2. BADAN PENGAWAS PEMILU
01 PENCEGAHAN
02
PENGAWASAN
03
PENINDAKAN
SOSIALISASI PERATURAN DAN LARANGAN KAMPANYE,
PEMETAAN POTENSI KERAWANAN, SUPERVISI DAN KOORDINASI
ANTARLEMBAGA, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU
dan LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU
MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAAN
KAMPANYE PEMILU
3. Tujuan
Tujuan IKP 2019
1. Alat untuk mengetahui dan
mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan
kategori kerawanan
2. Alat pemetaan, Pengukuran potensi,
Prediksi, dan Deteksi Dini
3. Rekomendasi penyusunan strategi
pencegahan dan pengawasan tahapan
Pemilu kepada stakeholders Pemilu.
3
4. Konsep IKP
DEFINISI KONSEP
KERAWANAN
PEMILU
“Segala hal yang
menimbulkan gangguan
dan berpotensi
menghambat proses
pemilihan umum yang
inklusif dan benar.”
“DALAM KONTEKS PEMILU
SERENTAK, IKP 2019
MEMBANDINGKAN TINGKAT
KERAWANAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA SELURUH
INDONESIA”
4 Dimensi:
1. Dimensi Konteks Sosial Politik
2. Dimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil
3. Dimensi Kontestasi
4. Dimensi Partisipasi
16 Subdimensi:
1. Subdimensi Keamanan
2. Subdimensi Otoritas Penyelenggara Pemilu
3. Subdimensi Penyelenggara Negara
4. Subdimensi Relasi Kuasa di Tingkat Lokal
5. Subdimensi Hak Pilih
6. Subdimensi Kampanye
7. Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara
8. Subdimensi Ajudikasi Keberatan Pemilu
9. Subdimensi Pengawasan Pemilu
10. Subdimensi Hak Politik terkait Gender
11. Subdimensi Representasi Minoritas
12. Subdimensi Proses Pencalonan
13. Subdimensi Partisipasi Pemilih
14. Subdimensi Partisipasi Partai
15. Subdimensi Partisipasi Kandidat
16. Subdimensi Partisipasi Publik
5. 5
Kategori Skoring
IKP 2019
0 – 33,00
33,01 – 66,00
66,01 – 100,00
Kerawanan
Rendah
Kerawanan
Sedang
Kerawanan
Tinggi
Potensi
kerawanan
relatif lemah dan
cenderung tidak
rawan
Potensi kerawanan
cenderung
menguat dan
signifikan, sehingga
perlu perhatian
khusus dengan
langkah-langkah
untuk
meminimalisasi
potensi kerawanan
Potensi kerawanan
cenderung mudah
terjadi dan perlu
mendapatkan
perhatian serta
antisipasi
7. 7
Provinsi dengan kerawanan
di atas rata-rata nasional
(15 Provinsi)
Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019
49.86
52.83
51.02
49.89
50.86
50.26
50.5
47.87
50.2
49.21
50.52
49.59
46.71
49.27
47.94
47.66
47.31
49.24
49.17
52.14
48.51
44.78
47.27
47.88
49.56
44.18
44.75
47.67
49.3
48.85
47.32
51.21
48.14
50.59
PAPUA
PAPUA BARAT
MALUKU
MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI BARAT
SULAWESI UTARA
GORONTALO
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN UTARA
JAWA TIMUR
DI YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
BANTEN
LAMPUNG
BANGKA BELITUNG
SUMATERA SELATAN
BENGKULU
JAMBI
KEPULAUAN RIAU
RIAU
SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
ACEH
Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku,
Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI
Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah.
10. PENGAWASAN
• Menyediakan hasil pengawasan konten
• Menyediakan data laporan masyarakat
• Menyediakan hasil analisis pengawasan
• Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar
Lembaga.
• Menyediakan informasi terkait dan tim
kampanye, petugas kampanye, dan juru
kampanye
• Menyediakan akun media sosial perserta
pemilu
PENINDAKAN
• Menindaklanjuti rekomendasi hasil
pengawasan terkait konten internet.
