3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Target MDGs
• Pendahuluan
• Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan
Pembangunan
• Langkah Teknis dan Jadwal Penyusunan
RAD MDGs
• Sistematika RAD MDGs
• Pengorganisasian Penyusunan RAD MDGs
• Penutup
• Lampiran
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Target MDGs
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 5
7. Daftar Isi Pedoman RAD MDGs
Kata Pengantar Bab IV. Sistematika RAD MDGs
Daftar Isi • Sistematika Dokumen RAD MDGs
Daftar Tabel • Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya
Daftar Gambar
Daftar Singkatan Bab V. Pengorganisasian Penyusunan RAD
Bab I Pendahuluan MDGs
• Latar Belakang • Pengorganisasian
• Tujuan • Uraian Tugas
• Ruang Lingkup • Mekanisme Kerja
• Landasan Hukum
Bab II Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Bab VI. Penutup
Pembangunan
• Keterkaitan MDGs dengan RPJMN Lampiran
• Keterkaitan MDGs dengan • List Indikator MDGs
Pembangunan Daerah • Pencapaian Indikator MDGs Nasional
• Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait • Profil Pencapaian MDGs Provinsi
Percepatan Pencapaian Target MDGs • Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu
Bab III Langkah Teknis dan Jadwal Diperhatikan Dalam Penyusunan RAD MDGs
Penyusunan RAD MDGs • Contoh matrik masing-masing target MDGs
• Dokumen yang Perlu Diperhatikan
dalam Penyusunan RAD MDGs
• Langkah-langkah Teknis Penyusunan
RAD MDGs
• Pembiayaan
• Jadwal Penyusunan RAD MDGs
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
Ruang Lingkup
Landasan Hukum
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. 1/2
Latar Belakang
Memuat :
• MDGs merupakan komitmen nasional dan global
• Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas
pembangunan nasional dan sinergis antara perencanaan nasional
di pusat dan daerah
• Target MDGs telah diakomodasikan dalam RPJMN 2010-2014
• Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan
rencana target yang ditetapkan (on track). Namun demikian, masih
ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk
mencapainya dan masih terjadi disparitas pencapaian target MDGs
di tingkat provinsi.
• Peta jalan (roadmap) nasional percepatan pencapaian target MDGs
telah dirumuskan.
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. 2/2
Latar Belakang
Memuat :
• Roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk
Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan
permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.
• Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan
panduan bagi daerah, khususnya Pemerintah Provinsi untuk
menyusun Dokumen Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target
MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen
rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan
nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :
1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan
daerah;
2. Panduan pengorganisasian;
3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;
4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Landasan Hukum
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN).
– Pasal 4 ayat (2) RPJMN
– Pasal 5 ayat (2) RPJMD
2. PP19/2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah
3. Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014
4. Perpres 29/2010 tentang RKP 2011
5. Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010
6. Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. BAB II
KETERKAITAN MDGs DENGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN
2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah
2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian
Target MDGs
dadang-solihin.blogspot.com 13
15. Keterkaitan MDGs dengan 1/2
Pembangunan Daerah
• Pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses
perencanaan daerah dan diarahkan untuk dapat menjawab
permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi
nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.
• Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs
diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD
dan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Keterkaitan MDGs dengan 2/2
Pembangunan Daerah
Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
antara lain :
1. Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target
MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan
berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator
kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD.
2. Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian
target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian,
indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen
RPJMD.
3. Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/ Kota dan RKPD Kabupaten/ Kota
agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota benar-
benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Kebijakan RPJMN 2010-2014 terkait Percepatan
Pencapaian Target MDGs
1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan
• Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1 A )
• Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan
Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan
Kaum Muda (Tujuan 1B)
• Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita
(Tujuan 1C)
2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2)
3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
(Tujuan 3)
4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4)
5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)
6. Kebijakan dan Strategi dalam Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)
7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7)
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. BAB III
LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL
PENYUSUNAN RAD MDGs
3.1.Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam
Penyusunan RAD MDGs
3.2.Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs
3.3.Pembiayaan
3.4.Jadwal Penyusunan RAD MDGs
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Dokumen yang Perlu Diperhatikan
dalam Penyusunan RAD MDGs
• RPJMN 2010-2014
• Renstra K/L Terkait 2010-2014
• RKP 2011
• Inpres No. 3 Tahun 2010
• Peta Jalan (Road Map) Nasional Percepatan Pencapaian Target
MDGs
• Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia
Tahun 2010
• Dokumen Kebijakan lain yang terkait
• RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs
(Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat)
Langkah 1 Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja)
Langkah 2 Melakukan Sidang Pleno Pertama membahas langkah-langkah penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs
Langkah 3 Masing-masing Pokja Menyusun Draft RAD Percepatan Pencapaian Target
MDGs, dengan tahapan :
1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait dengan pencapaian
masing-masing target MDGs
3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan program dan
kegiatan dalam pencapaian masing-masing target MDGs
4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam
pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan
Langkah 4 Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antar Pokja dengan menyajikan draft RAD
(narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)
Langkah 5 Penyempurnaan dan finalisasi Draft Rencana Aksi Daerah berdasarkan masukan
hasil Sidang Pleno Kedua
Langkah 6 Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusat
Langkah 7 Pengesahan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs dalam
bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
Langkah 8 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Pembiayaan
• Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan
dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Jadwal Penyusunan RAD MDGs
Bulan Pada Tahun 2011
No. Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok
1 √
Kerja (Pokja)
Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft
2 RAD oleh Masing-masing Pokja*) √
(Workshop I)
Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing
3 √ √ √ √
Pokja (provinsi dan kabupaten/kota)
Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil
4 √ √
Masing-masing Pokja*) (Workshop II)
Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh
5 √
Masing-masing Pokja
Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim
6 √ √
MDGs Pusat
Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala
7 √
Daerah
8 Sosialisasi RAD MDGs √ √ √
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. BAB IV
SISTEMATIKA RAD MDGs
4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs
4.2. Matriks RAD MDGsdan Penjelasannya
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Sistematika Penulisan Rencana Aksi Daerah
Percepatan Pencapaian Target MDGs
BAB I Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan
Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah
1.2 Permasalahan dan Tantangan
BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target
MDGs
BAB III Pemantauan dan Evaluasi
BAB IV Penutup
Lampiran: Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target
MDGs
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. 1/3
Petunjuk Penyusunan RAD MDGs
BAB I PENDAHULUAN
• Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan
Pembangunan Milenium
Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator
terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai goal 1 sampai
dengan goal 7.
• Permasalahan dan Tantangan
Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan
yang terkait dengan pencapaian target MDGs.
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. 2/3
Petunjuk Penyusunan RAD MDGs
BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target
MDGs
• Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang
dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs.
• Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing
tujuan (goal) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam
matrik.
• Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana
dituliskan dalam peta jalan (roadmap) nasional percepatan
pencapaian MDGs dan RPJMD.
• Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas
program dan indikator kinerja output untuk masing-masing kegiatan
dalam program tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 3/3
Petunjuk Penyusunan RAD MDGs
BAB III Pemantauan dan Evaluasi
• Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk
melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing
goal (tujuan).
• Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan :
a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya;
b. Waktu pelaksanaan;
c. Langkah tindak lanjut.
• Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan
oleh Kepala Bappeda.
BAB IV Penutup
• Pada bagian ini diisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang
dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang
partisipasi dari berbagai pihak.
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs
1. Matrik ini berlaku untuk setiap goal dalam MDGs sepanjang target
bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan
akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target
yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan
target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik
yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif.
2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait khusus
goal terkait kesehatan) sesuai tanggung jawab goalnya masing-
masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi.
Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan
sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan
terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs.
3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan
disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman
Penyusunan RAD MDGs (khusus goal terkait kesehatan)
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. 1/2
Cara Pengisian Matrik
BAGIAN 1 :
• Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/goal terkait.
BAGIAN 2 :
• Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan
alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs
terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;
• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan
(APBN);
• Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan.
