Dokumen tersebut membahas implementasi reformasi birokrasi dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KKP. Ia menjelaskan pentingnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan memberikan pelayanan berkualitas serta langkah-langkah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan seperti sosialisasi, evaluasi, dan sanksi bagi pegawai yang terlibat benturan kepentingan.

1. Implementasi Reformasi Birokrasi dan
Penanganan Benturan Kepentingan
TEUKU NILWAN
(Inspektur IV)
INSPEKTORAT JENDERAL
KKP

2. Birokrasi yang bersih
dan Akuntabel
Birokrasi yang efektif
dan efisien
Birokrasi yang
memiliki pelayanan
publik berkuwalitas
Birokrasi belum
bersih, kurang
akuntabel dan
berkinerja rendah
Birokrasi belum
efektif dan efisien
pelayanan publik
masih buruk
GOOD

3. Instansi Pemerintah
(Kementerian/Lembaga/Pemda)
Unit Kerja Pelayanan Publik
Instansi Pemerintah
REFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS
(MENUJU WBK/WBBM)
Proses (8 Area) Proses (6 Area)
Peraturan
Per-UU-an (5)
Organisasi (6)
Manajemen
Perubahan (5)
Tatalaksana (5)
Manajemen SDM
(15)
Akuntabilitas (10)
Pengawasan (15)
Pelayanan Publik
(10)
Hasil (3 Sasaran)
1.Nilai Akuntabilitas
(14)
2.Survey Integritas
Organisasi (Internal)
(6)
Survei Persepsi
Pelayanan Publik
(Eksternal) (10)
1.Opini BPK (3)
2.Survei Persepsi
Korupsi (Survey
Eksternal) (7)
Hasil (2 Sasaran)
1.Survei Persepsi
Korupsi (15)
2.Tindak Lanjut
Pemeriksaan (5)
Survei Persepsi
Pelayanan Publik
(20)
SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK
SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS
Manajemen Perubahan
(5)
Tatalaksana
(5)
Manajemen SDM
(15)
Akuntabilitas (6)
Pengawasan (12)
Pelayanan Publik (6)
6
0
%
4
0
%

4.  PERMEN KP NOMOR
13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN
BENTURAN
KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KKP

5.  Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap wewenang
sehingga dapat mempengaruhi kualitas
keputusan/tindakan
 Siapa
Pejabat I, II, KaUPT
Pejabat Perencanaan
Pejabat Yanblik
Pejabat Lainnya ( PPNS,
Auditor, Penilai)

6. Tujuan Penanganan Benturan
Kepentingan
1. Mencegah terjadinya kerugian negara
2. Menegakkan integritas
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih, dan
pelayanan publik berkualitas

7. Bentuk Benturan Kepentingan
1) Penyalahgunaan Wewenang
Kebijakan yang berpihak sehingga menerima gratifikasi
Penggunaan Aset untuk Kepentingan Pribadi
2) Perangkap Jabatan
Tidak profesional
Tidak Independen
Tidak Akuntabel
3) Hubungan Afiliasi ( Hubungan darah, pertemanan)
Tidak mengikuti prosedur
Tidak sesuai dengan standar, norma
Pemberian ijin diskriminatif

8. Apa yang harus dilakukan Unit Eselon I
1. Sosialisasi terhadap penanganan benturan
kepentingan ke Seluruh Satker
2. Diimplementasikan (identifikasi bentuk/jenis
CoI, membuat strategi penanganannya)
3. Dilakukan evaluasi
4. Hasil evaluasi ditindaklanjuti

9. 1. Memberikan Arahan (melaporkan gratifikasi)
2. Penyusunan kode etik
3. Membuat pakta integritas
4. Melakukan pengawasan intern
5. Membuat Pelaporan tentang pelaksanaan CoI
Strategi Penanganan

10. 1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan
2. Pengalihan tugas dan tanggung jawab
3. Mutasi pegawai ke jabatan lain
4. Pengunduran diri dari jabatan/tugasnya
5. Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan
Pegawai Dalam Situasi Benturan
Kepentingan

11. Risiko  kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuan
Manajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik,
dan terukur
Proses manajemen risiko meliputi:
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Aktifitas pengendalian risiko
Pemantauan pengendalian risiko
Pelaporan pemantauan
Kewajiban
Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko
Kata Kunci
Terhadap:
Tujuan Kegiatan dan
Tujuan Instansi

12. •12
Terima Kasih
Inspektorat Jenderal KKP
www.itjen.kkp.go.id
Gedung Mina Bahari III Lt. 2, 3, dan 4
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Integritas -Profesionalitas- Inovasi