SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
DAYA RAYA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: agbTAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN
DAN PRODUKTIF
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat
Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol pencegahan
penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi
menuju masyarakat sehat, aman dan produktif,
bahwa terjadi peningkatan status penularan Covid-19 di Provinsi DKID.
Jakarta
Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas,
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa
Transisi Dalam Rangka Penanganan
Covid-19 Di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat
Aman Dan Produktif;
C.
Pencegahan Penularan
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);
Indonesia (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan
2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.
Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan4.
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
5.
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan;
Peraturan Gubernur3. Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Kegiatan Bepergian di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Vinus Disease 2019
(Covid-19)
9.
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2020 Nomor 55003);
11. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014):
3
12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 853
Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan
Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan
Produktif.
Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat
Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan
Usaha Pada Situasi Pandemi
Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.01/MENKES/335/2020
2.
Tentang Protokol Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja
Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung
keberlangsungan usaha;
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM
RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN CovID-19 DI
SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT,
AMAN DAN PRODUKTIF
Kesatu Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan
kegiatan/aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa
transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai
dengan tanggal 27 Agustus 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang
dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas ini.
Kedua Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan
pemantauan dan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 tingkat
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.
Provinsi, maka perpanjangan masa transisi
4
Ketiga Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan masa
transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2020
PlIt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta
S
PAP
NIP197106201998031007
Gumilar Ekalaya
Tembusan
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12.Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota
Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA
NOMOR: 29HTAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM RANGKA
PENANGANAN PENCEGAHAN
SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT,
AMAN DAN PRODUKTIF
PENULARAN COVID-19 DI
JENIS KEGIATANIAKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALAA
BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KETERANGAN
1 Hotel/Akomodasi Maksimal pemilik usaha, pekerja, Ruang pertemuan
50%darikapasitas
Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas dan hanya diperbolehkan melaksanakan
pertunjukan jenis musikakustik
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020
2 Restoran/Rumah Makan, Cafe 14 Agustus 2020 -27 Agustus 20202
3 Kawasan Pariwisata 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60tahun dilarangmasuk
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danTaman Margasatwa / Kebun
Binatang
4
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60tahundilarangmasuk
Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas
5 Museum dan Galeri 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020
14Agustus2020 27Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danPantaiWisata Kepulauan
Seribu
Jasa Perawatan Rambut
(Salon/Barbershop)
6
kapasitas
nal pemilik usaha, pekerja. pengunjung. 50% dani
kapasitas, hanya diperbolehkan melaksanakan
perawatan rambut
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maks
2
No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWALPELAKSANAAN KETERANGAN
14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
Taman Rekreasi Indoor dan
Outdoor
atas60tahun dilarang masuk.
9Golfdan Driving Range 14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas
14Agustus2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60 tahun dilarang masuk. Harus memiliki surat
10 Pertunjukkan di Ruang
Terbuka
persetujuan teknis dari dinas PAREKRAF
14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dan
11 Produksi Film
dinas PAREKRAF
12 CorporateEEvent 14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dani
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari
dinas PAREKRAF
13 Meeting/SeminarWorkshop 14 Agustus 2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari
dinas PAREKRAF
PIt.KepalsQinasPawisata dan Ekonomi Kreatif
Pnsi Daarah Rhusus lbukota Jakarta
AAS PAR Gumilar Ekalaya
NIP 197106201998031007

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPeraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020CIkumparan
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Agif Istiyadi
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
 
Presentasi ks kota payakumbuh 1 ok
Presentasi ks kota payakumbuh 1 okPresentasi ks kota payakumbuh 1 ok
Presentasi ks kota payakumbuh 1 okWawan Sofianto
 
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022RizkieDani
 
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeSK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeCIkumparan
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselAgaton Kenshanahan
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuAsmandat Ziano
 
Paparan tkpk salatiga
Paparan tkpk salatigaPaparan tkpk salatiga
Paparan tkpk salatigakangmali
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangSK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangAulia Risyda Fauzi
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...RizkieDani
 
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikSk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikjune tumimomor
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDani
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...RizkieDani
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah Sarif Sidik
 

Was ist angesagt? (20)

Perwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBBPerwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBB
 
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPeraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten Bogor
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
 
Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015Perbup no. 2 thn 2015
Perbup no. 2 thn 2015
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
 
Presentasi ks kota payakumbuh 1 ok
Presentasi ks kota payakumbuh 1 okPresentasi ks kota payakumbuh 1 ok
Presentasi ks kota payakumbuh 1 ok
 
Desa siaga
Desa siagaDesa siaga
Desa siaga
 
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
 
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran KafeSK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
SK No 18 Tahun 2021 Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran Kafe
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotaku
 
Paparan tkpk salatiga
Paparan tkpk salatigaPaparan tkpk salatiga
Paparan tkpk salatiga
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab SumedangSK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
SK PSBB Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat dan Kab Sumedang
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
 
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikSk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresik
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
 

