LKPM adalah laporan yang harus disampaikan pelaku usaha kepada BKPM dan instansi terkait yang mencakup realisasi penanaman modal, tenaga kerja, dan produksi. Laporan ini harus disampaikan berkala sesuai skala usaha, yaitu setiap semester untuk usaha kecil dan setiap triwulan untuk usaha menengah dan besar. Terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan.

1. PELAPORAN LKPM
BAGI PELAKU USAHA
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Kementerian Investasi/BKPM

2. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang
memuat perkembangan kegiatan usaha

3. Pasal 15 :
‘Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.’
Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap
bidang usaha dan/atau lokasi.
Pasal 32 ayat (2):
Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui
sistem OSS
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha
berkewajiban:
menyampaikan LKPM
DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM

4. What?
LKPM adalah laporan mencakup
realisasi Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor, kewajiban
kemitraan dan kewajiban lainnya
terkait pelaksanaan Penanaman
Modal yang disampaikan oleh Pelaku
Usaha orang perseorangan, dan
badan usaha.
Who?
Peraturan BKPM Nomor 5/2021
Pasal 32 ayat (4):
a. Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5
miliar (per semester);
b. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha > Rp 10 miliar
besar (per triwulan).
Pelaku Usaha besar dan menengah
menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga)
bulan (triwulan) dengan batas
penyampaian:
• LKPM triwulan I: 10 April;
• LKPM triwulan II: 10 Juli;
• LKPM triwulan III: 10 Oktober;
• LKPM triwulan IV: 10 Januari tahun
berikutnya.
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6 (enam)
bulan (semester) dengan batas
penyampaian:
• LKPM semester II: 10 Januari tahun
berikutnya.
• LKPM semester I: 10 Juli;
When?
PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM

5. KEWENANGAN PEMANTAUAN LKPM
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
atas LKPM Pelaku Usaha PMA dan PMDN
dengan skala usaha Menengah dan Besar
sesuai kewenangannya
DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA, ADMINISTRATOR
KEK, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
atas LKPM Pelaku Usaha PMDN dengan
skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Besar sesuai kewenangannya
Pasal 35 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Verifikasi dan evaluasi dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan
dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6. LKPM UMK
Pelaku usaha skala mikro
atau kecil dengan nilai modal
usaha ≤5 miliar.
LKPM disampaikan per
semester.
LKPM tidak terbagi atas
tahap konstruksi dan
produksi/operasi komersial.
LKPM NON UMK
Pelaku Usaha skala
menengah Rp 5 – 10 miliar.
Pelaku Usaha skala besar>
Rp 10 miliar.
LKPM disampaikan per
triwulan.
LKPM terbagi atas tahap
konstruksi dan
produksi/operasi komersial.
JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA

7. SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan Perizinan
Berusaha dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan,
salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan
realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan
nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas
sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas
sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua (15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi
kewajiban dan memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabila tidak, akan
diberikan sanksi administratif selanjutnya
DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG
TENGGAT WAKTU SANKSI

8. SimulasiLKPMOnline

9. Tahap Persiapan: Hak Akses LKPM Online
https://lkpmonline.bkpm.go.id
SPIPISE OSS
Hak akses LKPM online yang
dimiliki Pelaku Usaha sebelum
melakukan pendaftaran OSS tetap
berlaku.
Hak akses LKPM online dikirimkan
bersamaan dengan hak akses OSS
setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran pada laman OSS
(https://oss.go.id).
Hak akses OSS dapat langsung
digunakan untuk melaporkan
LKPM pada laman OSS
(https://oss.go.id)
Apabila Pelaku Usaha lupa username atau password, dapat mengirimkan e-mail ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id
dengan melampirkan:
a) Surat permohonan yang ditandatangani Direksi;
b) Identitas Direksi (KTP/Paspor);
c) Akta susunan direksi terakhir;
d) Jika diwakilkan, maka harus melampirkan urat kuasa asli bermeterai cukup dari Direksi, dilengkapi identitas diri
(KTP/Paspor) dari penerima kuasa.

