Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
•
•
•
•

Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian
2015-2019
Evaluasi Kinerja Pembangunan
Perumusan Isu Strategis
Penyusunan Renstra K/L


4

Review Arah Kebijakan Ketransmigrasian 2015-2019
Visi
Belum ada Visi-Misi

Misi
Tujuan/
Sasaran

• Kesejahteraan, Pemerataan Pembangunan Daerah, serta Kesatuan
dan Persatuan Bangsa

Strategi

1. Demand Side Strategy, dan
2. Supply Side Strategy

Kebijakan

Program

1.
2.
3.
4.
5.

Pemilihan [Penentuan] Ruang [Wilayah].
Penyiapan dan Pengembangan SDM.
Pengembangan Ekonomi Lokal
Kerjasama Pusat-Daerah
Kerjasama Lintas- [Kementerian] dan Pemerintah Daerah

• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

5


6


7

Definisi Evaluasi
•

Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.

•

Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)


8

Jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 Untuk memilih dan menentukan:
1. Skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. Kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan
sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 Dilaksanakan Setelah Pelaksanaan Rencana Berakhir
 Untuk Melihat Apakah Pencapaian (Output/ Outcome/ Impact) Program
Mampu Mengatasi Masalah Pembangunan Yang Ingin Dipecahkan
 Untuk menilai:
1. Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. Manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

9

Mengapa Perlu Evaluasi
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif

10

Indikator Kinerja
dan Log-Frame

AT
INPUT

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT

INPUT

ABK
KPJM


11

Alur Pikir Logic Model

Metode Penyusunan

IMPACTS

Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome

Apa yang ingin
diubah

OUTCOMES

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output

Apa yang ingin
dicapai

OUTPUTS

Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)

ACTIVITIES

Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan

Apa yang
dikerjakan

Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output

Apa yang
digunakan dalam
bekerja

Metode
Pelaksanaan

INPUTS

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


12

Hirarki dari Visi ke Program
Visi

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan/
Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Strategi

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan
Program

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

13

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Visi

X
Visi
Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

KINERJA
PRIMA

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Kebingungan

X

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Frustrasi

Program

Tidak
Terarah

Program

Tidak
Efektif

Program

Salah
Langkah

Misi

X

Strategi

Visi

Misi

Sasaran

X

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Kebijakan

X
Kebijakan


X

Tidak
Efisien
14

Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019
4

Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study
Hasil
Evaluasi
RPJMN

Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional

SIDANG
KABINET

Platform
Presiden

6

5
1

Rancangan
Teknokratik
RPJMN

RANCANGAN
AWAL RPJMN

3

RANCANGAN
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN

RANCANGAN
AKHIR RPJMN

RPJMN
2015-2019

Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET

Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L

TRILATERAL
MEETING

Pedoman
Penyusunan

Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L

Penelaahan
2

Rancangan
Renstra K/L

RENSTRA K/L

Pembagian Tugas

Hasil
Evaluasi
Renstra

PEMERINTAH
DAERAH

RPJMD

dadang‐solihin.blogspot.com

Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD

15


16

Format Rancangan Teknokratis
Penulisan RPJMN 2015-2019
Bagian I

•
•
•
•
•
•

Arahan RPJPN 2005-2025
Lingkungan Strategis
Kerangka Ekonomi Makro
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kerangka Regulasi
Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019
• Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
• Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan

Bagian II

Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam
Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian III

Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian IV

Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

17

Evaluasi Renstra Kemenakertrans 2010-2014
•

Masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, yang
disebabkan antara lain :
1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi.
2. Masih banyaknya lokasi yang dicadangkan dan dikembangkan di
daerah belum memenuhi kriteria clear (mempunyai batas fisik yang
jelas) dan clean (tidak tumpang tindih dengan penggunaan lahan
lainnya dan mendapat dukungan masyarakat).
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.
4. Masih rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam memenuhi
kebutuhan infrastruktur dan swasta dalam mengembangkan ekonomi
masyarakat pada pembangunan transmigrasi.
5. Belum adanya kesepahaman yang solid mengenai pembangunan
transmigrasi pada sektor-sektor terkait.


18


19

Apa Itu Isu Strategis?
•

•

Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi
juga harus aktual dan
mendesak
– Jika isu tersebut ditangani
akan memiliki dampak positif
terhadap isu lainnya
Isu Strategis akan menjadi
perhatian untuk 5 tahun
mendatang.


20

Tolok Ukur Penentuan Isu Strategis
1.

Aktual

Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?

2.

Urgensi

Apakah isu ini mendesak?

3.

Relevansi

Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?

4.

Dampak +

Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L?

5.

Kesesuaian

Apakah isu ini jika dibahas akan membantu
menyelesaikan permasalahan pembangunan?

6.

Inklusi

Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?

7.

Sensitivitas

Apakah isu ini aman dari dampak negatif?