• Melakukan penanganan konten internet
yang melanggar ketentuan
MANAJEMEN DAN
PENGAWASAN KONTEN
INTERNET
11. FR
EFEK MASALAH DARI DATA PEMILIH
PENDAFTARAN
PEMILIH
LOGISTIK
PEMILU
PEMUNGUTAN
&
PERHITUNGAN
SUARA
PENETAPAN
HASIL PEMILU
Akurasi daftar pemilih akan
mempengaruhi ketersediaan jumlah
surat suara
Jaminan pemenuhan
hak konstitusional
Pemilih
SENGKETA HASIL
12. FR
Add a footer 12
PENGAWASAN SEBELUM
PEMUNGUTAN SUARA
KAMPANYE PADA
MASA TENANG
POLITIK UANG
KETERLIBATAN
APARAT
MOBILISASI PEMILIH
PENGUMUMAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA
DISTRIBUSI C6
KESIAPAN TPS LOGISITIK
14. PENGGUNAAN/HILANGNYA
HAK PILIH
● TERDAPAT PEMILIH
DPTb DALAM TPS
● TERDAPAT PEMILIH
DPK DALAM TPS
● TPS DEKAT RUMAH
SAKIT
● TPS DEKAT
PERGURUAN TINGGI
● TPS DEKAT LEMBAGA
PENDIDIKAN
(PESANTREN/ASRAMA)
15. KAMPANYE
• TERDAPAT PRAKTIK
PEMBERIAN UANG ATAU
BARANG PADA MASA
KAMPANYE DI TPS
• TERDAPAT PRAKTIK
MENGHINA/
MENGHASUT DIANTARA
PEMILIH TERKAIT ISU
SARA DI SEKITAR TPS
17. MODUS
JUAL BELI
SURAT
SUARA
sisa surat suara yang tidak
terpakai di TPS untuk dicoblos
dan diberikan kepada kubu
yang sudah memesan kepada
oknum KPPS
Menuliskan hasil yang berbeda
antara hasil yang ada pada
lembar C1 plano dengan
penulisan hasil pada formulir
C1.
18. PPK melakukan pengalihan
perolehan suara dari satu atau
lebih calon kepada calon lain
dari Parpol yang sama dan
dalam Dapil yang sama
Pengalihan suara kepada calon
lain, diambil dari calon yang
tidak memiliki kemungkinan
terpilih ataupun tidak memiliki
kemungkinan menjadi PAW
dengan persetujuan bersama
atau dengan tanpa persetujuan
bersama
Pengalihan suara dari suara
yang diterima Parpol secara
langsung dari pemilih kepada
calon lain dengan persetujuan
KPPS atau PPK, dengan atau
tanpa imbalan
19. Pengalihan suara dengan cara
calon dan saksi Parpol peserta
pemilu meminta persetujuan
ketua dan anggota KPPS serta
ketua dan anggota PPK dengan
alasan pengalihan suara dari
Parpol kepada calon
merupakan urusan internal
Parpol
Pengalihan suara dari satu atau
lebih calon dari suatu Parpol
kepada satu atau lebih calon
Parpol lain dari daerah
pemilihan yang sama melalui
perantara (broker) dengan
membayar sejumlah uang
Penambahan atau
pengurangan perolehan suara
Parpol atau Caleg dengan
bentuk mengganti angka di
belakangnya atau di depannya
agar terkesan tidak teliti dalam
proses rekapitulasi
20. Mengawasi rekapitulasi di PPK,
KPU Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi, dan KPU
BAWASLU RI
Pengawasan tahap rekapitulasi di tingkat Provinsi.
Memastikan terlaksananya rapat rekapitulasi sesuai
prosedur.
Memastikan pembetulan pada waktu yang sama
terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu.
Memasatikan KPU Provinsi menyerahkan salinan hasil
rekapitulasi kepada saksi dan Bawaslu Provinsi.
BAWASLU PROVINSI
Pengawasan penyerahan kotak suara oleh PPK
kepada KPU Kabupaten/Kota.
Memastikan rekapitulasi dengan langkah sesuai
peaturan perundang-undangan.
Mengajukan keberatan dalam hal prosedur
dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan
suara tidak sesuai.
Memastikan hasil rekapitulasi diisi dan
ditandatangani oleh KPU Kab/Kota.
Wajib memastikan menyerahkan salinan hasil
rekapitulasi kepada saksi dan Bawaslu
Kab/Kota
BAWASLU KAB/KOTA
STRATEGI PENANGANAN
21. Pengawasan rekapitulasi sesuai prosedur.
Memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi.
Memastikan Ketua atau anggota KPPS hadir sebagai
peserta rapat Rekapitulasi.
Memastikan Rekapitulasi satu wilayah desa cara
berurutan dimulai dari TPS dan PPS pertama dan
terakhir.
Memastikan PPK meneliti dan membaca dengan cermat
dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara,
perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir.
Mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur
dan/atau selisih dalam rekapitulasi.
Memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu
yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau
Panwas.
Memastikan PPK segera menyerahkan dan mencatatkan
ke dalam formulir Salinan Berita Acara ke KPU Kab/Kota.
Memastikan PPK menyerahkan salinan hasil
Rekapitulasi kepada saksi dan Panwas Kecamatan.
PANWASCAM
Pengawasan hasil penghitungan suara
di TPS yang akan disampaikan oleh
KPPS kepada PPK melalui PPS.
Memastikan KPPS menyerahkan kotak
suara kepada PPS pada hari yang
sama dengan hari pemungutan suara.
Hasil pengawasan dicatat dalam
formulir laporan hasil pengawasan.
