Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pelayanan Publik

Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan
Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja
g j
Aparat Pelayanan Publik

Oleh :
Drs. H. Dadang Solihin, MA

Disampaikan pada Seminar
“Public Service Excellent Based on Total Quality Management”

Hotel Grand Cempaka, Jakarta, 13 Juli 2006

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 2

Pendekatan Model
Investasi,
Investasi Dll

Kinerja Aparat Pelayanan
Publik

Total Quality Management

Prinsip-prinsip G d
Pi i i i Good
Governance


Materi
 Ciri-ciri Negara-negara yang  Perubahan Paradigma Konsep
Akan Sulit untuk Maju Manajemen
 Apa itu Good Governance?  TQM Sebagai Paradigma
 Siapa saja Stakeholders?
p j Manajemen Baru
j
 Troika: Pola Hubungan  Analisis SWOT
antara Pemerintah, Dunia  Fishbone Diagram
Usaha Swasta, dan
Swasta
Masyarakat  Pelayanan Publik
 Visi dan Misi Indonesia 2025  Total Quality Government
 Tujuan Pembangunan Daerah
T j P b D h  Pentingnya Total Quality
 Manfaat Good Governance Government
 14 Prinsip-prinsip Good  Faktor-Faktor
Faktor Faktor Dominan yang
Governance Menentukan Daya Tarik
Investasi Daerah Berdasarkan
Persepsi Dunia Usaha

AWAS…!!
Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju

1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor d Hudson,
h j di j j h ( l dan d
1972).
2. Yang k kaya dengan SDA (S h d Warner, 1995).
d S A (Sachs dan )
3. Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).
4. Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintah
otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick
Glynn, S h J. Kobrin, d M
Gl Stephen J K b dan Moises Naim, 1999)
N 1999).
5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa (Todaro,
2002).
2002)


Apa itu Good Governance?

 Suatu konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan
i h b ih d k i d
efektif.
 Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur
pola hubungan antara pemerintah dunia
pemerintah,
usaha swasta, dan masyarakat.


Sta e o de s
Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
g
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
R li i
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika:
Pola H b
P l Hubungan antara P
t Pemerintah, Dunia
i t h D i
Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat
Masyarakat,
Pemerintah
Bangsa, dan Negara
VISI
Dunia Usaha


Visi Indonesia 2025:
“Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”

 Maju:
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan
penduduk, angka h
d d k k harapan hid kualitas pelayanan sosial, produktivitas yang
hidup, k li l i l d ki i
lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum
yang mantap.
 Mandiri:
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa y g terbaik bagi dirinya.
y p yang g y
 Adil:
Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf
hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial,
hid d l hl k j d tk l i l
pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak
politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan
kesamaan di depan hukum.
esa aa d depa u u .


Misi
Mi i
1. Mewujudkan daya saing bangsa.
2.
2 Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
hukum.
3. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan.
j g
5. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari.
6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan
Berbudaya.
7. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan
Dunia Internasional
D nia Internasional.


Tujuan Pembangunan Daerah
T j P b D h

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar
daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat
g y
(pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
g p p j y
daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar b
bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
f tb i i k d i
datang (berkelanjutan).


Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional dan akuntabel.
3 Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat
3. perUU an
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh
5 T j i k i t id k ti h k l h
peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun
daerah.


Prinsip-prinsip Good Governance
P i i i i G dG

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2.
2 Keterbukaan & Transparansi (Openness
&Transparency)
3.
3 Partisipasi Masyarakat (Participation)
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi H k
S i Hukum (R l of Law)
(Rule f L )
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism &
Competency)


Prinsip-prinsip Good Governance…
Pi i i i G dG

8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
(Private S t
(P i t Sector & Civil Society Partnership)
Ci il S i t P t hi )
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)


Perubahan Paradigma Konsep Manajemen

Dari Menjadi
Jika tidak rusak, jangan diperbaiki Pengembangan berkesinambungan
Mutu tidak penting Pengawasan terhadap mutu
g
Pembangunan Inovasi
Struktur organisasi yang kaku Struktur organisasi fleksibel
Birokrasi organisasi berlapis-lapis Lapisan organisasi hanya sedikit
Persaingan Kerja sama
Kinerja individu Kinerja tim
Semua orang terspesialisasi dan Semua orang menambah nilai,
dikendalikan fleksibel dan terberdayakan
Pendidikan untuk manajemen Pendidikan dan pelatihan untuk
semua orang

