Sistem

1. Sistem
Transportasi
Kota

2. Transportasi
Transportasi diartikan sebagai usaha
pemindahan atau pergerakan sesuatu,
biasanya orang atau barang, dari
lokasi asal ke lokasi tujuan untuk
keperluan tertentu dengan
menggunakan alat tertentu pula.

3. Transportasi

4. Fenomena Transportasi Kota
• Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan
dengan pertumbuhan kapasitas prasarana jalan
raya terutama kendaraan pribadi.
• Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi
yang deras.
• Dana dan waktu yang terbatas.
• Perbenturan kepentingan dan pandangan
(lemahnya koordinasi) antar pihak dan instansi
terkait.
• Disiplin masyarakat rendah.
• Penegakan hukum lemah.

5. Suasana Kemacetan di Jalan Raya

6. Penyalahgunaan Badan Jalan

7. Soft System Methodology
1. Memahami situasi masalah yang belum
terstruktur.
2. Mengidentifikasi pokok persoalan yang akan
diinvestigasi.
3. Membuat formulasi root definitions, menentukan
sistem aktivitas yang relevan dengan situasi
masalah.
4. Membangun model konseptual sesuai dengan root
definitions.
5. Membandingkan model konseptual dengan dunia
nyata.
6. Membahas perubahan yang dapat dilakukan,
yang layak secara sistem & budaya.
7. Melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi
masalah.

8. Soft System Methodology

9. Rich Picture

10. Root Definitions
Pemerintah Kota Bandung yang
mengendalikan dan mengatur sistem
transportasi Kota Bandung dengan
membangun sistem transportasi yang
komprehensif sehingga dapat
mewujudkan sistem transportasi yang
menunjang pembangunan ekonomi
Kota Bandung dan menciptakan Kota
Bandung yang BERMARTABAT.

11. CATWOE
• C : Masyarakat
• A : Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Kepolisian
• T : Keadaan lalu lintas Kota Bandung saat ini  Lalu
lintas Kota Bandung yang lancar, aman, dan
nyaman
• W: Membuat lalu lintas Kota Bandung lancar, aman,
dan nyaman dengan sistem transportasi yang efisien
dan efektif dengan aparat Dinas Perhubungan yang
profesional
• O : Pemerintah Kota Bandung
• E : Sistem perekonomian, budaya, sosial, pariwisata,
pendidikan, dan keamanan.

12. Model Konseptual
Investigasi lokasi
penyalahgunaan badan
jalan
Atur dan buat tempat
parkir
Tertibkan dan relokasi
PKL
Atur penggunaan jalan
Buat moda transportasi
baru
Investigasi pelanggaran
lalu lintas
Investigasi jumlah
kendaraan pribadi dan
kendaraan umum
Buat infrastruktur dan
perketat pengawasan
lalu lintas
Perketat
perizinan
Control
Monitor
Mendefinisikan
ukuran kinerja
Monitor :
Efficacy : Apakah
transportasi kota Bandung
sudah lancar ?
Efficiency: Apakah biaya
dan sumber daya yang
digunakan sudah efisien ?
Effectiveness : Apakah
sistem Transportasi Kota
Bandung mendukung
pembangunan ekonomi ?

13. Perbandingan Model Konseptual
dengan Dunia Nyata
Ada / tidak
dalam situasi
nyata
Bagaimana hal ini
dilakukan
Kriteria penilaian
Komentar-Ide untuk
perubahan
1. Membuat
moda
transportasi
baru
Ada, namun
belum
terlaksana
Monorail, SkyMetro,
Aerobus, Trans Metro
Bandung (TMB), Bus
Sekolah
1. Berhasil jika mampu
mengurangi kemacetan
dan dibangun dengan
biaya seekonomis
mungkin
Alternatif moda baru akan
efektif jika ada ketegasan
pemerintah untuk
melaksanakannya,
2. Masyarakat lebih
memilih menggunakan
kendaraan umum
dibanding kendaraan
pribadi
serta adanya aliran
investasi yang
mendukung usaha ini
2. Investigasi
lokasi
penyalahgu
naan badan
jalan Ada
Patroli rutin Dinas
Perhubungan Kota
Bandung dengan
melakukan pembersihan
badan jalan yang terjadi
bottled neck dan
pemberian trotoar
pedestrian secara
nyaman
Berhasil jika arus lalu lintas
kembali lancar dan badan
jalan bersih dari segala hal
yang bukan peruntukannya
Penyalahgunaan badan
jalan akan mengakibatkan
kemacetan dan
menyempitnya luas jalan
untuk transportasi,
karenanya pembersihan
badan jalan penting untuk
kelancaran berlalu lintas

