Kepelautan1

Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang
kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang
memiliki keahlian, kemampuan dan terampil, dengan demikian setiap
kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang
cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya diatas kapal sesuai
dengan jabatannya dengan mempertimbangkan tonase kapal, tata
susunan permesinan kapal dan daerah pelayaran.

Dalam UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 10
menyatakan bahwa pengawakan kapal adalah salah satu faktor
kelaiklautan kapal. Oleh karena itu memerlukan pengawasan dan
pembinaan yang terus menerus baik dari segi perlindungan,
kesejahteraan, pengetahuan, segi disiplin maupun
penempatannya/formasi susunan perwiranya di atas kapal agar
terwujudnya keselamatan pelayaran, sedangkan dalam Pasal 1 butir 11
menyatakan bahwa Yang dimaksud awak kapal adalah orang yang
bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal
untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang
tercantum dalam buku sijil

Persyaratan bekerja di atas kapal
• Memiliki Sertifikat Kepelautan
• Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan
untuk itu dari Rumah Sakit yang ditunjuk
• Pengukuhan (Endorsement) bagi yang akan memegang jabatan
minimal sebagai Officer on Watch (OOW)
• Memiliki Perjanjian Kerja Laut
• Memiliki Buku Pelaut
• Disijil
• Memiliki Buku Kesehatan (yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
Pelabuhan)
• Memiliki Pasport (bagi yang berlayar ke luar negeri yang
diterbitkan oleh Imigrasi Pelabuhan)

SERTIFIKAT KEPELAUTAN
Sertifikat Kepelautan membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
memiliki keahlian dan atau keterampilan sebagai awak kapal.

a. SERTIFIKAT KEAHLIAN PELAUT.
Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut :
1) Kapal Niaga :
a. Dek : ANT-I s/d ANTD
b. Mesin : ATT-I s/d ATTD

2) Kapal Ikan :
a. Dek : ANKPIN-I s/d ANKPIN-III
b. Mesin : ATKPIN-I s/d ATKPIN-III

3) Kapal Layar Motor :
a. Dek : SK MPR TK. I dan SK MPR TK. II
b. Mesin : SK JMPR TK. I dan SK JMPR TK. II

4) Kapal Layar/Kapal Motor (ukuran dibawah 100 M3)
a. Surat Keterangan Kecakapan 30 Mil-Dek/Mesin
b. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil-Dek/Mesin

5) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika :
a. Sertifikat Radio Elektronika Klas I;
b. Sertifikat Radio Elektronika Klas II;
c. Sertifikat Operator Umum;
d. Sertifikat Operator Terbatas.

b. SERTIFIKAT KETERAMPILAN PELAUT
Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut :
1. Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan Bagi Pelaut (Basic
Safety Training)

2. Sertifikat Keterampilan Khusus :

a. Sertifikat keterampilan pemadam kebakaran tingkat
lanjutan (Advance Fire Fighting)
b. Sertifikat keterampilan pertolongan pertama (Medical
First Aid)
c. Sertifikat keterampilan perawatan medis diatas kapal
(Medical Care on board).
d. Sertifikat keterampilan sekoci penyelamat cepat (Fast
Rescue Boat)
e. Sertifikat ROC for the GMDSS
f. Sertifikat GOC for the GMDSS
g. Sertifikat Familiarization kapal tangki (Tanker
Familiarization)

h. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut minyak (Oil
Tanker Familiarization)
i. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut gas
(Liquited Gas Tanker Familiarization)
j. Sertifikat Familiarization kapal tangki pengangkut bahan
kimia cair (Chemical Tanker Familiarization)
k. Sertifikat Pengendalian Manajemen pengendalian krisis dan
perilaku manusia (Crisis Management and Human Behaviour)
l. Sertifikat Manajemen Pengendalian Kekacauan (Crowd
Management)
m. Sertifikat keterampilan pengoperasian radar simulator dan
alat bantu plotting radar otomatis (Radar observation and
Automatic Radar Plotting Aid Simulator/ARPA Simulatior)
n. Sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-Ro
o. Sertifikat keterampilan penggunaan pesawat luput maut dan
sekoci penyelamat (Survival Craft and Rescue Boat)

Penandatanganan Sertifikat Kepelautan :

1) Atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur
Perkapalan dan Kepelautan berwenang menandatangani
Sertifikat Keahlian Pelaut dan Duplikat sertifikat untuk tingkat
sertifikat ANT-I/ATT-I sampai dengan ANTD/ATTD serta
pengukuhan untuk tingkat sertifikat ANT-I/ ATT-I sampai dengan
ANT-V/ATT-V.

2) Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Kepala Sub Direktorat Kepelautan untuk
menandatangani Sertifikat Keahlian Pelaut dan Duplikat sertifikat
untuk tingkat sertifikat ANT-V/ATT-V dan sertifikat ANTD/ATTD
serta pengukuhan untuk tingkat sertifikat ANT-I/ATT-I sampai
dengan ANT-V/ATT-V.

Penerbitan, Registrasi dan Legalisasi Sertifikat Keahlian Pelaut :

1) DIRKAPEL atas nama DIRJEN HUBLA menerbitkan dan
meregistrasi Sertifikat Keahlian Pelaut.
2) Kepala UPT DIKLAT, Kepala Unit DIKLAT melaporkan Sertifikat
Keterampilan Pelaut yang diterbitkan untuk diregistrasi.
3) Legalisasi foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut dilaksanakan
oleh DIRKAPEL.
4) Legalisasi foto copy Sertifikat Keterampilan Pelaut dilaksanakan
oleh Pejabat yang menerbitkan

Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk
itu dari Rumah Sakit yang ditunjuk
Dasar Hukum :
a. Keputusan Dirjen Hubla No.DL.22/1/1-99 tanggal 26 Januari 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat
Kesehatan bagi Tenaga Fungsional Pelayaran

b. Keputusan Dirjen Hubla No.UM.48/15/11-99 tanggal 28 Oktober
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Rumah Sakit dan
Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan Tenaga Fungsional
Pelayaran

c. Mengacu kepada Keputusan Dirjen Hubla tersebut diatas, sampai
saat ini telah ditetapkan sejumlah Lembaga/Institusi Penguji
Kesehatan Sebagai Pelaksana Pengujian dan Penilaian Tingkat
Kesehatan Bagi Tenaga Fungsional Pelayaran, yaitu :