10. 1. Bagi Perusahaan Tahap Konstruksi
(Belum Berproduksi Komersial)
Data keuangan /pengeluaran:
1)Pembelian dan pematangan tanah
2)Pembangunan gedung
3)Pembelian mesin dan komponen/suku cadang
4)Lain-lain : seluruh biaya operasional termasuk gaji
karyawan, biaya sewa bangunan, dll
2. Bagi Perusahaan Tahap Produksi
(Sudah operasional/produksi
komersial)
a.mengisi form pernyataan siap berproduksi
komersial SEBELUM dapat mengisi LKPM
tahap produksi komersial
b.Data keuangan/pengeluaran:
1) Modal tetap, terdiri dari : tanah, gedung,
mesin, dan lain-lain
2) Modal kerja
3) Realisasi Produksi
4) Kewajiban perusahaan:
• Kemitraan Pelatihan TKI pendamping
• CSR
• Kewajiban pengelolaan lingkungan –
UKL-UPL/AMDAL/Izin lingkungan
Kewajiban Divestasi
• BPJS Ketenagakerjaan
• Lain-lain (jika dipersyaratkan)
3. Umum
a. Tambahan tenaga kerja
1) TKI – Tambahan TKI – Laki-laki dan perempuan,
tenaga kerja kontraktor/pihak ketiga
2) TKA – RPTKA, IMTA, Data pelatihan khusus TKI
pendamping yang akan menggantikan jabatan
TKA
b. Dokumen terkait permasalahan yang dihadapi
termasuk dokumen updatenya.
c. LKPM sebelumnya (bila ada)
Tahap Persiapan: Dokumen Data Pendukung untuk Pengisian Data LKPM

11. Login melalui laman OSS: oss.go.id
Masukkan username dan password OSS.

12. Halaman beranda OSS
Pilih menubar: “LAPORAN LKPM”

13. Login melalui laman LKPM Online: lkpmonline.bkpm.go.id
Masukkan username dan password LKPM Online.

14. Halaman LKPM Online
Pengertian masing-masing status :
1. Draft : LKPM belum terkirim, masih dapat diubah dan dihapus;
2. Terkirim ke BKPM : LKPM telah dikirim dan akan diverifikasi;
3. Perlu Perbaikan : LKPM telah diverifikasi dan harus diperbaiki oleh Pelaku Usaha;
4. Sudah diperbaiki : LKPM telah diperbaiki oleh perusahaan dan dikirim kembali;
5. Disetujui : LKPM telah diverifikasi dan penginputan LKPM dinyatakan benar.
Semua LKPM
yang telah
dibuat oleh
Pelaku Usaha
terekam di
halaman
beranda.

15. Tahap Konstruksi
Pilih “Tahap Konstruksi/Belum Komersial”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap konstruksi/belum komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha masih melakukan
persiapan usaha (pengurusan izin dan pembangunan/konstruksi), belum berproduksi
komesial/operasional, serta belum mendapatkan omset perusahaan.

16. Halaman 1: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Pilih KBLI dan lokasi proyek yang akan dilaporkan. Setelah itu, klik tombol “Lanjut”.
Apabila perusahaan
memiliki NIB untuk proyek
yang sama dengan Izin
Prinsip, maka LKPM yang
dilaporkan hanya atas NIB
saja untuk menghindari
double counting.

17. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Isi kolom “Aktualisasi/Realisasi” dengan nilai tambahan realisasi investasi pada periode pelaporan.
Klik tombol “Ubah”untuk mengubah nilai total realisasi investasi.
Realisasi investasi merupakan biaya pengeluaran riil yang dibelanjakan untuk merealisasikan
proyeknya. Pencatatan nilai realisasi investasi berdasarkan nilai perolehan.

18. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land
clearing, cut and fill, dan lain-lain).
Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana
yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen
di dalam lokasi proyek, fasum, fasus.
Biaya yang dikeluarkan atas barang tersebut untuk pembelian mesin dan suku cadang
(spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran lingkungan.
Biaya yang dikeluarkan untuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor, maupun
biaya studi kelayakan, perizinan, biaya survey, sewa lahan/gedung, serta seluruh modal
kerja yang mencakup biaya operasional (listrik, air, telepon), gaji/upah karyawan, dan biaya
overhead perusahaan selama perusahaan belum siap berproduksi komersial.
MODAL
TETAP
MODAL
KERJA
Biaya pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, dan biaya overhead
pada saat akan/siap melakukan produksi komersial. Modal kerja hanya diisi sekali ketika
perusahaan sudah siap berproduksi komersial.

19. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Isi kolom realisasi mesin dan peralatan apabila ada pengeluaran riil pada periode pelaporan. Kolom
tambahan tenaga kerja diisi apabila ada tambahan penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan.

20. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan
mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi
pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri, baik yang
menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan
fasilitas pabean dari BKPM.
REALISASI
MESIN/
PERALATAN
Data tenaga kerja yang dilaporkan adalah tambahan
penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan, bukan
tenaga kerja existing.
TENAGA
KERJA

21. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi
Kolom permasalahan dapat diisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
Data Penanggung Jawab LKPM diisi dengan identitas penanggung jawab yang mengisi LKPM, bukan data direksi.
Klik tombol “Kirim” untuk submit LKPM. Notifikasi penerimaan ataupun perbaikan LKPM akan dikirim otomatis ke
email penanggung jawab tersebut.