14. Perbandingan Model Konseptual
dengan Dunia Nyata
Ada / tidak
dalam situasi
nyata
Bagaimana hal ini
dilakukan Kriteria penilaian
Komentar-Ide untuk
perubahan
3. Membuat
tempat
parkir
berikut
pengaturan
nya
Ada, ide Robot
Car Park
belum
terlaksana.
Diterbitkan tata cara
parkir pada ruas jalan
yang berbeda, misalnya
parkir parallel, seri, jam-
jaman, dll. Rencana
dibuatkan Robot Car
Park.
Efektif-efisien: bisa
menampung lebih banyak
kendaraan dengan lahan
sekecil mungkin serta
dengan biaya serendah
mungkin.
Ide yang jenius, saatnya
tata kelola perparkiran
dikelola dengan
mempertimbangkan
aspek teknologi.
4. Tertibkan
& relokasi
PKL Ada
Relokasi PKL di simpul-
simpul kemacetan, di
antaranya kawasan kiara
condong, ujung berung,
alun-alun, pasar baru dll.
Berhasil membersihkan
jalan utama dari
kemacetan akibat
menjamurnya PKL liar di
pinggir jalan.
Menertibkan PKL liar
akan efektif mengurangi
kemacetan, namun
aspek tanpa ketegasan
dan kebijakan tebang
pilih aparat hanya kan
menjadi “bom social”
masyarakat yang
tergusur

15. Perbandingan Model Konseptual
dengan Dunia Nyata
Ada / tidak
dalam
situasi nyata
Bagaimana hal ini
dilakukan Kriteria penilaian
Komentar-Ide untuk
perubahan
5. Investigasi
jumlah
kendaraan
pribadi &
umum Ada
Melakukan regulasi
jumlah kendaraan dan
usia kendaraan yang
boleh digunakan di jalan
umum serta pembatasan
trayek angkutan kota
1.Hanya kendaraan layak
jalan yang bisa
beroperasi di jalan
umum
Jumlah kendaraan pribadi
kenaikannnya tiap tahun
tidak sebanding dengan
infrastruktur jalan yang
ada di kota Bandung,
karenanya regulasi yang
lebih ketat wajib
dilakukan.
2.Tidak terjadi over
lapping antar trayek
angkotan kota sehingga
tidak terjadi
penumpukan angkot di
simpul tertentu
Sementara itu, jumlah
angkot yang lebih dari
5000 unit, sangat
membebani jalan di kota
Bandung, perlu ada
peremajaan dan regulasi
agar tidak terjadi
penumpukan di simpul
jalan

16. Perbandingan Model Konseptual
dengan Dunia Nyata
Ada / tidak
dalam
situasi nyata
Bagaimana hal ini
dilakukan Kriteria penilaian
Komentar-Ide untuk
perubahan
6. Buat
infrastruktur
untuk
pengawasan
ketertiban lalu
lintas Ada
Video surveillance,
rambu-rambu jalan yang
lebih jelas, lampu lalu
lintas yang terawat
Pengguna jalan bisa lebih
merasa terawasi sehingga
lebih waspada saat
berlalu lintas
Ide yang baik, khusus
untuk video
surveillance akan
sangat mahal, tapi
patut dicoba.
7. Investigasi
jumlah
pelanggaran
lalu lintas Ada
Dari jumlah pelanggran
lalu lintas dan
peneyebabnya kita bisa
1.Inventarisir peneyebab
kecelakaan lalu lintas
terbesar
Sangat membantu,
dengan demikian kita
akan tahu akar
dan simpul
kemacetan di
kota Bandung
melakukan investigasi
titik-titik penyebab
kecelakaan lalu lintas
2. Inventarisir simpul-
simpul kemacetan di
Kota Bandung
permasalahannya
dengan lebih jelas