21

Tujuan dan Prinsip
Tujuan

Prinsip-Prinsip

• Mendapatkan kepastian isu
strategis apa yang disepakati
untuk diangkat dan
menjadikan arah fokus
pembangunan untuk jangka
menengah,
• Yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam
mengidentifikasi dan
merumuskan visi, misi serta
agenda pembangunan K/L

1. Penetapan isu strategis didasarkan
atas pertimbangan matang setelah
mensinergikan hasil kajian dari aspek
politis, teknokratis, partisipatif, topdown dan bottom up
2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas
arahnya, ringkas, realistis dan
aplikatif, serta mampu menjawab
tantangan dan permasalahan menjadi
isu strategis
3. Rumusan misi harus mempunyai
keterkaitan jelas dengan pencapaian
visi


22

Metode dan Langkah
Metode
• Kajian analitis
dan diskusi antar
Tim Penyusun
• Dialog atau
diskusi melalui
FGD

Langkah-langkah
1. Review kembali draft rumusan strategis
2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil
FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah
dibahas
3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah
4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun
rumusan alternatif

Informasi yang Disiapkan
• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat
• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi
perkembangan nasional
• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati

23

Isu Strategis
1. Lemahnya Kepastian hukum kepemilikan lahan dan Persepsi
Otonomi Daerah
– Ketidakpastian Status Kepemilikan Tanah.
– Paradigma Transmigrasi dari “Memindahkan Penduduk” 
“Pusat Pertumbuhan Daerah”
– Kurangnya sinergi dan peran leading sector dalam Program
Transmigrasi
2. Rendahnya Kualitas SDM, Kelembagaan, dan Kurangnya
Akulturasi Budaya
– Rendahnya Kualitas SDM Transmigran dan Kelembagaan
Sosial-Ekonomi, Pendampingan
– Kurangnya Kuantitas SDM Berkualitas di Daerah Transmigrasi.
– Kurangnya Akulturasi Budaya Transmigran dan Penduduk Lokal.

24

Isu Strategis
3. Kurangnya Infrastruktur Fisik (Transportasi, Komunikasi) dan
Non-Fisik (knowledge)
– Kurangnya sarana transportasi (jalan raya, jembatan,
kendaraan), Sarana dan Prasarana
Sosial Ekonomi
(Sekolah, Pasar, Rumah Ibadah, UMKM, Pos Keamanan)
– Kurangnya Infrastruktur Non-Fisik (Agent of Change, Tomas,
Toda, Toga).
4. Belum Optimalnya Implementasi Manajemen Pembangunan di
Kawasan Transmigrasi.
– Lemahnya Perencanaan (Paradigma baru, Sesuai dengan
Kebutuhan Lokasi Penerima)
– Lemahnya Pengorganisasian (tupoksi).
– Lemahnya Pelaksanaan (koordinasi, MoU Pemerintah Pusat dan
Pemda, Ego sektoral)
– Lemahnya Pengawasan (audit pelaksanaan).

25

Isu Strategis
5. Memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian
sebagai pembangunan wilayah sehingga:
– Fokus pengembangan wilayah perlu dikembangkan yang
dijabarkan lebih lanjut ke dalam penataan implementasinya ;
– Pemantapan pentahapan yang jelas dalam kerangka
pengembangan wilayah;
– Koordinasi optimal pada tiap tahapan pengembangan wilayah.


26

Isu Strategis
6. Pemindahan penduduk adalah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan secara berkelanjutan
– Memastikan daerah tujuan mempunyai potensi sumber daya
alam, lokasi, dan akses yang lengkap dan utuh yang sesuai
dengan kebutuhan SDM yang akan dikirim.
– Program/ kegiatan penyiapan SDM adalah dalam kerangka
pembangunan daerah.


27

Isu Strategis
7. Menguatkan upaya Monev terhadap pelaksanaan
pembangunan transmigrasi
– Membangun upaya terpadu dengan pemerintah daerah untuk
pelaksanaan monev dan tindak lanjut;
– Perlu evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Kawasan
Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
– Penyelesaian masalah sebelum pembangunan wilayah
transmigrasi yang baru.


28

Isu Strategis
8. Peran data dan informasi tentang kondisi lokasi sangat
penting dalam kerangka pengembangan wilayah pada setiap
tahapan, mencakup :
– Informasi dasar mengenai kondisi lokasi (sosial, ekonomi,
politik, dll);
– Informasi mengenai potensi dan akses terhadap pusat-pusat
pertumbuhan di sekitar wilayah transmigrasi yang akan
dibangun;
– Penyiapan data dasar sebagai benchmark dalam Monev
perkembangan wilayah dan masyarakat transmigrasi.