1. RS. Pelabuhan Surabaya 13. RSUD Cilacap,Jawa Tengah
2. RSUD Serang 14. RS. Pusat Pertamina, Jakarta
3. RS.PELNI Petamburan Selatan
4. RS.Pelabuhan Jakarta 15. Klinik Armada Barat, Jakarta
5. RSU Belawan Bahagia Pusat
6. KPP Ujung Pandang
16. RS. Mitra Kemayoran, Jakarta
7. RS. Pelabuhan Palembang
Pusat
8. RS. Otorita Batam
17. Klinik Amanah Medika Pura,
9. RS.Pelabuhan Cirebon
Jakarta
10. Dinas Kesehatan Kota
18. Puri Medika Medical Center,
Balik papan Jakarta Utara
11. RS. Samarinda 19. RS.Pertamina Jaya, Jakarta Pusat
12. RSUD Dumai 20. Koperasi Kesehatan Kerja
Pelayaran, Jakarta Utara
21. RS. PUSRI, Palembang

22. RSUD Bitung
35.RS Casa Medical Centre
23. RSUD Pekan Baru Batam
24. RSUD Ulin , Banjarmasin 36.KKP Panjang
25. Kantor Kesehatan Pelabuhan 37.RSUD DR.Soedarso
,Denpasar Pontianak
26. RSUD, Mataram 38.RS ST. Antonius Pontianak
27. RS.Dr Reksodiwiryo, Padang 39.RS Theresia Jambi
28. RS. Yos Sudarso, Padang 40.RS Pelabuhan Surabaya
29. RS.Freeport Indonesia, 41.Poliklinik PIP Semarang
Tembaga Pura
42.Klinik Jakarta Marindo
30. RSAL Jayapura
43.RSUD Tual
31. RSAL DR.R. Gandhi AT.
Sorong 44.RS Sukmul Sisma Medika
32. RS.Pertamina, Sorong 45.KKP Banten
33. RSUD , Sorong 46.Klinik Medilab Batam
34. RSUD Merauke

SERTIFIKAT PENGUKUHAN
Dasar Hukum :

a. International Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW-1978) as
amended.

b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.DL.22/1/6-01
tanggal 23 Mei 2001 tentang Sistem dan Prosedur
Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi
Kepelautan.

c. Keputusan Dirjen Hubla No.PY.67/2/3-01 tanggal 6 November
2001 tentang Pengukuhan Jabatan Bagi Pemilik Sertifikat
Keahlian Pelaut Berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995.

Persyaratan untuk Pengukuhan :

 Foto copy Sertifikat Keahlian Pelaut

 Foto copy Buku Pelaut

 Foto copy Sertifikat Keterampilan Pelaut (Oil Tanker Training,
Chemical Tanker Training dan Liquefied Gas Tanker Training)
apabila ada.

 Pas Foto ukuran berwarna berukuran 3X4 sebanyak 1 lembar
dengan ketentuan baju warna putih, berdasi hitam dan latar
belakang biru untuk bagian dek dan latar belakang merah untuk
bagian Mesin.

PERJANJIAN KERJA LAUT
a. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 61
dan Pasal 62.

2. KUHD Buku Kedua Bab IV tentang Perjanjian Kerja Laut Pasal 395 s/d
452 g Jo. STBL. 1938 No.518 .

3. Peraturan Pemerintah Nomor.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal
1 dan Pasal 18.

4. KEPMENHUB No.KM.164/OT.002/PHB-80 Jo.
KEPMENHUB No.KM.20 Tahun 1988 Jo
KEPMENHUB No.KM.63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelabuhan.

4. KEPMENHUB No.KM.24 Tahun 2001 Jo
KEPMENHUB No.KM 45 Tahun 2001 Jo
KEPMENHUB No.KM.62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Administrator Pelabuhan

5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor :
Py.66/1/4-03 tanggal 18 Desember 2003 tentang tata cara tetap
Pelaksanaan Penyelenggaraan kelaiklautan kapal.

b. PKL ditandatangani oleh Pelaut sebagai buruh, pemilik kapal
sebagai majikan dan harus diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Perhubungan (Pejabat yang berwenang).

c. PKL dibuat rangkap 4 (empat) yaitu untuk Pelaut yang
bersangkutan, Pemilik kapal, Nakhoda kapal dan Pejabat yang
berwenang.

d. PKL harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak
yang antara lain meliputi upah, penunjukan kapal, perjalanan
pelayaran, kedudukan awak kapal, jenis pekerjaan, hari libur dan
pemutusan hubungan kerja.

e. Sebelum Pejabat DITJEN HUBLA mengesahkan PKL, Pejabat
tersebut harus yakin bahwa calon Pelaut telah mengerti isi PKL
dengan cara :
 Membacakan kembali isi PKL.
 Menjelaskan isi PKL yang kurang dimengerti oleh Pelaut
 Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk
mengajukan hal-hal yang dirasakan memberatkan.

PKL bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak
kapal yang dapat dijadikan alat bukti bila terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak.

g. Jenis PKL yang ada dilihat dari prosedur pembuatan terdiri dari :

1) PKL untuk pelaut yang bekerja di kapal milik perusahaan dalam
negeri (kapal berbendera Indonesia)
Materi PKL didasarkan pada :
a) UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Pasal 61 dan 62
b) KUHD, Buku Kedua, Bab IV Pasal 395 s/d 452 g ,
c) Peraturan Peraturan Kecelakaan Pelaut 1940
(SCHOR/Schepelingen Ongevallen Regeling 1940)
d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang
Kepelautan, atau
e) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Asosiasi Pelaut
di Indonesia/dengan Asosiasi Perusahaan Pelayaran di
Indonesia sesuai dengan Konvensi ILO No.98 Tahun 1949
yang telah dratifikasi dengan UU No.18 Tahun 1956, bila
ada.

2) PKL untuk pelaut yang bekerja di kapal milik perusahaan
asing diluar negeri (kapal berbendera asing).

