All About "Human Rights" ( HAM ) - Pengertian - Macam macam HAM - Dasar Hukum - Instrumen HAM dan Peradilan Internasional HAM - Pelanggran HAM

1. X MIA 10
SMAN 1 BEKASI

2. Pengertian HAM
 HAM merupakan terjemahan dari human rights
(Inggris), droits de I ‘home (Prancis), dan
menselijkenrechten (Belanda)
 Di Indonesia HAM dikenal dengan sebutan “Hak Asasi
Manusia”

3. HAM Menurut Sumber Dan Ahli
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Hak asasi manusia didefinisikan sebagai sepertangkat hak
yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi
negara, hukum, pemerintahan dan tiap orang demi
kehormatan, harkat dan martabat manusia.
Mustafa Kemal Pasha (2002)
HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa
manusia sejak lahir yang melekat pada
esensinya sebagai anugerah Allah swt.

4. HAM Menurut Sumber Dan Ahli
G.J Wolhof
HAM adalah sejumlah hak yang seperti berakar dalam
tabiat pribadi manusia, justru karena kemanusiannya.
Tabiat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun agar tetap
sifat kemanusiannya
Leah Levin (1987)
Konsep HAM ada dua, yaitu:
a.
HAM adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dari
individu. Hak-hak ini merupakan hak moral bertujuan
untuk menjamin martabat setiap manusia.
b. HAM adalah hak-hak yang menurut hukum dibuat
sesuai dengan proses pembentukan hukum dari
masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun
internasional

5. Jadi HAM Itu Apa ?
HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia bersifat
kodrat dan universal sebagai anugerah Tuhan YME yang
tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat
dipisahkan dari eksistensi manusia
1. Hak yang bersifat norma dan pasti serta penegakannya
bersifat wajib
2. Bersifat universal
3. Ada dengan sendirinya dan tidak bergantung
4. Dipandang sebagai norma yang penting
5. Menuntut aplikasi dari individu dan pemerintah untuk
memajukan penghormatan dan penegakkan HAM

6. Macam-macam HAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hak Asasi Pribadi ( Personal Right )
Hak Asasi Politik ( Political Right )
Hak Asasi Hukum ( Legal Equality Right )
Hak Asasi Ekonomi ( Property Right )
Hak Asasi Peradilan ( Procedural Right )
Hak Asasi Sosial Budaya ( Social Culture Right )

7. LANDASAN HUKUM HAM DI INDONESIA
Sejak Indonesia merdeka, sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan
perlindungan HAM bagi warga negaranya, jauh sebelum PBB mencetuskan Universal
Declaration of Human Rights ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ). Penegakan dan
Perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia tersebut diabadikan dalam konstitusi
negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan piagam HAM bagi bangsa Indonesia.
Maksud rumusan HAM di dalam UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut :
• Memenuhi tuntutan akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global
• Menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi
konstitusional ( constitutional democrasy )
• Ikhtiar untuk menjadikan UUD 1945 menjadi konstitusi yang lebih modern dan
demokrasi
• Menegaskan jaminan konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk
Indonesia

8. Landasan
Hukum
Penegakan HAM
di Indonesia

9. HAM Berdasarkan Pancasila
 Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada sila pertama terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin
setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.
 Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya
nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap martabat
manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan manusia
(human freedom). Sila kedua sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental (pokok,mendasar).
 Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia
Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa
agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari
manapun datangnya.

10.  Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun
material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.
Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi
manusia antara lain : 1. Hak mengeluarkan pendapat 2. Hak berkumpul dan mengadakan
rapat 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan 4. Hak menduduki jabatan Demokrasi yang
dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir
bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan
keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.
 Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara
memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan
dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam
mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

11. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
di Indonesia
 Pengesahan undang-undang no.25 tahun 2000 tentang Propenas yaitu dengan
pembentukan kelembagaan dan pembuatan perundangan yang berkaitan
dengan HAM tahun 2000-2004
 Dibentuknya Komnas HAM dengan keputusan presiden nomor 50 tahun 1993
yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang no.39 tahun 1999
 Pembentukan Komisi Anti Kekerasan pada Perempuan dengan keputusan
presiden nomor 181 tahun 1998
 Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang
kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan,
kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM
 Pengesahan undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan undangundang no.26 tentang pengadilan HAM
 Penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD
1945
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003
yang selanjutnya derevisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.61 Tahun 2003

12. Program Utama RANHAM
 Pembentukan dan penguatan institusi Pelaksana





RANHAM
Persiapan instrumen HAM internasional
Persiapan harmonisasi peraturang perundang undangan
Diseminasi dan pendidikan HAM
Penerapan norma dan standar HAM
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

13. Peran Serta dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan,
dan Penegakkan HAM di Indonesia
Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis Umum
PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia ( Universal Declaration of Human Rights )
pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi salah
satu acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk
menyusun langkah-langkah dalam penegakan, peran
serta dan upaya HAM.