22. Halaman Beranda LKPM Online
LKPM yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha akan terekam di halaman beranda. Klik “Data LKPM” untuk melihat
print out LKPM yang telah dibuat. Apabila verifikator membutuhkan klarifikasi atas data yang diinput, maka
verifikator akan mengisi kolom “Catatan perbaikan” pada saat melakukan verifikasi. Kolom “Catatan perbaikan”
dapat dilihat oleh Pelaku Usaha pada LKPM dengan status perlu perbaikan. Klik “Edit” untuk melakukan
perbaikan data isian LKPM dan Pelaku Usaha dapat memberikan feedback pada kolom “Tanggapan”.

23. Pernyataan siap berproduksi komersial diisi jika Pelaku Usaha sudah siap/telah berproduksi komersial/operasional.
Pernyataan siap berproduksi komersial bukan hanya berlaku bagi Pelaku Usaha yang menghasilkan produk barang
saja, namun seluruh Pelaku Usaha yang telah selesai dalam tahap pembangunan/konstruksi. LKPM tahap produksi
dapat diisi setelah Pelaku Usaha mengisi pernyataan siap berproduksi pada sistem LKPM Online.
Pernyataan Siap Berproduksi Komersial

24. Halaman Pernyataan Siap Berproduksi
Pilih KBLI dan lokasi proyek yang siap/telah berproduksi komersial. Klik “Isi Form”.

25. Halaman Pernyataan Siap Berproduksi
Pernyataan dibuat oleh Direksi. Setelah menyetujui, Pelaku Usaha dapat lanjut ke pelaporan LKPM tahap produksi.

26. Pilih “Tahap Produksi/Sudah Komersial ”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap produksi/sudah komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha telah melakukan
produksi komersial atau operasional atas barang/jasa, memasarkan barang/jasa tersebut,
serta telah mendapatkan omset perusahaan.
Tahap Produksi

27. Halaman 1: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Pilih “Tahap Produksi/Sudah Komersial ”. Setelah itu, klik tombol “Tambah LKPM Baru”.
Tahap produksi/sudah komersial adalah tahapan dimana Pelaku Usaha telah melakukan
produksi komersial atau operasional atas barang/jasa, memasarkan barang/jasa tersebut,
serta telah mendapatkan omset perusahaan.

28. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi kolom tambahan realisasi investasi dan tambahan realisasi barang dan bahan sesuai dengan
pengeluaran riil di lapangan pada periode pelaporan.

29. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
•Setelah produksi komersial, tidak ada lagi tambahan modal tetap kecuali ada
perubahan data realisasi yang sudah dilaporkan. Komponen modal tetap yang dicatat
adalah nilai perolehan atas pembelian capital expenditure (capex) berupa tanah,
bangunan, ataupun pembelian mesin produksi.
MODAL
TETAP
•Komponen modal kerja diisi apabila ada tambahan nilai realisasi pengeluaran bahan
baku/penolong, pembelian spareparts/suku cadang, gaji/upah karyawan dan biaya
overhead perusahaan untuk satu turn over.
MODAL
KERJA
•Realisasi mesin/peralatan didapat dari nilai perolehan pembelian mesin produksi pada
komponen realisasi investasi modal tetap.
•Realisasi barang dan bahan dicatat dari nilai perolehan pembelian bahan
baku/penolong pada komponen realisasi modal kerja.
•Realisasi komponen/suku cadang dicatat dari nilai perolehan pembelian
spareparts/suku cadang pada komponen realisasi modal kerja.
REALISASI
BARANG &
BAHAN

30. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Kolom tambahan tenaga kerja diisi apabila ada tambahan penyerapan tenaga kerja pada periode pelaporan. Kolom
permasalahan dapat diisi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.

31. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi data realisasi produksi barang/jasa yang dipasarkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila
barang yang diproduksi diekspor, maka isi nilai ekspor atas barang tersebut. Kewajiban kemitraan
maupun pelatihan tenaga kerja diisi apabila ada.

32. Halaman 2: Pelaporan LKPM Tahap Produksi
Isi data kewajiban CSR dan pengelolaan lingkungan. Data Penanggung Jawab LKPM diisi dengan identitas
penanggung jawab yang mengisi LKPM, bukan data direksi. Klik tombol “Kirim” untuk submit LKPM. Notifikasi
penerimaan ataupun perbaikan LKPM akan dikirim otomatis ke email penanggung jawab tersebut.

33. Halaman Beranda LKPM Online
LKPM yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha akan terekam di halaman beranda. Klik “Data LKPM” untuk melihat print
out LKPM yang telah dibuat. Apabila verifikator membutuhkan klarifikasi atas data yang diinput, maka verifikator akan
mengisi kolom “Catatan perbaikan” pada saat melakukan verifikasi. Kolom “Catatan perbaikan” dapat dilihat oleh
Pelaku Usaha pada LKPM dengan status perlu perbaikan. Klik “Edit” untuk melakukan perbaikan data isian LKPM dan
Pelaku Usaha dapat memberikan feedback pada kolom “Tanggapan”.