Materi PKL didasarkan pada:
KKB antara Asosiasi Pelaut di Indonesia dengan Asosiasi
Perusahaan Pelayaran Asing di Luar negeri / FSEA (Foreign
Shipowner Employer Association) atau dengan perusahaan
pelayaran asing di luar negeri yang mempekerjakan pelaut
warga negara Indonesia (WNI).

i. PKL tidak diwajibkan bagi pelaut yang bekerja pada :

 Kapal Motor ukuran kurang dari GT.35
 Kapal Layar ukuran kurang dari GT.105
 Kapal untuk pelayaran percobaan.

BUKU PELAUT
A. Dasar Hukum :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
2) Keputusan Menteri Perhubungan Laut No.DPLJ.10/1/7 tanggal 1
Pebruari 1962 tentang Buku Pelaut.
3) Keputusan DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/11-93 tanggal 29
Nopember 1993 tentang Mekanisme dan Kewenangan
Menerbitkan Buku Pelaut.
4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:
Py.66/1/4-03 tanggal 18 Desember 2003 tentang tata cara tetap
Pelaksanaan Penyelenggaraan kelaiklautan kapal.

B. Buku Pelaut adalah dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga
negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di kapal niaga
dan kapal perikanan, yang mencantumkan antara lain mengenai
keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja
dari pemegang Buku Pelaut dengan pengusaha kapal dan
merupakan buku identitas bagi para pelaut.

C. Buku Pelaut tidak diwajibkan bagi pelaut yang tidak diwajibkan
membuat PKL.

Buku Pelaut diberikan kepada :
• Anak buah kapal yang memiliki PKL yang masih berlaku
• Pemegang Sertifikat Kepelautan.
• Taruna yang akan melaksanakan Praktek Kerja Laut.

D. Sesuai dengan pasal 16, PP.No.7/2000 Buku Pelaut merupakan
identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan
bagi pelaut yang akan naik di luar negeri atau menuju Indonesia
setelah turun kapal di luar negeri.

E. Persyaratan mendapatkan Buku Pelaut

1) Buku Pelaut Baru :

Pemohon mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :

a) Surat Pernyataan belum pernah memiliki Buku Pelaut
b) PKL yang masih berlaku atau copy Ijazah Sertifikat Keterampilan
Pelaut atau Surat Keterangan Prola bagi Taruna yang akan
Praktek Kerja Laut.
c) Surat Keterangan Masa Berlayar yang diketahui Syahbandar
atau KBRI setempat (bila ada)
d) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi
sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan telinga, sehat jantung
dan paru-paru
e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
f) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda
Penduduk yang masih berlaku
g) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4
cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna biru untuk
bagian dek dan warna merah untuk bagian mesin.

2) Penggantian Buku pelaut yang habis masa berlakunya.


a) Buku pelaut lama
b) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi
dan paru-paru
c) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda
Penduduk yang masih berlaku.
d) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4

3) Penggantian Buku Pelaut yang hilang


a) Photo copy Buku Pelaut (bila ada)
b) Surat Keterangan Kehilangan Buku Pelaut dari polisi atau photo
copy Laporan Kecelakaan Kapal
c) Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang masih berlaku meliputi
dan paru-paru
d) Pas photo terbaru ukuran 5x5 cm sebanyak 2 lembar dan 3 x 4
e) Photo copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Kartu Tanda
Penduduk yang masih berlaku.

G. Buku Pelaut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-
masing 2 (dua) tahun oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan
Buku Pelaut.

H. Buku Pelaut diterbitkan oleh DIRJEN HUBLA cq. DITKAPEL ,
ADPEL atau KANPEL yang ditunjuk berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

I. Selama Pelaut bekerja sebagai awak kapal, Buku Pelaut
disimpan oleh Nakhoda kapal.

J. Tanggal dan tempat naik kapal (sign on) harus dicatat dalam
Buku Pelaut yang bersangkutan oleh Pejabat yang berwenang.

K. Jika Pelaut turun dari kapal untuk dipindahkan ke kapal lain
atau karena hubungan kerja berakhir dan telah dicoret dari
Buku Sijil, Nakhoda menyerahkan Buku Pelaut kepada yang
bersangkutan setelah dilakukan sign off dan catatan Nakhoda
mengenai kondite pelaut yang bersangkutan serta telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

L. Bila pindah atau berhenti kerja, masa kerja selama berlayar
dalam suatu jabatan di kapal dapat dicatat dalam Buku pelaut
yang harus dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
Perhitungan masa kerja berlayar berdasarkan tanggal-tanggal
pencatatan dalam Buku Pelaut.

SIJIL AWAK KAPAL
A. Dasar Hukum :
1. KUHD Pasal 375.
2. PP.Nomor.7 Tahun 2000 Pasal 15(1),(2)dan(4)

B. Disijil pada Buku Sijil yang harus diselenggarakan pada setiap
kapal niaga atau kapal perikanan berbendera Indonesia.

C. Dengan disijil berarti seseorang sudah sah untuk disebut sebagai
awak kapal.

D. Untuk disijil, pelaut harus memiliki PKL yang masih berlaku.

E. Penyelenggaraan Buku sijil tidak diwajibkan bagi :
1. Kapal motor ukuran kurang dari GT 35
2. Kapal layar ukuran kurang dari GT 105
3. Kapal untuk pelayaran percobaan.

F. Penyijilan dalam Buku Sijil harus ditandatangani oleh Nakhoda
dan Pejabat yang berwenang.

G. Persyaratan Penyijilan.
Permohonan diajukan oleh Perusahaan Pelayaran dengan
melampirkan :

1. PKL
2. Sertifikat Kepelautan

H. Dalam melakukan penyijilan, Petugas yang berwenang wajib tidak
memasukkan dalam Buku Sijil setiap pelaut yang :

1. Tidak mempunyai PKL
2. Tersangkut dalam kejahatan politik
3. Anggota ABRI/PNS yang melarikan diri
4. Masih ada ikatan kerja dengan perusahaan lain
5. Cacat jasmani dan rohani
6. Usia kurang dari 16 tahun

SUSUNAN AWAK KAPAL
Dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 39 ayat (1)
ditetapkan bahwa :

„”berdasarkan pertimbangan kondisi geografis dan meteorologi,
ditetapkan daerah pelayaran tertentu”.

Kemudian dalam ayat (2) ditetapkan bahwa :

“Setiap kapal yang beroperasi di daerah pelayaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal sesuai dengan daerah pelayarannya”.

