Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kinerja Keuangan Daerah
•
0 gefällt mir•1,879 views
Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Panca Gatra, 14 Agustus 2013
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (7)
Ähnlich wie Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kinerja Keuangan Daerah
Ähnlich wie Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kinerja Keuangan Daerah (20)
Mehr von Dadang Solihin
Mehr von Dadang Solihin (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kinerja Keuangan Daerah
- 3. 3dadang-solihin.blogspot.com Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@gmail.com Website : dadang-solihin.blogspot.com
- 4. Pendahuluan • Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. • Pembentukan DOB dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. • Secara umum tujuan pembentukan atau pemekaran daerah adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara sosiokultural, politik maupun ekonomi. • Tulisan ini ingin melihat pengaruh pembentukan DOB terhadap kinerja keuangan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 4
- 5. Alur Pikir “Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Kinerja Keuangan Daerah” dadang-solihin.blogspot.com 5 KONSEPSI DOB PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT KONDISI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DOB YANG DIHARAPKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MENINGKAT KINERJA KEUANGAN DAERAH MENINGKAT
- 6. Tujuan Pembentukan DOB Pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui: 1.Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2.Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; 3.Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; 4.Percepatan pengelolaan potensi daerah; 5.Peningkatan keamanan dan ketertiban; 6.Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. (PP 78/2007) dadang-solihin.blogspot.com 6
- 7. Perkembangan DOB • Dalam rentang waktu sepuluh tahun antara tahun 2000-2010 telah terjadi pemekaran daerah secara massif, yang tidak pernah terjadi pada era sebelumnya. • Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah otonom, terdiri atas 34 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1 kabupaten administratif. • Selama 1999-2009, terbentuk 205 daerah otonom baru dari berbagai tingkatan, atau bertambah lebih dari 63 % dibandingkan dengan jumlah daerah otonom di akhir masa orde baru. dadang-solihin.blogspot.com 7
- 8. Kinerja DOB • Namun dalam prakteknya 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam upaya mensejahterakan rakyat . • Daerah pemekaran belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan dasar yang diharapkan. • Kebijakan pemekaran daerah justru memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran. dadang-solihin.blogspot.com 8 • Apakah kinerja pembentukan atau pemekaran daerah selama ini telah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat? • Apakah pembentukan DOB berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
- 12. Kesimpulan • Kinerja pembentukan atau pemekaran daerah selama ini belum sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan publik. • Hal ini disebabkan oleh karena kinerja keuangan daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut justru menurun seiring dengan peningkatan pembetukan DOB. dadang-solihin.blogspot.com 12
- 13. Saran 1. Perlu peninjauan kembali paramater dan pembobotan pembentukan daerah otonom sebagaimana diatur dalam PP 78/2007. Parameter dan pembobotan ini sebaiknya dimasukan di dalam substansi materi kebijakan Revisi UU tentang Pemerintahan Daerah. 2. DOB perlu memiliki kemampuan finansial (PAD) minimal sebagai dasar pembentukan daerah otonom. 3. Perlu kebijakan yang mengatur parameter minimal struktur organisasi Pemda, yaitu besaran organisasi, jumlah aparatur, dan besaran anggaran untuk belanja pegawai DOB yang diprakarsai oleh daerah induk dengan memberdayakan secara optimal aparat pemerintah dari daerah induk. 4. Untuk DOB yang dinilai tidak mampu mencapai parameter standar, harus secara konsisten diterapkan kebijakan penggabungan kembali dengan daerah induk. dadang-solihin.blogspot.com 13
- 14. Saran 5. Kebijakan insentif fiskal diberikan setelah calon daerah otonom baru dinilai telah mencapai kemampuan standar sebagai daerah otonom berdasarkan parameter penilaiain fiskal. Sebelum mencapai kemampuan standar, daerah tersebut difasilitasi anggaran dari daerah induknya. 6. Pembentukan daerah otonom perlu mempertimbangkan ketersediaan SDM Aparatur. Kebijakan manajemen SDM Aparatur sebaiknya diatur secara terpusat satu NIP oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan distribusi kepegawaian pada setiap daerah otonom. 7. Perlu mengefektifkan pembinaan, pengawasan supervisi, asistensi, dan evaluasi kepada DOB yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 8. Perlu tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi DOB yang dilakukan pemerintah pusat. dadang-solihin.blogspot.com 14