Dokumen tersebut berisi profil singkat Prof. Dr. Ermaya S. yang mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih. Profil ini memberikan gambaran umum tentang karir akademik dan kepemimpinan yang telah ditempuh oleh Prof. Dr. Ermaya S. selama bertahun-tahun.

1. NAMA : PROF. DR. ERMAYA S., DRS, SH, MS, MH.
TEMPAT TGL.LAHIR: SUBANG, PURWAKARTA, 5 JUNI 1954
ALAMAT : JL. INTAN RAYA 16 JAKARTA PUSAT
JABATAN : 1. DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK DEPARTEMEN
DALAM NEGERI RI
2. DIREKTUR JNDERAL, KESBANG LINMAS.DEP.DLM NEGERI.
3. GUBERNUR LEMHANNAS RI TAHUN 2001 – 2005
4. TENAGA AHLI PROFESIONAL KEHORMATAN LEMHANNAS RI
5. REKTOR PRESIDENT UNIVERSITY
6. PRESIDENT OF PRESIDENT UNIVERSITY SAMPAI SEKARANG.
PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA ( IV / E )

2.  DIK UMUM :DIK UMUM :
1.1. SARJANA STIA LAN RI DANSARJANA STIA LAN RI DAN
FAKULTAS HUKUM UNINUS BANDUNG (S1)FAKULTAS HUKUM UNINUS BANDUNG (S1)
2.2. MAGISTER HUKUM PS UNIV. JAYA BAYA DANMAGISTER HUKUM PS UNIV. JAYA BAYA DAN
MAGISTER SAINS PASCA SARJANA UNPAD (S2)MAGISTER SAINS PASCA SARJANA UNPAD (S2)
3.3. DOKTOR SOSIAL POLITIK PASCA SARJANADOKTOR SOSIAL POLITIK PASCA SARJANA
UNPAD LULUSUNPAD LULUS IPK 3,99 MAGNA CUUM LAUDEIPK 3,99 MAGNA CUUM LAUDE
(S3)(S3)
 DIK PENJENJANGAN :DIK PENJENJANGAN :
1.1. SEPALASEPALA
2.2. SEPADYASEPADYA
3.3. SESPANASSESPANAS
4.4. STUDY STRATEGI CENTER FOR SECURITY USASTUDY STRATEGI CENTER FOR SECURITY USA
FACOM - HONOLULUFACOM - HONOLULU
5.5. KSA VIII LEMHANNAS RIKSA VIII LEMHANNAS RI

3. 1.1. AGEN POLISI, MANTRI POLISI PAMONG PRAJA, CAMATAGEN POLISI, MANTRI POLISI PAMONG PRAJA, CAMAT
2.2. KASUBBAG SANDI TELKOMKASUBBAG SANDI TELKOM
3.3. KABAG TU PIMPINANKABAG TU PIMPINAN
4.4. PJ KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI IRIAN BARATPJ KEPALA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI IRIAN BARAT
5.5. KABID DIKLAT KEPENDUDUKAN, HUKUM & SOSPOL BADAN DIKLATKABID DIKLAT KEPENDUDUKAN, HUKUM & SOSPOL BADAN DIKLAT
DDNDDN
6.6. GURU BESAR ILMU MANAJEMEN PEMERINTAHANGURU BESAR ILMU MANAJEMEN PEMERINTAHAN
7.7. KETUA SENAT GURU BESARKETUA SENAT GURU BESAR IPDNIPDN
8.8. DOSEN : PUSDIKTER TNI AD, PUSDIK ART TNI AD, SESPANAS,DOSEN : PUSDIKTER TNI AD, PUSDIK ART TNI AD, SESPANAS,
SESPIMPOLRI,SESPATI, SESKOAU, SESKOAD, SESKO TNI,SESPIMPOLRI,SESPATI, SESKOAU, SESKOAD, SESKO TNI,
LEMHANNAS RI, PASCA SARJANA UNPAD, PASCA SARJANALEMHANNAS RI, PASCA SARJANA UNPAD, PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTAUNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
9.9. DIREKTUR KESATUAN BANGSA DEPDAGRIDIREKTUR KESATUAN BANGSA DEPDAGRI
10.10. DIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT DEPDAGRIDIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT DEPDAGRI
11.11. DIREKTUR JENDERAL,SOSIAL POLITIK DEP. DALAM NEGERI.RIDIREKTUR JENDERAL,SOSIAL POLITIK DEP. DALAM NEGERI.RI
12.12. DIREKTUR JENDERAL, KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGANDIREKTUR JENDERAL, KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DEPDAGRIMASYARAKAT DEPDAGRI
13.13. GUBERNUR LEMHANNAS RIGUBERNUR LEMHANNAS RI
14.14. TENAGA AHLI PROFESIONAL KEHORMATAN BIDANG GEOPOLITIK &TENAGA AHLI PROFESIONAL KEHORMATAN BIDANG GEOPOLITIK &
GEOSTRATEGI LEMHANNASGEOSTRATEGI LEMHANNAS
15.15. REKTOR PRESIDENT UNIVERSITY.REKTOR PRESIDENT UNIVERSITY.
16.16. PRESIDENT OF PRESIDENT UNIVERSITY.PRESIDENT OF PRESIDENT UNIVERSITY.