17. Perbandingan Model Konseptual
dengan Dunia Nyata
Ada/tidak
dalam
situasi nyata
Bagaimana hal ini
dilakukan Kriteria penilaian
Komentar-Ide untuk
perubahan
8. Perketat
peroleh izin
SIM, trayek,
dll. Ada
SIM: 17 tahun ke atas.
Bagi yang terbukti
melanggar keras, SIM
dapat dicabut secara
bertahap.
1.Tidak ada anak di
bawah umum
mengendarai
kendaraan bermotor
di jalan umum
Ide memperketat SIM efektif
untuk mengurangi angka
kemacetan lalu lintas dan
kecelakaan kendaraan
bermotor.
Untuk trayek angkot
tertentu dilarang ada
penambahan armada
2.Tidak terjadi
penumpukan akibat
berjubelnya angkot
trayek tertentu
Pengaturan trayek akan
bermanfaat untuk
menciptakan kenyamanan
berlalu lintas
9. Pengaturan
penggunaan
jalan Ada
Dengan membuat jalur
satu arah dan 2 arah, tapi
belum ada pengaturan
lokasi parkir, penertiban
dan relokasi PKL
Berkurangnya tingkat
kemacetan,
Berkurangnya jumlah
PKL
Lokasi parkir harus
diletakkan di lokasi-lokasi
yang strategis, adanya
pendekatan persuasif untuk
merelokasi PKL

18. Robot Car Park

19. Melakukan Perubahan
Untuk melakukan perubahan, perlu dilakukan
beberapa pendekatan untuk evaluasi kelayakan
intervensi, yaitu :
 Membuat model dengan CATWOE yang berbeda
 Analisis owner
 Analisis sistem sosial
 Analisis politikal

20. Membuat Model dengan
CATWOE yang Berbeda
C: Masyarakat Pengelola Angkot
A: Dinas Perhubungan Kota Bandung dan
Kepolisian
T: Keadaan lalu lintas Kota Bandung saat ini 
Lalu lintas Kota Bandung yang lancar, aman,
dan nyaman
W: Membuat lalu lintas Kota Bandung lancar, aman,
dan nyaman dengan sistem transportasi yang
efisien dan efektif dengan aparat Dinas
Perhubungan yang profesional
O: Pemerintah Kota Bandung
E: Sistem perekonomian, budaya, sosial,
pariwisata, pendidikan, dan keamanan.

21. Analisis Owner
Beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah:
• Memperbaiki komposisi SDM baik menurut
pendidikan maupun golongan kepangkatan dengan
cara memprioritaskan pengadaaan diklat.
Sedangkan secara internal perlu memberikan
kesempatan yang luas kepada para pegawai yang
berpotensi untuk melanjutkan pendidikan.
• Penambahan pegawai baru perlu diprioritaskan
untuk tingkat pasca sarjana dengan
mengutamakan kualifikasi di bidang teknik,
ekonomi dan hukum.
• Peningkatan kemampuan untuk menerapkan
peraturan yang telah disusun sehingga peraturan
hukum bisa berjalan secara efektif.

22. Analisis Owner
Pihak-pihak yang perlu dijalin komunikasinya adalah pihak
yang berwenang atas aktivitas berikut ini :
• Pihak yang berkepentingan mengatur distribusi
penduduk, menata lahan dalam kota, mengatur kegiatan
sosial, mengadakan pengembangan wilayah perkotaan
dan peningkatan kesejahteraan penduduk
• Pihak yang berkepentingan dalam pembangunan
prasarana transportasi baru serta peningkatan kapasitas
prasarana transportasi yang ada
• Pihak yang berkepentingan dalam pengadaaan alat
angkut dan sekaligus yang mengelola sistem
pengoperasiannya supaya pengguna merasa puas
dengan alat angkut yang ada
• Pihak yang mengatur lalu lintas jalan raya
• Pihak yang berkepentingan untuk mengukur dampak
moda transportasi dengan kelestarian lingkungan hidup

23. Analisis Sistem Sosial
Sebagai model solusi (untuk mengatasi kendala
transportasi di Kota Bandung) yang baru saja
dirancang maka diperlukan proses transformasi
informasi dan edukasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan implementasi model yang
dirancang.