PENGAWAS TPS
Pengawasan kesesuaian hasil penghitungan suara
dalam lampiran model C-1 sesuai dengan hasil
pegawasan di TPS pada saat penghitungan suara.
Memastikan pengantar penyampaian kotak suara
terkunci dan tersegel.
Memastikan PPS meneruskan kotak suara tersegel
dari seluruh TPS ke kepada PPK.
PPL dan Panwas Kecamatan memastikan PPS
melalui PPK meneruskan salinan formulir berita acara
dan sertifikat beserta lampirannya kepada KPU
Kabupaten/Kota
PANWAS KEL/DESA
STRATEGI PENANGANAN
22. PENGAWASAN
PEMUNGUTAN SUARA
22Add a footer
DAFTAR PEMILIH
PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA
dan DUKUNGAN
PERLENGKAPAN
LAINNYA
KETAATAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN SUARA
NETRALITAS
PENYELENGGARA
PELAYANAN KEPADA
PEMILIH
23. POTENSI MASALAH DALAM PEMUNGUTAN SUARA
23
Ketidakakuratan pemeriksaan logisitik pemungutan suara
Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya
Ketersedian surat suara / surat suara tertukar
Pengetahuan KPPS terhadap pelaksanaan prosedur
pemungutan suara
Potensi money- politic, intimidasi, dan mobilisasi
pemilih
25. POTENSI MASALAH PENGHITUNGAN SUARA
Inkonsistensi KPPS dalam penentuan suara
sah/tidak sah
Ketidakakuratan KPPS dalam penghitungan
suara
Ketidakcermatan dan ketidakakuratan KPPS
dalam membuat salinan C1
Potensi KPPS tidak memberikan salinan C1
ke Saksi dan PPL
Publikasi C1 dan SITUNG
26. FR
Add a footer 26
PENGAWASAN PERGERAKKAN KOTAK
SUARA
Segel Kotak
Suara
Pengamanan
Pengiriman
Kotak Suara
Pembukaan
Kotak Suara
27. Pemungutan Suara Ulang
P S
U
Dapat diulang apabila:
Terjadi bencana alam dan/atau
kerusuhan yang mengakibatkan
hasil pemungutan suara tidak
dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat
dilakukan
Wajib diulang apabila:
• pembukaan kotak suara dan/atau berkas
pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan
• petugas KPPS meminta Pemilih memberikan
tanda khusus, menandatangani, atau
menuliskan nama atau alamat pada surat
suara yang sudah digunakan
• petugas KPPS merusak lebih dari satu surat
suara yang sudah digunakan oleh Pemilih
sehingga surat suara tersebut menjadi tidak
sah
• terdapat Pemilih yang tidak memiliki kartu
tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar
di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan
28. PENGHTUNGAN SUARA ULANG
Penghitungan suara ulang
di TPS
Rekapitulasi suara ulang
di PPK
Rekapitulasi suara ulang di
KPU Kabupaten/Kota
Rekapitulasi suara ulang di
KPU Provinsi
Write
Your Title
Here
29. kerusuhan yang
mengakibatkan
penghitungan suara tidak
dapat dilanjutkan
penghitungan suara
dilakukan secara
tertutup
penghitungan suara
dilakukan di tempat yang
kurang terang atau yang
kurang mendapat
penerangan cahaya
penghitungan
suara dilakukan
dengan suara
yang kurang jelas
penghitungan suara
dicatat dengan
tulisan yang kurang
jelas
saksi Peserta Pemilu,
Pengawas TPS, dan warga
masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses
penghitungan suara secara
jelas
penghitungan suara
dilakukan di tempat
lain di luar tempat dan
waktu yang telah
ditentukan
ketidaksesuaian jumlah
hasil penghitungan surat
suara yang sah dan
surat suara yang tidak
sah dengan jumlah
pemilih yang
menggunakan hah pilih
Penghitungan Suara Ulang Di TPS
30. kerusuhan yang
mengakibatkan rekapitulasi
suara tidak dapat
dilanjutkan
Rekapitulasi suara
dilakukan secara
tertutup
Rekapitulasi suara
dilakukan di tempat yang
kurang terang atau yang
kurang mendapat
penerangan cahaya
Rekapitulasi
suara dilakukan
dengan suara
yang kurang jelas
Rekapitulasi suara
dicatat dengan
tulisan yang kurang
jelas
saksi Peserta Pemilu,
Pengawas Pemilu, dan
warga masyarakat tidak
dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara
jelas
Rekapitulasi suara
dilakukan di tempat
lain di luar tempat dan
waktu yang telah
ditentukan
Rekapitulasi Suara Ulang Di PPK, KPU
Kabupaten/Kota atau KPU Provisi
KPU dapat memfasilitasi Iklan disesuaikan dengan kemampuanya
Pasal 276; Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Internet) dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.