Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.

1. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1
OLEH :
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA

2. TABEL URUSAN DAN KEWENANGAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
NO Urusan Pusat Prov. Kab/Kota
A. Kehutanan
1 Perencanaan
Kehutanan
V - -
2 Pengelolaan
Hutan
V V -
3 Konservasi
Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya
V V V
(Tahura)
4 Diklat, Penyuluhan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
V V -
5 Pengelolaan DAS V V _
6 Pengawasan
Kahutanan
NO Urusan Pusat Prov. Kab/Kota
B Lingkungan Hidup V V V
1 Perencanaan LH V V V
2 Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
V V V
3 Pengend & cemar dan
Kerusakan LH
V V V
4 Keanekaragaman Hayati V V V
5 B3, Limbah B3 V V V
6 Pemb. dan Was IL dan
IPPLH)
V V V
7 Pengakuan MHA V V V
8 Diklat dan Penyuluhah LH V V V
9 Penghargaan LH V V V
10 Pengaduan LH V V V
11 Persampahan V V V
Pusat : Lintas Provinsi, Provinsi : Lintas
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota : Dalam Kabupaten/kota.
Beban Tupoksi di Kabupaten / Kota.
Pusat : Penyelenggaraan,
Provinsi : Pelaksanaan
Beban Tupoksi Pelaksanaan
di Provinsi

3. a. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat.
b. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 12 Tahun 2008 Tentang Peredaran dan
Pengolahan Hasil Hutan Kayu
c. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat.
d. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan.
e. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Izin
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat
f. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat.
g. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
h. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) *).
i. Peraturan Gubernur Papua Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan
Prosedur Pemberiani Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
*). Proses Revisi di Gubernur Papua
Dasar Kebijakan Daerah :
Peraturan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : SK.522.1/1185
Tentang Petunjuk Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Adat
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua

4. VISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2018 – 2023 :
“ PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN ”
MISI IV :
“ PENGUATAN DAN PERCEPATAN PEREKONOMIAN DAERAH SESUAI
POTENSI UNGGULAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BERBASIS KULTURAL DAN BERKELANJUTAN ”
Tujuan jangka Rencana Jangka Menengah Daerah :
“ Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan
berkelanjutan “
Sasaran Jangka Menengah dalam RPJMD :
Kehutanan :
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
Indikator :
1. Rasio hutan lindung dan Hutan Produksi terhadap total luas kawasan
hutan, Tahun 2023 Rasio : 30 %
2. Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan, Tahun 2023 PDRB naik 3 %
3. Laju Deforestasi, penanganan sampai pada tahun 2023 : 25ribu ha/thn

5. Program RPJMD/Rentra
Tahun 2018 - 2023
Nomenklatur Program Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019
Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan, 10 Kegiatan
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan, 9 Kegiatan
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan, 13 Kegiatan
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan, 21 Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan
Pengelolaan Hutan, 36 Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN,
9 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA, 3 Kegiatan, 16
Sub Kegiatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN, 1 Kegiatan,
3 Sub Kegiatan
Program Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai, 1 Kegiatan, 6 Sub kegiatan
5 Program, 89 Kegiatan 4 Program, 14 Keg, 59 Sub Keg
Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN, 9
Kegiatan, 38 Sub Kegiatan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA, 3
Kegiatan, 17 Sub Kegiatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG KEHUTANAN, 1 Kegiatan, 3 Sub
Kegiatan
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(DAS), 1 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan
4 Program, 14 Keg, 64 Sub Keg
Nomenklatur Program Kepmendagri
Nomor 50 Tahun 2020

6. Permendagri 13 /2006 Permendagri 50 / 2020
Program Perenc. dan Pengemb. Hutan Prog. Pengelolaan Hutan
Inventarisasi dan Identifikasi Potensi HHBK Penyediaan data dan Informasi Wilayah
Usaha di Kawasan Hutan Prod./Lindung
- Pemanfaatan hutan di kawasan Hutan
produksi dan hutan lindung
Peningkatan Sarana Pengemb. Hasil Hutan
Non Kayu
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)
- Pengolahan bahan baku hasil hutan
bukan kayu hayati
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)
- Pembudidayaan Hasil Hutan BK
Pemetaan Partisipasif MA Pemilik Ulayat Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
terkait PPLH
- Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan
data dan informasi Pengakuan MHA.
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

