Dokumen tersebut merangkum presentasi tentang pengukuran kinerja pembangunan daerah di kawasan timur Indonesia. Presentasi menjelaskan tentang proses membangun sistem monitoring dan evaluasi, pengertian indikator kinerja, langkah-langkah menyusun indikator kinerja, serta program-program pembangunan wilayah KTI.

1. Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) Konsultasi Regional PDRB Aula Bank Indonesia-Manado, 9 Juli 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS

3. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

11. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

12. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact

25. Arah ke-5 RPJPN 2005-2025: Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan www.dadangsolihin.com Pengembangan Wilayah Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh Keberpihakan pemerintah dalam pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil Rencana Tata Ruang Kapasitas Pemerintah Daerah Pemberdayaan Masyarakat potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah pengembangan wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain acuan kebijakan spasial di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif daerah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif Penanggulangan Kemiskinan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi

26. Daerah KTI www.dadangsolihin.com Sulteng Kalsel Kaltim Kalbar Maluku Sultra Sulut Kalteng NTT Papua Irja Barat Gorontalo Maluku Utara Sulsel NTB

27. Kesenjangan KBI dan KTI www.dadangsolihin.com PDB Pertanian Pertambangan Industri Jasa

28. Kesenjangan KBI dan KTI www.dadangsolihin.com Kualitas Desa-Kota Kuantitas

39. Prosentase Penyebaran Daerah Tertinggal Sumatera (28 %) Jawa & Bali (8 %) KTI (63 %) www.dadangsolihin.com

40. PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA KETERANGAN DAERAH MAJU DAERAH TERTINGGAL www.dadangsolihin.com

57. Pendekatan Perwilayahan untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal www.dadangsolihin.com Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN Daerah Tertinggal Daerah tertinggal/ Perbatasan Daerah Tertinggal/ Perbatasan Sektor Pertanian, Perikanan: Kebijakan distribusi sarana prasarana produksi, teknologi pengolahan Sektor PU/ Perhubungan: Penyediaan infrastruktur jalan nasional dan irigasi, pelabhan, bandara Sektor energi dan komunikasi: kebijakan peningkatan jaringan listrik dan telekomunikasi Sektor hukum: kebijakan branding produk unggulan/ HAKI Sektor perdagangan: kebijakan Pasar Nasional dan internasional/ekspor Sektor perindustrian: kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, teknologi pengolahan KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan kabupaten, kebijakan perpajakan dan pungutan, pengendalian dampak lingkungan, kerjasama antar kabuapaten KEBIJAKAN KABUPATEN Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan provinsi, kebijakan standar upah, kerjasama antar propinsi KEBIJAKAN PROPINSI Pasar Domestik, Nasional, Internasional

77. TERIMA KASIH