Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201

www.dadang-
www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Tupoksi DPRD
• Best Practices
• Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
• Tantangan bagi DPRD yang Efektif
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
• Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK oleh DPRD (Kepmendagri 13/2010)
• Beberapa Temuan BPK di Daerah
p
• Pemeriksaan: Beban atau Kebutuhan?


Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling d k t
M li dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
p j
perjuangan kepentingan tertentu
g p g
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional y
rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM
S Ormas
O
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan
g kampanye
p y LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi,
K i i F k i Biro-biro dalam
Bi bi d l dan jenis
d j i LSM dan jenis Ormas
d j i O
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1. Legislasi

2. Anggaran

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah k
F i L i l i d l h kewenangan pembuatan P b Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda
P d menjadi d
j di dasar h k
hukum ti d k pemerintahan sekaligus
tindakan i t h k li
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen p
p g g pembangunan.
g


Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan
d menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
k j di APBD l l i
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat
integratif rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan d l
t t h d i it d h k bij k i t h dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan p
g j politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
bertindak

Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
F iP d l hk d k l k k
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD dih
d h diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
k d d i k t
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai p
g pilar utama dalam ppemerintaran daerah, DPRD p
, perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
(1966-
• DPRD hanya menyetujui k
h t j i konsep eksekutif karena kapasitas dan
k k tif k k it d
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, d anggaran pemerintah d
l dan i t h daerah t l h mencerminkan
h telah i k
prioritas konstituen.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
y
anggota DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat i i l bih cerdas d k
t ini lebih d dan kompeten dib di k di masa
t dibandingkan
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam p y
gg penyusunan pperaturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil b i d l
ktif bil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
t k b
ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum y g j j dan adil, anggota DPRD kini
p yang jujur gg
lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)

• Seperti di b
S ti banyak t
k tempat l i di d i para politisi seringkali
t lain dunia, liti i i k li
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasabiasa.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)

• Tuduhan korupsi d penyalahgunaan sumber d
T d h k i dan l h b daya publik yang
blik
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih b
k t k b t l bih banyak l i
k lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.
y j y


Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
Si t t i t t b t t j di
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima t h sekali, sebagai b i d i k
d t li tahun k li b i bagian dari kampanye
pemilihan kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
g p p g
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan b iki
A t if d berpikiran reformis semakin
f i ki
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
ki k ti i i k t t i k tk
transparansi.


1/4
1/4
Best Practices
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
P t D ht t T i d P ti i i
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai p
p y pendapatnya
p y
dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang B
P M R Bermakna
k
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk
melakukan konsultasi dengan p
g para konsituennya.y
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.


2/4
Best Practices
Keterlibatan Publik d l
K t lib t P blik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
P P t D h
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
p p y p
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
proses penyusunan peraturan daerah
daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.


3/4
Best Practices
Dengar P d
D Pendapat P blik
t Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar p
y g pendapat p
p publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah
bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.


4/4
Best Practices
Transparansi Anggaran
T iA
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
g gg y y
kepada publik dalam bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
radio untuk membicarakan anggaran daerah
daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
y g gg
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD
APBD.


Agenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan d k
didik dan kesehatan;
h t
 Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
g
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
klise
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka d l
ij k k dalam proses politik yang
litik
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan p g
g pengetahuan y g
yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.


Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
perbaikan
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif
efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
b


Siklus Representasi Wakil Rakyat
 Mandat litik
M d t politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
b if t t d ti b h
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
k d t
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan p
y p p g para p
pemilihnya,
y ,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan Peningkatan
hak hak
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 29

1/2
1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, d
D l l k d t k t dewan selayaknya d
l k dapat t
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
perwakilan
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak
d b ti d k sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
id k h d k k t di tik l ik
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.


2/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

 Secara substansial
S b t i l
 perlindungan hak
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
 mengikuti p
g prosedur hukum y g benar
yang
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, d l i l i
O LSM ti i dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
p gg , ,


Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
P b k
• Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right t k)
id t d dit t k ( th i ht track).


