Pendidikan kewarganegaraan membahas tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, HAM, otonomi daerah, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem pertahanan nasional."

1. RANGKUMAN BAHAN MATA KULIAH
UNTUK KALANGAN SENDIRI
M. AUGUS SIAHAAN, SE.MM.
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PROF.DR. MOESTOPO
(BERAGAMA)
JAKARTA 2016
1

2. I. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan
selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan hingga kini masuk dalam era
globalisasi, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan
zamannya.
Perubahan peta politik dunia di era globalisasi dewasa ini telah menghadirkan suatu
kompetisi antar bangsa yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang
cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Akhirnya kondisi tersebut
menyebabkan perubahan pada situasi keamanan dunia.
Isu keamanan tradisional yang bernuansa geopolitik dan geostrategi, yaitu munculnya
kekuatan Blok Barat dan Blok Timur sudah tidak lagi menjadi isu sentral, namun
pada dekade terakhir ini keadaan semakin kompleks dengan meningkatnya aktivitas
terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, imigrai gelap dan kejahatan
lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut semakin kompleks karena
dikendalikan oleh aktor-aktor berjaringan
2

3. lintas negara yang terorganisir dengan baik dan rapi serta memiliki
teknologi tinggi serta dukungan keuangan.
Munculnya era reformasi pada dasarnya adalah suatu proses
perubahan yang di dorong oleh semangat dan cita-cita/keinginan
luhur bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupan dan masa
depan yang lebih baik. Keinginan luhur tersebut akan dapat dicapai
melalui pemerintahan yang demokratis, bersih, berwibawa, bebas
KKN serta mampu menegakkan supremasi hukum.
Walaupun disadari bahwa jalan menuju masyarakat madani yang
mandiri dan demokratis masih sangat panjang dan menghadapi
tantangan yang tidak ringan dan berliku, namun reformasi
merupakan wahana dan instrumen yang paling tepat untuk
membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat madani yang dicita-
citakan.
3

4. Perkembangan era Globalisasi ditandai oleh
kuatnya pengaruh dari :
a. Lembaga-lembaga kemasyarakatan
internasional
b. Negara-negara maju ikut mengatur percaturan
politik, ekonomi, sosial budaya serta
pertahanan keamanan global
c. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya bidang informasi, komunikasi
dan transportasi
d. Isu Demokratisasi, HAM, dan Lingkungan
Hidup. 4

5. Pada akhirnya, Globalisasi tersebut akan berimbas terhadap dinamika kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berupa :
a.Timbulnya konflik kepentingan antar berbagai pihak
b.Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan yang sangat rendah
menuju titik kritis.
c.Dunia menjadi transparan seolah-olah tanpa batas negara.
d.Perubahan struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e.Perubahan pola pikir, sikap, tindakan serta mental spiritual
Dalam rangka menghadapi dampak globalisasi dan menatap masa depan untuk
mengisi kemerdekaan Indonesia, maka diperlukan perjuangan non phisik yang
dilandasi wawasan kesadaran, nilai filosofis, sikap dan perilaku, persatuan dan
kesatuan dalam rangka bela negara, melalui sarana kegiatan pendidikan bagi setiap
WNI melalui “PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN)”, yang mencakup :
•Tahap Awal > diberikan sejak dari SD hingga SLTA dan Kepramukaan
•Tahap Lanjutan > diberikan di Perguruan Tinggi, dalam bentuk Pendidikan
Kewiraan yang selanjutnya berkembang menjadi
“ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”
5

6. 2. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
SDM yang berlandaskan iman dan taqwa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri,
maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional,
bertanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab.I Pasal 1 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta dididik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.
Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk
sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya.
Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tanah
airnya, bersikap setia kepada NKRI dan disahkan oleh Undang-undang sebagai
warga Negara
6

7. Penduduk
Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN dimaksudkan
memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat
kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada
sejarah bangsa, menghargai jasa pahlawan dan
berorientasi ke masa depan.
7

8. 3. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik
berpedoman / berorientasi pada :
a. Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai nilai-nilai
falsafah bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
b. Berbudi pekerti luhur, berpikir kritis, demokratis,berdisiplin.
c. Rasional, dinamis, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
d. Sifat profesional yang berdaya saing dan kompetitif.
e. Aktif memanfaatkan IPTEK sesuai bidang profesi masing-masing.
f. Kesadaran bela negara sebagai wujud dari penanaman jiwa patriotik dan
nasionalis.
g. Kemampuan memahami , menganalisis dan menjawab masalah-masalah
yang dihadapi secara berkesinambungan, konsisten dengan cita-cita
dan tujuan nasional.
h. Tetap pada jati diri yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air.
i. Memelihara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan.
8

9. j. Mengajarkan mahasiswa berkarakter kuat sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.
k. Menanamkan jiwa patriotik dan nasionalis
l. Menguasai pengetahuan tentang negaranya, serta masalah yang
terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.
m. Membantu mahasiswa untuk mengetahui akan hak dan
kewajibannya sebagai warganegara secara santun dan jujur serta
demokratis.
n. Memantapkan kepribadian sebagai manusia seutuhnya dan
berintegritas
o. Bersikap demokratis dan berkeadaban.
p. Menjadi warga negara yang berdaya saing
q. Disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan
yang damai.
9

10. Karakteristik warga negara yang demokratis, adalah :
1.Rasa hormat dan tanggung jawab terhadap sesama warga
negara yang pluralistik, baik secara suku, agama, ras, bahasa,
ideologi politik
2.Bersikap kritis diberbagai aspek kehidupan masyarakat.
3.Membuka diskusi dan dialog terhadap perbedaan pendapat
dan pandangan
4.Terbuka, sebagai bentuk penghargaan terhadap kebebasan
sesama manusia.
5.Rasional.
6.Adil
7.Jujur.
10

11. Asas kewarganegaraan.
Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Unsur darah keturunan (jus/ius sanguinis)
2. Unsur daerah kelahiran (jus/ius soli)
3. Asas pewarganegaraan naturalisasi
4. Kewarganegaraan ganda
1. Unsur darah keturunan (jus/ius sanguinis)
Ius berarti hukum/pedoman, sanguinis berarti darah, dkl. Hukum/hak
untuk darah.
Adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu)
berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya.(umumnya
dianut oleh Eropa dan Asia Timur)
11

12. 2. Jus/Ius Soli (hak untuk wilayah)
Jus atau ius berarti hukum/pedoman, soli(solum) berarti
negeri/tanah/daerah.
Adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi
individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. (Dianut
oleh:Argentina, Brasil, Jamaika, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat).
3. Naturalisasi
Mensyaratkan individu pendaftar naturalisasi untuk menghapus
kewarganegaraan mereka sebelumnya. Namun ada negara yang tidak
mengakui penghapusan kewarganegaraan tersebut, sehingga secara teknis
orang tersebut masih memiliki dua kewarganegaraan.
4. Kewarganegaraan Ganda.
Adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara
hukum yang sah merupakan warga negara dibeberapa negara.
Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara memiliki persyaratan
kewarganegaraan yang berbeda.
12