4. 1.1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT KORPRIKETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT KORPRI
2.2. PEMBINA DPP GAPPENTAPEMBINA DPP GAPPENTA
3.3. PENDIRI YAYASAN PENDIDIKAN ABDI NEGARAPENDIRI YAYASAN PENDIDIKAN ABDI NEGARA
NUSANTARANUSANTARA
DAN PENDIRI YAYASAN ASHTA HANNASDAN PENDIRI YAYASAN ASHTA HANNAS
4. PENGURUS YAYASAN PRESIDENT UNIVERSITY.4. PENGURUS YAYASAN PRESIDENT UNIVERSITY.

5. 1.1. BINTANG BAYANGKARA UTAMABINTANG BAYANGKARA UTAMA ..RIRI
2.2. BINTANG YUDHADHARMABINTANG YUDHADHARMA UTAMA .UTAMA .RI.RI.
3.3. SATYA LENCANA KESETIAAN XXXSATYA LENCANA KESETIAAN XXX
TAHUNTAHUN
4.4. SATYA LENCANA WIRA KARYA.RI.SATYA LENCANA WIRA KARYA.RI.
5.5. 5 BUAH SATYA LENCANA DWIJA5 BUAH SATYA LENCANA DWIJA
SISTHASISTHA
39 BUKU MEMAKAI ISBN

6. Oleh
Prof. Dr. Ermaya Suradinata,MH.,MS
MATRIKULASI
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
IPDN.
PEMBAHARUAN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN

7. RUANG LINGKUP DAN TATA URUTRUANG LINGKUP DAN TATA URUT
ERMAYA S
3
I. PENDAHULUAN
II, PERUBAHAN KONSTITUSI DASAR.
II. PERKEMBANGAN PERUBAHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
III. PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK, MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERMASALAHANNYA.
IV. RUANG LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH.
V. PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH.
VI. POLITIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH.
VII. FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PERAN SISMENNAS.
VIII.MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM TATARAN TEORI POLITIK,
KEKUASAAN DAN STRATEGI.
IX. PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN.
X. STRATEGI PEMBANGUNAN POLITIK, KEPEMIMPINAN NASIONAL,
DAN KEPALA DAERAH.
XI. KECENDERUNGAN MANAJEMEN PERUBAHAN, DALAM
MANAJEMEM PEMERINTAHAN.
XII. GEOSTRATEGI, DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN.
XIII.EVALUASI DAN SIMPULAN.

8. PERKEMBANGAN
LINGSTRA DUNIA
• GEOSTRATEGY ACROSS CULTURE THEORY
• SEBELUM DAN SETELAH PERANG DINGIN
• PERUBAHAN PARADIGMA GEOSTRATEGI DUNIA
• STRATEGI PENANGKALAN NUKLIR-BENCANA
ALAM BUMI MASIF, TSUNAMI, DAN KRISIS NUKLIR
FUKUSHIMA.(2011).
• PELOMBAAN SENJATA- PERANG LIBYA-TIMUR
TENGAH.
• KONSEP STRATEGI PENANGKALAN INDONESIA.
• POSMO -GLOBALISASI DAN POSMO-
GEOSTRATEGI.= MANAJEMEN PEMERINTAHAN
• JUMLAH PENDUDUK YANG TERUS MENINGKAT.

