Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
•
36 gefällt mir•20,998 views
Loka Karya dan Temu Nasional Wakil Bupati se Indonesia Hotel Twin Plaza-Jakarta, 29 Juli 2008
![[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],www.dadangsolihin.com](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Ähnlich wie Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi (20)
Mehr von Dadang Solihin
Mehr von Dadang Solihin (20)
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
- 1. Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi Loka Karya dan Temu Nasional Wakil Bupati se Indonesia Hotel Twin Plaza-Jakarta, 29 Juli 2008
- 10. Stakeholders www.dadangsolihin.com Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya . Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan - perbedaan di antara mereka . Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
- 14. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
- 15. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .