SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Search                                                                                                ◄ Back    1   Next ►




                                    Eight Large Forest Blocks Remaining in Riau,
                                                                                   Eyes on the Forest
                                                 Forest Cover 2004
                                                                                         LaporanInvestigasi
                                                                                          November 2006




                                                                                    http://www.eyesontheforest.or.id/

                                                                                    Walhi -   Jikalahari      - WWF

                                                                                              25 April 2007




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                                    ◄ Back   2   Next ►




        Analisa Laporan Investigatif November 2006
        Blok Kerumutan (Peta 1,2,3)

        Kartu Skor Ringkas (per November 2006)
        Warna merah artinya operasi melanggar undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Biru artinya taat
        dengan undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Lebih rinci, lihat teks.
                                                                                                      Konsesi HPH PT
              Asal kayu                                                                               Mutiara Sabuk
                                                                                                      Khatulistiwa
               Pembeli kayu                                                                                          APP pulp mill
Kriteria       Apakah izin konsesi diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati?                                            Belum diketahui
legalitas
               Apakah izin konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HPH?                             YA

               Apakah izin tebang pada konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HTI?                 Belum diketahui

               Apakah konsesi tumpang tindih dengan hutan alam dengan kondisi bagus?                                 YA

               Apakah konsesi merupakan hutan yang dilindungi rencana tata ruang wilayah provinsi yang berlaku?      TIDAK

               Apakah konsesi terletak pada hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter?                        YA
               Apakah konsesi tumpang tindih dengan izin HPH yang sah? (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
               109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 seluas 44.595 hektar, berdasarkan Data resmi
                                                                                                                     YA
               Departemen Kehutanan RI 2005 (http://www.dephut.go.id)

Kriteria       Apakah assessment HCVF dalam tingkat FMU telah dilaksanakan?                                          TIDAK
penghancu
ran HCVF       Apakah assessment HCVF dilakukan bersama pemangku kepentingan lokal?                                  TIDAK

               Apakah pemangku kepentingan memiliki kesempatan memberikan input terhadap delinasi HCVF?              TIDAK

               Apakah pemangku kepentingan setuju dengan delinasi HCVF?                                              TIDAK

               Apakah konsesi ini adalah habitat penting potensial Gajah Sumatra?                                    TIDAK

               Apakah konsesi mencakup habitat potensial/aktual Harimau Sumatra?                                     TIDAK



        Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                                 ◄ Back   3   Next ►




Blok Kerumutan (Peta 1, 2 dan 3)

Investigasi Eyes on the Forest pada bulan November 2006 menemukan sekitar 2.000 ha hutan alam di konsesi PT Mutiara
Sabuk Khatulistiwa sudah ditebangi oleh PT Arara Abadi (AA), anak perusahaan Sinar Mas Group, bagian Asia Pulp &
Paper (APP) di Riau. Penebangan di konsesi ini dimulai pada 2006. PT Arara Abadi bersama PT Riau Gemilang Surya
Reteh, PT Sentra Baja Perkasa dan PT Belawan Indah melakukan aktivitas penebangan hutan alam di konsesi PT Mutiara
Sabuk Khatulistiwa. Penebangan di blok Kerumutan ini dipersiapkan untuk mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI)
minimal 15.000 ha milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Investigasi Eyes on the Forest ini memang belum sementara menemukan perusahaan yang menerima dan menyimpan kayu,
namun berdasarkan pemantauan lapangan yang menunjukkan keterlibatan PT Arara Abadi, EoF meyakini bahwa PT Indah
Kiat Pulp and Paper (PT IKPP), pabrik pengolahan bubur kertas milik APP, mengambil kayu dari konsesi PT Mutiara Sabuk
Khatulistiwa.

Eyes on the Forest belum menemukan izin penebangan hutan alam PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang ditebang habis untuk
areal penanaman akasia dan HTI, namun:

    •    Data resmi dari Departemen Kehutanan RI 2005 (http://www.dephut.go.id) menyebutkan PT Mutiara Sabuk Khatulistwa
         memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau izin selective logging consession (HPH)
         dan bukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman atau HTI.
    •    Izin HPH/IUPHHKHA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts-
         II/2000 tanggal 29 Desember 2000. Luas konsesi dimana penebangan terjadi adalah 44.595 hektar.