9. 3
1. SUASANA KEBATINAN KEMERDEKAAN
2. UNSUR MUTLAKNYA: GEOGRAFI,DEMOGRAFI
SEJARAH, TERITORI DAN RUANG KEHIDUPAN
SERTA SISTEM PEMERINTAHAN. DAN PENGAKUAN
NEGARA LAIN.
3. JATIDIRI PARADIGMA NASIONAL (IDIOLOGI, DAN
KONSTITUSI DASAR, SERTA KEMAJEMUKANNYA.
4. LEBIH DARI 102 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL, 66TAHUN
LAHIRNYA PANCASILA, DAN 12TAHUN REFORMASI
BANGSA INDONESIA, SERTA KEHIDUPAN SEKARANG
TAHUN 2011 DAN MASA DEPAN BANGSA INDONESIA.
5.PERUBAHAN UUD 1945 DAN PEMILU 2014.
ERMAYA.S

10. 3
DYNAMIC OF ETHIC, GOVERNANCE,
EMBEDDING CULTURE, LAWS, AND CHANGE
IN INDONESIA
ERMAYA.S
ERMAYA 2012

11. BUMI TIDAK MENGARAHKAN
PERILAKU MANUSIA, BUMI HANYA SEKEDAR
MENAWARKAN BERBAGI ALTERNATIVE
PILIHAN, DAN MANUSIALAH YANG MENENTUKAN PILIHANNYA
ERMAYA 2011
PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN
JUMLAH PENDUDUK DUNIA :
1959 3NM
1974 4 M
1987 5 M
1998 6 M
2011 7 M BAYI LAHIR DI FILIPINA PUKUL23,50
TGL 30 10 2011
2025 8 M
2083 10 M
Sumber PBB

12. PERAN DAN KETERKAITAN
FILSAFAT DAN FALSAFAH
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
TEORI EVIDENSI
PRAKSIS
ermaya
PEMERINTAHAN
NEGARA
TEORI MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
FILSAFAT DAN FALSAFAH M.P.

13. Ermaya.S
ILMU
ADMINISTRASI &
ILMU
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
FILSAFAT &
FALSAFAH
1
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN

14. TEORI UNIVERSAL
ADMINISTRASI NEGARA DAN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
• Administrasi Negara dan Manajemen
Pemerintahan. Antara lain :
• 1.Bellone Carl – The new Public Administration.
• 2.Dimock,Dimock &keoning – Public Administration.
• 3.Donald C Rowat – Basic Issues in Public Administration.
• 4.Fredericson H.George – New Public Administration.
• 5.John M Pfiffner – Public Administration.
• 6.Siagian S.P. – Filsafat Administrasi.
• 7.Suradinata Ermaya – Administrasi Lingkungan dan Ekologi
pemerintahan dalam Pembangunan.
• 8.Ermaya Suradinata – Hukum Dasar GeopolitikdanGeostrategi.
• Pemerintahan. Antara lain :
• 1.David Osbone & Ted Goebler – Reiventing Government.
• 2. Finer Herman – Major Government of Europe.
• 3.Strong C.F. – Government.
• 4.Suradinata Ermaya – Otonomi Daerah dan Paradigma Baru
Kepemimpinan Pemerintahan, Hukum Dasar Geopolitik dan
Geostrategi.
• 5.Suradinata Ermaya – Manajemen Pemerintahan dalam ilmu
Pemerintahan.
• 6.Patricia W.Ingraham,&Barbara S.Romzek-New Paradigms For
Government. Ermaya.S
Ermaya.S

