2. UUD 1945 Pasal 28 F,
Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov,
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik bab 13 pasal 54,
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik bab 14 pasal 64,
UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, dan
3. SE Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang
Pemakaian Pemenfaatan Piranti Lunak Legal di
Lingkungan Instansi Pemerintah,
SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan
Perangkat Lunak Legal dan Open Sources
Software
4. Electronic Government merupakan upaya dan proses
yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengimplementasikan pemanfaatan komputer,
jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk
menjalankan pemerintahan dan pelayanan public
(masyarakat).
Bentuk e-government :
◦ Administrasi kependudukan
◦ Pemerintahan
◦ Informasi masyarakat
◦ Sistem informasi, website, aplikasi mobile
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari
public service berbasiskan Teknologi
Informasi
Mendukung pemerintahan yang bersih dan
transparan
Membantu perbaikan birokrasi di
pemerintahan, perbaikan manajemen waktu,
perbaikan manajemen keuangan serta
manajemen pemerintahan secara keseluruhan
7. 1. Masyarakat
2. Operator
3. Pengambil
Keputusan
Masyarakat semakin mudah
memperoleh KTP melalui e-KTP,
pembayaran pajak, Cloud
Bertugas mengoperasikan SI,
menghandle keamanan data,
layanan jaringan, input data
Pengambil keputusan adalah
pemerintah. Contoh: mengambil
keputusan dengan Fuzzy Logic
8. bentuk dukungan terhadap jalannya E-
Government dengan menekankan hubungan
antara pemerintah, masyarakat, dan swasta
yang berbasiskan teknologi informasi.
Muncul sebagai wujud dari adanya E-
Government.
Bentuk tata kelola terhadap implementasi E-
Government.
Antara E-Government dan E-Governance
saling berhubungan satu sama lain
9. 3 faktor yang mendukung E-Governance:
◦ Hukum
◦ Peraturan
◦ Regulasi
Untuk mendukung jalannya E-Government dan
pengetahuan masyarakat akan manfaat dari E-
Government
10. Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat,
swasta, sesama pemerintah dan tenaga kerja (melalui G2G, G2E, G2C,
dan G2B) berbasis internet dan intranet
Menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana
komunikasi, transportasi
Mewujudkan layanan transparansi pemerintahan,
meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan
pemerintahan
Mewujudkan demokrasi secara lebih baik
11.
12. 1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Pihak swasta
Penentu, pemberi kebijakan,
menjalankan aspirasi rakyat
Pemantau di dalam jalannya
pemerintahan, pemberi
masukan ke pemerintah
Para pelaku bisnis yang
terlibat dalam kegiatan bisnis,
industri, penjualan,
pembelian, distribusi
13. Sebagai motor penggerak untuk penyediaan
tenaga kerja siap pakai (SDM) dalam
implementasi Teknologi Informasi
Pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam
implementasi baik dalam bentuk perangkat
keras atau perangkat lunak komputer
Membantu di dalam modal, melalui investasi
yang ditanamkan pada proyek pemerintahan
untuk E-Government dan E-Governance
16. Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah
(Government) dengan masyarakat (Citizen) di
dalam wilayah pemerintahannya, yang dilakukan
dengan berbasiskan Teknologi Informasi
Masyarakat mencakup perorangan maupun
kelompok
Bentuk penerapan:
◦ Layanan komunikasi berbasis teks menggunakan E-Mail
◦ Layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan
sistem informasi pemerintahan dan layanan publik
secara online
◦ Penyediaan teleconference baik dalam bentuk Video
Conference, VOIP (Voice Over Internet Protocol)
17. Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk
menangani segala macam urusan administrasi
pemerintahan, yang dibagi ke dalam setiap unit
berupa kementerian, pemerintah daerah hingga
aparat hokum
Masyarakat (citizen) memperoleh bentuk layanan
online dan informasi
Jembatan penghubung antara pemerintah dan
masyarakat adalah Service (layanan) yang
bertugas menjembatani tugas yang dikerjakan
oleh pemerintah dengan apa yang harus
diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh
masyarakat (dalam bentuk data dan informasi,
dalam konteks Teknologi Informasi)
19. Contoh negara yang menerapkan G2C
◦ Amerika Serikat menerapkan konsep G2C dalam
bentuk implementasi portal berbasis web dengan
alamat http://www.usa.gov/.
◦ Dalam portal tersebut, disediakan sejumlah
informasi dan berita untuk masyarakat, media
interaksi antara masyarakat dan pemerintah
21. Merupakan bentuk hubungan antara
pemerintah dengan karyawan atau tenaga
kerja pada unit – unit pemerintahannya.
Contoh: pada dinas atau instansi
pemerintahan yang dilakukan secara online
berbasiskan Teknologi Informasi
Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
internal, efektivitas dan produktivitas kinerja
instansi pemerintahan
22. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan
G2E:
◦ Menyediakan e-learning
◦ Mensosialisasikan Knowledge Sharing
◦ Menyediakan akses informasi dan pengetahuan
seluas-luasnya
◦ Memberikan kesempatan setiap pegawai dari
berbagai jenjang level untuk mendapatkan
pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi.
◦ Memberikan penghargaan berupa materi maupun
non materi untuk pegawai berprestasi
25. Bentuk hubungan antara pemerintah antar
negara maupun antar dalam satu negara,
missal antar instansi, antar departemen, antar
kementerian, antar wilayah daerah
Tujuannya untuk memudahkan proses
berbagi informasi pada level E-Government
27. Bentuk hubungan antara pemerintah dengan
pelaku bisnis baik pihak swasta, wirausaha,
BUMN yang dilakukan secara online.
3 sisi utama pada Government to Business:
◦ Infrastruktur Organisasi
◦ Infrastruktur Teknologi
◦ Business driver (penggerak bisnis)
