Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•19,875 views
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Ähnlich wie Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan (9)
Mehr von Bayu Rizky Aditya
Mehr von Bayu Rizky Aditya (12)
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
- 2. Sentralisasi Desentralisasi Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi Tugas pembantuan
- 3. SENTRALISASI Tidak dikenal adanya penyerahan Asas pemerintahan wewenang atau urusan terpusat pemerintahan kepada daerah Semua kewenangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/daerah berada di tangan pemerintah pusat (Central Government) Daerah hanya melaksanakan kehendak atau kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat
- 4. NO Kelebihan Kelemahan 1. Alat ampuh dari kesatuan Rentang birokrasi semakin politik panjang 2. Sarana mencegah keinginan Kewenangan pemerintah pusat untuk melepaskan diri semakin kompleks 3. Mempercepat persamaan Pengambilan keputusan dalam dalam perundang-undangan permasalahan lokal (daerah) sulit untuk diselesaikan 4. Lebih mengutamakan Pengambilan keputusan kepentingan keseluruhan cenderung disamaratakan san (nasional) daripada daerah tidak memiliki alternatif kepentingan bagian-bagian pilihan (daerah)
- 5. DESENTRALISASI Penyerahan Urusan atau wewenang pemerintahan Pemerintahan sendiri Pembagian wilayah atas dasar inisiatif untuk mengatur sendiri Prinsip urusan pemerintahan (rumah tangga) sendiri Manifestasi bentuk susunan organisasi negara
- 6. KELEMAHAN • Membuka kemungkinan adanya bagian-bagian (daerah/wilayah) untuk melepaskan diri dari ikatan Pemerintah Pusat • Memungkinkan terjadi ketegangan/perselisihan hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah • Menimbulkan ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan di antara masing-masing daerah • Muncul sifat/fanatisme kedaerahan
- 7. KELEBIHAN Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk Senjata ampuh dalam memberantas sistem birokrasi yang bertingkat-tingkat Meringankan Pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan Sarana mengimplementasikan prinsip negara hukum ( pemencaran kekuasaan)
- 8. Pembagian Urusan Pemerintahan Politik Luar URUSAN Negeri PEMERINTAH DAERAH Pertahanan 6 URUSAN Urusan yang PEMERINTAH Keamanan menjadi PUSAT YANG kewenangannya ABSOLUTE kecuali yang telah Agama ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat yustisi Fiskal dan Moneter
- 9. DEKONSENTRASI Penekanan aspek pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pejabat pemerintah Pusat yang Bentuk halus bertindak sebagai wakil sentralisasi dan ditempatkan di daerah Pemerintah kepada Gubernur
- 10. 5 /1974 22/1999 32/2004 Pengertian Pelimpahan Pelimpahan Pelimpahan wewenang dari wewenang wewenang pemerintah/kepala Pemerintah kepada pemerintahan oleh Wilayah kepala Gubernur sebagai Pemerintah kepada Instansi vertikal wakil Pemerintah Gubernur sebagai tingkat atasnya dan atau perangkat wakil pemerintah kepada pejabat- pusat di daerah dan atau kepada pejabatnya di instansi vertikal di daerah wilayah tertentu Perbedaan Gubernur,Bupati,W Gubernur Gubernur alikota pelaksanaan Zaman orde baru reformasi reformasi (dekonsentrasi + desentralisasi) dekon kuat ( desen lemah)
- 11. TUGAS PEMBANTUAN Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
- 12. Prinsip Wewenang Pemerintah Kewenangan Pusat dilaksanakan sendiri oleh Pusat/Instansi vertikal di daerah Desentralisasi Diserahkan pada Daerah Dekonsentrasi WEWENANG Dilimpahkan pada Gubernur selaku PEMERINTAH wakil Pusat Tugas Pembantuan Ditugaskan pada Daerah provinsi/kabupaten/kota atau desa