15. PERKEMBANGAN ILMU ADM. DAN PEMERINTAHAN
FILSAFAT/ FALSAFAH
KONSEP
AZAS
ILMU/ TEORI
DOKTRIN
KEBIJAKSANAAN
STRATEGI
KOMITMEN
PEMIKIRAN YANG MENDALAM TTG KEBENARAN HAKIKI YANG DITERIMA/
SEDANGKAN FALSAFAHNYA MERUPAKAN CARA PIKIR BERDASARKAN
SISTIM NILAI YANG DIANUT
GAGASAN INOVATIF YANG BERSIFAT AKSIOMATIK (HIPOTETIK),
UNTUK MEMACU PEMIKIRAN.
PEDOMAN YANG RELATIF TETAP SEBAGAI ABSTRAKSI PEMIKIRAN
(HEURISTIK, RASIONAL DAN EMPIRIK)
MENJADI CIRI KHAS TATA LAKU KELOMPOK TERTENTU.
GUGUS KOHEREN TENTANG ”KONSEP DAN AZAS”
DALAM SATU TATA MASALAH ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
CARA TERBAIK YANG ADA, DALAM MENGHADAPI DAN MENGATASI MASALAH,
DIYAKINI KEBENARANNYA, DIAJARKAN SECARA MELUAS,
NAMUN TIDAK MENGIKAT SECARA KAKU.
PEDOMAN UNTUK MEMECAHKAN ATAU MENGATASI PERSOALAN
SECARA OPTIMAL SESUAI TUJUAN YANG TELAH DIGARISKAN
DIKELUARKAN OLEH PEJABAT/INSTITUSI YANG MEMPUNYAI OTORITAS.
PENGARAHAN MENYELURUH SUMBER DAYA
UNTUK MENGENDALIKAN SITUASI, RUANG, DAN WAKTU
GUNA MENCAPAI ”TUJUAN YANG TELAH DITENTUKAN’”.
KEGIATAN YANG ”BENAR-BENAR” DILAKUKAN SESUAI
STRATEGI TERSEBUT. MANAJEMEN PEMERINTAHAN
GANI, AWAL 2005
Ermaya 2008
4

16.  HABERNAS : Demokrasi dan kebebasan tidak
selalu berjalan beriringan ( Unify )
=GEORGE FREDERICKSON : New Public Administration.
 HANS KUNG : ETIKA GLOBAL sebagai seni politik
sejati menghindari tribalisme
 Nilai Globalisasi : Interkoneksitas, tribalisme dan
etika globalisasi
= John M Pfiffner = Public Administration.
ERMAYA SURADINATA: Manajemen Pemerintahan.
3

17. KONSEP ANALISIS
PEMBAHARUAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
 KOLNSEP PERUBAHAN SBG GAGASAN
INOVATIF, MELALUI KAJIAN=Kegiatan
memperoleh pengetahuan dengan berpikir.:
 1.Membaca & mengingat Mengetahui
bentuk.
 2.Mengetahui & mengurai Memahami isi.
 3.Memahami &merangkai Mengenal esensi
Organisasi.
 PARADIGMA, TEORI DASAR CARA PANDANG
YANG FUNDAMENTAL YG DILANDASI NILAI
DASAR TEORI POKOK, DAN METODOLOGI, DGN
PENDEKATAN YG DIYAKANI DPT DIJADIKAN
LANDASAN TEORI.
 MAX WEBER: THEORY OF SOCIAL AND
ECONOMIC ORGANIZATIOAN, LEWIN:
PEMBAHARUAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
ermaya

18. MANAGEMENT
MANAGEMENT MAY BE DEFINED AS THE ORGANIZATION
AND DIRECTION OF HUMAN AN MATERIAL RESOURCES
TO ACHIEVE DESIRED ENDS.
GRAND THEORIES MENGEMBANGKAN MATERI
MANAGEMENT OF GOVERNANCE DIPERLUKAN ADANYA OTORITAS
PEMERINTAHAN DALAM MENJALANKAN URUSAN
PEMERINTAHAN YAKNI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN
PEMERINTAHAN(MAX WEBER),
SEDANGKAN
ADAM SMITH DIPERLUKAN PENGELOLAAN KEPENTINGAN
POLITIK ATAU BAHKAN PERHATIAN TERHADAP MASALAH
POLITIK SBG WARGANEGARA UTK MELIBATKAN DIRINYA DLM
PROSES POLITIK.