7. Permendagri 13 /2006 Permendagri 50 / 2020
Program Pemanfaatan Potensi SDH Prog. Pengelolaan Hutan
Peningkatatan Kapasitas Masyarakat Adat
dalam Pengelolaan SDH
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan
Produksi dan Hutan Lindung
- Pemberdayaan masyarakat alam
kegiatan pengelolaan DAS
Pendampingan Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial
Pelaksanaan Pengolahan DAS lintas
Kab/kota dan dalam kab/kota
- Pengembangan Kelembagaan DAS
Pembinaan dan Pengemb. Penyuluhan dan
Kelompok Tani Hutan
Pelaksanaan Pengolahan DAS lintas
Kab/kota dan dalam kab/kota
- Pengembangan KelembaPgaan DAS
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Konservasi Sumber aya Alam Hayati
dan Ekosistemnya
Pembinaan Masyarakat Adat Di Dalam
Kawasan Penyangga Konservas
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem
Penting, Daerah Penyangga Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
- Pengelolaan Daerah Penyangga di
Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
Kewenangan Daerah Provinsi

8. KOMODITAS UNGGULAN KEHUTANAN MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN
PROVINSI PAPUA
No. Wilayah Adat Komoditas Kabupaten/Kota
1 2 3 4
A MAMTA (87 suku) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Alam, Industri Pengolahan Kayu
Hasil Hutan Bukan Kayu (Sagu,
Rotan)
Kota Jayapura, Kab. Jayapura,
Keerom, Sarmi, Mamberamo
Raya.
5 (Lima ) Kabupaten
B LA – PAGO (19 Suku) Jasa Lingkungan, Hasil Hutan Bukan
Kayu (Kelapa Hutan, Buah Merah),
Pemanfaatan Jasa Aliran air. Wisata
Alam
Jayawijaya, Pegunungan
Bintang, Yahukimo, Yalimo
Mamberamo Tengah, Lanny
Jaya, Tolikara, Nduga
8 (Delapan) Kabupaten
C HA – ANIM (29 Suku) Pengembangan Hutan Tanaman,
Industri Pengolahan Kayu, Hasil
Hutan Bukan Kayu (Gambir,
Gemor), Kemedangan, gaharu
pengembangan Agrofishery.
Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
4 (Empat) Kabupaten
D MI – MAGO (11 Suku) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Alam, Industri Pengolahan Kayu
(Nabire & Mimika) dan Jasa
Lingkungan, Hasil Hutan Bukan
Kayu (Masoi), Wisata Alam
Mimika, Dogiai, Deyai, Puncak,
Puncak Jaya, Intan Jaya,
Paniai, Nabire
8 (Delapan) Kabupaten
E SAIRERI (31 Suku) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Alam, Industri Pengolahan Kayu,
Hasil Hutan Bukan Kayu (Sagu),
pengembangan Agrofishery.
Biak Numfor, Kepulauan Yapen
Supiori, Waropen
4 (Empat) Kabupaten
5 Wil. Adat (177) Suku 29 Kabupaten / Kota

9. No. Wilayah Adat Fungsi Hutan Kabupaten/Kota
1 2 3 4
A MAMTA (87 suku) KSA dan KPA : 1.273.653 Ha
HL : 1.439.296 Ha
HPT :1.803.011 Ha
Kota Jayapura, Kab. Jayapura,
Keerom, Sarmi, Mamberamo
Raya.
HP : 760.066 Ha
HPK : 639.230 Ha
APL : 613.812 Ha
Jumlah : 6.529.236 Ha.
5 (Lima ) Kabupaten
B LA – PAGO (19 Suku) KSA dan KPA : 2.095.291 Ha
HL : 1.898.510 Ha
HPT : 439.675 Ha
Jayawijaya, Pegunungan
Bintang, Yahukimo, Yalimo
Mamberamo Tengah, Lanny
Jaya, Tolikara, Nduga
HP : 444.721 Ha
HPK : 554.347 Ha
APL : 209.276 Ha
Jumlah : 5.641.819 Ha.
8 (Delapan) Kabupaten
C HA – ANIM (29 Suku) KSA dan KPA : 1.693.444 + 33.363 Ha
HL : 1.885.552 Ha
HPT : 2.474.199 Ha
Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
HP : 2.901.065 Ha
HPK : 1.985.313 Ha
APL : 1.071.169 Ha
Jumlah : 12.044.105 Ha
4 (Empat) Kabupaten
D MI – MAGO (11 Suku) KSA & KPA : 1.511.276 + 813.118 Ha
HL : 2.222.844 Ha
HPT : 1.120.331 Ha
Mimika, Dogiai, Deyai, Puncak,
Puncak Jaya, Intan Jaya,
Paniai, Nabire
HP : 422.118 Ha
HPK : 710.068 Ha
APL : 337.943 Ha
Jumlah : 7.137.697 Ha
8 (Delapan) Kabupaten
E SAIRERI (31 Suku) KSA & KPA : 162.603 + 172.537 Ha
HL : 369.082 Ha
HPT : 124.024 Ha
Biak Numfor, Kepulauan Yapen
Supiori, Waropen
HP : 211.357 Ha
HPK : 227.407 Ha
APL : 137.180 Ha
Jumlah : 1.404.191 Ha
4 (Empat) Kabupaten
5 Wil. Adat (177 Suku) KSA & KPA : 6.736.267 + 1.019.017 Ha
HL : 7.815.283 Ha
HPT : 5.961.240 Ha
29 Kabupaten / Kota
HP : 4.739.327 Ha
HPK : 4.116.365 Ha
APL : 2.369.548 Ha
Jumlah : 32.757.059 Ha

