Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025. Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas nasional.

1. Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang
Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional
dan Kesejahteraan Rakyat
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, 19 Desember 2012

2. I. Cetak Biru, Kedudukan dan Peran Tim Kerja Pengembangan Sislognas
A. Latar Belakang dan hubungan SISLOGNAS dengan MP3EI
B. Tim Kerja, Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS
II. Pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan Tindak Lanjut
A. Perpres No.26/2012 – Pasal-Pasal Utama
B. Pendekatan Utama
C. Kondisi yang Diharapkan
D. Esensi Program Aksi
E. Rencana Aksi/Big Win
III. Stocktake Implementasi SISLOGNAS sampai Desember 2012
A. Fokus Program Tahun 2012
B. Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan
C. Pembangunan E-LOGISTIK (INALOG)
IV. Rekomendasi

3. I. CETAK BIRU, KEDUDUKAN DAN PERAN TIM
KERJA PENGEMBANGAN SISLOGNAS

4.  Kebijakan SISLOGNAS (Cetak Biru, Tim SISLOGNAS, dan Perbaikan Peraturan) merupakan
amanat dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 dan bagian dari RPJMN 2010-2014,
khususnya Prioritas Nasional No. 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) pada Substansi Inti No.
3 (Logistik Nasional).
 Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012,
tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan
periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025.
 SISLOGNAS adalah Bagian dari PILAR II MP3EI (Konektivitas Nasional), karena itu:
– Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan
tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas
nasional.
– Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS yang susunan keanggotan dan tugasnya ditetapkan
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI merupakan
bagian dari Pokja Konektifitas.

5. Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur”
1 2
• Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg
dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
• Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan
visi ekonomi Indonesia Tahun 2025
MP3EI
Konektivitas
Koridor
Ekonomi
Sistem Logistik
Nasional
IPTEIPKT /E IKNSOVASI
3
Meningkatkan
Daya Saing
Meningkatkan
Kesejahteraan

6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI melalui Surat
Keputusan Nomor. KEP-49/M.EKON/05/2012, tanggal 10 Mei 2012, telah menetapkan
Tim Kerja Pengembangan Sislognas.
Berdasarkan mandat dari SK Menko Perekonomian tersebut, Deputi Bidang
Koordinasi Industri dan Perdagangan Selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan
Sislognas, melalui Surat Keputusan No.KEP-27/D.IV.M.EKON/ 07/2012, tanggal 24 Juli
2012, menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja
(STK), sesuai dengan 6 Key Drivers:
ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS
Komoditas Utama (Key Commodity)
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat
SISLOGNAS

7. Tugas Tim Kerja Pengembangan SISLOGAS
• Mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan Cetak
Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implememntasi
pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pelaksanaan Cetak
Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah stategis yang
diperlukan dalam implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan
SISLOGNAS
• Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan ketua harian
KP3EI 2011-2025

8. II. PELAKSANAAN CETAK BIRU SISLOGNAS
DAN TINDAK LANJUT

9. Pasal 1
(1) Menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
(2) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan panduan
dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta
koordinasi kebijakan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional.
(3) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional terdiri dari 6 (enam)
bagian, meliputi:
• Bab1 : Pendahuluan;
• Bab 2: Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional;
• Bab 3: Kondisi Yang Diharapkan dan Tantangannya;
• Bab 4: Strategi dan Program;
• Bab 5 :Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi; dan
• Bab 6: Penutup dan Tindak Lanjut.
(4) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

10. Pasal 2
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi menteri,
pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan
kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang
tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari
dokumen perencanaan pembangunan.
Pasal 3
(1) Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dikoordinasikan oleh
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI) yang
dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI, dapat dibentuk Tim Kerja yang susunan
keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Harian KP3EI.
Pasal 4:
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [5 Maret 2012].

11. CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional….
PENDEKATAN
UTAMA
• Berbasis Manajemen
Rantai Pasok (Supply
Chain Management)
• Paradigma : ship follows
the trade & ship promotes
the trade
• Menggunakan pendekatan
6 kunci penggerak utama
logistik (six key drivers)

12. ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS
Komoditas Utama (Key Commodity)
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat

13. Visi 2025
Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare
Misi
1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar
domestik, regional, dan global.
2. Membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan,
perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hub Internasional
melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Tujuan
Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien
1. Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik
sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.
2. Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga
yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh
kedaulatan dan keutuhan NKRI;
3. Mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi
pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020

14. Desa
Desa
Desa
Desa
Pelabuhan Hub
Internasional
EROPA
Antar Pulau
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
ASIA
Pelabuhan Hub
Internasional
AMERIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
Indonesia
Antar Pulau
Antar Pulau
Kota/
Kab
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global
Desa
Desa
Desa
Desa
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
AFRIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
AUSTRALIA
Desa

15. Menyatukan Logistik dan Rantai Pasok Nasional,
Penguatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik dan Pelaku
Logistik Nasional
Roadmap Sistem
Transportasi Nasional
Roadmap Sistem Pengadaan
Nasional
Roadmap Sistem Informasi
Nasional
Roadmap Sistem
Perdagangan Nasional
Membangun Kerangka
Kelembagaan
Cetak Biru Sistem
Logistik Nasional
Integrasi Jaringan
Logistik ASEAN
Integrasi Jaringan
Logistik Global
2011 2012 2014 2015 2020 2025

17. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
 Terwujudnya Pusat Distribusi
Regional Komoditas pokok dan
Strategis pada setiap Koridor
Ekonomi
 Revitalisasi dan pengembangan
jejaring rantai pasok komoditas
ekspor
 Meningkatnya efektivitas
pengoperasian dry port
 Terwujudnya Pusat Distribusi
Propinsi Komoditas pokok dan
strategis di Propinsi Konsumen
 Terbangunnya jejaring rantai
pasok dengan mitra dagang
Indonesia
 Terwujudnya Inland FTA
 Beroperasinya secara efektif
jaringan Logistik Penyangga
Komoditas pokok dan Strategis pada
setiap koridor ekonomi
 Efektif dan efisiennya jaringan rantai
pasok global komoditas ekspor
 Dominasi term of trade FOB untuk
impor dan CIF untuk ekspor
1. Kinerja Komoditas Penggerak Utama
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat
PL dan PJL yang menjadi pemain
lokal dan nasional yang handal dan
berdaya saing
• Disetiap koridor ekonomi terdapat
UKM dan koperasi penyedia jasa
logistik sebagai pemain lokal dan
nasional yang handal dan berdaya
saing
• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat
PL dan PJL yang menjadi pemain
handal regional
• Disetiap Propinsi terdapat UKM dan
koperasi penyedia jasa logistik
sebagai pemain lokal dan nasional
yang handal dan berdaya saing
 Terwujudnya PL dan PJL Nasional klas
dunia (world class player)
2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)

18. 2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Meningkatnya peran BUMN
PJL (Pos, BGR, Bulog, dll)
dalam Logistik pedesaan
dan nasional
• Revitalisasi BUMN Niaga
sebagai trading house
komoditas pokok dan
strategis serta komoditas
ekspor
• Terwjudnya BUMN PJL
sebagai pemain andalan
dalam logistik pedesaan
dan nasional
• Terwujudnya BUMN Niaga
sebagai trading house klas
dunia (world class player)
 Terwujudnya PL dan PJL
Nasional klas dunia (world
class player)

19. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Ditetapkan dan selesainya rancangan
rinci pelabuhan hub laut
internasional untuk Kawasan Timur
Indonesia di Bitung dan untuk
Kawasan Barat Indonesia di Kuala
Tanjung
• Ditetapkannya pelabuhan hub udara
international di Jakarta, Kuala Namu,
dan Makasar.
• Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
Bandara Soekarno Hatta
• Terwujud dan beroperasi secara
terjadwal jalur pelayaran short sea
shipping (SSS) di jalur Pantura dan
Lalintim Sumatera untuk
menggalakkan transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
• Meningkatnya peran KA untuk
menangani angkutan barang jarak
jauh di Jawa dan Sumatera
 Dibangunnya pelabuhan hub laut
internasional untuk Kawasan Timur
Indonesia di Bitung, dan untuk
Kawasan Barat Indonesia di Kuala
Tanjung
 Pengembangan pelabuhan kargo
udara di Manado, Bali, Balikpapan,
Morotai, Biak, dsb
 Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
bandara utama
 Terbangun dan beroperasi secara
efektif dan efisien jaringan
transportasi laut antar pulau dalam
rangka mewujudkan transportasi
laut sebagai backbone transportasi
nasional
 Terbangunnya Trans Java dan Trans
Sumatera, serta Jalur KA yang
menghubungkan antara pusat
produksi dan simpul transportasi
 Terintegrasinya pelabuhan hub
laut internasional dengan
pelabuhan utama, pelabuhan
pengumpul dan pelabuhan
pengumpan serta pusat
pertumbuhan ekonomi, dan
beroperasi secara efektif dan
efisien.
 Beroperasinya secara efektif dan
efisien pelabuhan kargo udara
internasional
 Transportasi laut beroperasi
secara efektif dan telah berfungsi
sebagai backbone transportasi
nasional
 Beroperasinya secara efektif KA
sebagai pilihan utama transportasi
barang di Indonesia
3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi

20. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Meningkatnya sinergi dan
efektivitas angkutan truk,
angkutan sungai, danau dan
penyeberangan dalam
mewujudkan sistem angkutan
multi moda
• Terbangunnya terminal
multimoda dan pusat-pusat
logistik (logistics centers) di
bandar udara utama dan
pelabuhan laut utama di setiap
koridor ekonomi
 Meningkatnya peran
angkutan truk angkutan
sungai, danau dan
penyeberangan sebagai
bagian dari angkutan multi
moda disetiap koridor
ekonomi
 Terbangun dan terkoneksinya
jaringan transportasi multi
moda antar pelabuhan hub
internasional, pelabuhan laut
utama, bandar udara utama,
pusat-pusat pertumbuhan
dan dry port
 Angkutan truk, angkutan
sungai, danau dan
penyeberangan berperan
sebagai bagian integral dari
sistem angkutan multi moda
dalam rangka mewujudkan
konektivitas lokal dan
nasional
 Terwujudnya jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul
simpul logistik
3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi

21. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
 Sinkronisasi regulasi dan
kebijakan logistik nasional
untuk mendorong efisiensi
kegiatan ekspor impor
 Penguatan pelaksanaan
regulasi dan kebijakan
 Sinkronnya regulasi dan
kebijakan antar sektor dan
antar wilayah (pusat,
daerah, dan antar daerah)
 Penegakan regulasi dan
kebijakan
 Terwujudnya peraturan
perundangan yang
terunifikasi (UU Logistik
Nasional) yang menjamin
kelancaran arus barang
secara efisien baik domestik
maupun internasional
 Regulasi dan kebijakan
logistik nasional
terselenggara secara efektif
4. Kinerja Regulasi dan Kebijakan

22. 5. Kinerja Kelembagaan
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
 Terbentuknya Tim Kerja
Logistik Nasional sebagai
pengawas pelaksanaan
Cetak Biru Sislognas dan
Damage Control Unit
 Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antara asosiasi
dan stakeholder logistik
ditingkat lokal dan
nasional
 Meningkatnya peran
Institusi/Kelembagaan
Logistik pada level
Nasional dan Asean
 Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antar asosiasi
dan stakeholder logistik
di tingkat ASEAN
 Terbentuknya institusi
Permanen yang
menangani dan
mengkoordinasikan
Sistem Logistik nasional
 Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antar asosiasi
dan stakeholder logistik
ditingkat regional dan
global

23. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
1. Penetapan dan pengembangan
Pelabuhan Hub Laut Internasional di
Kuala Tanjung dan Bitung (termasuk
rencana rincinya), dan Pelabuhan
Hub Udara Internasional di Jakarta,
Kuala Namu, dan Makasar.
2. Terbangunnya Pelabuhan Kalibaru
sebagai Perluasan Pelabuhan
Tanjung Priok
3. Beroperasinya Short Sea Shipping di
jalur perairan Pantura dan Jalintim
Sumatera
4. Peningkatan peran kargo kereta api
di Jawa dan Sumatera.
5. Pembangunan sistem otomasi dan
informasi logistik nasional yang
terintegrasi secara elektronik
(INALOG)
1. Terbangunnya International
Pelabuhan Hub Laut Internasional di
Kuala Tanjung dan Bitung, dan
pengembangan kargo udara di
Manado, Bali, Balikpapan, Morotai
dan Biak.
2. Terbangun dan terkoneksinya
jaringan transportasi multi moda
antar pelabuhan hub internasional,
pelabuhan laut utama, bandar
udara utama, pusat-pusat
pertumbuhan dan dry port.
3. Terbangunnya Trans Java dan Trans
Sumatera rail way
4. Pengoperasian e-Logistik yang
terintegrasi dan terkoneksi dengan
jaringan ASEAN
1. Beroperasinya secara penuh
Pelabuhan Hub Laut Internasional
di Kuala Tanjung dan Bitung, dan
pelabuhan hub kargo udara
internasional
2. Efektifnya pengoperasian jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul simpul
logistik
3. Beroperasinya secara efektif
angkutan K
4. kereta api barang Trans Java dan
Trans Sumatera rail way sebagai
angkutan darat jarak jauh

24. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
6. Peningkatan kapasitas angkut
armada kapal perintis dan
nasional untuk transportasi
penumpang dan kargo di
kawasan Timur Indonesia
7. Peningkatan ketersediaan,
kualitas dan kapasitas
angkutan laut antar pulau
melalui pemberdayaan
pelayaran nasional dan
pelayaran rakyat.
8. Terbangunnya logistics center
untuk melayani consolidated
container bagi LCL cargo
eksportir UKM
9. Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara
di Bandara Soekarno Hatta
5.Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
Bandara Utama
6.Peningkatan pangsa pasar
Penyedia Jasa Logistik Nasional
sebagai pemain logistik klas
dunia
7. Terwujudnya Pusat Distribusi
Propinsi Komoditas pokok dan
Strategis di Propinsi
Konsumen
8.Peningkatan kemampuan PL
dan PJL dalam membangun
jaringan rantai pasok
komoditas ekspor di pasar
global.
5.Beroperasinya jaringan
transportasi antar pulau secara
efektif sehingga transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
6. Efektifnya pengoperasian jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul simpul
logistik
7.Pelaku Logistik dan Penyedia Jasa
Logistik Nasional menjadi pemain
logistik kelas dunia yang handal
8. Tekoneksinya e-Logistik Nasional
kedalam Jaringan Logistik Global

25. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
10. Revitalisasi BUMN Niaga
sebagai Trading House
Komoditas Pokok dan
Strategis serta Komoditas
unggulan ekspor
11. Meningkatnya Peran BUMN
(Pos, BGR dan Bulog) dalam
Logistik Pedesaan
12. Terselenggaranya sistem
pendidikan dan pelatihan
profesi logistik nasional yang
berstandar internasional
13. Terwujudnya Pusat Distribusi
Regional Komoditas pokok
dan Strategis pada setiap
koridor ekonomi
9. Terwujudnya Inland FTA
10. Pekerja logistik di Indonesia
bersertifikasi logistik
nasional yang berstandar
internasional
9. Terwujudnya peraturan
perundangan yang terunifikasi
(UU Logistik Nasional) yang
menjamin kelancaran arus
barang secara efisien baik
domestik maupun internasional

26. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
14. Sinkronnya regulasi dan
kebijakan yang mendorong
efisiensi kegiatan ekspor
impor
15. Terbentuknya Tim Logistik
Nasional sebagai Pengawas
Pelaksanaan Cetak Biru
Sislognas dan sebagai
Damage Control Unit
16. Penetapan tarif pelayanan
jasa logistik dengan
denominasi Rupiah.
17. Efektifnya pengoperasian Dry
Port
7. Sinkronnya regulasi dan
kebijakan antar sektor dan
antar wilayah ( pusat,
daerah, dan antar daerah)

27. III. STOCKTAKE IMPLEMENTASI SISLOGNAS, DESEMBER 2012:
Penurunan Biaya Pelayanan Logistik di Pelabuhan dan
Penerapan ICT System (INALOG)

28. 1. Key Driver Komoditi Utama:
 Pembangunan Pusat Distribusi Regional (Bigwin 8);
2. Key Driver Infrastruktur Transportasi:
 Penurunan biaya logistik di Pelabuhan (Bigwin 15);
 Optimalisasi Dry Port Cikarang dan Pembangunan Dry Port Entikong (Bigwin 17);
 Penetapan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (Bigwin 1)
3. Key Driver Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik:
 Revitalisasi BUMN Niaga dan Peningkatan Peran BUMN (Bigwin 11 dan 12);
 Pengembangan Short Sea Shipping (Bigwin 3);
 Revitalisasi Transportasi Angkutan Barang dan Pangan
4. Key Driver Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik:
 Keilmuan dan Program Studi Logistik di Perguruan Tinggi
 Standar Kompetensi Profesi Logistik dan Lembaga Sertifikasi Profesi (Bigwin 13);
5. Key Driver ICT:
 Konsep Sistem e-Logistik Nasional - INALOG (Bigwin 5);
6. Key Driver Regulasi dan Kelembagaan:
 Kebijakan Optimalisasi Peran Dryport.

29. A. Kebijakan Umum Penurunan Biaya Logistik:
Penurunan biaya logistik menjadi landasan kebijakan ekonomi secara umum.
Tahun 2010, Anggota APEC agreed to adopt 10 percent as the overarching target
for improving supply-chain performance in terms of time, cost and uncertainty
by 2015
Cetak Biru Pengembangan Sislognas menetapkan bahwa pada periode 2011-
2015 (Tahap I), penurunan biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 3%
pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2011.
Target utama adalah menurunkan biaya logistik di pelabuhan, karena biaya-biaya
jasa di pelabuhan memiliki konstribusi yang signifikan dari keseluruhan
biaya logistik.

30. B. Masalah Utama Tingginya Biaya Logistik di Pelabuhan:
1. Tidak adanya benchmarking yang jelas dalam penetapan Struktur Tarif Jasa
Kepelabuhanan, dan indikasi/kecenderungan adanya praktek kartel.
 Saat ini penentuan sistem pengenaan tarif batas atas ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara beberapa asosiasi penyedia jasa di pelabuhan dengan asosiasi
pengguna jasa, tanpa didasari benchmarking yang jelas. Hasil kesepakatan,
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut.
2. Kurang memadainya Infrastruktur Pelabuhan: menyebabkan rendahnya produktivitas
yang berakibat lamanya dwelling time atau waktu kapal sandar di pelabuhan.
3. Kurangnya Persaingan Usaha Terminal Operator.
 Sebagian besar Terminal Pelabuhan sampai operator gudang saat ini sebagian
besar dikelola oleh PT. Pelindo, yang menyebabkan tidak ada persaingan pelayanan
antara terminal operator.
4. Penerapan ICT yang terbatas:
 Saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok baru JICT dan PT. KOJA saja yang menyediakan
pelayanan elektornik kepada pengguna jasa untuk melakukan container tracking.