24. Analisis Sistem Sosial
• Penertiban dan relokasi PKL
• Pengaturan dan pembuatan tempat
parkir
• Melakukan pengetatan perijinan
• Pembuatan infrastruktur dan
pengawasan lalu lintas
• Pembuatan moda transportasi baru

25. Analisis Politikal
Berikut ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan
oleh Pemerintah untuk mengambil keputusan politik
terkait dengan permintaan jasa transportasi :
• Aspek pemakai jasa transportasi : penduduk,
urbanisasi, jumlah pekerja, pendapatan, bentuk-
bentuk kegiatan pengguna jasa, guna lahan
(termasuk luas lantai gedung) dan lain sebagainya.
• Aspek sistem transportasi : biaya tansportasi, kondisi
fisik alat angkut, rute tempuh, kenyamanan /
keamanan dalam kendaraan, pelayanan awak
kendaraan, kecepatan (waktu perjalanan dan waktu
tunggu) dan sebagainya.

26. Aksi untuk Perbaikan Situasi
Untuk memperbaiki situasi transportasi,
perlu dilakukan perubahan pada beberapa
aspek berikut ini :
 Perubahan struktur dan perubahan
prosedur
 Perubahan perilaku

27. Perubahan Struktur & Prosedur
Kedua jenis perubahan ini menjadi otoritas
Pemerintah untuk melaksanakannya dalam jangka
pendek. Beberapa hal yang bisa diterapkan adalah :
Menertibkan tempat ngetem angkot
Menertibkan lampu lalu lintas di perempatan
Membuat jalur khusus angkot
Menindak para pengguna jalan yang tidak disiplin
Menertibkan para pengelola PKL

28. Perubahan Perilaku
Untuk melakukan perubahan struktur dan prosedur,
diperlukan perubahan yang fundamental dalam
aspek perilaku. Perilaku yang perlu diperbaiki
misalnya perilaku berlalu lintas, perilaku
menggunakan jalan sebagai aktivitas ekonomi, dan
sebagainya. Untuk melakukan perubahan perilaku
tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah. Upaya
perubahan perilaku harus dilakukan secara
terintegrasi dari seluruh elemen sistem.

29. Stakeholders
• Problem Owner : Pemerintah Kota Bandung
• Problem User : Dinas Perhubungan Kota
Bandung dan Kepolisian.
• Problem Customer : Masyarakat Kota
Bandung.
• Problem Solver : Pemerintah bekerja sama
dengan berbagai pihak, misalnya perguruan
tinggi di Bandung.

30. Problem Elements
• The Decision Maker : Pemerintah Kota Bandung.
• The Objective : Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di
Kota Bandung.
• The Performance Measure : Menurunnya tingkat kemacetan
di Kota Bandung dapat diukur dari menurunnya derajat
kejenuhan lalu lintas. Derajat kejenuhan lalu lintas
merupakan rasio antara volume arus lalu lintas dengan
kapasitas jalan.
• Alternative Course of Action :
– Penyediaan & pengaturan lahan parkir
– Penyediaan & pengaturan lokasi pengeteman angkutan
umum
– Pengendalian pertumbuhan jumlah kendaraan
– Penambahan kapasitas infrastruktur jalan

31. Relevant System
Penentuan relevant system dilakukan
dengan process approach. Pada
pendekatan ini, dilakukan identifikasi
aspek-aspek sistem.

