1. Model-model kehutanan masyarakat memberikan alternatif pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat untuk keberlanjutan sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pemahaman masyarakat mengenai model-model tersebut perlu ditingkatkan agar tujuan pemberdayaan dan kelestarian dapat tercapai. 3. Koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

1. Model Hutan Kelola berdasarkan Skema Model
yg dibuat oleh Pemerintah
1. MODEL HUTAN ADAT
Pra Syarat:
- Komunitas adat yang masih menjalankan aturan adat yang berlaku
- Aturan adat lisan dan atau tulisan
- Adanya kelembabagaan adat
- ada kawasan kelolah adat
- pembagian ruang kelola adat
Prinsip-Prinsip
Dijaga,dipelihara dan di kelola bersama untuk keberlanjutan anak cucu. Baik secara ekonomi , ekologi
dan sosialbudaya
Legal Status:
UU. No.41 tahun 1999
Aturan Pendukung:
Belum Ada (RPP Hutan Adat)
Analisis SWOT HUTAN ADAT
Kekuatan Kelemahan
• Insiatif di beberapa tempat sudah ada • konflik internal/horizontal ditingkat
masyarakat adat
• ada beberapa LSM /CSO/Jaringan untuk
• Inkosestensi klp masyarakat
mendorong inisiatif masyarakat adat
sipil( lsm/cso)untuk mendukung pengakuan
hutan adat
Peluang Ancaman
• ada UU.No.41/1999 pasal.... • belum ada aturan pendukung untuk
• ada inisiatif rancangan PP hutan adat oleh menguatkan keberadaan hutan adat
pemerintah didorong/dikawal oleh CSO • Belum ada pengakuan secara legal/formal
• Kompenan internasional tentang tetang masyarakat adat
masyarakat adat, hak ekosub sudah
diratifikasi oleh pemerintah • Kebijakan politik pemerintah yang lebih
mengakumudir kepentingan investasi
2. MODEL HUTAN DESA
PRASYARAT
- Sejarah Desa
- Wilayah/areal yang jelas
- Adanya Aturan lokal
- adanya kelembagaan desa yang mengelolah
PRINSIP-PRINSIP
Hutan negara yang dikelola oleh masyarakat desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
LEGAL STATUS
- Penjelasan UU No.41 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1 dan PP No.6 Tahun 2007 jungto PP No.3
Tahun 2008
- PP No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang memberikan
peluang bagi desa untuk menyusun kelembagaan pengelola Hutan Desa serta membentuk
BUMDES
- PERMENHUT NO.49 TAHUN 2008. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada
masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara
lestari serta meningkatkan lesejahteraan masyarakt desa secara berkelanjutan
- Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 tentang perubahan Permenhut P.49/Menhut-II/2008 Tentang
Hutan Desa
ATURAN PENDUKUNG
- PERDA
- PERDES/ aturan desa atau kesepakatan tingkat desa
- SK
1

2. Analisis SWOT HUTAN DESA
Kekuatan Kelemahan
Inisiatif masyarakat untuk pengelolaan secara -Ketidakmampuan untuk
lestari sudah ada menyatukan(kosulidasi dan penguatan
kapasistas klp masyarakat kurang)
-pola-pikir masyarakat cendrung utk
melakukan perambahan/okupasi lahan hutan
Peluang Ancaman
Aturan tentang hutan desa sudah ada Perpiktip pemerintah tetang investasi
konversi lahan hutan untuk kepentingan diluar
hutan
Pembelajaran Hutan Adat dan Hutan Desa
1. Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat untuk keberlanjutan “menjaga” fungsi-fungsi hutan.
2. Model-model pemberdayaan ekonomi menjadi satu rekomendasi kedepan bagi hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya (deklarasi HAM) dimana secara integrasi tertuang dalam
kesepakatan bersama dalam tata kelola hutan lestari masyarakat sejahtera.
3. Strategi pemetaan potensi sumber-sumber agraria untuk kehidupan sosial, ekonomi dan budaya
setempat. (valuasi ekonomi sumberdaya alam).
3. MODEL HUTAN TANAMAN RAKYAT
PRA SYARAT
• Individu yang tergabung dalam KT atau Koperasi
• Ada areal pencadangan yang di usulkan Bupati dan di sahkan oleh menteri
• Peserta adalah masyaraka desa sekitar kawasan pencadangan (yang disahkan oleh Kades melalui
SK. Kades)
• Adanya aturan/mekanisme penelolaan oleh KT atau Koperasi
• Sketsa areal oleh KT / Koperasi
PRINSIP-PRINSIP
• Ijin kelola 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun ijin tidak bisa di wariskan tapi dapat di buatkan
ijin baru oleh ahli waris pada areal yang sama
• Luas kawasan per KK maksimal 15 ha
• Dana pinjaman BLU dapat di akses oleh pemegang ijin minimal 8 ha
• Prinsip ekonomi : pro pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan.
• Ijin hanya dapat di miliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan
• Tanaman komoditas kehutanan sistem monokultur, interplanting dan tumpang sari
• Prinsip pengelolaan RKU dan RKT oleh kelompok
• Evaluasi setiap secara rutin
• Pola pengelolaan : Mandiri, kemitraan dan depeloper
• IUPHHK HTR dikeluarkan oleh Bupati
• Ada tenaga pendamping (pemerintah dan para pihak)
• Ijin atas nama individu dan dikelola kecara kelompok
LEGAL STATUS
• HP yang tidak dibebani hak/ijin (atau HP yg dibebani alas hak namun tdk dikelola dg baik oleh
pemilik hak/ijin)
ATURAN PENDUKUNG
• UU. No 41 tahun 1999
• PP. No. 6 tahun 2007 Jo. PP No. 3 tahun 2008
• Permenhut No.P.23 tahun 2007 Jo. P. 5/ Menhut II/ 2008
• Permenhut P. 48/ menhut II 2008
• Permenhut P. 9 / Menhut II/ 2008
• Perdirjen BPK No. P 06/ VI-BPHT/2007 Jo. P. 06/VI – BPHT/2008
• Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/ 2009
2