31. C. Perkembangan:
Telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan kementerian/-lembaga dan
asosiasi terkait untuk membahas langkah dan upaya penurunan biaya logistik di
pelabuhan.
Telah diluncurkan uji coba I-Care (Integrated Cargo Release System – Cargolink)
di Koja tanggal 14 November 2012. I-Care adalah proses pelayanan good release
pasca proses custom clearance oleh INSW. Dalam implementasi Cargolink ini
terjadi pertukaran dokumen elektronis antara Shipping Line, Consignee
(Importir/Eksportir/PPJK), TPS, Bank, dan Perusahaan Trucking, sehingga dapat
dilakukan percepatan proses pengeluaran barang yang akhirnya mempersingkat
dwelling time.

32. D. Tindak Lanjut Kebijakan yang diperlukan:
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran secara penuh dalam
operasional pelabuhan.
 Agar terbuka peluang bagi operator terminal lainnya yang berminat
untuk mengoperasikan pelabuhan di Indonesia.
2. Perlu adanya regulasi untuk mewajibkan penerapan ICT tools pada
Penyedia Jasa di Pelabuhan untuk menyederhanakan prosedur dan proses
serta mengurangi waktu pelayanan; dan
3. Perlu adanya revisi atas Keputusan Menteri Perhubungan untuk meninjau
kembali penetapan dan penerapan tentang komponen dan besaran tarif
batas atas pelayanan jasa barang agar para penyedia jasa di pelabuhan
menjamin kepastian penerapan harga dan kualitas jasa kepelabuhanan bagi
pengguna jasa.
4. Perlu dibentuk Tim Kerja Khusus untuk mengkaji mengenai komponen dan
besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang

33. 1. Perkembangan:
Sistem INALOG adalah pengembangan lanjutan dari sistem Indonesia National Single
Window yang mengintegrasikan sistem TIK pergerakan barang di wilayah dalam negeri
Indonesia, sehingga melalui keduanya direalisasikan “domestically integrated, globally
connected”.
Telah disampaikan surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan
kepada Kementerian Negara BUMN No. S-220/D.IV.M.EKON/-10/2012 tanggal 1 Oktober
2012, untuk menyiapkan program “Pengembangan, Pengelolaan, Pengoperasian serta
Revitalisasi Bisnis BUMN Sektor Maritim” dalam kerangka pembangunan TIK berskala
nasional bagi BUMN-BUMN yang telah memiliki jaringan logistik.
2. Tindak lanjutan :
Pembuatan desain e-logistik (INALOG)
Perlu menjadi agenda rapat koordinasi setingkat Menteri untuk mendorong terjadinya
sinergi antara Tim Kerja SISLOGNAS dengan Kementerian Negara BUMN dalam
mengimplementasikan Cetak Biru SISLOGNAS.

34. 1. Perlu adanya regulasi yang menentukan standar pelayanan minimum
(SPM) jasa kepelabuhanan baik terhadap keragaan jenis layanan
maupun standar kualitas layanan;
2. Perlu adanya kebijakan dan sekaligus sinkronisasi regulasi dalam
upaya perbaikan tata kelola jasa kepelabuhan yang mendorong
tumbuh dan berkembangnya kompetisi yang sehat antar penyedia jasa
kepelabuhan;
3. Perlu adanya kebijakan yang dapat meniadakan pungutan biaya tak
langsung dan adanya persaingan usaha dalam kegiatan jasa pelayanan
di pelabuhanan;
4. Perlu segera dilakukan implementasi ICT system secara utuh di
pelabuhan yang dapat menurunkan biaya, lead-time dan ketidak-pastian.
Adanya kejelasan standar penetapan biaya pelayanan di pelabuhan sangat
diperlukan untuk pembuatan feasibility study pengembangan
infrastruktur logistics yang menyangkut pelabuhan sebagai “nodes” dari
rangkaian sistem rantai-pasok nasional (projects list).

35. LAMPIRAN
GAMBARAN UMUM
BIAYA LOGISTIK DI PELABUHAN
DAN CONTOH KASUS
[DISAMPAIKAN OLEH BAPAK TRI ACHMADI]