32. Aspek Sistem Transportasi
Kota Bandung
Aspek Sub Sistem Aturan Identifikasi
1. Ketersediaan lahan parkir 1 Control input
2. Jumlah kendaraan yang parkir 1 Data input
3. Jumlah pedagang kaki lima 1 Data input
4. Lokasi pengetemen 1 Control input
5. Jumlah angkutan umum 1 Data input
6. Jumlah pengguna angkutan 1 Data input
7. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi 1 Data input
8. Pertumbuhan jumlah kendaraan umum 1 Control input
9. Kapasitas infrastruktur jalan 1 Control input
10. Ketersediaan lahan untuk sarana transportasi 1 Constraint
11. Tingkat kedisiplinan berlalu lintas 1 Diabaikan
12. Pengawasan lalu lintas 1 Diabaikan
13. Analisis kelayakan dan kecukupan lahan parkir 3 Proses
14. Pembuatan lahan parkir 3 Proses
15. Pengaturan parkir 3 Proses
16. Penertiban dan relokasi PKL 3 Proses
17. Pengadaan fasilitas pendukung untuk angkutan umum 3 Proses
18. Kapasitas jalan 3 Proses

33. Aspek Sistem Transportasi
Kota Bandung
Aspek Sub Sistem Aturan Identifikasi
19. Penambahan jumlah pengguna angkutan umum 3 Proses
20. Pembangunan infrastruktur 3 Proses
21. Volume arus lalu lintas 3 Proses
22. Penurunan jumlah kendaraan pribadi 3 Proses
23. Kemajuan teknologi transportasi 3 Komponen
24. Pertumbuhan penduduk 4 Irrelevant
25. Pertumbuhan perekonomian 4 Irrelevant
26. Kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan 3 Struktur
27. Krisis ekonomi 4 Irrelevant
28. Kinerja lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi
kota
3 Komponen
29. Keterpaduan antara dan intra moda transportasi dalam mengefektifkan
pelayanan dari pintu ke pintu
3 Struktur
30. Rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum 3 Komponen
31. Sumber dana pembangunan transportasi 4 Irrelevant
32. Minat investor swasta dalam pembangunan jalan 4 Irrelevant
33. Manajemen kepengusahaan angkutan kota 3 Struktur
34. Biaya angkutan umum 3 Komponen
35. Derajat kejenuhan lalu lintas Output

34. Influence Diagram
pertumbuhan
jumlah kendaraan
pribadi
besar lahan
yg tersedia
jumlah
pengguna
angkutan umum
jumlah PKL
jumlah
angkutan
umum
jumlah
kendaraan yang
parkir
luas lahan
parkir yang
tersedia
lokasi
pengeteman
kapasitas
infrastruktur
pertumbuhan
jumlah kendaraan
umum
analisis
kelayakan &
kecukupan
lahan parkir
pembuatan
lahan parkir
pengatur-an
parkir
kapasitas
jalan
penertiban &
relokasi PKL
pengadaan
fasilitas
pendukung
angkutan
umum
peningkatan
jumlah
pengguna
angkutan
umum
penurunan
jumlah
pengguna
kendaraan
pribadi
pembangunan
infrastruktur
derajat
kejenuhan lalu
lintas
volume arus
lalu lintas

35. Derajat Kejenuhan Lalu Lintas
Menurut Peraturan menteri perhubungan nomor KM 14 tahun
2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan :
 Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati
suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu,
dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil
penumpang (smp)/jam.
 Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk
menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu,
dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil
penumpang (smp)/jam.
 Derajat kejenuhan lalu lintas atau nisbah volume/kapasitas
(V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas
dengan kapasitas jalan.
 Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau
persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan
tertentu.

36. Tingkat Pelayanan Jalan

37. Kesimpulan
• Pemerintah Bandung perlu membuat
model transportasi sebagaimana yang
telah disusun dalam rencana strategis
dinas perhubungan.
• Rencana Pemerintah untuk mengadakan
moda transportasi yang baru perlu
didahului oleh upaya untuk
mengoptimalkan infrastruktur yang
sudah ada (semisal jalan)
• Optimalisasi infrastruktur yang sudah
ada