13. Syarat-syarat umum bagi seseorang untuk
memperoleh kewarganegaraan disuatu negara ;
1.Orang tersebut lahir di teritori negara bersangkutan (ius
soli)
2.Orang tersebut menikahi seseorang yang memiliki
kewarganegaraan di negara yang bersangkutan (jure
matrimonii)
3.Orang tersebut mengalami naturalisasi
4.Orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih
dibawah umur dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah
warga negara dinegara yang bersangkutan
13

14. 4. RUANG LINGKUP BAHASAN
Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang memberi
pemahaman filosofis sebagai dasar aplikasi nilai dalam kehidupan. Mata kuliah
Pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MKPK/MKDU) dalam komponen kurikulum
perguruan tinggi.
Pokok bahasan Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup :
1) Pemahaman tentang : Bangsa, Negara, Hak dan kewajiban Warga Negara,
Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Otonomi Daerah,
2) Wawasan Nusantara (WASNUS)
3) Ketahanan Nasional (TANNAS)
4) Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (POLSTRAHANKAMNAS)
5) Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)
Seluruh pokok bahasan tersebut terjalin inter relasi secara utuh dan terpadu
(Komprehensif)
14

15. 1) PEMAHAMAN TENTANG : BANGSA, NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN OTONOMI
DAERAH
a. BANGSA
Adalah orang-orang atau kumpulan manusia yang memiliki kesamaan asal
keturunan, adat, bahasa, sejarah, wilayah tertentu, yang mempunyai
kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta
berproses dalam satu wilayah.
Bangsa adalah Suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas
bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya,
dan/atau sejarah.
Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (sejarah
dan cita-cita)
Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena
adanya rasa kesatuan antara manusia dn tempat tinggal (geopolitik)
Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik
yang timbul karena kesamaan nasib.
15

16. b. NEGARA
Negara berasal dari kata : staat, state, etat, status/statum
yang artinya keadaan yang tetap dan tegak, atau
sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tegak
Secara terminologi bahwa negara adalah organisasi
tertinggi diantara suatu kelompok masyarakat yang
mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidu di dalam daerah
tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
masyarakat.
Negara merupakan suatu masyarakat , yang mempunai
monopoli dalam penggunaan fisik secara sah dalam suatu
wilayah.
16

17. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami
satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang
mengurus tata tertib serta keselamatan manusia tersebut.
Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu
pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dalam
satu wilayah tertentu dengan kekuasaan untuk memaksa
untuk ketertiban sosial.
Negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan fisik secara sah dalam suatu
wilayah.
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
masyarakat.
Negara adalah suatu wilayah dipermukaan bumi yang
kekuasaannya (politik, militer, ekonomi, sosial budaya dll)
diatur oleh pemerintaha yang berada di wilayah tersebut. 17

18. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem aau atturan yang
berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara
independen.
Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, adalah :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ini merupakan suasana ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak.
18

19. Hubungan timbal balik antara bangsa dan negara
Bangsa merujuk pada kelompok orang atas persekutuan hidup, sedangkan
negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada
didalamnya (organisasi kekuasaan politik).
Bangsa adalah bagian dari suatu negara, dan bangsa menjadi salah satu
unsur terbentuknya negara.
Negara dan Agama.
Hubungan negara dan agama dapat dilihat dari beberapa paham, yakni :
1. Pahan Teokrasi, negara menyatu dengan agama, karena pemerintah
dijalankan menurut firman-firman Tuhan ( Kitab Suci)
2. Paham Sekuler, norma hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan
bersama dan tidak berdasarkan firman Tuhan (Kitab Suci)
3. Paham Komunis, menyatakan bahwa manusialah yang menghasilkan
masyarakat negara, dan agama merupakan sesuatu yang terpisah dari
suatu negara.
19

20.  Unsur –unsur Negara
Terdapat : Wilayah, Rakyat / Masyarakat / Penduduk serta pemerintahan yang
berdaulat (Bersifat Konstitutif )
Adanya : Tujuan Negara, UUD/Konstitusi, pengakuan dari negara lain (baik de jure
maupun de fakto ) dan masuk PBB (bersifat deklaratif)
Proses Bangsa yang Menegara
Teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI diterjemahkan sebagai berikut :
1. Perjuangan kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-
ide dasar yang dicita-citakan.
2. Proklamasi kemerdekaan merupakan pintu gerbang lepas dari penjajahan dan
diperolehnya kedaulatan.
3. Mengisi kemerdekaan menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur.
4. Terjadinya negara adalah atas kehendak seluruh bangsa.
5. Religiusitas, kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
20

21. c. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Mencakup :
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan
2) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3) Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
4) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan
5) Berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan
kehidupannya
6) Berhak atas status kewarganegaraan
7) Bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
8) Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan jaman dan peradaban
9) Berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.
10) Wajib menghormati dan berhak atas perlindungan Hak Asasi
Manusia
11) Berhak mendapat pendidikan. 21

22. Pembagian bidang, jenis dan macam HAM (Hak Asasi Manusia)
dunia adalah :
1.Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah
tempat.
-Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
-Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
-Hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan
kepercayaan yang diyakini maing-masing.
2.Hak Asasi Politik { Political Rights)
-Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
-Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
-Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi lainnya.
-Hak untuk membuat atau mengajukan suatu usulan petisi
22

23. 3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
-Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan.
-Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil
-Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
-. Hak kebebasan melakukan jual-beli
-Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
-Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa
-Hak kebebasan melakukan hutang-piutang
-Hak untuk memiliki sesuatu
-Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
23

24. 5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
-Hak mendapatkan pembelaan hukm di pengadilan
-Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapa,
enahanan dan penyelidikan di mata hukum
6.Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)
-Hak menentukan , memilih, dan mendapatkan pendidikan
-Hak mendapatkan pengajaran
-Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan
bakat dan minat.
24

25. - Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- Hak untuk memilih , dipilih, diangkat dalam jabatan profesi
dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan
perundang-undangan
7. Hak Asasi Anak (Rights of the Child)
- Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara
- Hak memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka
pengembangan diri
- Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum. 25

26. d. DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1) DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu :
DEMOS = RAKYAT, CRATOS = KEKUASAAN
Kekuasaan dari / oleh / untuk rakyat
Istilah ini bersifat universal, namun isi dan perwujudannya bisa berbeda-
beda dari negara yang satu ke negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh :
- Perbedaan kultur/kebudayaan setiap bangsa
- Hakikatnya yang dinamis.
Namun demokrasi dalam prakteknya adalah bahwa DEMOS bukanlah
rakyat keseluruhan tetapi hanya populis tertentu (makna diskriminatif)
yaitu secara tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-
sumber kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan urusan publik atau pemerintahan.
26