Dikaitkan dengan Pasal 1 butir 10 bahwa pengawakan kapal adalah
salah satu faktor kelaiklautan kapal, maka pengaturan mengenai
susunan awak kapal/penempatan awak kapal di kapal harus
disesuaikan dengan daerah pelayarannya, jenis kapal, tonase kapal
dan tenaga penggerak kapal

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalah
sebagai berikut :

1) Kapal Niaga

Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak
kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 70 tahun 1998 tentang
Pengawakan Kapal Niaga.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DPL. 93/12/16
tanggal 28 Juni 1976 tentang Persyaratan Minimal Ijazah-ijazah
Perwira di Kapal-kapal Niaga, yang pada dasarnya pengaturan
tersebut adalah merupakan penyimpangan ketentuan-ketentuan
syarat minimum ijazah bagi perwira kapal niaga yang tercantum
dalam Pasal 111 Peraturan Kapal 1935.

2) Kapal Layar Motor (KLM)

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO.PY.66/1/2-02
tanggal 7 Februari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi
Kapal Layar Motor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai dengan
GT.500.

3) Kapal Ikan, Kapal Motor dan Kapal Layar

– Petunjuk Pengawasan Kapal No. 9.
– Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.46 Tahun 1996
tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan
– Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.9 Tahun 2005
tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Kapal
Penangkap Ikan.
– MAPEL DIRJEN HUBLA No. 526/PHBL/92 tanggal 1 Agustus
1992 tentang Persyaratan Pengawakan Kapal Ikan 100 M3 s/d
250 M3.
– SE Perlindungan Awak Kapal.

UNRESTRICTED VOYAGE
A. DECK DEPARTEMEN
NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000 GT 500 s/d < 1500
JML COC COP JML COC COP JM COC COP JML COP COC
L
1 Master 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)
2 C/O 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)
3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-II 9d(2-7) 1 ANT III 9d(2-7) 1 ANT III 9b(2-7)
4 3/O 1 ANT-III 9d(2-7) - - - - - - - - -
5 R/O 1 REK II - 1 REK II - 1 REK II - 1 REK II -
6 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f
7 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f 2 - 9f
8 Sailor 2 - 9g 2 - 9g 1 - 9g - - -
9 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g
10 Messboy 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g - - -

Catatan : 1. R/O dapat ditiadakan, jika ada 2 orang diantara Nakhoda dan Mualim mempunyai
ijazah ORU
2. Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan
sesuai jabatan.

UNRESTRICTED VOYAGE
B. ENGINE DEPARTEMEN

NO Jabatan KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000
JML COC COP JML COC COP JML COC COP
1 C/E 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)
2 2/E 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)
3 3/E 1 ATT II 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)
4 4/E 1 ATT II 10c(2-5) - - - - - -
5 Eng.Foreman 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d
6 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d
7 Wiper 1 - 10e 1 - 10e 1 - 10c

Catatan : Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan
sesuai jabatan.

NEAR COASTAL VOYAGE
A. DECK DEPARTEMEN
NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000
JML COC COP JML COC COP JM COC COP
L
1 Master 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)
2 C/O 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-I 9a(2-8) 1 ANT-II 9b(2-8)
3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT III 9d(2-7)
4 3/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-III 9d(2-7) - - -
5 R/O 1 ORU/ - 1 ORU/ - 1 ORU/ -
REK II REK II REK II
6 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f
7 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f
8 Sailor 2 - 9g 2 - 9g 1 - 9g
9 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g
10 Messboy 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

ijazah ORU
sesuai jabatan.

NEAR COASTAL VOYAGE
A. DECK DEPARTEMEN (Sambungan)
NO Jabatan GT 500 s/d 1500 GT <500
JML COC COP JML COC COP
1 Master 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-IV 9c1)(b-h)
2 C/O 1 ANT-II 9b(2-8) 1 ANT-IV 9e(2-7)
3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) - - -
4 3/O - - - - - -
5 R/O 1 ORU/ REK II - 1 ORU/ REK II -
6 Bosun - - 9f - - -
7 Q/M 3 - 9f 1 - 9f
8 Sailor - - - - - -
9 Cook 1 - 9g 1 - 9g
10 Messboy - - - - - -

ijazah ORU
sesuai jabatan.

NEAR COASTAL VOYAGE

NO Jabatan KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000 KW 750 s/d < 3000
JML COC COP JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 C/E 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-I 10a(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)
2 2/E 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT II 10a(2-5) 1 ATT III 10b(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)
3 3/E 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)
4 4/E 1 ATT III 10c(2-5) - - - - - - - - -
5 Eng.For 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d
eman
6 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 1 - 10d 1 - 10d
7 Wiper 1 - 10e 1 - 10e - - - - - -

Catatan :1.C/E untuk kapal ukuran 750 s/d <3000; berijazah ATT II atau lebih boleh ijazah ATT III
apabila telah memperoleh pengukuhan sebagai kepala kamar mesin
2.Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan
sesuai jabatan.

LOCAL VOYAGE
A. DECK DEPARTEMEN
NO Jabatan GT 10.000 atau > GT 3000 s/d < 10.000 GT 1500 s/d <3000
JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 Master 1 ANT-II 9a(2-8) 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-III 9b(2-8)
2 C/O 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-III 9a(2-8) 1 ANT-IV 9b(2-8)
3 2/O 1 ANT-III 9d(2-7) 1 ANT-IV 9d(2-7) 1 ANT IV 9d(2-7)
4 R/O 1 ORU/ REK - 1 ORU/ - 1 ORU/ -
II REK II REK II
5 Bosun 1 - 9f 1 - 9f 1 - 9f
6 Q/M 3 - 9f 3 - 9f 3 - 9f
7 Sailor 1 - 9g 1 - 9g - - -
8 Cook 1 - 9g 1 - 9g 1 - 9g

ijazah ORU kecuali kapal berukuran GT>5001(satu) orang saja diantara Nakhoda
dan Mualim mempunyai ijazah ORU
sesuai jabatan.

