh:
• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi
– Jumlah permohonan yang diselesaikan
– Jumlah pelatihan / peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
– Jumlah komputer yang dibeli
– Jumlah gedung /jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab

Indikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan
pengukuran indikator Keluaran.
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output.
Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik,
belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan
banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui
apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output
memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Contoh:Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome
Contoh:Contoh:
Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
– tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
– peningkatan daya tahan bangunan
– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

Indikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari
manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator
manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka
waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan
dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan
aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara
sektoral, regional dan nasional.
Contoh:
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan
– Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian

Persyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMARTPersyaratan Indikator Kinerja:Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
• MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
Sumber Pembuktian
(Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample
survey
• What source is most appropriate?
• Who should do it?
• When and How often should the information be
collected, analyzed & reported
• What formats are required to record the data being
collected?

Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)Menentukan Indikator Outcome (1)
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output
terpenting
Indikator outcome :
1. Indikator output 1a
2. Indikator output 2b, 2c
3. Indikator output 3b
4. Indikator output 4a
OUTPUT 2
Indikator 2a
Indikator 2b
Indikator 2c
OUTPUT 2
Indikator 2a
Indikator 2b
Indikator 2c
OUTPUT 1
Indikator 1a
Indikator 1b
Indikator 1c
OUTPUT 1
Indikator 1a
Indikator 1b
Indikator 1c
OUTPUT 3
Indikator 3a
Indikator 3b
Indikator 3c
OUTPUT 3
Indikator 3a
Indikator 3b
Indikator 3c
OUTPUT 4
Indikator 4a
Indikator 4b
Indikator 4c
OUTPUT 4
Indikator 4a
Indikator 4b
Indikator 4c
OUTCOMEOUTCOME

2. Indikator outcome merupakan composite index dari
indikator output
– Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh
dengan membobot output
OUTPUT 2
Indikator :
(Ptb)
OUTPUT 2
Indikator :
(Ptb)
OUTPUT 1
Indikator : (Pta)
OUTPUT 1
Indikator : (Pta)
OUTPUT 3
Indikator :
(Ptc)
OUTPUT 3
Indikator :
(Ptc)
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)
OUTCOME
Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100)

3. Indikator outcome merupakan hasil Survei
– Indikator output harus mendukung pencapaian
outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam
penyusunan indikator outcome
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTCOME
(mis : IHSG, IPM, APK)
OUTPUT 3
Indikator output
OUTPUT 3
Indikator output
OUTPUT 2
Indikator output
OUTPUT 2
Indikator output
OUTPUT 1
Indikator output
OUTPUT 1
Indikator output

Penyusunan Indikator (1)Penyusunan Indikator (1)
1. Indikator masukan (input)
 Cantumkan jumlah dana untuk setiap jenis masukan
 Tentukan unit kegiatan (investasi) yang dilakukan dalam satu
ruang lingkup kegiatan yang rinci.
 Identifikasikan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan.
 Tentukan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan.
1. Indikator keluaran (output)
 Tentukan jenis dan jumlah keluaran fisik dalam satuan fisiknya
seperti kilometer jalan, hektar tanah, ton pupuk, jumlah orang
yang dilatih dan lainnya.

3. Indikator hasil (outcome)
 Tentukan ukuran kuantitatif yang menunjukkan fungsi langsung
keluaran setelah kegiatan selesai, misalnya pembangunan jalan
sepanjang 15 Km, Pelatihan tenaga pelaksana perencanaan 50
orang.
 Tentukan ukuran kualitatif yang menunjukkan langsung
keluaran, misalnya : biaya yang dikeluarkan 80 % dibawah pagu.
 Uraikan dengan singkat fungsi dan manfaat langsung yang
diharapkan dari keluaran

3. Indikator Impact
 Tentukan hasil positif/negatif kegiatan yang sesuai dengan
sasaran regional/nasional
 Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor
transportasi yang lancar, yang memudahkan arus barang dari
satu tempat ketempat lain (diperlukan analisis dan rentang
waktu).