27. Dalam perkembangan kehidupan memasuki skala luas (tidak berformat lokal), maka
dimensi demokrasi adalah :
 Partisipasi langsung tidak mungkin terwujud
 Diskriminasi dalam politik tetap berlangsung.
 Tidak semua memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk
mengefektifkan hak-hak mereka.
PRINSIP-PRINSIP DASAR DEMOKRASI
1. Persamaan kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi-
potensi : fisik, intelektual, moral, spiritual, dsb.
2. Hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia. Kesejahteraan manusia jauh lebih
penting daripada tujuan manapun.
27

28. 3. Hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan.
Kebebasan individu dan sosial mengacu pada kemampuan manusia untuk
menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan
kebebasan, manusia dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik
demi pengembangan diri dan masyarakatnya. Namun agar tidak mengarah kepada
anarki sosial harus ada batas-batas berupa : disiplin diri, pengendalian diri yang
berasal dari hati nurani, kesadaran serta tanggungjawab, hormat terhadap
kebutuhan hak dan nilai-nilai luhur sesamanya.
4. Fair play : Tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Kita
memperoleh rasa hormat dengan menunjukkan rasa hormat.
28

29. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis (dipakai oleh hampir
seluruh negara di dunia) adalah sebagai berikut :
1.Adanya keterlibatan warganegara (rakyat) dalam pengambilan
keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
2.Adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia (warganegara)
3.Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang
4.Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen
sebagai alat penegakan hukum
5.Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara
6.Adanya pers (media masa) yang bebas menyampaikan informasi dan
mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah
7.Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di
lembaga perwakilan, pemimpin negara dan pemerintahan.
8.Adanya pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL.
9.Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama,
golongan, dan antar ras /SARA) 29

30. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
•HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan
kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya
sebagai manusia.
• HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat
• HAM adalah hak-hak yang inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu
manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.
Dengan kata lain :
Manusia memiliki hak karena ia manusia
HAM tidak tergantung pada keberadaan suatu negara dan tidak dapat
dihilangkan oleh negara.
HAM tidak kehilangan kekuatan moralnya, hanya karena tidak diakui oleh
pihak yang berkuasa.
30

31. Kewajiban asasi adalah merupakan kewajiban politik negara
untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak asasi manusia,
meskipun hak-hak itu tidak dapat dituntut oleh tiap-tiap
individu secara hukum. Namun demikian, penegakan
demokrasi dan HAM hanya dapat terwujud dengan baik
kalau ada masyarakat dan pemerintahan yang demokratis
dan semua pihak mau mengupayakannya secara serius.
31

32. - HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Mencakup :
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
dan pemerintahan
2) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3) Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
4) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan
5) Berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan
kehidupannya
6) Berhak atas status kewarganegaraan
7) Bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
8) Hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan jaman dan peradaban
9) Berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.
10) Wajib menghormati dan berhak atas perlindungan Hak Asasi
Manusia
11) Berhak mendapat pendidikan. 32

33. e. OTONOMI DAERAH
Sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya
diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society) maka kepada
daerah diberikan desentralisasi kewenangan berupa OTONOMI DAERAH.
Dibandingkan dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintah
Daerah (yang sangat sentralistis), maka dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah (Desentralisasi) , selanjutnya diperbaharui dengan
Undang Undang Nomor. 32 tahun 2004, menyebutkan bahwa Otonomi Daerah
adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Daerah otonomi adalah bagian organis dari pada negara, maka daerah otonomi
mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri, namun tetap terikat dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah otonomi ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan
mengurus rumahtangganya sendiri.
Hakekat Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untukmeningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan
pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.
33

34. Tujuan Otonomi Daerah
telah terjadi perubahan- perubahan berupa :
a. Kewenangan dimulai dari daerah (Local Government Looking) sedangkan
yang lama, kewenangan dimulai dari pusat (Central Government Looking)
b. Daerah mempunyai kewenangan yang luas, mencakup seluruh kewenangan
bidang
pemerintahan, kecuali bidang : Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan,
Moneter dan Fiskal, Agama, Pengendalian Pembangunan Nasional Secara
makro, Dana Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara, Lembaga
Perekonomian Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan SDM dan SDA,
Teknologi tinggi yang Strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional.
c. Daerah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat
d. Prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat lebih
mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
34

35. Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan
perekonomian daerah.
Misi Otonomi Daerah
Misi utama otonomi daerah adalah :
-Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
-Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
-Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk
berpartisipasi dalam proses pembangunan
-Diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasilnya..
-Meningkatkan kesejahteraan rakyat
-Menggalakkan dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinams dan
bertanggungjawab.
- Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- Mengurangi beban pemerintah pusat.
35

36. Prinsip Otonomi Daerah
Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip
otonomi daerah adalah :
- Demokratis, keadilan, pemerataan potensi dan keanekaragaman
daerah
- Nyata dan bertanggungjawab.
- Sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan
yang serasi antara pusat dan daerah.
- Meningkatkan kemandirian daerah (Kabupaten dan daerah Kota)
- Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah (DPRD),
yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran
36

37. - Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi
untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu dilimpahkan
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
Tugas yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat :
-Hubungan luar negeri
-Pertahanan
-Keamanan
-Lembaga Peradilan
-Ekonomi moneter dan fiskal
-Agama
-Berbagai jenis unsur yang lebih efisien ditangani oleh pemerintah pusat
( BUMN, Badan Standarisasi Nasional, Adm. Pemerintahan, SDM,
Agraria dll)
37

38. telah terjadi perubahan- perubahan berupa :
a. Kewenangan dimulai dari daerah (Local Government Looking) sedangkan
yang lama, kewenangan dimulai dari pusat (Central Government Looking)
b. Daerah mempunyai kewenangan yang luas, mencakup seluruh kewenangan
bidang
pemerintahan, kecuali bidang : Politik Luar Negeri, Hankam, Peradilan,
Moneter dan Fiskal, Agama, Pengendalian Pembangunan Nasional Secara
makro, Dana Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara, Lembaga
Perekonomian Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan SDM dan SDA,
Teknologi tinggi yang Strategis, Konservasi dan Standarisasi Nasional.
c. Daerah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat
d. Prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat lebih
mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
38

39. 2) WAWASAN NUSANTARA
1. PENGERTIAN
Wawasan = Pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap inderawi
Nasional = Bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan bernegara
Nusantara = Sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945
2. FUNGSI
- Konsep ketahanan naional, pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan
kewilayahan.
- Sebagai konsep pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik,
ekonomi, sosial budaya.
- Sebagai konsep pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup lingkup sebagai
satu kesatuan wilayah dan segenap kekuatan negara.
- Sebagai konsep kewilayahan/pembatasan negara.
3. RUANG LINGKUP
Dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, Bab II Sub E, dinyatakan untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional harus didasarkan pada Wawasan Nusantara,
yaitu perwujudan kepulauan nusantara dilihat sebagai satu kesatuan
yang mencakup bidang :
39

40. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, berisi :
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang
surut (low water line) tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight
base line) yang diukur dari yang menghubungkan titik-titik ujung yang
terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim hukum internasional,
dimana batasan nusantara 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal
wilayah laut Indonesia.
Dengan adanya Deklarasi Juanda ini, secara yuridis formal, Indonesia menjadi
utuh dan tidak terpecah lagi.
3. RUANG LINGKUP
Dalam Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, Bab II Sub E, dinyatakan
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus didasarkan pada
Wawasan Nusantara, yaitu perwujudan kepulauan nusantara dilihat sebagai
satu kesatuan yang mencakup bidang :
40

41. a. POLITIK
Meliputi :
- Kebulatan wilayah dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan
wilayah, wadah, ruang hidup, matra, serta menjadi modal dan milik bersama
bangsa
- Suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan bahasa merupakan kesatuan bangsa
yang bulat
- Merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air dan satu tekad
- Ikut menciptakan ketertiban dunia.
b. EKONOMI
Meliputi :
 Kekayaan alam (potensial maupun efektif) adalah modal dan milik bersama bangsa
 Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata
 Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh
daerah
 Perekonomian merupakan satu kesatuan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
c. SOSIAL BUDAYA
Mencakup :
 Ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara
 Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa 41

42. 3. LATAR BELAKANG
a. GEOGRAFI
Indonesia merupakan negara kepulauan yang menurut hasil penelitian ulang
Dinas Hidrohosiografi TNI AL terdiri dari 17.508 pulau (sebelumnya disebut
sebanyak 13.667 pulau) yang dikelilingi oleh dua SAMUDERA ( Samudera
Indonesia dan Samudera Pasifik) dan diapit oleh dua BENUA (Benua Asia dan
Benua Australia). Dengan kata lain Indonesia terletak pada posisi silang.
Kepulauan Indonesia yang terdiri atas tanah dan air dipandang sebagai satu
kesatuan yang utuh sehingga dalam penyebutan tempat hidup atau tumpah
darahnya digunakan istilah “Tanah Air”. Sedangkan di Inggris disebut “
Motherland” dan di Jerman disebut “Heimat”
b. GEOPOLITIK
Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan ( sistem
dan dasar pemerintahan ) Politik adalah segala urusan dan tindakan
(kebijaksanaan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau
terhadap negara lain. Politik adalah tipu muslihat, kelicikan akal (daya upaya)
Ilmu bumi politik adalah mempelajari fenomena geografi dari aspek politik
Geopolitik adalah pengetahuan mengenai fenomena politik ditinjau dari aspek
geografi
42

43. Beberapa pendapat ahli mengenai geopolitik :
 Rudolph Kjellen (1864 – 1922 )
Seorang ahli dari Swedia dalam bukunya “ Staten Som Lifsform “(Der Staat Als
Lebensform, The State as an Organism) tahun 1916 mengatakan bahwa
Geographical Politik (Geopolitik) merupakan sistem politik yang menyeluruh yang
terdiri atas Geopolitik, Demopolitik, Ekopolitik, Sosiopolitik dan Cratopolitik
(kekuasaan).
 Ratzel
Seorang ahli Geografi dan Biologi dalam bukunya “ Anthropogeography dan
Politische Geography”, mengatakan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan
pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang mencukupi agar
dapat tumbuh dengan subur.
 Karl Haushofer
Seorang Jenderal dari Jerman yang mengagumi bangkitnya Jepang sebagai
kekuatan dunia, dalam disertasinya pada tahun 1914 di Univ. Munich Jerman, dia
mengatakan :”PERANG ADALAH BAPAK DARI SEGALA HAL”. Dengan kata lain
bahwa perang merupakan hal yang diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa
dan negara.
43

44. Inti ajaran / pendapat dari Karl Haushofer ini mencakup :
a. Lebensraum/Living space/Ruang Hidup Hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk
dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya. Hanya negara besar yang
dianggap tumbuh, sedang negara kecil akan mati terserap oleh negara besar.
(Didasarkan teori bahwa negara itu adalah suatu
organisme yang tunduk pada hukum alam.)
b. Autarki
Adalah cita cita untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri
c. Pan Region / Perserikatan Wilayah
Didasarkan atas aspirasi teritorial yang ekspansionis, dengan mengelompokkan
politik dunia kedalam 4 pan region, yaitu :
1. Pan Amerika (USA, Amerika Latin)
2. Pan Asia (Asia Timur dan Australia)
3. Pan Eropa dan Afrika
4. Pan Rusia dan India
44

45. d. Kekuatan darat lawan kekuatan laut
Barangsiapa yang menguasai daerah jantung/poros/heartland (Eropa Timur
dan Rusia) akan dapat menguasai pulau dunia (Euro Asia) yang selanjutnya
akan menguasai dunia
e. Daerah Perbatasan
Suatu negara berhak atas perbatasan alam. Setiap perbatasan tidak akan
stabil apabila terdapat kekuatan potensial yang jauh berbeda.
Negara tetangga yang lemah merupakan makanan empuk bagi yang kuat,
terutama apabila yang lemah tersebut kaya sumber alam dan strategis.
4. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI
WAWASAN KEKUATAN.
Mencakup :
1) WAWASAN BENUA
2) WAWASAN BAHARI
3) WAWASAN DIRGANTARA
4) WAWASAN KOMBINASI
45

46. 1) WAWASAN BENUA
Sir Harford Machinder (1861-1947) ahli geografi dari Inggris mengemukakan :
a. Kekuatan darat ada kemungkinan akan menguasai kekuatan maritim
b. Yang menguasai daerah Eropa Timur akan menguasai daerah jantung (Eropa
Tengah, Eropa Timur, Tibet dan Mongolia)
c. Yang menguasai daerah jantung, maka akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia
dan Afrika)
d. Yang menguasai pulau dunia (Eurasia dan Afrika) akan menguasai dunia
2) WAWASAN BAHARI
Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914) dalam bukunya “The Influence of Sea Fower
Upon History , 1660-1783” mengatakan : “ Kekuatan laut itu sangat vital bagi
pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan nasional.
Faktor faktor yang mempengaruhi :
a. Letak geografis
b. Wujud Bumi
c. Luas wilayah
d. Penduduk
e. Watak Nasional
f. Sifat pemerintah
Sir Walter Raleigh (1554 – 1618) mengatakan : “ Siapa menguasai laut akan
menguasai perdagangan dan siapa menguasai perdagangan berarti akan
menguasai dunia. 46