Mengapa Manajemen Harus Berubah?
M M j H B b h?
1. Ketidakpuasan pelanggan terhadap KUALITAS
1 K id k l h d
pelayanan dan produk;
2. Perubahan Eksternal :
2 P b h Ek l
 Globalisasi dan Teknologi Informasi
 M j
Menajamnya Persaingan Pasar
P i P
 Pengaruh Sosial dan Politik
3. Dorongan I t
3 D Internal :
l
 Transfer Kepemimpinan
 P d ktifit Konflik dan Partisipasi SDM
Produktifitas, K flik d P ti i i
 Sistem Penghargaan (Reward and Punishment)
4.
4 Keterbatasan Anggaran/Pendanaan.
Anggaran/Pendanaan

Mengapa KUALITAS penting?
M ti ?

 Merupakan tolok ukur keberhasilan/kesuksesan sebuah
produk (b
d k (barang/jasa/pelayanan) dilihat dari sisi
/j / l ) dilih d i i i
konsumen;
 Menunjukkan karakteristik produk yang diinginkan oleh
konsumen;
 Pada akhirnya menjamin keberlangsungan hidup unit
penyedia produk  Untung/Rugi?
p y p g g


TQM Sebagai Paradigma Manajemen Baru

 Merupakan konsep manajemen modern yang responsif
terhadap perubahan eksternal dan internal
organisasi/kelembagaan;
i i/k l b
 Fokus terhadap peningkatan kualitas produk dan
kepuasan pelanggan secara terus menerus (continuity);
 Komitmen organisasi dalam jangka panjang;
 Menekankan pada kerjasama tim (team work);
 Melibatkan semua level SDM : manajemen dan
karyawan;
 Dapat diterapkan di sektor private maupun public;


Apa Itu
A It TQM?
 TQM adalah pendekatan manajemen yang
berorientasi pada pelanggan dengan
memperkenalkan perubahan manajemen yang
sistematik dan perbaikan terus menerus terhadap
p
proses, p
, produk, dan p y
, pelayanan suatu organisasi.
g

Input Proses Output
Keinginan, Total Kepuasan
Kebutuhan, Quality Pelanggan
dan Management
Harapan (TQM)
Pelanggan


Tujuan TQM
T j

Reorientasi:
 Sistem manajemen,
 Perilaku SDM organisasi,
 Fokus organisasi,
g ,
 Proses pengadaan pelayanan


Prinsip
P i i TQM

 Promosi lingkungan y g berfokus pada kualitas,
g g yang p ,
 Pengenalan kepuasan pelanggan sebagai indikator
kunci pelayanan berkualitas dan perubahan
sistem,
 Perilaku dan proses dalam rangka menjalankan
perbaikan selangkah demi selangkah dan terus
menerus (continue) terhadap barang dan
pelayanan yang disediakan oleh sebuah
organisasi.
organisasi

Manfaat
M f t TQM
 perbaikan pelayanan,
 pengurangan biaya,
biaya
 kepuasan pelanggan,
 peningkatan keahlian semangat dan rasa
keahlian,
percaya diri di kalangan staf pelayanan publik,
 perbaikan hubungan antara p
p g pemerintah dan
masyarakatnya,
 peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pemerintah
i h
 peningkatan produktivitas dan efisiensi
pelayanan publik.
publik

Alat t k M
Al t untuk Menerapkan TQM
k

 Curah P d
C h Pendapat (B i t
t (Brainstorming)
i )
 Analisa SWOT
 Analisa Tulang Ikan (Fishbone Diagram)
 Dll


Analisis
A li i SWOT

Internal Strengths Weaknesses
(kekuatan) (kelemahan)
External S W
Opportunities
(peluang)
SO WO
O
Threaths
(ancaman)
ST WT
T

Analisis Li k
A li i Lingkungan Internal
I l
(
(Kekuatan dan Kelemahan) )

1. Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan
Daerah;
2. Proses atau strategi pengolahan ataupun
pemanfaatan input tersebut;
3. Hasil yang diperoleh selama ini; dan
4.
4 Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah
diambil.