Proses Penggunaan IndikatorProses Penggunaan Indikator
1. Tentukan Indikator Kuantitatif (sumber daya yang digunakan),
 Bandingkan estimasi pengerahan sumber daya dengan sumber
daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil.
 Misalnya: Estimasi pengerahan sumber daya (100% ) : sumber
daya yg digunakan (80%), maka terjadi effisiensi penggunaan
sumber daya 20 %
2. Tentukan Indikator Kualitatif ( hasil fisik dan Non fisik)
 Bandingkan rencana yang diharapkan dengan hasil setelah
pelaksanaan kegiatan selesai (apakah sesuai dengan spesifikasi,
standar )
 Bagaimana dampaknya, apakah berdampak positif/negatif
 Bagaimana manfaatnya, apakah positif/negatif ?

Framework Evaluasi (1)Framework Evaluasi (1)
Jenis M/E Evaluator Tujuan Kegunaan Waktu
Metode
M/E
1 Monitoring
Triwulanan
SKPD Memonitor
tingkat input
dan output
- Usulan Revisi
DIPA/ Dokumen
Keuangan
April/
September
Monitoring
(on going
evaluation)
- Bahan Evaluasi
Midterm Renja
SKPD/RKPD
Juni
- Bahan Evaluasi
Akhir Renja
SKPD/RKPD
Januari

Metod
e M/E
2 Evaluasi
Tengah
Tahun
RKPD
Bappeda Menilai
kemajuan
capaian
RKPD
- Masukan untuk
penyempurnaan
Renja SKPD dan
RKPD tahun
berikutnya
Juli -
Agustus
Evaluasi
Formatif
Evaluasi
Tengah
Tahun
Renja SKPD
SKPD Menilai
kemajuan
capaian Renja
SKPD
- Masukan untuk
penyempurnaan
Renja SKPD tahun
yang sedang berjalan
dan APBD-P

Metode
M/E
3 Evaluasi
Hasil RKPD
Bappeda Menilai Hasil
RKPD dan
kemajuan
capaian
RPJMD
- Bahan Awal
Penyusunan RKPD
(n+2)
Januari-
Februari
Setiap
Tahun
Evaluasi
Sumatif
Evaluasi
Hasil Renja
SKPD
SKPD Menilai Hasil
Renja SKPD
dan kemajuan
capaian
Renstra SKPD
- Bahan Awal
Penyusunan Renstra
SKPD(n+2)
- Bahan Evaluasi Mid
Term RPJMD
Tahun ke 4
- Bahan Evaluasi Akhir
RPJMD
Tahun ke 5
- Bahan Penyempurnaan
Evaluasi Akhir RPJMD

Metod
e M/E
4 Evaluasi
Tengah
Tahun
RPJMD
Bappeda Menilai
kemajuan
capaian
RPJMD
- Bahan penyususunan
RPJMD berikutnya
Semester I
tahun
RPJMD ke
4
Evaluasi
Formatif
Evaluasi
Tengah
Tahun
Rensta
SKPD
SKPD Menilai
kemajuan
capaian
Renstra K/L
- Bahan penyususunan
Renstra K/L
berikutnya
- Bahan pidato
pertanggungjawaban
Presiden

Metode
M/E
5 Evaluasi
Hasil
RPJMD
Bappeda Menilai Hasil
akhir capaian
RPJMD
- Penyempurnaan
RPJMD
Semester II
tahun
RPJMD ke
5
Evaluasi
Sumatif
Evaluasi
Hasil
Renstra
SKPD
SKPD Menilai Hasil
Akhir Renstra
SKPD
- Penyempurnaan
Renstra SKPD

Target KinerjaTarget Kinerja
• Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan
dicapai.
• Target Kinerja harus:
1. Berupa angka numerik
2. Dapat diperbandingkan
3. Cukup spesifik.
• Contoh:
Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Bontang 2005-2025
Aspek Sasaran Parameter Indikator Target
2025
SDM Terwujudnya
masyarakat
yang ...
Peningkatan
kualitas
manusia
IPM ?