3. Analisis SWOT Hutan Rakyat
Kekuatan Kelemahan
• Mempunyai payung hukum yang jelas • Adanya keterbatasan pemahaman ditingkatan
• Adanya skema pembiayaan bagi pengelolaan masyarakat atas HTR
oleh rakyat dengan BLU • Keterbatasan masyarakat dalam menajemen
• Izin nya dikeluarkan oleh pemda setempat pengelolaan
jadi lebih efektive
• Adanya penguatan kelembagaan kelompok
tani
• Adanya pencadangan kawasan HTR oleh
Mentri seluas 149.284 ha di provinsi Sumut,
jambi, kalteng, kalsel, NTB, sulsel, dan
sulteng
Peluang Ancaman
• Sudah adanya IUPHHK HTR yang telah • Belum ada aturan teknis tentang HTR pola
dipraktekkan di Jambi mandiri
• Komoditas tanaman berbasis pada komunitas • Adanya konflik horizontal antara pendatang dan
• Proses yang dilakukan lebih partisipatif dari masyarakat tempatan
masyarakat • Pola-pola yang dikembangkan berpeluang bagi
• Adanya penguatan kelompok tani oleh para kepentingan perusahaan
pihak • Pemegang IUPHHK HTR disamakan dengan
• Adanya jaminan pasar (lokal, nasional dan IUPHHK HTI,dengan adanya RKU RKT
internasional) dari pemerintah • Hak pengelolaannya tidak dapat diwariskan
• Adanya target pembangunan HTR seluas 5 • Kawasannya belum teridentifikasi dengan baik
juta hektar oleh Menhut seperti persoalan tapal batas dan lain-lain
4. MODEL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
PRA SYARAT
• Kelompok masyarakat (25 KK) yang berada di sekitar dan di dalam kawasan.
• Ijin pengelolaan oleh menteri
• Aturan / mekanisme pengelolaan oleh kelompok masyarakat
• Ada sket kawasan yang diajukan kelompok masyarakat yang di setujui oleh Bupati dan disahkan oleh
Menteri
PRINSIP-PRINSIP
• Ijin kelola 25 tahun dapat di perpanjang kembali
• Evaluasi dilakukan setiap 5 tahun
• Tanaman komoditi hutan dapat dilakukan dengan model tumpang sati.
• Hutan heterogen dan cenderung menggunakan spesies lokal
• Pengelolaan berdasarkan aturan kelompok (berdasarkan kearifan lokal)
LEGAL STATUS
• Hutan lindung
• Hutan konservasi
• Hutan prosuksi
ATURAN PENDUKUNG
• UU No. 41 tahun 1999
• PP No. 6 tahun 2007 Jo. PP No 3 2008
• SK Menhut No. 31 / KPTS-II-2001
• Permenhut No. P. 01/ Menhut –II/2004
3