Ähnlich wie SK Kadis Prarekraf DKI Perpanjangan PSBB

Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)
Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)
Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)danudamarjati
 
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKI
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKISK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKI
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKIAgaton Kenshanahan
 
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxPOLRESPAGARALAM
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4CIkumparan
 
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...CIkumparan
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokCIkumparan
 
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fixSk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fixCIkumparan
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk Jakarta
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk JakartaPergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk Jakarta
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk JakartaAgaton Kenshanahan
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...IndahMutiaraKami
 
Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas UmumProtokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas UmumAgaton Kenshanahan
 
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020Web Master
 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...Bastaman Kusumadewa
 
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptx
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptxLAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptx
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptxSUBDITSATPAMPOLSUS
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdffatiyaauliannisa
 
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptx
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptxPaparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptx
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptxrosintauli1
 
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761CIkumparan
 
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
 
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021koperasidoaibuharapa
 

Ähnlich wie SK Kadis Prarekraf DKI Perpanjangan PSBB (20)

Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)
Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)
Sk kadis dan lampiran masa transisi (1)
 
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKI
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKISK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKI
SK Protokol Kesehatan di Sektor Pariwisata DKI
 
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptxANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
ANEV MINGGU KE - 12 THN 2020.pptx
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4
 
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
 
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fixSk kadisnakertransgi 1972 th 2021   protokol ppkm level 4 fix
Sk kadisnakertransgi 1972 th 2021 protokol ppkm level 4 fix
 
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019Undangan Bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
Undangan Bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk Jakarta
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk JakartaPergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk Jakarta
Pergub DKI No 47 soal Pembatasan Keluar Masuk Jakarta
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
 
Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas UmumProtokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum
 
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
 
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptx
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptxLAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptx
LAPHAR GIAT SATPAM POLSUS DAN SATKAMLING 01 april 2022.pptx
 
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
2.-Paparan-Insentif-Nakes-17-Feb-2021-KAROREN.pdf
 
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptx
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptxPaparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptx
Paparan_Kesehatan_Kerja_2020_Bappeda.pptx
 
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761
Perubahan SK PPKM Level 1 Nomor 761
 
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...
 
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
Draf sk pelimpahan kewenangan tahun 2021
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
 

Mehr von CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

Mehr von CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

SK Kadis Prarekraf DKI Perpanjangan PSBB

  • 1. DAYA RAYA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: agbTAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol pencegahan penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, bahwa terjadi peningkatan status penularan Covid-19 di Provinsi DKID. Jakarta Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat Aman Dan Produktif; C. Pencegahan Penularan Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); Indonesia (Lembaran Negara Republik 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan
  • 2. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan4. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara 5. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan; Peraturan Gubernur3. Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Vinus Disease 2019 (Covid-19) 9. 10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003); 11. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014):
  • 3. 3 12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 853 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 2. Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha; MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN CovID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF Kesatu Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. Kedua Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan pemantauan dan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan. Provinsi, maka perpanjangan masa transisi
  • 4. 4 Ketiga Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Agustus 2020 PlIt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta S PAP NIP197106201998031007 Gumilar Ekalaya Tembusan 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 12.Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  • 5. 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA NOMOR: 29HTAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF PENULARAN COVID-19 DI JENIS KEGIATANIAKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALAA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KETERANGAN 1 Hotel/Akomodasi Maksimal pemilik usaha, pekerja, Ruang pertemuan 50%darikapasitas Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas dan hanya diperbolehkan melaksanakan pertunjukan jenis musikakustik 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 2 Restoran/Rumah Makan, Cafe 14 Agustus 2020 -27 Agustus 20202 3 Kawasan Pariwisata 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60tahun dilarangmasuk 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danTaman Margasatwa / Kebun Binatang 4 kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60tahundilarangmasuk Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari kapasitas 5 Museum dan Galeri 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 14Agustus2020 27Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danPantaiWisata Kepulauan Seribu Jasa Perawatan Rambut (Salon/Barbershop) 6 kapasitas nal pemilik usaha, pekerja. pengunjung. 50% dani kapasitas, hanya diperbolehkan melaksanakan perawatan rambut 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maks
  • 6. 2 No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWALPELAKSANAAN KETERANGAN 14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di Taman Rekreasi Indoor dan Outdoor atas60tahun dilarang masuk. 9Golfdan Driving Range 14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari kapasitas 14Agustus2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk. Harus memiliki surat 10 Pertunjukkan di Ruang Terbuka persetujuan teknis dari dinas PAREKRAF 14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dan 11 Produksi Film dinas PAREKRAF 12 CorporateEEvent 14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dani kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari dinas PAREKRAF 13 Meeting/SeminarWorkshop 14 Agustus 2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari dinas PAREKRAF PIt.KepalsQinasPawisata dan Ekonomi Kreatif Pnsi Daarah Rhusus lbukota Jakarta AAS PAR Gumilar Ekalaya NIP 197106201998031007