Realisasi/Capaian KinerjaRealisasi/Capaian Kinerja
• Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang
dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/
program tertentu.
• Realisasi/capaian kinerja harus:
1. Berupa angka numerik
2. berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan
kebenarannya

Langkah-LangkahLangkah-Langkah
Menyusun Indikator KinerjaMenyusun Indikator Kinerja
1. Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran
dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan
kegiatan)
2. Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi
indikator kinerja.
– Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan
kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas
akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan
indikator kinerja yang tepat dan relevan.
1. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan
berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan
kebijaksanaan/program/kegiatan.

Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009Penjabaran Indikator Kinerja RPJMN 2004-2009
VISI
MISI
AGENDA
STRATEGI POKOK
SASARAN
PRIORITAS
SASARAN PRIORITAS
Fokuspadatujuanpembangunan
Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN

Visi Pembangunan NasionalVisi Pembangunan Nasional
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa, dan negara yang
aman, bersatu, rukun, dan damai;
menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia;
serta
mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang
layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan
yang berkelanjutan

Strategi PokokStrategi Pokok
1. STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA
 Menyelamatkan sistem ketatanegaraan RI berdasarkan
semangat ,jiwa, dan konsensus dasar;
 Tetap tegaknya NKRI;
 Tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan
prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA
 Diarahkan untuk membangun di segala bidang merupakan
perwujudan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 terutama
dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan
pembangunan yang kokoh.

Misi Pembangunan NasionalMisi Pembangunan Nasional
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai;
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis;
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera.

Agenda Pembangunan NasionalAgenda Pembangunan Nasional
1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

Agenda Aman dan DamaiAgenda Aman dan Damai
Sasaran RPJM Nasional 2004-2009
Indikator Kinerja yang
Berhubungan dengan Daerah
1. Menurunnya konflik
2. Menurunnya kriminalitas
3. Menurunnya kejahatan di lautan
dan lintas batas
4. Tertanganinya separatisme
5. Tertanganinya terorisme
6. Berperannya Indonesia dalam
menciptakan perdamaian dunia
7. Terjaganya kedaulatan NKRI
1. Jumlah konflik etnis dan sosial
2. HDI dan HPI wilayah konflik
3. Indeks kriminalitas dan rasio
penyelesaian kasus kriminalitas
4. Jumlah pecandu narkoba
5. Angka illegal logging dan illegal
trading

Agenda Adil dan DemokratisAgenda Adil dan Demokratis
Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan
Daerah
1. Meningkatnya keadilan hukum dan
penegakan hukum
2. Terciptanya sistem hukum yang
konsekuen dan tidak diskriminatif serta
yang memberikan perlindungan dan
penghormatan terhadap hak asasi
manusia
3. Meningkatnya pelayanan masyarakat
4. Meningkatnya penyelenggaraan otonomi
daerah
5. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi
1. Peraturan daerah yang spesifik mengenai
mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi
2. Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang
3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam
Pilkada
4. Angka Gender-related Development Index (GDI);
dan
5. Angka Gender Empowerment Measurement
(GEM)
Kesejahteraan anak
1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
2. Status gizi balita buruk
3. Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan
Perlindungan anak
4. Pekerja anak (%)
5. Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran

Agenda MeningkatkanAgenda Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat Indonesia (1)Kesejahteraan Rakyat Indonesia (1)
Indikator Kinerja yang Berhubungan
dengan Daerah
1. Menurunnya jumlah penduduk miskin
menjadi 8,2% pada tahun 2009
2. Terciptanya lapangan kerja untuk
mengurangi pengangguran terbuka
menjadi 5,1 persen pada tahun 2009
3. Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persen
pertahun
4. Berkurangnya kesenjangan pendapatan
dan kesenjangan daerah
5. Meningkatnya kualitas manusia dengan
terpenuhinya hak sosial rakyat
6. Membaiknya mutu lingkungan hidup
7. Meningkatnya dukungan infrastruktur.
Ekonomi
1.Pertumbuhan PDRB
2.Struktur PBRB dan PDRB per kapita
3.Kesempatan Kerja dan Tingkat
Pengangguran Terbuka
4.Jumlah penduduk miskin
5.Investasi dan aktivitas ekspor impor
6.Peningkatan peran UKM