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Cara Pengisian Matrik 2/2
BAGIAN 3 :
• Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran
tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target
MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;
• Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan yang sesuai
dengan pencapaian target nasional dan MDGs;
• Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah,
persentase atau yang bersifat kuantitatif);
• Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian
masing-masing indikator kegiatan;
• Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk
masing-masing kegiatan;
• Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk
kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP,
DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;
• Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.
CATATAN: UNTUK KEGIATAN DAERAH (Bagian 3), K/L BISA MENYIAPKAN
MENU KEGIATAN DAERAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI DI DAERAH
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. BAB V
PENGORGANISASIAN
PENYUSUNAN RAD MDGs
5.1. Pengorganisasian
5.2. Uraian Tugas
5.3. Mekanisme Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Pengorganisasian
Bentuk organisasi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah
dilakukan terdiri dari :
• Tim Pengarah
• Kelompok Kerja
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Tim Pengarah
Penanggung Jawab : Kepala Daerah
Sekretaris : Kepala Bappeda
Anggota : Kepala Dinas Teknis Terkait
dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Kelompok Kerja
POKJA I : Penanggulangan Kemiskinan
POKJA II : Pendidikan dan Gender
POKJA III : Kesehatan dan Gizi
POKJA IV : Kelestarian Lingkungan Hidup
Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses
pembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan
merupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudah
memiliki pokja terkait.
ORGANISASI POKJA:
• Ketua
• Sekretaris
• Anggota
dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja RAD MDGs
Tanggung
POKJA Organisasi Pokja (Indikatif)
Jawab Goal
POKJA I • Ketua: Ketua Bappeda/BPMD
Goal 1 • Sekretaris: Ka. Dinas Terkait
Penanggulangan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Kemiskinan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Statistik Provinsi, LSM)
POKJA II Goal 2 • Ketua: Kepala Dinas Pendidikan
• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Pendidkan dan Goal 3
• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Gender Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Statistik Provinsi, LSM)
POKJA III Goal 1, Goal 4, • Ketua: Kepala DInas Kesehatan
Goal 5, • Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Kesehatan dan • Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Gizi Goal 6, Goal 7
Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Statistik Provinsi, LSM)
POKJA IV • Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum
• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait
Kelestarian Goal 7
• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi
Lingkungan Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor
Hidup Statistik Provinsi, LSM)
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Struktrur Organisasi Pokja Penyusunan RAD MDGs
Penanggung Jawab
TIM PENGARAH
Sekretaris
Anggota Anggota Anggota dst
KELOMPOK
KERJA Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV
Sekretaris
Anggota Anggota Anggota dst
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. 1/2
Uraian Tugas
Tim Pengarah bertugas untuk :
1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan
pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
2. Memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai
substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan
pencapaian MDGs;
3. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam
menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi
percepatan pencapaian MDGs;
4. Menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana
aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala
Bappenas.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. 2/2
Uraian Tugas
Kelompok Kerja bertugas untuk :
1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah
MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai
dengan bidang tugasnya;
3. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang
dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada
pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana aksi daerah MDGs;
4. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan
milenium (MDGs) di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
5. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian tujuan
pembangunan milenium (MDGs) sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyusun rencana aksi daerah MDGs sesuai dengan sistematika dan
diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan
hasil pokja lainnya.
7. Sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. Mekanisme Kerja
• Tim pengarah mengadakan rapat setiap triwulan selama
penyusunan RAD MDGs;
• Pokja mengadakan rapat setiap bulan atau sesuai dengan
keperluan selama penyusunan RAD MDGs;
• Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk
mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;
• Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan
dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum
ditetapkan oleh Gubernur.
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. Bab VI Penutup
• Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap
pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang
selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
• Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat
Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs.
• Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana
Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas
yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan
evaluasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. Lampiran
• List Indikator MDGs
• Pencapaian Indikator MDGs Nasional
• Profil Pencapaian MDGs Provinsi
• Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan
RAD MDGs
• Contoh matrik masing-masing target MDGs
– Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)
– Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua)
– Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan)
– Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak)
– Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu)
– Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya)
– Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup)
dadang-solihin.blogspot.com 42