EoF sementara belum menemukan perubahan izin HPH menjadi HTI di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa.
Namun, setelah mengonfirmasikan hasil temuan ini kepada APP (April 2007), pihak perusahaan menjelaskan telah
mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan atas rencana pengelolaan hutan melalui dua sistem silvikultur
(Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Habis Permudaan Buatan/land clearing) lihat respon APP.

Terlepas dari izin yang diberikan pemerintah seperti disebutkan diatas, EoF merujuk pada sejumlah peraturan kehutanan yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI;
yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi
(PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya
rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per
hektar (Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut 21/2001, poin (b), Kepmenhut
33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1).




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                                  ◄ Back   4   Next ►




Menimbang hal di atas, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa seharusnya segera menghentikan kegiatan penebangannya
di areal hutan alam serta PT IKPP/APP seharusnya berhenti mengambil kayu dengan kegiatan-kegiatan itu. Selain
diduga tumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan lainnya, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa juga berhimpit
dengan kawasan berikut ini, karenanya melanggar hukum berlaku:


    1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada
       Juli 2004, masa sebelum konsesi mulai dibabat (Peta 1). Gambar-gambar citra satelit pada Peta 2 ini
       menunjukkan perbedaan antara Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006 di mana hutan alam tersisa di
       konsesi ini kondisinya mulai kurang bagus.

    2. Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari 4 meter (Wetlands International & Canadian International
       Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut
       Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau
       lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. (Peta 3).

PT IKPP milik APP diduga kuat membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah
melanggar ketentuan pemerintah tentang areal yang patut dijadikan hutan tanaman industri dengan cara
menghancurkan hutan alam. PT IKPP dan APP seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan
menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP (APP) untuk segera
menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi di hutan alam tersebut.


Sebagai tambahan pertanyaan legalitas, EoF menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan
Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial dan mengimbau PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa/APP menghentikan
pembabatan habis hutan di konsesi ini dan pengambilan kayu tebangan segera.

Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan-hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) sebagai ”hutan-
hutan penting yang menonjol dan kritis karena nilai-nilai lingkungan, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman
hayati serta lanskap.”

Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana ”Prinsip 9:
Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi” Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC
menyatakan bahwa: ”Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks
pendekatan pra-peringatan.” Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa
assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi



Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                                 ◄ Back   5   Next ►




ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. Lanskap Kerumutan adalah salah
satu dari segelintir blok hutan terusan besar pada hutan rawa gambut (PSF) di dalam apa yang akan diacu sebagai ekoregion
PSF Sumatera Tengah-Timur. Blok hutan lanskap Kerumutan juga penting melestarikan banyak spesies vertebrata yang
signifikan secara global (SmartWood HCVF Assessment – Pulau Muda District; 2004).

EoF mengimbau APP guna mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi melalui kerjasama dengan para
pemangku kepentingan sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau membeli kayu tebangan dari
konsesi ini atau lainnya guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri secara patut.




Blok Kuala Kampar

Investigasi Eyes on the Forest pada bulan November 2006 menemukan bahwa sekitar 150 hektar hutan alam telah ditebang
pada areal konsesi HTI PT. Triomas FDI, tergabung dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited
(APRIL). Luas tebangan hutan di konsesi yang terletak di blok Kampar ini meningkat dari 50 ha seperti pada
temuan investigasi EoF September & Oktober 2006. Penebangan di konsesi ini dimulai Juli 2006. Investigasi EoF
ini tidak menemukan perusahaan yang mengambil kayu tebangan. Bagaimanapun, EoF yakin bahwa PT Riau
Andalan Pulp and Paper (RAPP), pabrik pengolahan bubur kertas milik APRIL, yang mengambil kayu tebangan PT
Triomas FDI berdasarkan pemantauan lapangan lainnya.