LOCAL VOYAGE
A. DECK DEPARTEMEN (Sambungan)
NO Jabatan GT 500 s/d 1500 GT <500
JML COC COP JML COC COP
1 Master 1 ANT-IV 9b(2-8) 1 ANT-IV 9c2)(b-h)
2 C/O 1 ANT-IV 9b(2-8) 1 ANT-V 9e(2-7)
3 2/O 1 ANT-V 9d(2-7) 1 ANT-V 9e(2-7)
4 R/O 1 ORU/ REK II - 1 ORU/ REK II -
5 Bosun - - - - - -
6 Q/M 3 - 9f 1 - 9f
7 Sailor - - - - - -
8 Cook 1 - 9g 1 - 9g

ijazah ORU kecuali kapal berukuran GT>5001(satu) orang saja diantara Nakhoda
dan Mualim mempunyai ijazah ORU
sesuai jabatan.

LOCAL VOYAGE

NO Jabata KW 7500 atau > KW 3000 s/d < 7500 KW 750 s/d < 3000 KW 750 s/d < 3000
n
JML COC COP JML COC COP JML COC COP JML COC COP

1 C/E 1 ATT-II 10a(2-5) 1 ATT-III 10a(2-5) 1 ATT-IV 10b(2-5) 1 ATT-II 10b(2-5)
2 2/E 1 ATT III 10a(2-5) 1 ATT III 10a(2-5) 1 ATT IV 10b(2-5) 1 ATT III 10b(2-5)
3 3/E 1 ATT III 10c(2-5) 1 ATT IV 10c(2-5) 1 ATT IV 10c(2-5) 1 ATT III 10c(2-5)
4 Eng.Fo 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d 1 - 10d
reman
5 Oiler 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d 3 - 10d
6 Wiper 1 - 10e - - - - - - - - -

Catatan :Masing-masing COC (certificate Of Competence) harus memperoleh pengukuhan
sesuai jabatan.

PENGAWAKAN KAPAL LAYAR
MOTOR
Setiap KLM yang berlayar ke laut harus diawaki secukupnya dengan
persyratan minimal ijazah perwira yang diatur sebagai berikut :
a. Kapal dengan ukuran s/d GT 25
1) Pemimpin kapal, yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
2) KKM yang memiliki Surat Keterangan Kecakapan Mesin (SKK)

b. Kapal dengan ukuran diatas GT 25 s/d GT 100
1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR II
2) KKM, yang memiliki JMPR II

c. Kapal dengan ukuran diatas GT 100 s/d 200
1) Pemimpin kapal dan Mualim , yang memiliki MPR II
2) KKM dan Masinis, yang memiliki JMPR II

c. Kapal dengan ukuran GT 100 s/d GT 200
1) Pemimpin kapal dan Mualim , yang memiliki MPR II
2) KKM dan Masinis yang memiliki JMPR II

d. Kapal dengan ukuran diatas GT 200 s/d GT 315
1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR I
2) Mualim , yang memiliki MPR II
3) KKM, yang memiliki JMPR I
4) Masinis, yang memiliki JMPR II

e. Kapal dengan ukuran diatas GT 315 s/d 500
1) Pemimpin kapal, yang memiliki ijazah MPR I
2) Mualim , yang memiliki MPR I
3) KKM, yang memiliki JMPR I
4) Masinis, yang memiliki JMPR I

PERLINDUNGAN AWAK KAPAL
Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja pelaut WNI ada
beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh Perusahaan
Pelayaran Indonesia/Perusahaan Perikanan Indonesia bila
Perusahaan tersebut memperkerjakan tenaga asing di kapalnya
ataupun mengoperasikan kapal niaga asing maupun kapal ikan asing
yang beroperasi selama 6 bulan secara tetap di perairan Indonesia.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut terdiri dari beberapa
peraturan yang berbentuk Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan
Menteri tenaga Kerja, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut
ataupun MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut sbb :

Penggunaan Perwira Asing di kapal berbendera Indonesia

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
KEP.55/MEN/81 tanggal 21 April 1981 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang (TKWNAP) pada Sektor Perhubungan, mengatur
penggunaan perwira asing di Kapal Barang, Kapal Penumpang
dan Kapal Ikan berbendera Indonesia

Yang mengatur penggunaan perwira asing di Kapal Barang, Kapal
Penumpang dan Kapal Ikan berbendera Indonesia sebagai berikut:

1) Di kapal barang, terbatas untuk jabatan Nakhoda dan
Kepala Kamar Mesin.
2) Di kapal penumpang, terbatas untuk jabatan Nakhoda,
KKM, Kepala Pelayan dan Radio Officer.
3) Di kapal ikan, terbatas untuk jabatan Nakhoda, KKM, dan
Electrician
4) Di kapal tanker, tertutup untuk TKWNAP.

b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-781/MEN/85 tanggal 1
Agustus 1985 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di
Sektor Pertanian Sub Sektor Perikanan, yang antara lain mengatur
penggunaan perwira asing di Kapal Ikan berbendera Indonesia

Penggunaan ABK Indonesia di kapal niaga berbendera asing

a. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 364/836/PHBL/93
tanggal 27 Oktober 1993, yang mengatur bahwa kapal-kapal
berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia lebih
dari 6 (enam) bulan secara berturut turut harus menggunakan
minimal 50% awak kapal warga negara Indonesia dan memenuhi
ketentuan persyaratan pengawakan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. DPL. 93/12/16 tanggal 28
Juni 1976.

b. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.40/10/D.III/I/94
tanggal 31 Januari 1994 tentang Pemberlakuan MAPEL No.
364/836/PHBL/93 tanggal 27 Oktober 1993 terhitung mulai tanggal
27 April 1994.

c. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.92/45/D.II/II/94
tanggal 23 Maret 1994 tentang Penerapan MAPEL No.
364/836/PHBL/93 tanggal 27 Oktober 1993 terhadap kapal-kapal
tanker asing yang dicharter oleh PERTAMINA.
– Yang dicharter sebelum adanya MAPEL, diberikan dispensasi.
– Yang dicharter/setelah terbitnya MAPEL sepenuhnya mengacu
pada MAPEL tersebut.