19. • Karakteristik birokrasi Pemerintahan
yang ideal:
• > High degree of specialization;
• > Hierarchical authority structure with limited areas of
responsibility;
• > Impersonality of relationships between organizational
members;
• > Recruitment of officials an the basis of ability and
technical knowledge;
• > Differentiation of private and official income and fortune
and so on.
Ermaya 2012

20. KEPALA
RES-COGINTAN
RES-EXTANSA
HATI
KAKI
Ermaya.s.
EVIDENSI
TEORI
FILSAFAT
ILMU
( CARA / SENI )
STRATEGI
SITUASI – RUANG - WAKTU
ADM/PEM.
POSTMO GEOPOL
MANUSIA ADM.PUBLIK RUANG
( J.M.PFIFFNER GEORGE F)
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
I L M U & T E O R I
4

21. KEDUDUKAN
SBG. DAERAH
OTONOM
DAN WIL.ADMTRATIF
PEMERINTAHA
N
DAERAH
MEMELIHARA
HUBUNGAN
PEM. PUSAT &
DAERAH
DALAM KERANGKA
NKRI
MENYELENGGARAKA
N
OTDA LINTAS
DAERAH
KAB. & KOTA
MELAKS.
KEWENANGAN
OTDA YANG BELUM
DILAKS OLEH KAB. &
KOTA
MELAKS. TUGAS-
TUGAS
DEKONSENTRASI
Ermaya.S
PASAL 18
UUD 1945
5
MANAJEMENTPEMERINTAHAN

22. PEMDA DAN
PERMASALA
HANNYA
LEMAHNYA
SUMBERDAYA
APARATUR
KEMAMPUAN DAERAH
MENDAYAGUNAKAN &
MENGHASILGUNAKAN
KEWENANGAN
Ermaya.S
3

23. RUANG LINGKUP PEMDA
SEBAGAI PEREKAT
NEGARA KESATUAN
KEBEBASAN
BEROTONOMI
PARADIGMA
NASIONAL
MEMPERTAHANKAN
PERSATUAN &
KESATUAN BANGSA
• PEMERINTAHAN
SENTRAL
• POLITIK
• EKONOMI
Ermaya.S
5

24. PERHATIKAN
ASPEK
DEMOKRASI,
KEADILAN,
POTENSI, ANEKA
RAGAM DAERAH
PERSPEKTIF DAN
KONDISI
MANAJEMEN
PEMDA
SESUAI
PRINSIP
OTONOMI
LUAS, NYATA,
BER-TG JAWAB
SESUA
I
UUD’4
5
DALAM
NKRI
MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN
DAERAH &
KESEJAHTERAAN
MASY
MENINGKATKA
N
PERAN&
FUNGSI
DPRD
LEGIS, WAS &
ANGGARAN
Ermaya.S
6ESENSI PEMBAHARUAN
MANAJEMEN PEMERINTAHAN
DAERAH

25. POLITIK DAN
MANAJEMEN PEMDA
• OTODA HRS DIPAHAMI
SBG PROSES LAHIRNYA
KEPALA PEM. DAERAH
SCR DEMOKRS.
• PENYELENGG PEM YG
RESPONSIF THD MASY.
• MEKANISME
KEPUTUSAN YG TAAT
ASAS PER-TG-JAWABAN
PUBLIK.
• BANGUN STRUKTR PEM.
SESUAI KEBUTUHAN
DAERAH.
• BANGUNAN SIS & POLA
KARIR POL &
ADMINISTRASI.
• SIS MEN PEM
EFEKTIF
POLITIK EKONOMI SOSBUD
• MENJAMIN PELAKS
EKONOMI NASIONAL DI
DAERAH &
MENGEMBANGKAN
KEBIJAKAN REGIONAL
& LOKAL UTK
OPTIMALKAN POTENSI
EKONOMI DI DAERAH
• MEMUNGKINKAN
PRAKARSA PEMDA UTK
INVESTASI,
MEMUDAHKAN
PERIJINAN DAN
MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR
• MENCIPTAKAN &
MEMELIHARA
KEHARMONISAN
SOSIAL. DAN
PENEGGAKKAN HUKUM.
.
• MEMELIHARA NILAI
LOKAL YG KONDUSIF
Ermaya.S
7

26. FUNGSI MJM PEM. PADA TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
(TKM) DAN TATANAN POLITIK NASIONAL (TPN), BERFUNGSI UNTUK
PENGENALAN KEPENTINGAN RAKYAT SERTA PEMILIHAN KEPEMIM-
PINAN. PADA INTI MP DLM SISMENNAS TERDAPAT TATANAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERKEWENANGAN (TPKB) YANG
MERUPAKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJERIAL, YANG
MENTRANSFORMASIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MAUPUN
KEPENTINGAN POLITIK KEDALAM BENTUK-BENTUK KEPUTUSAN
ADMINISTRASI BERUPA KEPENTINGAN UMUM, UNTUK
MEMUDAHKAN PELAKSANAANNYA SERTA UNTUK MENING-KATKAN
DAYA-GUNA (EFISIENSI), HASIL GUNA (EFEKTIF) DAN KEHEMATAN
(EKONOMIS).
8