Analisis Lingkungan Eksternal
(Peluang dan Ancaman)
1. Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya,
teknologi,
teknologi fisik dan pendidikan;
2. Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang
dapat diajak bekerja sama (collaborators) dan
pihak-pihak yang menjadi pengganggu
(
(competitors); serta
p );
3. Dukungan pihak- pihak yang memberikan atau
menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
y y y g
(suppliers).


Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Interaksi antara faktor-faktor kekuatan (Strengths)
dengan f k f k peluang (Opportunities) atau
d faktor-faktor l ( )
interaksi S-O dengan prinsip “gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang.“
f “

2. Interaksi antara faktor- faktor kekuatan (Strengths)
dengan faktor-faktor ancaman (Threaths) atau interaksi
g ( )
S-T dengan prinsip “gunakan kekuatan untuk
menghindari atau mengatasi ancaman.”
g g


Penentuan Isu-Isu Strategis . . .

3. Interaksi antara faktor- faktor kelemahan (Weaknesses)
dengan f k
d faktor–faktor peluang (Opportunities) atau
f k l ( )
interaksi W-O dengan prinsip “atasi kelemahan
dengan memanfaatkan peluang “ atau “
f “manfaatkan
f
peluang dengan meminimalkan kelemahan.”

4. Interaksi antara faktor- faktor kelemahan (Weaknesses)
( )
dengan faktor–faktor ancaman (Threaths) atau interaksi
W-T dengan prinsip “minimalkan kelemahan dan
g p p
hindari ancaman.”


Pengelompokan Isu-isu Strategis
g p g

1 Interaksi S O yang lazim juga disebut sebagai strategi agresif
1. S-O
akan menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok keunggulan
komparatif (comparative advantage), yang pada hakikatnya
merupakan keunggulan Daerah bersangkutan dibandingkan
dengan Daerah lain;

2. Interaksi S-T yang lazim juga disebut sebagai strategi
diversifikasi tindakan akan menghasilkan isu-isu strategis dalam
g g
kelompok mobilisasi (mobilization), yang pada hakikatnya
merupakan upaya-upaya mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki
Daerah;


Pengelompokan Isu-isu Strategis . . .

3 Interaksi W-O yang lazim juga disebut sebagai strategi
3.
stabilisasi ataupun strategi rasionalisasi, yang menghasilkan dua
kemungkinan pilihan yaitu melakukan sesuatu (investasi) atau
tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih untuk tidak
apa apa
melakukan sesuatu (divestasi). Isu-isu strategis yang muncul dari
interaksi ini disebut sebagai isu-isu strategis kelompok
investment/divestment;

4. Interaksi W-T yang lazim juga disebut sebagai strategi defensif
y g j g g g
ataupun survival dengan cara-cara untuk mengendalikan kerugian
ataupun menghindari kemungkinan kehancuran, yang umumnya
dilakukan dalam rangka mempertahankan status quo. Isu isu
Isu-isu
strategis dalam kelompok ini disebut sebagai isu-isu strategis
kelompok status quo.


Fishbone Diagram
 Tujuan:
1. mengkategorikan berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok persoalan.
2.
2 membantu dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses sampai
produk (barang/jasa/pelayanan) dihasilkan.

 Langkah-langkah:
g g
1. Menyiapkan sesi
Cause Effect
sebab-akibat
2. Mengidentifikasi Categories

akibat
3. Mengidentifikasi
berbagai kategori
4. Menemukan sebab- Problem
Statement
sebab potensial
5. Mengkaji kembali
setiap kategori sebab
ti k t i b b
utama
6. Mencapai Causes