10. Pasal 41 ayat (1) Nomor : 18 Tahun 2016, disebutkan :
“ Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.”
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : Teknis Operasional
a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo
2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Kep. Yapen
3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX Biak Numfor.
4) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XVII Waropen
5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXX Keerom.
6) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XLIII Nduga.
7) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI Mimika.
8) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XLIIA Jayawijaya.
9) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung XXXV Peg, Bintang.
10) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung XLIIB Lanny Jaya.
11) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXVIII Kota Jayapura
12) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Nabire.
13) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit LIII Boven Digoel.
14) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XXIII Sarmi.
b. UPTD Teknis Penunjang Tertentu :
1. Balai Taman Burung dan Taman Anggrek.
2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan
3. Kebun Raya Koya Koso Papua
4. Laboratorium Lingkungan Hidup

11. Pasal 22 ayat (1) Nomor : 18 Tahun 2016, disebutkan :
“ Pada perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada daerah
provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.”
Cabang Dinas Kehutanan :
1 Cabang Dinas Kehutanan Jayapura
2 Cabang Dinas Kehutanan Sarmi
3 Cabang Dinas Kehutanan Keerom
4 Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya
5 Cabang Dinas Kehutanan Nabire
6 Cabang Dinas Kehutanan Mimika
7 Cabang Dinas Kehutanan Asmat
8 Cabang Dinas Kehutanan Mappi
9 Cabang Dinas Kehutanan Merauke
10 Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel
11 Cabang Dinas Kehutanan Yalimo
12 Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo
13 Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai meliputi Kab. Dogiyai, Deyai.
14 Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya
15 Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah
16 Cabang Dinas Kehutanan Paniai
17 Cabang Dinas Kehutanan Tolikara
18 Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya
19 Cabang Dinas Kehutanan Puncak

12. PENGEMBANGAN EKONOMI HASIL HUTAN BUKAN KAYU
12
Pengolahan Hasil Hutan Bukan : Sagu, Madu, Minyak Kayu
Putih, Batik Eco Printing, Teh Daun Gaharu, Minyak Nilam.
Produk MHA sudah beredar di Mall dan Hotel di Jayapura

13. JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM MANGROVE
KAMPUNG RUAR KABUPATEN BIAK

14. TRACKING WISATA ALAM MANGROVE
“ CIBERY BEACH”
KOTA JAYAPURA TAHUN 2019

15. TRACKING WISATA ALAM
MANGROVE HANYAAN KOTA JAYAPURA TAHUN 2015

16. BAGAIMANA DENGAN PASAR HHBK
Permintaan
Pasar
Menciptakan
Pasar
promosi
Pemenuhan
Komoditas
HHBK

17. PP NOMOR : 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN.
DASAR : PASAL 36, PASAL 185 HURUF B UU NOMOR L1 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJA
Pasal 132, PemegangPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung,
dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Pasal 135, (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diberikan oleh Menteri.
(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung diberikan pada areal
yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan
Pasal 149, PemegangPerizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi,
dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; d. Pemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu; e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau f. Pemungutan Hasil
Hutan Bukan Kayu.
Pasal 152 (1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149, wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari
Menteri.
(3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi diberikan pada areal
yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.
PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN HHBK :

18. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
“TUHAN MEMBERKATI”
SEKIAN & TERIMA KASIH
“TUHAN MEMBERKATI”