Pelaksanaan Pengawasan
Internal-
Feedforward Concurrent Feedback
external
 Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan
sebelum aktivitas
b l kti it pada apa yang
d dilakukan
dil k k internal
i t l
dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan
 Untuk menjamin proses berjalan selesai kesempatan
kejelasan  Memonitor d a sa a a
dilaksanakan. u tu
untuk
sasaran; aktivitas yang  Tujuan untuk memperbaiki
sedang berjalan menyediakan sendiri
 Tersedianya
arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan
memadai; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui
sesuai rencana meningkatkan supervisi dan
 Ketersediaan kinerja di masa penggunaan
sumber daya y g  Untuk
y yang depan dan administrasi
dibutuhkan. mengurangi h il
i hasil
yang yang tidak memfokuskan formal.
 Memfokuskan diinginkan. pada kualitas
pada kualitas hasil.
sumber daya.
www.dadang-solihin.blogspot.com
34

Tahapan Pengawasan
Preliminary Control Interim Control Post Control
 Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan
anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai
pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan,
 Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas
anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target
penyedia layanan publik
publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan
direncanakan.
baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan
maupun outcomes dari  Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi
setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan,
 Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas
sebab apa yang akan peraturan. layanan.
dilakukan oleh pemda bisa
diketahui dari rencana yang
dibuat oleh pihak eksekutif.


Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan Preventif Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses-
pada tahap persiapan dan proses aktivitas sebuah
perencanaan suatu kegiatan
kegiatan. lembaga layanan publik
publik.
 Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan
pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran
perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai
p
pembentukan regulasi baru
g atau tanpa sanksi.
p
untuk berbaikan.


Langkah Pengawasan
Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran Tindakan
Sasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan

 DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan
menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk
sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem
akan dipantau
dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau
 Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan
adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan
atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga
tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan
kualitas layanan DPRD dalam memastikan publik tertentu.
publik yang membuat apakah sudah  Mengambil
diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan
selama ini. perbaikan atas yang diharapkan. perbaikan yang
pengawasan dibutuhkan
yang dilakukan
di masa depan.
www.dadang-solihin.blogspot.com
37

1/4
1/4
Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
1 P l h Pi i k i
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan y g
g gg ,y p g yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
dilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.


2/4
Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
5 P l hK l k K j (P kj ) d
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
melakukan pengawasan.
6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
melalui alat kelengkapan d
l l i l tk l k dewan d atau i d k partai masing-
dan t induk t i i
masing sebagai sikap politik.


Jenis Pengawasan 3/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal
e so a  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan
melalui posko aspirasi,
 Menelpon langsung
SMS, persuratan, atau
penyelenggaran layanan yang
informasi melalui media
diadukan
cetak dan merespon balik
melalui media  Melibatkan media
Komisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
SMS atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing dengan pihak terkait serta
 M lib tk media
Melibatkan di
Gabungan  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing pihak terkait dll
 Melibatkan media


Jenis Pengawasan 4/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus  Menerima pengaduan dari  Kunjungan lapangan –
masyarakat  Rapat Kerja dengan pihak terkait
terkait,
 Mendapatkan informasi  Hearing dengan kelompok yang
lewat media peduli terhadap isu yang ditangani.
 Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapat
Fraksi  Menerima pengaduan dari  Melakukan kunjungan
masyarakat  Mengundang pihak luar memberi
 Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di
lewat media lapangan
Pimpinan  Menerima pengaduan  Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan
 Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll
media  Melibatkan media

Bentuk Pengawasan
Merespons pengaduan
1. masyarakat

2. Pengawasan ke unit layanan
g y

3. Pengawasan ke SKPD
g

Pengawasan kepada Kepala
4. Daerah
D h


1.
1 Merespons Pengaduan Masyarakat

• Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
M b k i i i i k i i i
masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
• Mengembangkan p
g g posko aspirasi
p
• Membangun Website dewan masing-masing daerah.
• Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
• Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
layanan publik.
• Lewat telepon on-line
on line.
• Persuratan
• Facsimile.
• E-mail


2. Pengawasan ke Unit Layanan
• Untuk
U k menjamin pelaksanaan pelayanan publik b j l d
j i l k l blik berjalan dengan
baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa
dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,
anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-
unit pelaksana teknis daerah.
• Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
respons positif terhadap pengaduan masyarakat.


3. Pengawasan ke SKPD
• DPRD perlu meminta k
l i keterangan k
kepada pejabat SKPD jika
d j b jik
ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
pelayanan publik


4. Pengawasan kepada Kepala Daerah

• Pengawasan terhadap K
P h d Kepala Dl Daerah oleh DPRD setiap tahun
h l h i h
dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ).
• LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang
telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan
akhir tahun anggaran
• Agar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji
petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,
pengadaan b
d barang d j
dan jasa d l
dalam penyelenggaraan bid
l bidang
pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat
anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke
masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.
• Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek
dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan
pemilihan.

Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan

• Hasil
H il pengawasan yang dil k k gabungan k i i atau P
dilakukan b komisi Pansus,
dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
DPRD.
• Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
yang diperluas.
• Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat l
id i t d lib tk k t luas melalui
l l i
forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
• Yang terpenting p , bagaimana hasil p g
g p g pula, g pengawasan tersebut
terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.


Tindak Lanjut Pengawasan
• Perbaikan Pengorganisasian
P b ik P i i
• Perubahan Alokasi APBD
• Perbaikan Regulasi
• Mengusulkan Raperda
• Perbaikan Rencana Strategis Daerah
• Pengorganisasian Hasil Pengawasan


Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

• UUD 1945 ( (setelah amandemen) mengamanatkan b h
l h d ) k bahwa h il
hasil
pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan
kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
• LHP yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD,
dinyatakan terbuka untuk umum kecuali untuk informasi yang
umum,
sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.
• BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan selama satu
semester kepada DPR, DPD d DPRD serta k
t k d DPR dan t kepada P id d
d Presiden dan
Gubernur/Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah
berakhirnya semester ybs.

UU 15/2004 tentang Pemeriksaan
. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara

Tindak Lanjut LHP BPK
• Badan Pemeriksa K
B d P ik Keuangan (BPK) adalah l b
d l h lembaga negara yang
bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara.
• Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan
oleh Pemda untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan
dalam rekomendasi LHP BPK
BPK.


Tindak Lanjut LHP BPK oleh DPRD 1/6
1/6

• DPRD menerima LHP BPK yang meliputi:
y g p
1. LHP keuangan;
2. LHP kinerja;
3. LHP dengan tujuan tertentu.
• DPRD meminta Pemda untuk menindaklanjuti LHP BPK dan
meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK dari Pemda
Pemda.
• LHP BPK dapat berupa:
1. opini wajar tanpa p g
p j p pengecualian ( q
(unqualified opinion);
p );
2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).



• DPRD meminta k
i kepada BPK LHP yang di i
d diterima telah
l h
dikonfirmasikan kepada SKPD.
• Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP tersebut, ,
DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada
SKPD.
• DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia
kerja, dengan ketentuan:
– LHP dengan opini
1. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
2. opini tidak wajar (adversed opinion); atau
3.
3 pernyataan menolak memberikan opini (di l i
t l k b ik i i (disclaimer of
f
opinion).
– LHP dengan tujuan tertentu.
g j


Pembahasan dil k
P b h dilaksanakan d
k dengan tahapan sebagai b ik
h b i berikut:
1. Pembahasan atas LHP BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2
(
(dua) minggu setelah menerima LHP BPK.
) gg
2. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1
(satu) minggu.
3. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD d
3 D l l k b h dapat melakukan
t l k k
konsultasi dengan BPK.
4. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam p
p g g pembahasan Sidang g
Paripurna DPRD .



• Laporan h il pembahasan Sid
L hasil b h Sidang Paripurna DPRD d
P i dapat b i i
berisi
usulan:
1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD
p j p
atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan
ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan
kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK; dan
2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam
hal
h l menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di
k k kt t t d / t t
satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil
pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.



• DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemda atas pelaksanaan
l k k h d P d l k
tindak lanjut LHP BPK,berupa:
1. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP keuangan;
2. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP kinerja; dan
3. pengawasan terhadap tindak lanjut LHP dengan tujuan tertentu
• Pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui
koordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK yang dibentuk oleh
Pemda yang terdiri atas:.
atas:
1. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku
penanggungjawab;
2. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
3. Para Kepala SKPD terkait selaku anggota.


• DPRD melakukan monitoring kepada Pemda atas pelaksanaan
tindak lanjut LHP dan
• memberikan dorongan kepada Pemda untuk mempertahankan
kualitas opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
l i t h
• DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada
Pemda untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi
g p
opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
• DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur,
memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD
sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak
wajar (adversed opinion).
• DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan
dan/atau klarifikasi dari Pemda terkait pernyataan menolak
memberikan opini (disclaimer of opinion).