Penggunaan ABK Indonesia di kapal ikan berbendera asing

a. Keputusan Menteri Pertanian No. 816/KPTS/IK.120/11/90 tanggal 1
Nopember 1990 tentang Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera
Asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di ZEEI, mengatur
antara lain : “6 (enam) bulan sejak dikeluarkan SIPI, harus sudah
menggunakan ABK Indonesia sekurang-kurangnya 30% dari seluruh
jumlah ABK untuk masing-masing kapal”.

b. MAPEL Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO. 336/798/PHBL/93
tanggal 8 Oktober 1993 tentang Pengawasan Kapal-kapal Ikan
berbendera Asing dan berbendera Indonesia, mengatur :

– Penggantian bendera kapal ikan asing
– Pengawakan kapal ikan asing
– Pengawakan kapal ikan Indonesia
– Pemeriksaan kapal ikan asing dalam rangka penerbitan sertifikat
keselamatan kapal
– Pengawasan ABK WNI di kapal ikan asing.

Sertifikat Pengawakan
(Safe Manning Certificate)
1. Dasar Hukum :
a. Solas 1974 chapter V Regulation 13.

b. Resolusi IMO No. A. 481 (XII) tentang prinsip-prinsip
pengawakan kapal yang aman (Principles of Safe Manning)
diberlakukan mulai 1 Februari 1992 yang direvisi dengan
Resolusi IMO No. A 890(21)

c. Telegram DIRJEN HUBLA NO. 89/PHBL/92 tanggal 10 Februari
1992 tentang Pelimpahan Wewenang untuk menerbitkan
Sertifikat Pengawakan/Safe Manning Certificate kepada :
• ATHUB Singapura
• ADPEL/Syahbandar Belawan, Dumai, Palembang, Teluk
Bayur, Tg. Priok, Semarang, Surabaya, Cilacap, Pontianak,
Banjarmasin, Balikpapan, Ujung Pandang, Bitung, Ambon,
Samarinda dan Sorong.
• Telegram KADIT KAPEL No. 060/D.II/VI/92 tanggal 2 Juni
1992 tentang Pengisian Blanko Sertifikat Pengawakan

2. Negara bendera penandatangan Solas 1974 wajib menerbitkan
Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) bagi kapal-
kapalnya yang berukuran lebih besar dari GT 500 yang berlayar ke
luar negeri.

3. Pada sertifikat dinyatakan bahwa :Kapal telah cukup diawaki dan
aman bilamana berlayar ke laut dengan jumlah awak dan jabatan
yang tidak kurang dari yang tertera dalam sertifikat.

4. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Pengawakan :

• Surat Ukur/Tonase Kapal
• PK. Mesin
• Daerah Pelayaran
• Sertifikat yang dimiliki awak kapal

Pengawasan Bidang Pengawakan
1. Pengawasan/pengecekan susunan awak kapal apakah telah
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan-
ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan/pengecekan terhadap keaslian ijazah awak kapal
dan bila ditemukan adanya ijazah palsu atau diduga palsu, maka
ijazah ditahan dan dicabut kemudian dibuat Berita Acara
Pencabutan untuk diteruskan ke Kantor Pusat DITJEN HUBLA
cq. DITKAPEL.

3. Pengawasan/pengecekan terhadap ketentuan-ketentuan
mengenai perlindungan awak kapal seperti penggunaan tenaga
asing di kapal berbendera asing dan kapal ikan berbendera asing
yang beroperasi secara tetap di perairan Indonesia yang
dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran/Perusahaan Perikanan
Indonesia.

4. Pengawasan/pengecekan khususnya terhadap kapal-kapal
berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri yang
harus dilengkapi Sertifikat Pengawakan (Safe Manning
Certificate).

Kesejahteraan Awak Kapal.
Ketentuan mengenai kesejahteraan awak kapal diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang meliputi :

a. Jam kerja maksimal
b. Waktu istirahat
c. Upah minimum
d. Hak cuti tahunan
e. Hak apabila jatuh sakit atau tertimpa kecelakaan dalam dinas
f. Hak atas makanan yang cukup dan tempat tinggal yang
pantas
g. Hak atas upah pekerjaan lembur bagi awak kapal
h. Hak awak kapal yang telah habis kontrak kerjanya
i. Ganti rugi kepada awak kapal yang kapalnya karam
j. Hak jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal

Pendidikan , Pengujian dan Sertifikasi
Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Pelaut harus mengikuti pendidikan
pelaut dan lulus ujian negara kepelautan. Ketentuan-ketentuan yang
mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Sertifikat ANTD/ATTD s/d ANT-I/ATT-I

a. KEPPRES RI No.60 Tahun 1986 tanggal 4 Desember 1986
tentang Pengesahan International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.
b. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.18 tahun 1997 tanggal
19 Pebruari 1997 tentang Pendidikan dan Latihan, Ujian Negara
dan Sertifikasi Kepelautan.
c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.DL.22/1/6-
01 tanggal 23 Mei 2001 tentang Sistem dan Prosedur
Penyelenggaraan Ujian Keahlian Pelaut dan Sertifikasi
Kepelautan.
d. MAPEL DIRJEN HUBLA No.081/78/Phbl-99 tanggal 11 Juni
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan KEPMENHUB No.KM.18
Tahun 1997 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2. Tingkat MPR/JMPR :

a. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PY.68/1/5-
86 tanggal 1 Juli 1986 tentang Surat Kecakapan Mualim/Juru
Motor Pelayaran Rakyat.
b. MAPEL DIRJEN HUBLA No.067/KWT/No.126/PHBL/93
tanggal 24 Pebruari 1993 tentang Pelaksanaan Pengujian,
Penandatanganan, Legalisasi dan foto copy SKP dan
MPR/JMPR.
c. Keputusan Kepala Badan Diklat No.SK.86/DL.002/Diklat-94
tanggal 29 Januari 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat
Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.

3. Tingkat SKK 30 Mil dan 60 Mil :

a. Petunjuk Pengawasan Kapal No.9.
b. MAPEL DIRJEN HUBLA No.115/D.II/VI/93 tanggal 30 Juni 1993
tentang Kewenangan untuk penerbitan SKK 30 Mil dan 60 Mil,
hanya dilaksanakan oleh Syahbandar pada Kantor ADPEL Klas
I s/d V, KANPEL Klas II s/d IV dan sepanjang yang
bersangkutan memiliki ijazah minimal MPI/AMK-PI dan STTPL
Kesyahbandaran Klas IV/V serta harus mendapat ijin dari
DJPL/Pusat.

4. Basic Safety Training (BST) :

KEPPRES RI No.60 tahun 1986 tanggal 4 Desember 1986 tentang
Pengesahan International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978.