47. 3) WAWASAN DIRGANTARA
Gialio Douhet (1869-1930) dan William Billy Mitchell mengemukakan ;
“Kekuatan udara akan menjadi kekuatan yang menentukan”
4) WAWASAN KOMBINASI
Nicholas J. Spykman (1893-1943) mengemukakan wawasan kombinasi adalah
merupakan integrasi dari wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan
dirgantara.
5. GEOSTRATEGI INDONESIA
Posisi silang Indonesia membawa pengaruh baik maupun buruk terhadap segala
kehidupan bangsa Indonesia.
Dikaitkan dengan kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, maka
bahaya/ancaman dari luar akan lebih besar lagi.
47

48. Posisi silang antara Utara dan Selatan mencakup aspek :
 Demografi : penduduk tipis dan padat
 Ideologis: Liberalisme dan Komunisme
 Politis: Sistem demokratis dan diktator
 Ekonomi: Liberalisme dan ekonomi terpusat
 Sosial: individualisme, sosialisme/komunisme
 Budaya: Budaya Barat dan Budaya Timur
 Hankam: continental dan maritime
Untuk menghadapi, mengatasi dan menguasai semua ATHG (Ancaman,
Tantangan, Hambatan dan Gangguan) yang mungkin timbul dari posisi silang
tersebut, maka mutlak diperlukan adanya suatu konsep “KETAHANAN
NASIONAL”
6. UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA
Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang merupakan satu
kesatuan, secara lengkap dapat dirumuskan dalam 3 unsur utama, yaitu :
ISI : Berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945
WADAH : Berupa nusantara yang manakala diisi/ diberi isi, menampakkan
wujud dan wajahnya sebagai wawasan nusantara
TATALAKU : Berupa UUD 1945 yang bila dilaksanakan dan diterapkan
berdasarkan Wasnus, akan menghasilkan Ketahanan nasional 48

49. 3) KETAHANAN NASIONAL
1. PENGERTIAN
Ketahanan Nasional (TANNAS) adalah perihal “Tahan /Kuat, Keteguhan hati,
Ketabahan dalam rangka kesadaran kesatuan dalam memperjuangkan
kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara.
Tannas merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi ketangguhan,
keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
didalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG yang datang dari dalam
maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.
2. KONSEPSI DASAR
Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna (berakal budi) pertama-
tama berusaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya
(survival), baik yang paling pokok maupun mutakhir, yang bersifat materi
maupun kejiwaan. Oleh karena itu maka ketahanan nasional pada hakekatnya
merupakan konsepsi didalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan
serta keamanan didalam kehidupan nasional 49

50. Kehidupan nasional dibagi dalam beberapa aspek yang meliputi :
1)POSISI DAN LOKASI GEOGRAFI
2)KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM, meliputi : atmosfir, permukaan bumi dan
kandungan isi bumi.
3)KEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUK: jumlah, komposisi (umur, agama, suku,
pendidikan, dsb.) dan distribusi (padat-jarang/langka-kosong)
1 s/d 3 disebut juga “ TRIGATRA” , dari aspek alamiah
4)IDEOLOGI
Perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberi arah dan tujuan
untuk dicapai didalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan
nasional suatu bangsa dan negara
Ideologi negara itu merupakan sistem nilai yang mencakup segenap nilai hidup dan
kehidupan bangsa serta negara dan bersifat interrelasi dan interdependensi
50

51. 5) POLITIK
Kehidupan politik dapat dibagi dalam 2 sektor, yaitu :
. Sektor Pemerintah
. Sektor masyarakat
Masyarakat mengemukakan pernyataan keinginan dan tuntutan sebagai penghasil
masukan (input) sedang pemerintah menentukan kebijaksanaan umum yang
berfungsi sebagai keluaran (output)
Kendala-kendala dalam sistem politik :
 Cenderung mempertahankan tata cara kebiasaan norma, dan prosedur yang
berlaku. Agar tidak tertinggal perlu proses perubahan atau modernisasi
 Adanya perasaan ikatan-ikatan yang sangat kuat terhadap SARA
 Keterbelakangan ekonomi dan Iptek
 Karena kemampuan masyarakat rendah, maka pemerintah lebih mendominasi
inisiatif.
6) EKONOMI
Pengertian ekonomi adalah segala kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam
pengelolaan faktor produksi (bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi
dan manajemen), serta distribusi barang / jasa demi kesejahteraan rakyat, baik
fisik material maupun mental spiritual. Bagi negara Indonesia kemampuan untuk
mengelola faktor-faktor
produksi tersebut masih sangat lemah, sehingga dengan semakin terbukanya
ekonomi dunia, akan membawa kesulitan bagi Indonesia
51

52. 7) SOSIAL BUDAYA
Merupakan aspek kehidupan bersama manusia, baik segi kemasyarakatan
maupun kebudayaan. Kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu
masyarakat yang manifestasinya tampak di dalam tingkah laku, yang berfokus
pada nilai – nilai dan norma (religius, ekonomi, ideologi, dll).
Unsur-unsur penting bagi eksistensi masyarakat :
I. Struktur sosial : Yaitu kelompok kelompok manusia untuk memudahkan
menjalankan tugas
II. Pengawasan Sosial : Yaitu mengatur sikap dan kelakuan manusia untuk membina
lingkungannya (agama, etika, hukum, moral)
III. Media Sosial : Yaitu bahasa dan transportasi merupakan mekanisme yang
memungkinkan relasi sosial berlangsung
IV. Standar Sosial : Yaitu ukuran untuk memiliki, meneliti dan menyeleksi sikap yang
sebaik-baiknya dilakukan
52

53. 8) PERTAHANAN KEAMANAN
Daya upaya rakyat semesta dalam menegakkan ketahanan nasional untuk
mencapai keamanan, sehingga seluruh rakyat dan segala potensi harus ambil
bagian, baik berupa sistem senjata teknologi (sistek) maupun sistem senjata
sosial (Sissos)
4 s/d 8 lazim disebut “IPOLEKSOSBUDHANKAM”, yang karena aspek sosial /
kemasyarakatan ini berjumlah 5, maka dinamakan “PANCAGATRA”
Antara TRIGATRA dan PANCAGATRA terdapat hubungan timbal balik
keterhubungan (korelasi) dan ketergantungan (Interdependensi)
3. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL
• Manunggal
• Mawas kedalam
• Berwibawa
• Berubah menurut waktu
• Tidak ada kekuasaan dengan kekuatan
• Percaya pada diri sendiri
4. HAKEKAT KETAHAN NASIONAL
Adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin
kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
53