4. ANALISI SWOT Hutan Kemasyarakatan (HKM)
Kekuatan Kelemahan
• Mempunyai payung hukum yang jelas • Adanya keterbatasan pemahaman
• Izin nya dikeluarkan oleh mnehut melalui ditingkatan masyarakat atas HKM
rekomendasi Bupati • Keterbatasan masyarakat dalam
• Adanya penguatan kelembagaan kelompok tani menajemen pengelolaan
• Dapat di terapkan pada seluruh starus kawasan • Tidak ada skema pembiayaan bagi
hutan yang tidak di bebani hak pengelolaan oleh rakyat dengan BLU
• Kawasannya sudah teridentifikasi dengan baik
seperti persoalan tapal batas dan lain-lain
Peluang Ancaman
• Sudah ada beberapa contoh HKM di beberapa • Belum ada aturan teknis tentang HKM
tempat seperti Lampung, Aceh, Sumut • Adanya konflik horizontal antara
• Komoditas tanaman berbasis pada komunitas pendatang dan masyarakat tempatan
• Proses yang dilakukan lebih partisipatif dari • Pemegang IUPHHK HTR disamakan
masyarakat dengan IUPHHK HTI,dengan adanya
• Adanya pencadangan kawasan HKM oleh Mentri RKU RKT
Pembelajaran HTR dan HKM
1. Pemahaman masyarakat atas program ini terbatas, karena ini bagian dari skenario kebijakan
industri kehutanan secara Nasional. Transformasi informasi sangat penting untuk di distribusikan
melalui ragam pendidikan rakyat agar mendapat respon kuat dan kritis.
2. Konflik baru di lihat antar masyarakat (lokal dan pendatang).
3. Mekenisme pembiayaan hutan dapat di wariskan kepada pewaris, tetapi IUPHK (HTR) tidak dapat
di wariskan.
4. Data kekurangan kayu suplai untuk industri menjadi semangat dari pengembangan HKM/HTR.
5. Program ini tidak berbasis pada hak, tetapi hanya akses, sehingga ranah advokasinya adalah untuk
berbasis hak entri point HKM/HTR menjadi peluang penting transisi hak rakyat atas kedaulatan
atas hutan.
6. Program ini memberikan kepastian hubungan “BURUH DAN MAJIKAN”.
7. Diupayakan pola HTR mandiri swakelola rakyat, mulai dari akses, hak, tata kelola, komoditas
beragam dan niaga.
8. Pola ini tidak berbeda dengan pola PIR BUN di perkebunan, ini basis management yang
mengadopsi jaman kolonial.
9. Apakah masyarakat mampu mengelola model HTR/HKM/Hutan Desa
5. MODEL PHBM ATAU HUTAN KEMITRAAN
PRASYARAT
- sejarah:-
- Wilayah: Secara administratif masuk kedalam kawasan desa
- komunitas:Masyarakat yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan
- Aturan lokal: Ada secara kelompok
- kelembagaan: Ada secara kelompok
PRINSIP-PRINSIP
Ekonomi: Ada sistem bagi hasil antara pemilik izin dan masyarakat pengelola
sosial budaya: mengurangi kemiskinan, menciptakan masyarakat yang mandiri, *adanya kearifan lokal
dalam pemanfaatan hutan lestari
pendidikan:masyarakat mendapat pencerdasan berorganisasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan
LEGAL STATUS
Negara
ATURAN PENDUKUNG
PP no 6 th 2007 ttg tata hutan
PERDA Bupati no 22 th 2001 dibatalkan KEPMEN MENDAGRI 2005
Perhutani SK 001 th 2000
4

5. ANALISIS SWOT MODEL PHBM ATAU HUTAN KEMITRAAN
Kekuatan Kelemahan
• karena adanya PP seharusnya kemitraan hutan • perjanjian bisa dibatalkan sepihak dan
bisa dilakukan kepada semua hutan di Indonesia adanya rentang waktu
Peluang Ancaman
• HK:adanya PERMEN baru • perubahan status hutan contoh kasus
KUNINGAN
6. MODEL IUPPHK Restorasi Ekosistem
PRASYARAT
- sejarah: adanya hutan dan masyarakat adat
- Wilayah: Secara administratif masuk kedalam kawasan desa
- komunitas:Masyarakat yang berdomisili di dalam dan sekitar hutan
- Aturan lokal:-
- kelembagaan:-
PRINSIP-PRINSIP
-ekonomi: 10% dari income keuntungan perusahaan diberikan ke skema kemitraan masyarakat, hasil
hutan bukan kayu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan harus dengan izin,
-sosial budaya: Menjaga dan menghargai adanya hal2 yang dianggap keramat bagi masyarakat,
LEGAL STATUS
Hutan Negara
ATURAN PENDUKUNG
PP no 6 th 2007
-Permenhut no 61 th 2008
-SK IUPHHK Dephut
ANALISIS SWOT IUPPHK Restorasi Ekosistem
Kekuatan Kelemahan
• jaminan struktur ekologi, kelestarian • pendanaan awal yang cukup besar, pengaturan
keanekaragaman hayati mekanisme yang belum ada, belum ada
konsolidasi dg masyarakat, daerah kab dan prov
tidak mengeluarkan rekomendasi
Peluang Ancaman
• medorong Permen tentang pengaturan • PEMDA menolak penetapan kawasan,
mekanisme bersama masyarakat, penolakan masyarakat
menigkatakan kesejahteraan masyarakat
tempatan
Pembelajaran Hutan Kemitraan dan Hutan Restorasi
1. Literatur kemitraan sangat kurang, apa, siapa, kenapa, dimana dan bagaimana?
2. Ada kemungkinan tumpang tindih ijin terhadap hal yang sama, dengan objek berbeda
- Tantangan, hambatan
• Dari legal status banyak bisa di cantumkan.
• Ditempat lain ada di upayakan di gorontalo dan Kalimantan Timur
• Dalam aturan yang ada tidak diberikan kejelasan keterlibatan masyarakat, tetapi ada
kewajiban menjalin kerjasama (akomodasi) dengan masyarakat dibidang ekonomi.
• Masyarakat dimungkinkan sebagai pemegang saham
5