Keputusan Dirjen Hubla No.DL.21/2/7-2000 tanggal 25 Pebruari
2000 tentang Pedoman Pemberian Pengakuan Program Pendidikan
dan Pelatihan Kepelautan

PENGAWASAN PENGAWAKAN
Pengawasan terhadap pengawakan meliputi :
Pengecekan susunan awak kapal apakah telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

PERLINDUNGAN PELAUT :

a. Setiap pelaut yang bekerja diatas kapal berhak mendapatkan
perlindungan, untuk itu harus memiliki Perjanjian Kerja Laut.

b. Bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing PKL
dibuat berdasarkan Perjanjian kerja bersama antara Pemilik kapal
dengan organisasi pelaut di Indonesia.

c. Untuk Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal – kapal Indonesia
diharapkan juga ada KKB antara pemilik kapal dan atau Organisasi
pemilik kapal dengan organisasi pelaut Indonesia.

Untuk Pelaut asing yang bekerja di kapal Indonesia, harus memiliki :

a. Izin tenaga kerja asing dari Depnakertrans
b. Rekomendasi / persetujuan penempatan tenaga asing dari DJPL
c. Bagi kapal asing yang beroperasi secara tetap di perairan
Indonesia harus mempekerjakan minimal 50% WNI
d. Bagi kapal bebendera Indonesia, maksimal 3 orang WNA (hanya
untuk hal – hal yang sangat perlu).

SERTIFIKASI
a. Kapal bendera asing yang singgah dipelabuhan Indonesia :

1. Safe Manning Certificate.
2. Sertifikat keahlian/keterampilan sesuai jenis/ukuran kapal.
3. Endorsement Certificate (sesuai SK DJPL No.
No.PY.67/2/3-01 tanggal 6 Nopember 2001 tentang
Pengukuhan Jabatan bagi Pemilik Sertifikat Keahlian
Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 1995
4. CoR (untuk Perwira warga Negara yang bukan warga
Negara dari Negara bendera kapal).

b. Kapal berbendera Indonesia

1. Safe Manning Certificate (terutama yang berlayar keluar
negeri)
2. Sertifikat keahlian/keterampilan sesuai jenis / ukuran kapal.
3. Endorsement Certificate
4. CoR/Certificate of Recognition (untuk Perwira warga Negara
asing/bukan Negara bendera Indonesia).
5. Sertificat harus yang asli/tidak salinan dan diyakini
keabsahannya melalui pengecekan pada website
(www.pelaut.go.id atau email : kplt@pelaut.go.id atau
fax.3505681 u.p. sub direktorat kepelautan).

POSISI LETTER OF UNDERTAKING
SESUAI REGULATION I/10 STCW 1995
NO COUNTRY DATE OF SIGNED CATEGORY*
1 ANTIGUA AND BARBUDA 30-August-2002 2
2 ARGENTINA 28-October-2002 3
3 BARBADOS 20-August-2002 3
4 BELIZE 19-July-2002 2
5 BRUNEI DARUSSALAM 18-June-2002 3
6 BULGARIA 8-August-2002 3
7 CHECH REPUBLIC 22-July-2002 3
8 CUBA 30-July-2002 3
9 DEM. REP. OF KOREA 30-July-2002 3
10 DOMINICA 16-July-2002 3
11 EGYPT 25-July-2002 3
12 ESTONIA 6-August-2002 3
13 GEORGIA 23-July-2002 3

14 GHANA 28-August 2002 3
15 HONGARIA 10-Sept-2002 3
16 HONGKONG 09-July-2002 3
17 ICELAND 02-Oct-2002 3
18 ITALIA 24-July-2002 3
19 JAMAICA 03-Oct-2002 3
20 JAPAN 20-August-2002 2
21 KIRIBATI 30-August-2002 3
22 KUWAIT 09-Jan-2003 3
23 LATVIA 25-August-2002 3
24 LIBERIA 01-August-2002 3
25 LITHUANIA 08-August-2002 3
26 MALAYSIA 01-July-2002 3
27 MAROCCO 21-Oct-2002 3
28 MARSHAL ISLAND 05-July-2002 3

29 MAURITIUS 19-August-2002 3
30 NETHERLAND 14-Nov-2001 3
31 NEW ZEALAND 02-August-2002 3
32 PAKISTAN 20-July-2002 3
33 PANAMA 17-July-2002 3
34 PHILIPINA 16-Sept-2002 3
35 POLANDIA 05-August-2002 3
36 ROMANIA 20-Sept-2002 3
37 RUSIA 02-Dec-2002 3
38 SAMOA 30-August-2002 3
39 SINGAPORE 19-June-2001 3
40 SLOVAK 21-August-2002 3
41 SLOVENIA 22-July-2002 3
42 THAILAND 01-Nov-2002 3
43 VANUATU 12-July-2002 3

44 VIETNAM 02-July-02 3
45 LUXEMBERG 17-Feb-2003 2
46 TUVALU 07-August-2002 3
47 YUGOSLAVIA 23-August-2002 3
48 MYANMAR 13-Mar-2003 3
49 MALTA 01-August-2003 3
50 KORSEL 12-August-2003 3
51 MONGOLIA 28-May-2003 2
52 BELGIA 22-April-2003 3
53 AUSTRALIA 21-Jan-2002 1
54 BAHAMAS 02-Sept-2002 2
55 BANGLADESH 29-July-2002 1
56 CANADA 15-July-2002 1
57 FINLAND 22-July-2002 1
58 FRANCE 31-July-2002 1

59 MEXICO 09-Jan-2003 1
60 REPUBLIC OF CHINA 29-July-2002 1
61 GREECE 22-January-2003 3
62 NORWAY 09-January-2004 2
63 CYPRUS 02-January-2004 3
64 ST.VINCENT AND THE 24-June-2005 2
GRENADINES

