2. SISTEMATIKA MATERI
• Pendahuluan
• Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana
• Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 10 Tahun
2004
• Pola dan Pembobotan Penentuan Pidana
• Kasus-Kasus
• Penutup
3. LINGKUP
• Pembahasan dibatasi pada bagaimana
pembentuk undang-undang menentukan politik
kriminal/kebijakan penentuan pidana (criminal
policy) yang meliputi kebijakan kriminalisasi dan
kebijakan bobot besaran penentuan pidananya
serta penentuan jenis pidananya.
• Bobot besaran dan jenis pidana yang ditentukan
dalam suatu undang-undang dapat dijadikan
patokan bagi hakim untuk memutus dengan
melihat maksimum atau minimum pidana yang
diancamkan
5. POLA
• KLASIFIKASI POLA PIDANA (PENJARA,
KURUNGAN, DENDA)
• KLASIFIKASI YANG BERAT SAMPAI TERINGAN
JARAK KUALIFIKASI
6. Pidana, Pemidanaan, dan
Tindak Pidana
• Pidana = hukuman/derita/nestapa karena
melanggar delik
• Pemidanaan = penghukuman
(proses/tujuan/pedoman)
• Tindak pidana = perbuatanmelakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana. (strafbaar feit /toerekeningsvatbaar)
7. Perlunya Pidana?
• Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus
mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat
perilaku yang merugikan atau membahayakan,
termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan
tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa
sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan
administratif, penulis), demi alasan teknis murni,
kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau
mencegah dilakukannya tindakan kriminal”
• Namun demikian, Remmelink mengingatkan bahwa
“pidana adalah dan akan tetap harus dipandang
sebagai ultimum remedium.
8. Tujuan Pemidanaan
Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentuk
RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori
tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (generale
preventie) terutama teori pencegahan umum secara
psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan
khusus (speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar
penjahat tidak mengulangi perbuatannya.
Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri
supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelaku
merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan
sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan
memperbaiki.
9. UU Nomor 10/2004
• Ketentuan pidana memuat rumusan yang
menyatakan penjatuhan pidana atas
pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi
norma larangan atau perintah.
• Buku I KUHP berlaku untuk ketentuan pidana.
• Dalam menentukan lamanya pidana atau
banyaknya denda perlu dipertimbangkan
mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan
pelaku.
• Harus mengacu, kecuali tindak pidana khusus.
10. Macam UU
– undang-undang hukum pidana (seperti KUHP/UU Korupsi)
– undang-undang hukum perdata (KUHPerdata);
– undang-undang hukum administrasi (mengatur perizinan/-
kepegawaian);
– undang-undang organik (pembentukan institusi dan susunan
organisasinya);
– undang-undang pengesahan (ratifikasi);
– undang-undang penetapan (APBN);
– undang-undang arahan atau pedoman (UU Tata Ruang);
– undang-undang campuran (administratif, keperdataan,
arahan, dan/atau organik yang di dalamnya mengatur
ketentuan pidana)
11. Pola dan Bobot
Bobot Delik Jenis Pidana Keterangan
Sangat ringan Denda - perumusan tunggal
- denda ringan
(kategori I dan II)
- penjara di bawah 1
tahun
Berat Penjara atau Denda - perumusan
alternatif
- penjara berkisar 1
– 7 tahun
- denda lebih berat
(kategori III – IV)
Sangat serius - penjara saja
- penjara seumur
hidup
- mati
- perumusan tunggal
atau alternatif
- dapat
dikumulasikan
dengan pidana
denda
(pemberatan)
12. Pola Berat dan Ringan Pidana Penjara
Pola Minimum Pola Maksimum
Umum Khusus Umum Khusus
KUHP 1 hari - 15/20
tahun
Bervariasi
sesuai de-
ngan
deliknya
RUU KUHP 1 hari Bervariasi
antara 1 – 5
tahun
15/20
tahun
Bervariasi
sesuai
dengan
deliknya
13. Pola Minimum Khusus
Bobot Delik Ancaman Maksimum Ancaman
Minimum
Berat 4 – 7 tahun 1 tahun
Sangat Serius 7 – 10 tahun
12 – 15 tahuni
20 tahun/seumur
hidup/ mati
2 tahun
3 tahun
5 tahun
14. Pola dan Jenis
– pidana penjara tunggal tanpa pidana denda (tindak pidana
serius/sangat berat);
– pidana penjara dan pidana denda sebagai kumulatif pemberatan
(berat);
– pidana denda sebagai alternatif pidana penjara (ringan);
– pidana denda tunggal (sangat ringan);
– pola pidana denda peraturan daerah (sangat ringan dan bersifat
pelanggaran);
– pola pidana denda untuk korporasi (hanya denda dan biasanya
pemberatan);
– pola pidana denda untuk anak (bisa juga untuk lansia);
– pola pidana denda undang-undang di luar KUHP (pelanggaran
administratif yang dikriminalisasi yang pidananya relatif sangat
ringan);
– pola pidana untuk kejahatan tanpa korban (ringan dan dimaksudkan
sebagai pencegahan umum serta rehabilitatif).
15. Kasus-Kasus
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
• Kriminalisas atau Alasan Lex Specialis (UU
Fidusia, Kewarganegaraan, Penataan Ruang,
dll)
• Rumusan rapel dan Rumusan “dan/atau” (UU
ITE)