14. Sikap Sikap Dan Perilaku Yang Dapat Diwujudkan Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Lingkungan
Keluarga, Masyarakat, Bangsa Dan Negara.
 Lingkungan Keluarga
Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM dalam keluarga harus diwujudkan
dalam sikap dan perilaku sebagai berikut:
1. Menghindari KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
2. Memupuk rasa cinta dan kasih saying sesama anggota
keluarga
3. Menghindari otoriterisme dalam keluarga
4. Mengembangkan perilaku demokratis dalam setiap
pengambilan keputusan di keluarga
5. Mengedepankan rasa dan nilai keadilan kepada segenap
anggota keluarga

15.  Lingkungan Masyarakat.
Peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan
HAM di masyarakat dapat diwujudkan dalam sikap dan
perilaku berikut ini:
1. Mematuhi dan menaati segala aturan yang ada di masyarakat
2. Memupuk rasa toleran dan saling menghormati sesama warga
masyarakat
3. Mengembangkan
budaya
demokratis
dalam
setiap
pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat
4. Mengedepankan
rasa
kekeluargaan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, dan
rasa keadilan sesame warga masyarakat.
5. Melakukan himbauan untuk menghentikan berbagai macam
konflik yang sedang terjadi
6. Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang
dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian
melalui dialog

16.  Lingkungan berbangsa dan bernegara
1. Menjadikan hukum sebagai panglima dalam hidup
2.
3.
4.
5.
6.
berbangsa dan bernegara
Menghormati dan menghargai keberagaman dan
pluralism sesame warga Negara
Mengembangkan
budaya
demokrasi
dalam
menyikapi kebijakan kebijakan Negara
Menghindari perilaku anarkisme, primodrialisme
dan separatisme
Mengedepankan rasa kebangsaan, nasionalisme dan
patriotism
Menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan
bagi seluruh rakyat

17. 








Hambatan dan Tantangan Proses
Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan
HAM
Masalah Sosial Budaya
Masalah Informasi dan Komunikasi
Masalah Kebijakan Pemerintah
Masalah Perangkat Perundang-undangan
Amandemen UUD 1945 Pasal 28 yang mengedepankan
asas retroaktif
Adanya prinsip Universalitas
Adanya prinsip Negara demokrasi
Adanya Prinsip Negara Hukum
Adanya Prinsip Keseimbangan

18. Instrumen Hukum dan Peradilan
HAM Internasional

19. Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai dimensi
internasional sejalan dengan pengertian bahwa nilai
– nilai hak asasi manusia bersifat universal. oleh
karena itu, dalam upaya pemajuan dan peningkatan
terhadap hak asasi manusia perlu dilakukan dengan
kerjasama Internasional, bukan melalui konfrontasi
ataupun pemaksaan terhadap tata nilai asing yang
belum sesuai dengan nilai – nilai nasional.

20. Instrumen Hukum Internasional
 Konvenan
 Konvensi
 Protokol Opsional
 Ratifikasi
 Aksesi

21. Declaration by United Nation
Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa
diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1942.
Berkaitan dengan hal tersebut Presiden
Amerika
Serikat,
Franklin
Delano
Roosevelt memberikan pesan yang
ditujukan kepada kongres tentang empat
kebebasan ( The four Freedom ).

22. The Four Freedom
 Freedom of speech
 Freedom of religion
 Freedom from fear
 Freedom from want

24. Universal Declaration Of
Human Rights
Setelah Perang Dunia 2 selesai, PBB akhirnya dapat
menghasilkan Universal Declaration Of Human Rights
pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan umum
HAM ini dipengaruhi oleh The Four Freedom yang
dikemukaan oleh F D Roosevelt.

25. Universal Declaration Of Human Rights
 Hak kebebasan politik
 Hak sosial
 Hak Beristirahat dan Hiburan
 Hak akan tingkatan dasar kehidupan yang cukup bagi




penjagaan kesehatan dan keselamatan serta
keluarganya.
Hak asasi pendidikan
Hak asasi dalam bidang kebudayaan
Hak asasi menikmati kehidupan sosial dan
Internasional
Kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan hak asasi

26. Deklarasi Wina tentang HAM bagi
NGO
Pada tahun 1993, yaitu 2 tahun setelah bubarnya Uni
Soviet, di Wina diadakan konferensi HAM untuk
organisasi – organisasi nonpemerintah. Deklarasi ini
menegaskan keuniversalan HAM dan keharusan
penerapannya secara menyeluruh atas umat
manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar
belakang budaya dan hukum setempat.