kesepakatan atas
sebab-sebab yang
paling mungkin

Pelayanan Publik: Existing Condition

1. Kondisi Kelembagaan & Ketatalaksanaan:
 hierarki birokrasi panjang, berbelit-belit;
 prosedur pelayanan belum tertib;
 terjadi duplikasi kewenangan, tidak efisien;
 sistem teknologi informasi pelayanan lemah;
g p y ;
 dampak: pelayanan biaya ekonomi tinggi.
2. Kondisi PNS:
 petugas pelayanan belum profesional;
 kesejahteraan relatif kurang;
 dampak: produktiivitas kerja dan kinerja pelayanan rendah.
3. Pengawasan intern pimpinan dan akuntabilitas lemah;
 dampak: praktek pelanggaran prosedur, pungli/KKN;
4 Etos kerja rendah, disiplin kerja lemah, iklim kerja kurang
4. rendah lemah
menunjang pelayanan;
5. Sarana & prasarana pelayanan publik belum memadai;
6. K
Kesan masyarakat: ki j pelayanan belum memuaskan.
k kinerja l b l k

Pelayanan Publik: Kondisi y g Diharapkan
y yang p

Pelayanan Publik yang berkualitas, pasti, cepat, mudah,
berkualitas pasti cepat mudah
transparan, biaya wajar, akuntabel dan didukung :
 Hi
Hierarki birokrasi yang efisien dan efektif;
ki bi k i fi i d f ktif
 Mekanisme, prosedur, pelayanan yang tertib, sederhana dan
efektif
 Petugas pelayanan yang profesional, berkompeten di- bidangnya;
 Semangat kerja, dan iklim kerja yang kondusif dan bebas
g j , j y g
pungli/KKN;
 Sarana & prasarana pelayanan memadai;
 Kinerja pelayanan yang baik dan akuntabel.


Prinsip P
P i i Penyediaan Pelayanan Publik
di P l P blik
1.
1 Kesederhanaan, artinya tidak berbelit-belit, mudah
K d h ti tid k b b lit b lit d h
dipahami dan dilaksanakan
2. Kejelasan, artinya persyaratan yang jelas, adanya tempat
j , y p y y gj , y p
bertanya, rincian biaya yang jelas, alur perjalanan
dokumen
3. Kepastian Waktu
3
4. Akurasi
5. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
6. Tanggung Jawab
7. Kelengkapan Sarana dan prasarana
8. K
8 Kemudahan Ak
d h Akses
9. Kedisiplinan dan Keramahan
10 Keamanan
10.


Kelompok Pelayanan Publik
K l kP l P blik
1. Kelompok Pelayanan Administratif
yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan bentuk
dokumen resmi (contohnya KTP, IMB, Pasport,
Sertifikat, akte Kelahiran dll)
2. Kelompok Pelayanan Barang
yaitu bentuk pelayanan yang menghaslkan berbagai
bentuk barang (jaringan telepon listrik air bersih dll)
telepon, listrik,
3. Kelompok Pelayanan Jasa
yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa (pendidikan, kesehatan, transportasi, pos dll)


Pola P
P l Penyelenggaraan Pelayanan Publik
l P l P blik

1. Fungsional
dilaksanakan langsung oleh Aparatur Negara
dil k k l l hA N
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
2. Terpusat
diberikan secara tunggal berdasarkan
gg
pelimpahan wewenang dari penyelenggara
p y
pelayanan kepada penyelenggara p y
p p y gg pelayanan
terkait lainnya yang bersangkutan.


3. Terpadu
a. Terpadu Satu Atap; berbagai jenis pelayanan
yang tidak memiliki keterkaitan tetap
diselenggarakan di satu tempat;
b.
b Terpadu satu pintu; adalah jenis pelayanan yang
memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui
satu pintu
4. Gugus Tugas
yaitu penempatan petugas pelayanan publik secara
perorangan pada instansi pemberi pelayanan di lokasi
pemberian pelayanan dalam kurun waktu tertentu.


