Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Ähnlich wie Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin
Ähnlich wie Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin (20)
Mehr von CIkumparan
Mehr von CIkumparan (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (14)
Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin
- 1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. b. c. d. bahwa dengan beralihnya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyesuaian penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas dengan eselon/tingkat jabatan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur pihak lain yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2. - 2 - Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 3. - 3 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181); 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pegawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568); 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552); 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
- 4. - 4 - 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 15. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut: PASAL 2A (1) Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat,
- 5. - 5 - seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara. (2) Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda. Pasal 2B (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas. (3) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yang bersangkutan. (4) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. 2. Mengubah Lampiran I Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
- 6. - 6 - Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. 3. Mengubah Lampiran II Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. 4. Mengubah Lampiran III Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. Pasal II Peraturan Pimpinan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 JUU 202 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, FIRLI BAHURI
- 7. - 7 - Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. 3. Mengubah Lampiran II Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. 4. Mengubah Lampiran III Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini Pasal II Peraturan Pimpinan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal jUU X0l PIMPINAN KOMI! N KORUPSI, NAWA vlOLANGO w :etua / FIRLI BAHURI KETUA LILI PINTAULI SIREGAR ALEXANDER MARWATA WAKIL KETUA
- 8. - 1 - LAMPIRAN I PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS A. PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat lainnya yang setara. C Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator, PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, PNS Golongan II, dan PNS Golongan I, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara.
- 9. - 2 - B. PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PNS Golongan IV/c ke atas, Pati TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. C PNS Golongan III/c s.d. PNS Golongan IV/b, Pamen TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pegawai PNS/TNI/Polri selain yang termasuk dalam tingkatan A, B, dan C di atas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 202.) KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, FIRLI BAHURI
- 10. - 3 - B. PENYETARAAN TINGKAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PNS Golongan IV/c ke atas, Pati TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. C PNS Golongan III/c s.d. PNS Golongan IV/b, Pamen TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pegawai PNS/TNI/Polri selain yang termasuk dalam tingkatan A, B, dan C di atas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }0 '3uU -2.02. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, FIRLI BAHURI KETUA LILI PINTAULI SIREGAR WAKIL KETUA
- 11. LAMPIRAN II PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENYETARAAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon 11/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat lainnya yang setara. C Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator, PNS Golongan IV, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. E PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan Pegawai lainnya yang setara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ?>0 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, FIRLI BAHURI
- 12. - 2 - LAMPIRAN II PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENYETARAAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat lainnya yang setara. C Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator, PNS Golongan IV, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IV/PNS Golongan III dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. E PNS Golongan II, PNS Golongan I, dan Pegawai lainnya yang setara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 ]UU 202)
- 13. LAMPIRAN III PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENYETARAAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon 1/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PNS Golongan IV/c ke atas, Pati TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. C PNS Golongan III/c s.d. Golongan IV/b, Parnen TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pegawai PNS/TNI/Polri selain yang termasuk dalam tingkatan B dan C di atas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 lUM KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, FIRLI BAHURI
- 14. - 2 - LAMPIRAN III PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENYETARAAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI TINGKAT ESELON/TINGKAT JABATAN A Pimpinan, Dewan Pengawas, Pejabat Eselon 1/ Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya yang setara. B Pejabat Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PNS Golongan IV/c ke atas, Pati TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. C PNS Golongan III/c s.d. Golongan IV/b, Pamen TNI/Polri, dan Pejabat/Pegawai lainnya yang setara. D Pegawai PNS/TNI/Polri selain yang termasuk dalam tingkatan B dan C di atas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 3VJU 2021