Sasaran RPJM Nasional
2004-2009
dengan Daerah
Pendidikan
1.Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang
pendidikan
3.Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok
usia sekolah
4.Angka Melanjutkan Sekolah
5.Angka Putus Sekolah
6.Angka Mengulang Kelas
7.Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan

2004-2009
dengan Daerah
Kesehatan
1.Umur Harapan Hidup (UHH)
2.Angka Kematian Bayi (AKB)
3.Angka Kematian Ibu (AKI)
4.Prevalensi Gizi Kurang
Kependudukan dan KB
1.Laju pertumbuhan penduduk (%)
2.Unmet need KB (%)
3.Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)
4.Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%)
5.Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)

2004-2009
dengan Daerah
Lingkungan Hidup
1.Kualitas air permukaan dan air tanah
2.Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut
3.Angka Illegal Logging
4.Luas lahan kritis
Prasarana dan Sarana
1.Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai
prasarana dan sarana

Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan DamaiAgenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
Sasaran Prioritas
1. Meningkatnya rasa
aman dan damai
1. Peningkatan rasa saling percaya dan
harmonisasi antar kelompok;
2. Pengembangan budaya yang
berlandaskan pada nilai-nilai luhur;
3. Peningkatan keamanan ketertiban, dan
penanggulangan kriminalitas
2. Semakin kokohnya
NKRI
1. Pencegahan dan penanggulangan
separatisme;
2. Pencegahan dan penanggulangan
terorisme;
3. Peningkatan kemampuan pertahanan
negara.

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil danAgenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
DemokratisDemokratis
Sasaran Prioritas
1. Meningkatnya keadilan dan
penegakan hukum
1. Pembenahan sistem hukum
nasional dan politik hukum;
2. Penghapusan diskriminasi dalam
segala bentuk;
3. Penghormatan, pemenuhan, dan
penegakan atas hukum dan
pengakuan atas hak asasi manusia
2. Keadilan gender 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan
peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan
anak
3. Otonomi Daerah 1. Revitalisasi proses desentralisasi
dan otonomi daerah
4. Meningkatnya pelayanan birokrasi 1. Penciptaan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa
5. Terlaksananya pemilu 2009
secara demokratis, jujur, dan adil
1. Perwujudan lembaga demokrasi
yang makin kokoh

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat IndonesiaAgenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Sasaran Prioritas
1. Penurunan
• jumlah penduduk miskin
dari 16,6% menjadi 8,2%,
• pengangguran terbuka
dari 9,5% menjadi 5,1%.
1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi dan ekspor non
migas
3. Peningkatan daya saing industri
manufaktur
4. Revitalisasi pertanian;
5. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menenngah;
6. Peningkatan pengelolaan BUMN
7. Peningkatan kemampuan Iptek
8. Perbaikan iklim keytenaga-kerjaan
9. Pemantapan stabilitas ekonomi makro
2. Pengurangan kesenjangan
antar wilayah
1. Pembangunan perdesaan
2. Pengurangan ketimpangan pembangunan
antar wilayah

Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat IndonesiaAgenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Sasaran Prioritas
3. Meningkatnya kualitas
manusia Indonesia
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap
layanan kesehatan yang lebih berkualitas
3. Peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan sosial
4. Pembangunan kependudukan, dan
keluarga kecil berkualitas serta pemuda
dan olah raga;
5. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
4. Membaiknya mutu LH 1. Perbaikan pengelolaan SDA dan
pelestarian mutu lingkungan hidup
5. Membaiknya Infrastruktur 1. Percepatan pembangunan infrastruktur