Tindak Lanjut LHP BPK oleh Pemda
• Pemda
P d menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan
i d kl j i id k di i k j l
dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada
BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.
• Pemda melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK
kepada BPK dan DPRD
• DPRD dan P d mendorong BPK untuk memutakhirkan d t
d Pemda d t k t khi k data
status temuan dan tindak lanjut LHP BPK yang tercantum dalam
situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda.


Beberapa Temuan BPK
Hasan Bisri, Anggota BPK RI (2008) 1/3
1/3

1.
1 APBD terlambat di hk
l b disahkan, untuk membiayai k i
k bi i kegiatan di l
ditalangi d i
i dari
dana kas bon ke kas daerah.
2. Pengeluaran kas bon tanpa didasari SPM, tidak dipertanggung-
g p , p gg g
jawabkan tepat waktu, bahkan cenderung dimanipulasi.
3. Belum seluruh penerimaan daerah/retribusi masuk ke Kas Daerah.
Masih ada penerimaan yang ditampung pada berbagai rekening
satker atau pejabat, di luar rekening kas daerah (belum menganut
prinsip single treassury account
4. Sistem akuntansi (pencatatan dan pelaporan) belum baku, hal ini
juga karena peraturan dari pusat sering berubah.
5.
5 SDM yang profesional di bidang akuntansi belum ada atau masih
kurang.
6. Sistem komputer yang dikembangkan tidak compatible.


Beberapa Temuan BPK

7.
7 Pengeluaran2 yang tidak ada anggarannya dalam APBD
APBD.
8. Prosedur pengadaan barang/jasa yang menyimpang dari
ketentuan, mark up dan bahkan pengadaan fiktif.
9. Gubernur/Bupati/Walikota membuat berbagai kebijakan yang pada
intinya betujuan untuk memberikan tambahan benefit kepadanya
dan/atau pejabat eksekutif lainnya seperti adanya berbagai
lainnya,
tunjangan, honor tim/pokja dll.
10. Pemda memberikan berbagai jenis tunjangan atau benefit lain
kepada pejabat dan juga kepada Anggota DPRD yg tidak sesuai
dengan ketentuan yang lebih tinggi.
11.
11 Berbagai jenis perjalanan dinas yang tidak relevan
relevan.
12. Tumpang tindih pembiayaan kegiatan dari dana dekonsentrasi,
dana tugas perbantuan dan dana APBD.


Beberapa Temuan BPK

13. Pada belanja pegawai yang merupakan titik rawan adalah
mengenai k b
i kebenaran j l h PNS D
jumlah Daerah yang masih b
h ih benar-benar
b
aktif, karena data kepegawaian tidak akurat.
14. Anggota DPRD tidak menguasai peraturan keuangan daerah,
sehingga seringkali terjerumus pada pelanggaran hukum, karena
filter dari sekretaris dewan yang kurang ketat.
15. Penguasaan dan pengelolaan aset milik d
15 P d l l t ilik daerah tid k t tib t j di
h tidak tertib, terjadi
penggelapan aset karena administrasi aset tidak diselenggarakan
dengan baik.
16. Tukar guling aset tanah/bangunan, yang biasanya secara fisik
volume aset pengganti lebih luas, tetapi nilainya jauh di bawah aset
yang dilepas
dilepas.
17. Bukti kepemilikan aset tidak lengkap dan tidak pernah dilakukan
inventarisasi ulang atas seluruh aset yang dimiliki.


Pemeriksaan:
Beban atau Kebutuhan?

Beban Kebutuhan
 Manajemen belum menyadari arti
j y  Semangat good g
g g governance
penting good governance, telah menjadi budaya organisasi,
 Pemeriksaan dinilai hanya  Pemeriksaan dilakukan secara
mencari-cari k
i i kesalahan,
l h obyektif dan f i
b ktif d fair,
 Tidak ada kepastian hukum  Ada kepastian hukum mengenai
mengenai tindak lanjut hasil
g j tindak lanjut hasil p
j pemeriksaan,
,
pemeriksaan,
 Pemeriksaan tidak memberikan  Pemeriksaan memberikan nilai
nilai tambah bagi organisasi yang
ang tambah bagi organisasi yang
ang
diperiksa. diperiksa.


Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201

Ähnlich wie Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201 (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201