Total Q lit G
T t l Quality Government
t

“Perubahan kualitas pelayanan publik hanya
dapat dicapai apabila pemerintah memiliki
Political Will untuk mulai menerapkan sistem
Manajemen Kualitas Menyeluruh (Total Quality
Management - TQM) dan diikuti dengan
pemberian penghargaan bagi organisasi/instansi
yang mencapai kinerja pelayanan yang
excellent.”
excellent ”
(Pakistan National Accreditation Council, 2003)


Pentingnya Total Quality Government

 Sebagian besar organisasi berorientasi profit
(swasta/dunia usaha), memiliki misi yang jelas,
mengalami p
g persaingan, dan mempunyai akuntabilitas di
g , p y
mata pelanggannya;
 Organisasi pemerintah sering mempunyai banyak misi
g p g p y y
dan budaya kerja yang berlangsung sangat birokratis,
kurang akuntabel dan tidak menghadapi persaingan
langsung;
 Kebijakan otonomi daerah memberikan kerangka yang
mengharuskan Pemda meningkatkan kualitas pelayanan
sesuai kebutuhan (needs) dan harapan (expectations)
masyarakat;
k t

Pentingnya Total Quality Government . . .

 Peningkatan peran sektor private menyebabkan
munculnya pilihan penyedia barang & jasa bagi
masyarakat;
 Dorongan perubahan dari internal organisasi
(BUMD/instansi/dinas/lembaga)
(BUMD/i t i/di /l b ) agar lebih efisien dan
l bih fi i d
efektif;
 Trade off antara keterbatasan anggaran Pemda dengan
ketidakpuasan dan tuntutan masyarakat.
 Image Pelayanan Publik yang baik dapat menarik
INVESTASI


Faktor-Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik
Investasi Daerah Berdasarkan Persepsi Dunia Usaha
(Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2002)

31% 26% 17% 13% 13%


Kelembagaan (31%)
K l b
 Terdiri dari empat variabel, yaitu:
variabel
1. Kepastian Hukum (39%)
2.
2 Peraturan D
P t Daerah ( 25%)
h
3. Aparatur dan Pelayanan (22%)
4.
4 Keuangan D
K Daerah (14%)
h
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
g p
dalam melakukan investasi para pelaku usaha
sangat mengharapkan adanya kepastian hukum
dalam menanamkan modalnya di suatu daerah.


Sosial Politik (26%)

 Terdiri dari tiga variabel, yaitu:
1.
1 Keamanan (60%)
2. Sosial Politik (27%)
3. Budaya (13%)
3 B d

 Terlihat bahwa hingga saat ini kondisi keamanan
di sejumlah daerah di Indonesia perlu mendapat
perhatian yang serius karena sangat signifikan
mempengaruhi keputusan investor untuk
menanamkan modalnya di suatu daerah.


Ekonomi Daerah (17%)

 Terdiri dari dua variabel, yaitu:
1. Potensi ekonomi (71%)
2. Struktur ekonomi (29%)

 Faktor Ekonomi Daerah merupakan endowment variable, yaitu
p y
faktor yang perubahannya tidak dapat dengan segera terjadi
dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 Dalam melakukan investasi para pelaku usaha lebih banyak
menekankan pada potensi ekonomi dari daerah yang akan dituju
sebagai tempat melakukan kegiatan usaha dibandingkan dengan
struktur ekonomi yang sudah berkembang di daerah tersebut.


Tenaga Kerja (13%)
 Terdiri dari tiga variabel, yakni:
1. Ketersediaan Tenaga Kerja (35%)
g j ( )
2. Biaya Tenaga Kerja (24%)
3. Produktivitas Tenaga Kerja (41%)
 Pentingnya variabel produktivitas tenaga kerja
menunjukkan bahwa dalam memilih lokasi usaha, para
pelaku usaha lebih tertarik pada daerah-daerah yang
l k h l bih ik d d hd h
dapat menyediakan tenaga kerja dengan kualitas yang
baik yaitu dilihat dari produktivitasnya
produktivitasnya.


Infrastruktur Fisik (13%)

 Terdiri dari dua variabel yaitu:
1. Ketersediaan Infrastruktur Fisik ( %)
di f k i ik (54%)
2. Kualitas Infrastruktur Fisik (46%)
 Tampak bahwa kedua variabel ini mendapat
bobot yang cukup seimbang.
y g p g


TERIMA KASIH


Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pelayanan Publik

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pelayanan Publik

Ähnlich wie Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pelayanan Publik (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Aplikasi Total Quality Management Berlandaskan Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pelayanan Publik