27. SISTEM ADALAH SUATU TOTALITAS YANG TERDIRI DARI
BAGIAN-BAGIAN YANG SALING BERHUBUNG-AN
(INTER-RELASI), SALING KETERPADUAN (INTER-
AKSI), SALING BERGANTUNGAN (IN-TER-
DEPENDENSI), UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
TERTENTU.
JADI PADA DASARNYA SUATU SISTEM MP MEMENUHI
PRINSIP-PRINSIP TOTALITAS (HOLISTIK), KE-
TERPADUAN (INTEGRALISTIK), DARI ELEMEN-ELEMEN
YANG MEMPUNYAI FUNGSI MASING-MASING UNTUK
MENCAPAI TUJUAN BERSAMA (GESTALT) TERTENTU.
I. PENGERTIAN-PENGERTIAN
A-1. SISTEM
8

28. A-2. MANAJEMEN
A-3. NASIONAL
Seluruh kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (kehidupan
nasional)
SA
FAKTOR KARSA (ENDS)
FAKTOR SARANA/WAHANA (MEANS)
FAKTOR UPAYA (WAYS)
ADMINISTRASI
ORGANISASI
MANAJEMEN
8

29. B. SISTEM ADMINISTRASI
ADM
Natural
Organisasional
(Artifisial)
Non Formal FormalPersonal Keluarga
Niaga
Private /
Business
Negara
8A

30. C. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KEBIJAKSANAAN (SPKK=TPKB)
SPKK
KEPUTUSAN
PEMUTUS
PROSES
KARSA
(OUTPUT)
SARANA
(INPUT)
UPAYA
(PROCESS)
STRUKTURAL
(NILAI-NILAI)
FUNGSIONAL
PROSEDURAL
II. METODOLOGI INTEGRALISTIK
Sistem: 1. Totalitas (holistik)
2. Keterpaduan (integralistik)
3. Tujuan (Gestalt)
8B

31. MS DS
1. Manusia Pribadi
2. Rumah Tangga
3. Masyarakat (Sosial)
4. Daerah (Lokal)
5.Negara (Nasional)
6. Antar Negara (Global)
I = f (S,F,P,D) S = Struktur
F = Fungsi
P = Prosedur
D = Dinamika
`
SISTEM SOSIAL
SISTEM
LINGKUNGAN
Konflik-konflik
dari berbagai
kepentingan
SISTEM
ADMINISTRASI
8C

32. 1. INTER DISIPLINER (HORIZONTAL) 2. INTEGRATIF (VERTIKAL)
deduktif
Diferensiasi
analitik
Interaksi
sintetik
Interrelasi
induktif
3. TESIS - ANTITESIS - SINTESIS - (DIAGONAL = DIALEKTIKAL)
interdependensi
T A
S
Horizontal - Diagonal
8D

33. III. CIRI-CIRI SISMENPEM.
1. Keseluruhan (holistik)
2. Keterpaduan (integralistik)
3. Berdasarkan Pancasila a. Nilai-nilai
b. Struktural
4. Berpedoman Wawasan Nusantara c. Fungsional
d. Prosedural
5. Berorientasi Ketahanan Nasional
6. Strategik
8E

34. IV. EMBANAN (MISI) SISMENNAS
Sosialisasi Politik
(Pemasyarakatan Politik), artinya
menggugah Setiap warga negara
agar sadar akan hak dan
kewajibannya, sehingga mampu dan
bergerak untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan bangsa.
8F