54. 4) POLITIK STRATEGI NASIONAL
Politik berasal dari kata Yunani “ Polistaia”, Polis adalah kesatuan masyarakat yang
mengurus diri sendiri/berdiri (Negara), dan Taia adalah urusan.
1. POLITIK
Politik adalah medan atau lingkungan dimana bergerak keseluruhan individu atau
kelompok individu, masing-masing mempunyai kepentingan dan idenya sendiri
(pengertian kepentingan umum) Politik adalah tindakan dari satu individu atau satu
kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari
masyarakat atau negara (dalam arti kebijaksanaan)
2. SISTEM POLITIK
Sistem Politik adalah meliputi semua kegiatan-kegiatan yang menentukan
kebijaksanaan umum (public policy) dan menentukan bagaimana kebijaksanaan itu
dilaksanakan.
3. STRUKTUR POLITIK
Struktur Politik : merupakan suatu keseluruhan dari pengelompokan yang timbul
dari masyarakat baik berupa lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan yang
berpengaruh dalam suatu pembuatan kebijaksanaan yang mengikat masyarakat54

55. 4. PROSES POLITIK
Proses Politik : Suatu interaksi (saling pengaruh mempengaruhi) antara bentuk
struktur lembaga-lembaga dalam masyarakat yang keseluruhannya merupakan
struktur politik yang berlangsung membentuk suatu ekuilibrium antara input dan
output.
Nasional : bersifat kebangsaaan ; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri ;
meliputi suatu bangsa.
5. POLITIK NASIONAL
Politik Nasional : Merupakan jalan dan cara serta alat yang dipergunakan dalam
pencapaiannya berupa azas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan dari
negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan
pengendalian) serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional untuk
mencapai tujuan nasional.
55

56. 6. STRATEGI
Strategi : Suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan
dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban
yang optimal terhadap tantangan-tantangan baru yang mungkin terjadi
sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan keseluruhan proses ini terjadi
dalam suatu arah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. STRATEGI NASIONAL
Strategi Nasional : Ilmu dan seni pengembangan dan menggunakan semua
sumber daya bangsa dan kekuatan-kekuatan nasional
(IPOLEKSOSBUDHANKAM) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu baik
dalam masa damai maupun perang, yang dalam rencana dan pelaksanaannya
harus kenyal, dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan.
56

57. 1. DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS
a. Geopolitik bangsa Indonesia
b. Wawasan Nusantara
c. Ketahanan Nasional
d. Tata Bina Nasional
2. PELAKSANAAN POLSTRANAS
Dirumuskan melalui proses/pemikiran strategi yang mampu
mempertemukan antara :
a. Sasaran alternative
b. Cara bertindak yang dipilih
c. Kekuatan nasional yang tersedia
d. Tersedianya anggaran / pembiayaan
e. Tersedianya data dan informasi yang akurat
3. PROSES PERUMUSAN POLSTRANAS
Harus memperhatikan azas –azas :
a. Keterpaduan dan prioritas
b. Manfaat dan prioritas
c. Kekenyalan dan pandangan jauh kedepan
d. Pembagian kewenangan dan tanggungjawab.
57

58. 4. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLSTRANAS
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dimenangkan tidak atas
dasar kekuatan senjata belaka, tetapi juga unsur inteligensi kekuatan jiwa bangsa
Indonesia yang
mampu mempersatukan rakyat dari berbagai pulau menjadi satu massa melawan
penjajah.
Pada masa kini potensi-potensi serta masalah- masalah yang mempengaruhi politik
dan strategi nasional meliputi unsur-unsur “IPOLEKSUSBUDHANKAM”
5. GARIS BESAR POLITIK NASIONAL DAN STRATEGI NASIONAL
Pada masa sekarang perjuangan bangsa Indonesia telah memasuki periode
konstruksi. Dalam tahap rekonstruksi ini ukuran yang digunakan adalah sejauh mana
masyarakat merealisasi dan menerjemahkan cita-citanya dalam kehidupan yang nyata
sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Pada masa itu akan terjadi sosiologis yang
tidak sinkron antara
politik, ekonomi, hukum , ketatanegaraan, sosial, dsb. Karena adanya pengungkapan
ide, penghayatan cita-cita, nilai-nilai tradisional yang berbeda-beda dari masing-
masing masyarakat yang beragam latar belakang pendidikan, pemahaman budaya,
dll.
6. PERUMUSAN
Pada strata yang tertinggi perumusan politik nasional dan strategi nasional ditetapkan
oleh MPR dalam bentuk GBHN (sebelum reformasi), dilaksanakan oleh Presiden
58

59. 4) POLITIK STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL
1. LATAR BELAKANG
Sun Tzu berkebangsaan Cina, pada tahun 500 SM, menulis buku tentang perang,
yang berisi ;”Ilmu perang adalah vital bagi negara . Dia merupakan jalan kearah
keamanan atau kearah keruntuhan “
Perang merupakan soal yang harus dipelajari, sekali sekali tidak boleh dilupakan.
Pendapat lain : ”Bahwa bangsa, negara dan peradaban hanya dapat mencapai
kemakmuran dan kemajuan dalam keadaan damai (sesuai dengan tujuan negara
untuk kebahagiaan dan kemakmuran rohaniah dan lahiriah bagi rakyatnya )
Dinegara-negara yang belum maju (under developed countries) ada
kecenderungan dari pihak militer/Angkatan bersenjata untuk menguasai negara
dan masyarakat
UUD 1945, pasal 30 ayat (1) berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara “
59

60. 2. ARTI HANKAMNAS
Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, Hankamnas mencakup pengertian :
Pertahanan : Upaya mengatasi segala ancaman dari luar
Keamanan : Upaya mengatasi segala ancaman dari dalam negeri
3. TUJUAN
Untuk menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) berdasarkan “ PANCASILA DAN UUD 1945 “
4. TUGAS POKOK
Meliputi tugas-tugas mempertahankan dan mengamankan serta menyelamatkan :
a. PANCASILA DAN UUD 1945
b. Segala hasil perjuangan yang telah dicapai
c. Kemerdekaan, Kedaulatan dan Integrasi negara wilayah dan bangsa Indonesia
d. Nilai-nilai kehidupan nasional lainnya.
60

61. 5. DASAR
Politik HANKAMNAS ADALAH :
1. Defensif aktif : Bidang pertahanan
2. Preventif aktif : Bidang keamanan
6. HAKEKAT HANKAMNAS
Adalah “Perlawanan Rakyat Semesta” dibawah pimpinan pemerintah yang
digerakkan secara terpimpin, terkoordinasi dan terintegrasi untuk menghadapi
dan mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)
7. KONSEP HANKAMNAS
a. Konsep Pertahanan Nasional ditujukan kepada menggagalkan usaha-usaha dan
rencana agresi musuh
b. Konsep Keamanan Nasional , ditujukan kepada menggagalkan usaha-usaha dan
kegiatan-kegiatan infiltrasi dan subversi didalam negeri (kekuatan asing dan
kekuatan dalam negeri )
Pelaksanaan HANKAMNAS adalah atas dasar sistem HANKAMRATA dengan
menggunakan sistem senjata sosial (sissos) dan sistem senjata teknologi (sistek)
secara serasi dan gabungan.
61