Investigasi terbaru yang ditemukan di konsesi ini juga pembangunan jalan penebangan yang masih berlangsung hingga
panjang 2 km dimana di areal tersebut juga telah ditemukan areal pembibitan akasia. Analisis pembangunan HTI oleh PT.
Triomas FDI dapat dilihat pada Investigative Report September & Oktober 2006

                                               Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
                                                        Eyes on the Forest Editor
                                                            Afdhal Mahyuddin
                                                    Email: eof@eyesontheforest.or.id




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                            ◄ Back   6   Next ►




Peta 1. Konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan kondisi hutan dalam citra satelit Landsat Agustus
2006 dan November 2005. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100%
tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta
daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat.




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                                          ◄ Back   7   Next ►




Peta 2. Perbedaan kondisi hutan di konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan pantauan
citra satelit Landsat pada Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua
menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit
muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong
setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat.




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
Search                                                                             ◄ Back   8   Next ►




Peta 3. Konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan area gambut berkedalaman lebih dari 3
meter.




Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan AncamanLembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan AncamanPeople Power
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauPeople Power
 

Andere mochten auch (9)

Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan AncamanLembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
 
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di RiauWalhi Riau   Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
Walhi Riau Kondisi Dan Tingkat Kerusakan Hutan Di Riau
 
Uu 28 2004 Pjls
Uu 28 2004 PjlsUu 28 2004 Pjls
Uu 28 2004 Pjls
 
Uu 19 2004
Uu 19 2004Uu 19 2004
Uu 19 2004
 
Uu 26 2002 L
Uu 26 2002 LUu 26 2002 L
Uu 26 2002 L
 
Uu 24 2004 Pjls
Uu 24 2004 PjlsUu 24 2004 Pjls
Uu 24 2004 Pjls
 
Uu 29 2002
Uu 29 2002Uu 29 2002
Uu 29 2002
 
Uu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 PjlsUu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 Pjls
 
Unfccc Text
Unfccc TextUnfccc Text
Unfccc Text
 

Mehr von People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

Mehr von People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Illegal Di Kerumutan