ENDORSEMEN
A. DECK DEPARTEMENT
Sertifikat ANT - I

Jabatan Pembatasan jika ada
Master Tidak terbatas

Sertifikat ANT - II

A. Jabatan Pembatasan jika ada
Master GT > = 3.000 untuk daerah Near Coastal Voyage
Chief Officer Tidak terbatas

B. Jabatan Pembatasan jika ada
Master GT < 3.000 untuk daerah Unrestricting Voyage *
Keterangan :
• * MPB-II 1978 dengan masa layar 36 bulan sebagai 2nd Officer
• * MPB-II 1978 dengan masa layar 24 bulan yg diantaranya 12 bulan
sebagai Chief Officer pada kapal GT > 500 didaerah Unrestricting
Voyage
• * MPB-II 1978 dengan masa layar 12 bulan sebagai Nakhoda pada
kapal GT>3000 di daerah Near Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - II

C. Jabatan Pembatasan jika ada
Master GT >= 3.000 untuk daerah Unrestricting Voyage *

Keterangan :
• * MPB-II 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada
kapal GT.3000 atau lebih di daerah Unrestricting Voyage

Sertifikat ANT - III

Master GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
Chief Officer GT < 3000 untuk daerah Unrestricting Voyage
2nd Officer Tidak terbatas

Chief Officer GT>=3000 untuk daerah Unrestricting Voyage *

Keterangan :
• * MPB-III 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer
pada kapal GT.3000 atau lebih di daerah Unrestricting Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - III

Master GT < 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*
Chief Officer GT>=3000 untuk daerah Unrestricting Voyage

Keterangan :
• * MPB-III 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada
kapal GT.< 3000 di daerah Near Coastal Voyage

Sertifikat ANT - IV

Master GT< 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
Chief Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
2nd Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage

2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *

Keterangan :
• * MPI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Officer pada
kapal GT. 500 atau lebih di daerah Near Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - IV
Master GT< 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
Chief Officer GT < 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*
2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
Keterangan :
• * MPI - 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer pada
D. Jabatan Pembatasan jika ada
Master GT< 3000 untuk daerah Near Coastal Voyage*
2nd Officer GT>= 500 untuk daerah Near Coastal Voyage
Keterangan :
• * MPI - 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada

Sertifikat ANT - V

Master GT < 500 untuk daerah lokal
Chief Officer GT < 500 untuk daerah lokal
2nd Officer GT < 3000 untuk daerah lokal

Chief Officer GT < 500 untuk daerah lokal
2nd Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *

Keterangan :
• * MPT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Officer pada
kapal GT < 500 di daerah Near Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ANT - V
Chief Officer GT < 500 untuk daerah Near Coastal voyage*
Keterangan :
• * MPT -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Officer pada
kapal GT< 500 di daerah Near Coastal Voyage

Master GT < 500 untuk daerah Near Coastal Voyage *

Keterangan :
• * MPT -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Nakhoda pada
kapal GT < 500 di daerah Near Coastal Voyage

A. ENGINE DEPARTEMENT

Sertifikat ATT - I

Jabatan Pembatasan jika ada
Chief Engineer Tidak terbatas

Sertifikat ATT - II

Chief Engineer >= 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
2nd Engineer Tidak terbatas

Chief Engineer >=3000 KW untuk daerah Unrestricting Voyage *
2nd Engineer Tidak terbatas
Keterangan :
• * AMK B – 1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer
pada kapal dengan tenaga penggerak 3000 KW atau lebih di daerah
pelayaran Unrestricting Voyage

Sertifikat ATT - III
Chief Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
3rd Engineer Tidak terbatas

2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Unrestricting Voyage*
3rd Engineer Tidak terbatas

Keterangan :
• * AMK A -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer
pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah
Unrestricting Voyage

Sertifikat ATT - IV
Chief Engineer >=750 KW untuk daerah terbatas dan
< 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
3rd Engineer < 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
Chief Engineer >=750 KW untuk daerah terbatas dan
< 750 KW untuk daerah Near Coastal Voyage
2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*
Keterangan :
• * AMK PI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer
pada kapal dengan tenaga penggerak < 3000 KW di daerah Near
Coastal Voyage

Sambungan Sertifikat ATT - IV

Chief Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage *
2nd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*

Keterangan :
• * AMK PI -1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer
Coastal Voyage

Sertifikat ATT - V

Chief Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan
< 750 KW untuk daerah Lokal
2nd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan
3rd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan

Sambungan Sertifikat ATT - V

2nd Engineer < 750 KW untuk daerah terbatas dan
3rd Engineer < 3000 KW untuk daerah Near Coastal Voyage*

Keterangan :
• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 3rd Engineer
Coastal Voyage



Keterangan :
• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai 2nd Engineer
Coastal Voyage



Keterangan :
• * AMK PT-1978 dengan masa layar 24 bulan sebagai Chief Engineer
Coastal Voyage

DATA BASE SERTIFIKAT
KEPELAUTAN
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
UK.11/10/2/DJPL-06 tentang Database Sertifikat Kepelautan
• Sertifikat yang diterbitkan dan telah terdaftar pada Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, dapat diakses melalui internet
(website) http:// www.pelaut.go.id
• Apabila ada keraguan terhadap keabsahan Sertifikat Kepelautan
dapat diklarifikasi langsung melalui email : kplt@palut.go.id atau
mengajukan surat melalui pos atau faxsimil no. +6221-3520978 atau
3505681

SERTIFIKASI KEPELAUTAN
KAPAL PENANGKAP IKAN
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor :
UK.11/18/5/DJPL-06 tentang Sertifikasi Kepelautan Kapal Penangkap
Ikan.
• Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor
UK.11/8/8/DJPL-06 tanggal 23 Februari 2006 tentang Sertifikasi
Kepelutan Kapal Penangkap Ikan, yang mengatur mengenai
penukaran sertifikat Mualim Perikanan Laut/Ahli Mesin Kapal
Perikanan Laut (MPL/AMKPL) serta Surat Keterangan Kecakapan
(SKK) 60 Mil Plus menjadi Sertifikat Ahli Nautika/Tehnika Kapal
Penangkap Ikan (ANKAPIN/ATKAPIN) yang telah ditetapkan batas
waktu penukaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2006
• Mengingat masih banyaknya pemilik sertifikat MPL/AMKPL maupun
SKK 60 Mil Plus yang belum menukarkan sertifikat, maka batas waktu
diperpanjang samapai dengan tanggal 31 Desember 2007

Kepelautan1

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Kepelautan1

Ähnlich wie Kepelautan1 (20)

Mehr von Badiuzzaman

Mehr von Badiuzzaman (14)

Kepelautan1