29

Pemetaan Permasalahan
Permasalahan

Keadaan Existing

Arah Kebijakan

Kesenjangan
pembangunan antarwilayah

• Investasi swasta terkonsentrasi
di Jawa-Bali (karena
keuntungan aglomerasi)
• Investasi pemerintah
terkonsentrasi di Jawa-Bali dan
Sumatera (demand-driven)

• Mendorong investasi swasta
berbasis sumber daya alam
• Meningkatkan keberpihakan
pemerintah dalam pengembangan
KTI, khususnya pembangunan
infrastruktur strategis (supply-driven)

Keterkaitan perdagangan
antar-pulau

• Interaksi perdagangan yang
cukup kuat terbatas antara
Jawa & Sumatera
• Biaya transportasi barang antar
pulau tinggi

• Meningkatkan infrastruktur
perhubungan
• Meningkatkan efisiensi sistem
logistik nasional

Daya saing industri
unggulan lokal

• Hanya mengandalkan
keunggulan komparatif
(resource endowment)
• Kurangnya fokus perencanaan
oleh pemerintah daerah dalam
pengembangan industri
unggulan

• Memperkuat diferensiasi dan
keunggulan inovatif
• Memperkuat kapasitas pemerintah
daerah dalam perencanaan
pengembangan industri unggulan
daerah
• Memperbaiki iklim usaha/ investasi
daerah


30


31

Landasan Hukum
Penyusunan Renstra K/L
1. UU 25/2004 tentang SPPN
•

Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1),
Pasal 15 ayat (1)
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
3. PP 20/2004 tentang RKP
•

Pasal 3 ayat (1)

4. PP 40/2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional
•

Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8),
Pasal 14 ayat (2)


32

Renstra-KL
•

•

•

Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


33

Muatan Renstra-KL
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan


34

Substansi Renstra-KL
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


35

Alur Penyusunan Renstra-KL
Proses
Teknokratik
 Menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah
 Trilateral meeting
antara K/L, Bappenas,
dan Kementerian
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025

Proses
Politik
 Proses penyusunan
Renstra-KL yang
disesuaikan dengan
visi, misi, dan program
prioritas (platform)
Presiden


Penetapan
Renstra-KL
 Renstra-KL ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan K/L

36


37

Alur Penyusunan Renstra-KL


38

Renstra-KL bagi Kementerian

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
pelayanan eksternal

ESELON I

ESELON II


39

Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/
Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
pada K/L, terkait dengan prioritas
nasional/ bidang.
 Uraian mencakup indikatif pendanaan
dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya)
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
yang bersangkutan
 Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
BAB IV Penutup
LAMPIRAN
Matriks Kinerja K/L
Matriks Pendanaan K/L


40


41

Tahap Penyusunan Renstra K/L

(1) Persiapan

(2) Identifikasi Kondisi
Umum, Potensi dan
Permasalahan K/L

(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L

(4) Penyusunan Tujuan dan
Sasaran Strategis K/L

(5) Penyusunan Arah Kebijakan
dan Strategi

(6) Penyusunan Program dan
Kegiatan

(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)


42

(1) Persiapan
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi;
2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan
justifikasi fungsi dan kewenangannya;
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan
pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.


43

(2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan
Permasalahan K/L

1.Kondisi Umum K/L
 Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan
 Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang
publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan
K/L
2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L
 Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L
dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi
Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.


44

(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L
1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai
oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

 Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL
Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab
2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.


45

(4) Penyusunan Tujuan dan
Sasaran Strategis K/L
1. Tujuan:
 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah;
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
2. Sasaran:
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

46

(5) Penyusunan Arah Kebijakan
dan Strategi
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaransasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
dalam rangka pencapaian program prioritas
Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategisnya sendiri.

 Uraian Strategi dan
Kebijakan Nasional
dituangkan dalam Bab III
tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).

2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Memuat program-program indikatif untuk
memecahkan permasalahan yang penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis.

 Uraian mengenai Arah
Kebijakan dan Strategi K/L
dituangkan dalam Bab III
tentang Arah Kebijakan
dan Strategi (subbab 3.2).

 Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai
dengan bidang terkait.

47

(6) Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Program K/L
2. Kegiatan K/L
3. Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan K/L
4. Indikator Kinerja Program
(Outcome)
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
6. Target Kinerja


48

(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

1. Penelaahan (review) program
dan kegiatan.
2. Penyusunan program dan
kegiatan baru untuk periode
2015-2019.
3. Penyusunan anggaran tahun
dasar (2015) bagi program dan
kegiatan baru
4. Menyusun Prakiraan Maju
Jangka Menengah.


49

Program K/L
Program Teknis
 Merupakan program yang
menghasilkan pelayanan kepada
kelompok sasaran/ masyarakat
(pelayanan eksternal)
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi
eselon 1 A
 Nomenklatur program bersifat unik/
khusus tidak duplikatif untuk masingmasing organisasi pelaksananya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian
kinerjanya berdasarkan periode waktu
tertentu

Program Generik
 Merupakan program yang digunakan
oleh beberapa organisasi eselon 1 A
yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/
atau administrasi pemerintahan
 Nomenklatur program dibuat unik untuk
setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
membedakan kode programnya
 Ditujukan untuk menunjang
pelaksanaan program teknis

 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

50

Kegiatan K/L
Kegiatan Teknis

Kegiatan Generik

 Kegiatan Teknis adalah Kegiatan
Prioritas Nasional, yaitu kegiatankegiatan dengan output spesifik
dalam rangka pencapaian Sasaran
Nasional.

 Kegiatan Generik adalah kegiatan
yang digunakan oleh beberapa
unit organisasi eselon 2 yang
sejenis.

 Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan
modal sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

51

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.

52

Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.


53

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.


54

Target Kinerja  SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


55


56

Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (7)

Ähnlich wie Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan

Ähnlich wie Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja Pembangunan