62. 8. SISTIM HANKAMRATA
Berlandaskan pada suatu HANKAMNAS yang berintikan kekuatan TNI
(sebelumnya ABRI ) dan POLRI, sebagai komponen utama, yang didukung oleh
kekuatan-kekuatan :
a. RATIH ( Rakyat Terlatih)
b. LINMAS ( Perlindungan Masyarakat) sebelumnya HANSIP (Pertahanan Sipil)
c. Komponen pendukung (sumber daya alam maupun buatan)
9. TUGAS POKOK TNI ( sebelumnya ABRI)
TNI sebagai inti dan Pembina dari kekuatan-kekuatan HANKAMNAS, bertugas :
a. Mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional
b. Menghancurkan upaya-upaya yang akan menggagalkan program nasional
c. Meletakkan sendi –sendi yang kokoh dari partisipasi aktif rakyat banyak
d. Ikut serta memelihara kestabilan di Asia Tenggara dan Dunia sebagai
pendukung politik luar negeri yang bebas dan aktif.
62

63. 10.TUGAS POKOK DAN PEMBINAAN WANKAMRA DAN LINMAS/HANSIP.
11.Perlawanan dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA)
a. WANRA , membantu TNI dalam tugas-tugas operasi militer, berupa
perlawanan bersenjata dan bantuan administrasi (Banmin)
b. KAMRA, membantu POLRI dalam bidang pembinaan, pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat berupa mempertinggi kesadaran
hokum, daya tahan dan
daya lawan terhadap pelanggaran dan kejahatan.
c. Perlindungan Masyarakat (Linmas) / Hansip.
Bertugas menanggulangi akibat bencana (perang, alam, dll.) serta
memperkecil akibat malapetaka berupa kerugian jiwa dan harta benda.
63

64. 11. AZAS- AZAS KEPEMIMPINAN TNI
Sebagai inti kekuatan HANKAMNAS, kepemimpinan TNI berazaskan :
a. Imtaq : Iman dan Taqwa
b. Ing ngarso sung tulada : didepan memberi teladan
c. Ing madia mangun karsa : ditengah memberi semangat/dorongan
d. Tut wuri handayani : dibelakang memberi dorongan
e. Waspada purba wisesa : selalu waspada, mengawasi dan korektif
kepada anak buah
f. Ambeg parama arta : Memilih dengan tepat mana yang diutamakan
g. Prasaja : Tingkah laku yang sederhana
h. Satia : Sikap loyal timbal balik
i. Gemi nastiti : Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi
penggunaan pengeluaran
j. Belaka : Kemauan, kerelaan dan keberanian
mempertanggungjawabkan tindakannya
k. Legawa : Kerelaan dan keihklasan melepas kedudukannya.
64

65. VII. ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA
Setelah PD II, hubungan antar negara semakin kompleks dan peka. Hal ini
disebabkan oleh :
1. Tampilnya sejumlah negara yang baru merdeka dari status jajahan dengan
aspirasinya masing-masing
2. Pengembangan teknologi elektronik dan telekomunikasi yang pesat, sehingga
hubungan antar negara semakin terbuka
3. Tampilnya negara adikuasa yang berlomba-lomba meningkatkan kemampuan
persenjataan yang semakin canggih (konvensional ke nuklir)
4. Persaingan kepentingan dan perluasan pengaruh masing-masing negara.
Dari kondisi tersebut diatas, menimbulkan berbagai ancaman yang dalam skala
nasional merupakan segala bentuk gangguan langsung maupun tidak langsung,
terlihat ataupun tidak terlihat terhadap kedaulatan bangsa dan negara berupa :
basis-basis vital nasional (EKONOMI, MILITER, INFORMASI), PENDUDUK,
TERITORIAL/WILAYAH, , ataupun segala bentuk usaha serangan secara
konvensional, inkonvensional, maupun kekacauan terhadap bangsa dan negara.
65

66. SUMBER-SUMBER KONFLIK / ANCAMAN POTENSIAL dapat
berbentuk :
1. Subversi dan Insurjensi
2. Teror
3. Perang dingin
4. Agresi dalam bentuk invasi militer
5. Perang revolusioner
6. Perang terbatas
7. Perang Umum (Nuklir)
8. Senjata pemusnah massal (senjata kimia, racun dll.
9. Peredaran senjata ilegal
10. Peredaran obat-obatan narkoba
11.Pembajakan
12. Kejahatan trans-nasional
13. Pemberontakan domestik (separatis)
14. Sengketa perbatasan
15. Perebutan sumber daya alam (energi, bahan baku dll)
16. Konflik horizontal / vertikal
17. Korupsi
66

67. 1. Subversi dan insurjensi
Subversi dalam bahasa teori disebutkan merupakan serangan
kepentingan asing terhadap negara tertentu dengan menggunakan
kekuatan dalam negeri negara yang bersangkutan. Subversi banyak
dipilih oleh kepentingan tertentu, karena biayanya relatif murah dan yang
hancur hanya bangsa dan negara sasaran, serta tidak mudah untuk
dideteksi karena yang terjadi dan menjadi opini publik adalah konflik dalam
negeri negara yang bersangkutan. Mereka yang berkonflik tidak merasa
sedang diadu domba, karena kepentingan asing sudah menjelma menjadi
kepentingan mereka sendiri.. Sebagai produk dari konsep ilmiah, gerakan
subversi ini sulit untuk dikenali dan dideteksi, karena sangat rahasia dan
dia sudah masuk dan melebur mempengaruhi alam pikiran pihak-pihak
yang dijadikan alat penyalur aspirasi dengan menggunakan kekuatan dan
kecanggihan intelijen menggunakan teknik penggalangan. Dengan kata
lain ada istilah/adagium yang mengatakan bahwa subversi adalah “
Otaknya / aktornya dari kekuatan lain/asing/lawan, namun pelakunya
adalah bangsa itu sendiri” Sedangkan insurjensi dimaksudkan adalah
upaya menggalang pemberontakan maupun pembangkangan di dalam
negeri untuk melawan dan menggulingkan pemerintahan yang sah.
67