27. Statuta Roma
Beberapa instrumen yang dapat dijadikan
tolak ukur dalam peradilan internasional
tentang HAM yaitu sebagaimana terdapat
dalam Pasal 5 Undang – Undang Roma.
Dalam Pasal 5 UU Roma, dijelaskan bahwa
yuridiksi peradilan dibatasi kepada
kejahatan yang sangat serius yang menjadi
perhatian
internasional
secara
keseluruhan contohnya perang, kejahatan
terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi
dan genosida.

28. Peradilan HAM Internasional
 Lembaga Peradilan HAM Internasinal
PBB membentuk beberapa lembaga peradilan Internasional yang
memiliki yurisdiksi atas wilayah negara – negara Internasional.
Lembaga tersebut memiliki kekuasan untuk mengadili dan
menghukum para penjahat kemanusiaan.
Lembaga peradilan internasional tersebut, yaitu :
1. Mahkamah Internasional
2. International Crime Court ( ICC )
Selain lembaga peradilan yang dibentuk PBB, ada juga lembaga
peradilan lainnya yang dibentuk beberapa negara yang berada
di satu kawasan. Contohnya :
1. Peradilan HAM Negara – Negara komisi Eropa
2. Peradilan HAM Negara – Negara Amerika

29. Peradilan HAM Internasional
 Proses Pengadilan HAM Internasional
1. Jika suatu Negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau
penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional
berada dalam posisi inadmissible ( tidakdiizinkan ) untuk menangani perkara
kejahatan tersebut.
2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu Negara, kemudian Negara yang
bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih
lanjut, maka Pengadilan Pidana Internasiona lberada dalam posisi
inadmissible.
3. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hokum yang
tetap, maka terhadap pelak ukejahatan tersebut sudah mendekat asas nebis in
idem.
4. Perkara tidak mempunyai cukup dasar hukum untuk ditindaklanjuti Peradilan
Internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan
menerap kanketentuan – ketentuan hukum Internasional yang dilakukan oleh
peradilan Internasional yang dibentuk secarateratur.

30. Kasus - kasus Pelanggaran HAM Internasional
1924 di Italia
Benito Mussolini telah mendirikan sekaligus memimpin
fasisme di Italia. Ia memerintah pada tahun 1923-1924.
Lawan-lawan politik yang tidak setuju dengan pemikirannya
ditangkap dan dibunuh. Ia telah menduduki Ethiopia dan
Albania. Ia juga pencetus PD 2 berkoalisi dengan hitler untuk
melawan sekutu.

31. 1933 di Jerman
Adolf Hitler berhasil memenangkan pemilu melalui Partai
Buruh Jerman Sosialis memimpin di Jerman dengan sangat
otoriter. Ia sama dengan Benito Mussolini menangkap lawanlawan politiknya dan membunuh mereka, seperti
pembasmian orang-orang Yahudi, menduduki Chekoslovakia
dan Austria serta memicu terjadinya PD 2.

32. 1960 di Republik Afrika Selatan
Ketika rezim apertheid yang didominasi oleh orang-orang
berkulit putih berhasil menguasai Afrika Selatan, mereka
melakukan kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Di
antara peristiwanya adalah terbunuhnya 77 orang di
Sharpeville, peristiwa tahun 1976 yang menewaskan banyak
warga sipil terutama murid-murid sekolah.

33. 1979 di Uni Soviet
Negara Uni Soviet atau Rusia sudah melakukan penyerangan
berkepanjangan di Afghanistan yang berlangsung pada tahun
1970 hingga 1990an. Sejumlah pasukan perang sebanyak
85ribu tentara didatangkan dari Uni Soviet untuk bertempur
di Afghanistan sehinnga memakan banyak korban, baik
militer atau sipil.

34. 1992-1995 di Serbia Bosnia
Pada tahun 1992-1995 terjadi perang di Bosnia yang dipimpin
oleh Radofan Karadzic. Dalam perang tersebut terjadi
pembunuhan massal terhadap 8.000 warga muslim Bosnia di
Srebenica. Srebenica adalah pusat daerah warga muslim di
Bosnia. Radofan Karadzic berniat untuk melakukan
pembersihan etnis kepada warga non-Serbia.

35. 1999 di Indonesia
Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan timor-timor. Beberapa
orang diduga tewas. Kerusakan terjadi di gedunggedung, rumah-rumah.

36. Terima Kasih