Kebutuhan akan Indikator PembangunanKebutuhan akan Indikator Pembangunan
Sasaran Prioritas Indikator??
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman
konflik antarkelompok masyarakat atau
antargolongan di daerah-daerah rawan
konflik;
2. Terpeliharanya situasi aman dan damai;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan
kebijakan publik dan penyelesaian
persoalan sosial kemasyarakatan.
 Indeks Kriminalitas di wilayah
konflik
Contoh:
Prioritas Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan
Kriminalitas

Sasaran Penting RPJMN 2004-2009Sasaran Penting RPJMN 2004-2009
Ekonomi Makro (1)Ekonomi Makro (1)
IndikatorIndikator
SasaranSasaran
20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
Penggangguran terbuka
 Jumlah (juta orang)
 % terhadap angkatan kerja
9,9
9,5
9,4
8,9
8,5
7,9
7,3
6,6
5,7
5,1
Penduduk miskin
Jumlah (juta orang)
% terhadap penduduk
-
-
-
-
-
-
-
-
18,8
8,2
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan PDB (%)
PDB per kapita (ribu Rp.)
5,5
7.946
6,1
8.333
6,7
8.791
7,2
9.317
7,6
9.914
Laju inflasi, Ind Harga Kons (%) 7,0 5,5 5,0 4,0 3,0
Neraca Pembayaran
Transaksi Berjalan/PDB (%)
Cadangan devisa (US$ miliar)
1,6
36,8
0,5
36,0
0,1
35,6
-0,2
35,2
-0,6
35,9
Keuangan Negara
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)
1,8
-0,7
1,7
-0,6
1,9
-0.3
1,9
-0,0
2,0
0,3

Ekonomi Makro (2)Ekonomi Makro (2)
IndikatorIndikator
SasaranSasaran
20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
Pertumbuhan PDB sisi pengeluaran
(%)
Konsumsi
Investasi
Ekspor
Impor
4,1
14,6
5,7
10,3
5,2
17,8
6,0
8,6
5,0
16,3
6,4
10,2
5,8
14,3
7,4
10,8
6,3
12,8
10,1
11,0
Pertumbuhan PDB sisi produksi (%)
Pertanian
Industri Pengolahan
Industri Pengolahan Non-migas
Lainnya
3,2
6,1
6,8
5,8
3,4
6,9
7,7
6,3
3,6
7,8
8,7
6,9
3,6
8,6
9,4
7,4
3,8
9,5
10,2
7,6
Tenaga Kerja
Kesempatan Kerja (juta orang)
Pertanian
distribusi (%)
Industri Pengolahan
distribusi (%)
Lainnya
distribusi (%)
94,2
43,8
46,5
11,1
11,8
39,3
41,7
96,7
44,4
45,9
11,5
11,9
40,8
42,2
99,7
44,9
45,1
12,0
12,0
42,7
42,9
103,0
45,4
44,1
12,7
12,3
44,9
43,6
106,6
45,7
42,9
13,4
12,6
47,4
44,5

Sektor Utama LainnyaSektor Utama Lainnya
SektorSektor SasaranSasaran
Pendidikan 1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang
dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang
mengikuti pendidikan menengah
3. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan
anak usia dini
4. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun
keatas menjadi 5 persen
Kesehatan 1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi
70,6 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per
1000 kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307
menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari
25,8 persen menjadi 20,0 persen.

Sektor Utama LainnyaSektor Utama Lainnya
SektorSektor SasaranSasaran
Lingkungan
Hidup
1. Meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau
dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian
dan pemantauan terpadu antar sektor
2. Terkendalinya pencemaran pesisir dan laut
Prasarana dan
Sarana
1. Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan berbagai
prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat
backlog pemeliharaan.
2. Meningkatnya aksesibilitas setiap golongan masyarakat
dan setiap daerah terhadap layanan prasarana dan
sarana yang berkualitas.
3. Revitalisasi pengelolaan kelembagaan prasarana dan
sarana
4. Peningkatan kapasitas penyediaan prasarana dan
sarana bagi pemerintah daerah

Tentang NarasumberTentang Narasumber

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (9)

Ähnlich wie Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Ähnlich wie Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Hinweis der Redaktion