35. V. STRUKTUR SISMENNAS
1. Tatanan Kehidupan Masyarakat (TKM)
2. Tata Politik Nasional (TPN)
3. Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana
Pemerintah (TLP)
Inti SISMENNAS adalah Tatanan Pengambilan
Keputusan Ber-kewenangan (TPKB) yang
terselenggara pada tahap-tahap Tata Administrasi
Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintah (TLP)
yang disebut “ tatanan dalam “ (inner setting).
Untuk pengambilan keputusan tersebut diperlukan
masukan dari Tatanan Kehidupan Masyarakat
(TKM) dan Tata Politik Nasional (TPN) yang disebut
“ tatanan luar “ (outer setting). Keluaran
dari TPKB bermuara kembali pada sistem luar yakni
TPN dan TKM.
8G

36. TPN = INFRA STRUKTUR
TKM = SUB STRUKTUR
UMPAN BALIK
MASUKAN KELUARAN
TIB MIN
TIB POL
TIB SOS
KEPENTINGAN
UMUM
KEPENTINGAN
POLITIK
KEPENTINGAN
SOSIAL
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
TAN
TLP
1. KEPENTINGAN
2. KEPEMIMPINAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PENILAIAN
1. PEMBUATAN ATURAN
( RULE MAKING )
2. PELAKSANAAN ATURAN
( RULE APPLICATION )
3. PENGUJIAN ATURAN
(RULE ADJUDICATION )
SUPRA STRUKTUR

37. GEOPOLITIK EFEKTIF BILA DILANDASI WAWASAN KEBANGSAAN YG
MANTAP UTK WUJUDKAN SATU NUSA, BANGSA, BAHASA, SHG
WAWASAN NUSANTARA DIRUMUSKAN KEDALAM BENTUK KONSEPSI
KESATUAN MELIPUTI KESATUAN POLITIK, EKONOMI, HUKUM, IPTEK,
AGAMA, SOSBUD, HANKAM YG MRP JABARAN SUMPAH PEMUDA.
DASAR GEOPOLITIK INDONESIA
WAWASAN NUSANTARA MRPKAN PENJABARAN DARI
DASAR GEOPOLITIK INDONESIA, DASAR GEOPOLITIK,
SEMANGAT KEBANGSAAN, KEBANGKITAN BANGSA DAN
SUMPAH PEMUDA SERTA PROKLAMASI KEMERDEKAAN :
• SATU NUSA : Keutuhan Ruang Nusantara
• SATU BANGSA : Landasan Kebangsaan Indonesia
• SATU BAHASA : Pemersatu Ruang Nusantara
ERMAYA S
15

38. KEPEMIMPINAN NASIONAL (PIMNAS)  Elite suatu
bangsa yg secara struktural menduduki segenap strata
kehidupan nasional, bidang, sektor/profesi, pemimpin
formal & pemimpin informal yg memiliki kemampuan dan
kewenangan utk menggerakkan bangsa yang beraneka
ragam dlm rangka pencapaian tujuan nasional
11
PIMNAS INDONESIA  haruslah benar-benar
seorang negarawan yg amat terikat kpd komitmen
nasional, sehingga diharapkan mampu
melaksanakan visi, missi, kebijaksanaan
dan strategi Nasional.

39. KONSEP DASAR GEOSTRATEGI
INDONESIA : KETAHANAN NASIONAL,
BERDIMENSI ASTAGATRA, ARTINYA
SEGENAP KEHIDUPAN NASIONAL YG
KOMPLEKS, DIPETAKAN SECARA
SEDERHANA, NAMUN TETAP MENCER-
MINKAN KEHIDUPAN NASIONAL YG
NYATA. ASTAGATRA MELIPUTI TRI-
GATRA: ALAMIAH, DAN PANCAGATRA:
SOSIAL.
20
ERMAYA S

40. WELL MANAGED
GOVERNMENT
THE MAN OF INTEGRITY
THE MAN OF POWER
POLITICAL LEADER
THE MAN OF HONOR
STATEMAN
8
ERMAYA S.
MANAJEMEN PEMERINTAHAN