  • 1. Search ◄ Back 1 Next ► Eight Large Forest Blocks Remaining in Riau, Eyes on the Forest Forest Cover 2004 LaporanInvestigasi November 2006 http://www.eyesontheforest.or.id/ Walhi - Jikalahari - WWF 25 April 2007 Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 2. Search ◄ Back 2 Next ► Analisa Laporan Investigatif November 2006 Blok Kerumutan (Peta 1,2,3) Kartu Skor Ringkas (per November 2006) Warna merah artinya operasi melanggar undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Biru artinya taat dengan undang-undang, peraturan atau kesepakatan berlaku. Lebih rinci, lihat teks. Konsesi HPH PT Asal kayu Mutiara Sabuk Khatulistiwa Pembeli kayu APP pulp mill Kriteria Apakah izin konsesi diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati? Belum diketahui legalitas Apakah izin konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HPH? YA Apakah izin tebang pada konsesi mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk HTI? Belum diketahui Apakah konsesi tumpang tindih dengan hutan alam dengan kondisi bagus? YA Apakah konsesi merupakan hutan yang dilindungi rencana tata ruang wilayah provinsi yang berlaku? TIDAK Apakah konsesi terletak pada hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter? YA Apakah konsesi tumpang tindih dengan izin HPH yang sah? (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 seluas 44.595 hektar, berdasarkan Data resmi YA Departemen Kehutanan RI 2005 (http://www.dephut.go.id) Kriteria Apakah assessment HCVF dalam tingkat FMU telah dilaksanakan? TIDAK penghancu ran HCVF Apakah assessment HCVF dilakukan bersama pemangku kepentingan lokal? TIDAK Apakah pemangku kepentingan memiliki kesempatan memberikan input terhadap delinasi HCVF? TIDAK Apakah pemangku kepentingan setuju dengan delinasi HCVF? TIDAK Apakah konsesi ini adalah habitat penting potensial Gajah Sumatra? TIDAK Apakah konsesi mencakup habitat potensial/aktual Harimau Sumatra? TIDAK Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 3. Search ◄ Back 3 Next ► Blok Kerumutan (Peta 1, 2 dan 3) Investigasi Eyes on the Forest pada bulan November 2006 menemukan sekitar 2.000 ha hutan alam di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa sudah ditebangi oleh PT Arara Abadi (AA), anak perusahaan Sinar Mas Group, bagian Asia Pulp & Paper (APP) di Riau. Penebangan di konsesi ini dimulai pada 2006. PT Arara Abadi bersama PT Riau Gemilang Surya Reteh, PT Sentra Baja Perkasa dan PT Belawan Indah melakukan aktivitas penebangan hutan alam di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Penebangan di blok Kerumutan ini dipersiapkan untuk mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) minimal 15.000 ha milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Investigasi Eyes on the Forest ini memang belum sementara menemukan perusahaan yang menerima dan menyimpan kayu, namun berdasarkan pemantauan lapangan yang menunjukkan keterlibatan PT Arara Abadi, EoF meyakini bahwa PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP), pabrik pengolahan bubur kertas milik APP, mengambil kayu dari konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Eyes on the Forest belum menemukan izin penebangan hutan alam PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa yang ditebang habis untuk areal penanaman akasia dan HTI, namun: • Data resmi dari Departemen Kehutanan RI 2005 (http://www.dephut.go.id) menyebutkan PT Mutiara Sabuk Khatulistwa memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau izin selective logging consession (HPH) dan bukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman atau HTI. • Izin HPH/IUPHHKHA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Kpts- II/2000 tanggal 29 Desember 2000. Luas konsesi dimana penebangan terjadi adalah 44.595 hektar. EoF sementara belum menemukan perubahan izin HPH menjadi HTI di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Namun, setelah mengonfirmasikan hasil temuan ini kepada APP (April 2007), pihak perusahaan menjelaskan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehutanan atas rencana pengelolaan hutan melalui dua sistem silvikultur (Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Habis Permudaan Buatan/land clearing) lihat respon APP. Terlepas dari izin yang diberikan pemerintah seperti disebutkan diatas, EoF merujuk pada sejumlah peraturan kehutanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur secara tegas kriteria kawasan yang dapat dijadikan areal IUPHHKHT atau HTI; yakni bukanlah pada hutan alam, melainkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi (PP 34/2002, pasal 30 ayat 3), atau pada penutupan vegetasi berupa non-hutan atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar (Kepmenhut 10.1/2000, Pasal 3). Kriteria yang sama juga ditegaskan oleh Kepmenhut 21/2001, poin (b), Kepmenhut 33/2003, pasal 5 ayat (2) huruf c); Kepmenhut 32/2003, pasal 4 ayat (2) huruf a); dan Permenhut 05/2004, pasal 5 ayat (1). Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 4. Search ◄ Back 4 Next ► Menimbang hal di atas, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa seharusnya segera menghentikan kegiatan penebangannya di areal hutan alam serta PT IKPP/APP seharusnya berhenti mengambil kayu dengan kegiatan-kegiatan itu. Selain diduga tumpang tindih dengan izin pemanfaatan hutan lainnya, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa juga berhimpit dengan kawasan berikut ini, karenanya melanggar hukum berlaku: 1. Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan itu pada Juli 2004, masa sebelum konsesi mulai dibabat (Peta 1). Gambar-gambar citra satelit pada Peta 2 ini menunjukkan perbedaan antara Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006 di mana hutan alam tersisa di konsesi ini kondisinya mulai kurang bagus. 2. Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari 4 meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. (Peta 3). PT IKPP milik APP diduga kuat membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah melanggar ketentuan pemerintah tentang areal yang patut dijadikan hutan tanaman industri dengan cara menghancurkan hutan alam. PT IKPP dan APP seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP (APP) untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi-operasi di hutan alam tersebut. Sebagai tambahan pertanyaan legalitas, EoF menganggap penebangan hutan alam di konsesi ini menghancurkan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi potensial dan mengimbau PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa/APP menghentikan pembabatan habis hutan di konsesi ini dan pengambilan kayu tebangan segera. Forest Stewardship Council (FSC) mendefinisikan Hutan-hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) sebagai ”hutan- hutan penting yang menonjol dan kritis karena nilai-nilai lingkungan, sosial-ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati serta lanskap.” Konsep HCVF pertama dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) pada 1999 sebagaimana ”Prinsip 9: Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi” Guna menjamin Nilai Konservasi Tinggi dilindungi, Prinsip 9 FSC menyatakan bahwa: ”Aktivitas manajemen dalam hutan bernilai konservasi tinggi akan selalu dipertimbangkan dalam konteks pendekatan pra-peringatan.” Pada prakteknya ini berarti tidak ada hutan manapun yang seharusnya ditebangi tanpa assessment awal Nilai-nilai Konservasi Tinggi pada hutan dan lanskap di sekitarnya yang dikombinasikan dengan identifikasi Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 5. Search ◄ Back 5 Next ► ukuran-ukuran yang diperlukan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut. Lanskap Kerumutan adalah salah satu dari segelintir blok hutan terusan besar pada hutan rawa gambut (PSF) di dalam apa yang akan diacu sebagai ekoregion PSF Sumatera Tengah-Timur. Blok hutan lanskap Kerumutan juga penting melestarikan banyak spesies vertebrata yang signifikan secara global (SmartWood HCVF Assessment – Pulau Muda District; 2004). EoF mengimbau APP guna mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan sebelum memulai menebangi hutan alam di dalam dan/atau membeli kayu tebangan dari konsesi ini atau lainnya guna melaksanakan kebijakan publiknya sendiri secara patut. Blok Kuala Kampar Investigasi Eyes on the Forest pada bulan November 2006 menemukan bahwa sekitar 150 hektar hutan alam telah ditebang pada areal konsesi HTI PT. Triomas FDI, tergabung dengan Asia Pacific Resources International Holding Limited (APRIL). Luas tebangan hutan di konsesi yang terletak di blok Kampar ini meningkat dari 50 ha seperti pada temuan investigasi EoF September & Oktober 2006. Penebangan di konsesi ini dimulai Juli 2006. Investigasi EoF ini tidak menemukan perusahaan yang mengambil kayu tebangan. Bagaimanapun, EoF yakin bahwa PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), pabrik pengolahan bubur kertas milik APRIL, yang mengambil kayu tebangan PT Triomas FDI berdasarkan pemantauan lapangan lainnya. Investigasi terbaru yang ditemukan di konsesi ini juga pembangunan jalan penebangan yang masih berlangsung hingga panjang 2 km dimana di areal tersebut juga telah ditemukan areal pembibitan akasia. Analisis pembangunan HTI oleh PT. Triomas FDI dapat dilihat pada Investigative Report September & Oktober 2006 Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: Eyes on the Forest Editor Afdhal Mahyuddin Email: eof@eyesontheforest.or.id Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 6. Search ◄ Back 6 Next ► Peta 1. Konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan kondisi hutan dalam citra satelit Landsat Agustus 2006 dan November 2005. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 7. Search ◄ Back 7 Next ► Peta 2. Perbedaan kondisi hutan di konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa berdasarkan pantauan citra satelit Landsat pada Juli 2004, November 2005 dan Agustus 2006. Dalam citra satelit, kawasan hijau tua menunjukkan hutan alam dengan antara 30 - 100% tutupan kanopi, kawasan hijau muda menunjukkan kebun kelapa sawit muda, semak, alang-alang, rumput atau tanaman serta daerah warna merah muda hingga ungu menunjukkan tanah kosong setelah hutan alam dan tumbuhan lainnya dibabat. Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006
  • 8. Search ◄ Back 8 Next ► Peta 3. Konsesi HPH PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dengan area gambut berkedalaman lebih dari 3 meter. Eyes on the Forest (25 April 2007) LaporanInvestigasi November 2006