3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
M t i
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Tupoksi DPRD
• Fungsi DPRD di Bidang Penganggaran
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Best Practices
www.dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
www.dadang-solihin.blogspot.com 9
11. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
www.dadang-solihin.blogspot.com 11
12. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadang-solihin.blogspot.com 12
13. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadang-solihin.blogspot.com 13
14. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
www.dadang-solihin.blogspot.com 14
15. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
www.dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
www.dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
www.dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
www.dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
21. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadang-solihin.blogspot.com 21
25. Wadah P
W d h Perwakilan Rakyat
kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM
Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif
Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
27. Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1.
1 Legislasi
2.
2 Anggaran
A
3. Pengawasan
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah y g p g
y j yang progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
P d F i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.
www.dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi d masyarakat di d
k i dan k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
lalu,
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadang-solihin.blogspot.com 32
33. 1/2
1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
www.dadang-solihin.blogspot.com 33
34. 2/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i
www.dadang-solihin.blogspot.com 36
38. Prinsip Pemerintahan Demokrasi
Pi i P i t h D k i
Fungsi Parlemen
• Check & balancing kekuasaan eksekutif
g
• Pengawasan mewujudkan akutabilitas Pemerintah
Peran Parlemen
1. Representasi Warga
g
2. Pengawasan
3. Legislasi
g
4. Budget
www.dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Problematika Umum Penganggaran
P bl tik U P
Sistem:
• Penganggaran Kinerja
g gg j
• Transparansi
• Partisipasi dan Akuntabilitas
• Aksesibilitas Informasi
Personal :
• Kapasitas and Kapabilitas
www.dadang-solihin.blogspot.com 39
40. Fungsi
F ngsi Anggaran DPRD
• DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget, yaitu
hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan
pelaksanaan APBD
• Tidak ada lembaga pengawasan yang lain yang memiliki hak budget
dan k li
d sekaligus mengawasinya
i
www.dadang-solihin.blogspot.com 40
41. Operasionalisasi Fungsi
p g
(Fase Perencanaan)
• Menelaah arah kebijakan Anggaran pada tahun berjalan,
baik disisi pendapatan maupun p
p p p pada sisi belanja.
j
• Menelaah sejauhmana konsistensi dan signifikansi
hubungan antara visi pembangunan daerah dengan
kebijakan penganggaran daerah
www.dadang-solihin.blogspot.com 41
42. Operasionalisasi Fungsi
p g
(Fase Pelaksanaan)
• Apakah Program/kegiatan yang ditargetkan/direncanakan telah
dilaksanakan?
• Bagaimana progress pelaksanaan program/kegiatan dibanding
progress realisasi anggaran?
• Faktor-faktor positif apa saja yang mendukung pelaksanaan
program/kegiatan?
• Faktor-faktor
F kt f kt negatif apa saja yang menghambat pelaksanaan
tif j h b t l k
program/kegiatan?
• Solusi apa saja yang telah dicanangkan/dilakukan pelaksana
program/kegiatan?
www.dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Operasionalisasi Fungsi
p g
(Fase Pertanggung Jawaban)
Berupaya mengungkap:
• Derajat konsistensi antar kebijakan y g dilakukan berbagai SKPD
j j yang g
di lingkungan Pemerintah Daerah.
• Keselarasan antara kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan
dan pengalokasian anggaran.
• Tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
publik.
blik
• Kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RKPD
dan RPJMD.
RPJMD
www.dadang-solihin.blogspot.com 43
44. Operasionalisasi Fungsi
p g
Pengawasan Anggaran (Menyeluruh)
• Menelaah kesesuaian pelaksanaan kebijakan anggaran daerah
dengan perencanaan.
• Pengawasan legislatif dilakukan sesuai dengan tugas dan
wewenangnya melalui:
a. Dengar pendapat (public hearing)
b. Kunjungan kerja.
c. P b t k panitia kh
Pembentukan iti khusus (
(pansus), panitia k j (
) iti kerja (panja).
j )
www.dadang-solihin.blogspot.com 44
45. 11 Pertanyaan Penting bagi DPRD
y g g
Sebelum Menyetujui Anggaran
1. Apakah usulan anggaran mencerminkan prioritas masyarakat?
2. Apakah ada keseimbangan anggaran untuk masing-masing p
p g gg g g prioritas
dan kepentingan masyarakat?
3. Apakah anggaran konsisten dengan tujuan jangka panjang
masyarakat?
4. Apakah usulan anggaran bergantung pada pendapatan baru atau
peningkatan pendapatan pajak atau retribusi b
i k t d t j k t t ib i baru atau
t
kenaikannya?
• Jika ya, bagaimana anggaran bisa berjalan efektif jika DPRD tidak menyetujui
perubahan pendapatan seperti yang disebutkan di atas?
5. Apakah asumsi yang mendasari pendapatan dan belanja
merupakan asumsi yang masuk akal?
k i k k l?
• Apakah semua belanja dan kewajiban yang didapat diperkirakan telah
disertakan?
www.dadang-solihin.blogspot.com 45
46. 11 Pertanyaan Penting bagi DPRD
y g g
Sebelum Menyetujui Anggaran
6. Apakah ada alokasi anggaran untuk kewajiban-kewajiban yang
tidak dapat diantisipasi (belanja tidak terduga)?
7. Apakah anggaran berisikan dana yang cukup untuk sarana dan
prasarana baru atau biaya operasional untuk fasilitas modal baru
yang akan segera b f
k berfungsi?
i?
8. Apakah anggaran berisi program-program yang tidak penting atau
pelayanan yang dapat dikurangi untuk mengurangi penggunaan
dana demi kebutuhan yang lebih mendesak?
9. Apakah setiap p g
p p program telah memiliki sasaran kinerja y g j
j yang jelas
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukungnya?
10. Apakah mungkin mengenali dan memahami kecenderungan/trend
pengeluaran line-item yang terbesar dalam anggaran?
11. Apakah fluktuasi pengeluaran yang berarti dari tahun ke tahun
dapat diperjelas?
d t di j l ?
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
48. Agenda Politik Nyata
A d P litik N t
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 49
50. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k
www.dadang-solihin.blogspot.com 50
51. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
g g
www.dadang-solihin.blogspot.com 51
52. Siklus R
Sikl Representasi Wakil Rakyat
t i W kil R k t
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 52
53. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 53
54. 1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadang-solihin.blogspot.com 54
55. 2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Secara substansial
p
perlindungan hak
g
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
p
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 55
57. 1/4
1/4
Best Practices
B tP ti
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
dalam proses pembuatan keputusan.
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk
tahun, reses,
melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik
baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
www.dadang-solihin.blogspot.com 57
58. 2/4
Best Practices
B tP ti
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal t k
k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l
lib tk i i k t i il dalam
proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 58
59. 3/4
Best Practices
B tP ti
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi
k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 59
60. 4/4
Best Practices
B tP ti
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
kepada publik dalam bentuk poster.
• B b
Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program
telah l k k dialog interaktif l l i
radio untuk membicarakan anggaran daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadang-solihin.blogspot.com 60