41. Oleh:
Prof.DR. ERMAYA SURADINATA.SH.MS.MH.
Pembina Utama Lemhannas R.I.
•
PEMIMPIN PEMERINTAHAN DLM MANAJEMEN PEMERINTAHAN
HARUS MEMILIKI PEMAHAMAN TTG MAKNA IMAN, AGAMA(ISLAM)
DAN IKHSAN
SEBAGAIMANA YANG DIRIWAYATKAN DALAM KEHIDUPAN NABI
MUHAMAD SAW, MENDAPAT PELAJARAN PENTING DARI MALAIKAT
JIBRIL YANG MENDATANGI BELIAU DENGAN MENJELMA MENJADI
MANUSIA BIASA, YAITU:
1. IMAN, ADALAH PERCAYA KEPADA ALLAH, PARA MALAIKAT, KITAB-KITAB ALLAH,
PERCAYA AKAN ADANYA PERJUMPAAN DENGAN ALLAH, PERCAYA KPD PARA RASUL,
DAN PERAYA ADANYA HARI KEBANGKITAN.
2. AGAMA DLM HAL INI ISLAM, MENGHAMBA PD ALLAH DAN TIDAK
MENYEKUTUKANNYA, MELAKSANAKAN SALAT, MENGELUARKAN ZAKAT, DAN PUASA
DI BULAN RAMADHAN.
3. IKHSAN, BERIBADAH KEPADA ALLAH DENGAN KONDISI SEOLAHOLAH MELOIHATNYA
DENGAN MATA, JIKA TIDAK, YAKINLAH BAHWA ALLAH SEDANG MELIHATMU (HR
BUKHARI DAN ABU HURAIRAH).
*IMAN, ISLAM DAN IKHSAN, ADALAH DLM KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN, IMAN
DIDAHULUKAN KARENA POKOK DARI AGAMA SELAJUTNYA IMAN DI DLH HATI
MENJADI TDK BERMAKNA JIKA TIDAK DIMANIPESTASIKAN DLM AGAMA. SEDANGKAN
IKHSAN ADALAH PENYATUAN DARI IMAN DAN AGAMA, ORANG TDK AKAN BISA
MELIHAT ALLAH SWT, JIKA TDK PERCAYA AKAN MAHAWUJUD-NYA, IMAN TDK
BERMAKNA TANPA AGAMA DAN AGAMA TANPA IMAN AKAN RAPUH. DEMIKIAN
SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN TANPA IMAN, AGAMA, DAN IKHSAN RAPUH DLM
KEPEMIMPINANNYA.

42. BER-
PEDOMAN
PADA
GEOPOLITIK &
GEOSTRATEGI
 1. PANCASILA  UUD-45  MORAL, ETIKA SOS, HUKUM, HAM
 2. KETEPATAN APRESIASI  Kondisi Sist K. Hidup Nas (SKN)
(SWOT)  TAP MPR  UU, PERPU, PP, KEPPRES, PERDA
 3. JAKS POLSTRANAS (PRONAS)=Kondisi Riil SKNPROPENAS
 Mawas  Percaya Diri Harkat
Kedalam Martabat
 4. SIKAP MENTAL
 Mawas  Unggul
Keluar  Daya Saing Puan Daya Saing
 5. SATU
POLA
 6. PELAKS
RAKORBANG
 7. HAKEKAT TANNAS  Bertumpu
(Pribadi  keluarga  lingkungan  Daerah
 Wilayah  Nasional)
 8. KESATUAN WILAYAH  mencakup
Satu Kesatuan : Politik, Ekonomi,
Sosbud, Hukum dan Hankam
Penyelenggaraan
Kehidupan,
Bermasyarakat,
Berbangsa dan
Bernegara
M
E
M
P
E
R
K
U
A
T
I
N
T
E
G
R
I
T
A
S
N
K
R
I
M
E
M
P
E
R
K
U
A
T
I
N
T
E
G
R
I
T
A
S
N
K
R
I
T
U
N
A
S
T
U
N
A
S
Capai K. Pent. Nas
 Pikir
 Sikap
 Tindak
IPTEK
Integratif
dalam
 m. wujud
 m. pelihara
 m. tingkat
KESRA
 Serentak
 Utuh
 Terpadu
 Ekonomis & Efisien
Seluruh Aspek
K. Hidup. Nas
 Kepribadian
 Integritas Bangsa Ind
KEPEMIMPINAN
NASIONAL
KEPEMIMPINAN
NASIONAL
ERMAYA S
T
A
N
N
A
S
JA
TI
DI
RI
KEPEMIMPINAN
34
GEOSTRATEGI DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
SISTEM
KENEGARAAN

43. JPJPP
37
Bunga Seroja DharmaBunga Seroja Dharma