68. 2. TEROR
Terorisme adalah suatu tindakan yang menerapkan cara yang sistematis dan
sarana untuk mencapai tujuan dengan menebarkan rasa cemas dan ketakutan
serta mengeksploitasi kelemahan manusia yang mencakup rasa gentar, panik,
ngeri, kawatir,dan ketidak pastian di kalangan masyarakat.
Semboyan aksi-aksi teror berbunyi : “ Bunuh seorang, dan takut-takuti
sepuluh ribu orang lainnya” Ini dimaksudkan untuk memberi dampak
psikologis yang kuat.
Bentuk teror dapat berupa : Pembunuhan, Penganiayaan, Pemboman,
Peledakan, Pembakaran, Penculikan, Penyanderaan, Intimidasi, Pembajakan,
SMS Ancaman.
Teror/terorisme telah berkembang dan meluas dalam berbagai aspek
diantaranya,
•Tuntutan ekonomi (tebusan)
•Tuntutan atas pelepasan rekannya yang dipenjara,
•Sengketa ideologi,
•Fanatisme agama (SARA),
•Perjuangan Kemerdekaan, Pemberontakan, Gerilya. .
Teror juga dapat dilakukan oleh pemerintahan yang syah sebagai upaya, cara
dan sarana untuk menegakkan kekuasaannya.
Karena terorisme dapat ditinjau dari berbagai aspek/ilmu yang meliputi :
sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, maka
sulit untuk merumuskan definisi yang dapat menjangkau seluruh aspek dan
68

69. Ciri-ciri utama dari teror mencakup :
• Pengeksploitasian rasa ngeri, gentar, panik dan kekuatiran manusia..
• Ancaman penggunaan kekerasan pisik.
• Adanya unsur dadakan dan kejutan.
• Adanya tujuan dan sasaran yang diinginkan.
Pada umumnya terorisme dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu berupa :
1. Mendapatkan imbalan/konsesi tertentu, berupa uang tebusan,
pembebasan tahanan,penyebarluasan pesan dan lain lain.
2. Memperoleh publisitas dan pemberitaan luas untuk
menarik perhatian atas tujuan, aspirasi perjuangannya, dan pengakuan
keberadaannya untuk diperhitungkan. Karena kelompok teroris itu kecil,
maka aksi yang dilakukan biasanya sangat dramatis dan menggemparkan..
3. Menimbulkan kekacauan yang sangat luas,
demoralisasi dan kekacauan tatanan masyarakat.
4. Memancing tindak balasan/kontra teror
dari pihak musuh yang menimbulkan situasi yang menguntungkan bagi
teroris. 5. Pada situasi tertentu, teror
dapat juga dilakukan oleh suatu pemerintahan (bersifat diktator atau
totaliter) dengan cara menculik, menyiksa dan memenjara yang
dimaksudkan untuk memaksakan kepatuhan dan ketaatan dari pihak yang69

70. Suatu adagium mengatakan bahwa “PERANG ADALAH KELANJUTAN DARI
POLITIK DENGAN CARA CARA LAIN’. Cara cara lain dimaksudkan adalan
kekerasan/kekuatan fisik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terorisme
juga adalah salah satu bentuk dan cara perang politik. Diantara teroris yang
dewasa ini sangat luar biasa pengaruh dan akibatnya adalah TEROR YANG
BERNUANSA INTERNASIONAL, yaitu tindakan kekerasan yang melampaui
batas nasional atau berdampak internasional, yaitu yang dilakukan di dalam
wilayah sendiri, wilayah negara lain atau melibatkan warga negara pihak ketiga.
Terorisme Internasional dapat berkembang pesat dan berpengaruh luas karena
adanya campurtangan/bantuan pihak ketiga baik yang resmi maupuh
terselubung (negara maupun sesama teroris) berupa :
- Latihan-latihan.
- Bantuan persenjataan.
- Bantuan prasarana (pembekalam, alat/jasa amgkutan, komunikasi, kesehatan,
keuangan,
- Bantuan hukum, suaka, intelijen, informasi, peta. Propaganda.
Disinformasi.
Dinamika hubungan internasional yang lazim disebut dengan globalisasi serta
tumbuh pesatnya kemajuan teknologi merupakan suasana dan kondisi yang
sangat mendukung berkembangnya terorisme, baik yang berskala domestik
maupun internasional.
70

71. 3. PERANG DINGIN
Merupakan usaha mempengaruhi lawan tanpa
menggunakan kekerasan (persuasive) dengan cara
tipu muslihat, tekanan setiap peluang yang ada
diberbagai aspek (ekonomi, politik,
teknologi, sosiologi, psikologi, militer, dll) yang
meliputi pelumpuhan lawan dari dalam yang sasaran
dan tujuannya meliputi:
71

72.  Menciptakan masalah yang mengarah pada dis integrasi nasional
 Menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara
 Menciptakan situasi kompleks
 Menciptakan ketidakstabilan ekonomi
Sasaran dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara :
a. Peperangan psikologi.
Yaitu penggunaan propaganda yang terencana dalam upaya mempengaruhi jalan
pikiran pendapat (opini), emosi dan perilaku kelompok masyarakat bangsa .
Rumusan perang psikologi ditafsirkan berbeda oleh beberapa negara, yaitu :
Amerika :
Perang psikologi merupakan suplemen dari operasi militer dengan menggunakan
media komunikasi secara luas.
Nazi Jerman :
Perang psikologi merupakan hasil kalkulasi dan pelaksanaan dari strategi politik
dan militer berdasarkan pengamatan psikologik. Selanjutnya perang psikologi
adalah transformasi mengenai proses atau perang itu sendiri.
72

73. Uni Soviet :
Perang psikologi merupakan propaganda ideologi (komunis) secara intensif baik
untuk masyarakatnya sendiri maupun lawan, dalam rangka menanamkan
moril dan mempertebal keyakinan akan hakekat dan kebenaran komunis
b. Peperangan Ekonomi
Merupakan upaya mengembangkan/ekspansi ekonomi dengan
menimbulkan kerugian dipihak lawan melalui cara melemahkan daya tahan
kemampuan dan potensi perekonomiannya
pada mulanya perang dingin menyangkut persaingan kepentingan dan
perlombaan perluasan pengaruh adi kuasa (Amerika dan Uni Soviet), namun
pada era berikutnya telah berkembang sangat kompleks dan rumit dengan
membawa implikasi yang luas terhadap semua negara di dunia.
Bangsa Indonesia melihat perang dingin dari lingkup :
• Upaya negara adi kuasa menarik Indonesia dalam lingkup pengaruhnya
sebagai kekuatan penyeimbang.
• Segi politik, ekonomi dan militer akan menjadikan bangsa Indonesia sangat
tergantung pada negara lain.
4. AGRESI DALAM BENTUK INVASI MILITER
Penggunaan kekuatan militer secara terbuka dalam upaya penyelesaian
pertikaian maupun memaksa tujuan politik
73

74. 5. PERANG REVOLUSIONER
Revolusi dimaksudkan adalah suatu ledakan sosial yang besar dan
mendadak/cepat. Perubahan sosial itu merupakan reaksi terhadap kondisi
tertentu dalam sistem sosial yang tidak mampu mengatasi maupun
menyesuaikan diri dengan gangguan atau kesulitan yang dialami oleh
berbagai komponen dari sistem itu. (disfungsi). Disfungsi tersebut timbul
karena tekanan-tekanan dari dalam dan/atau luar sistem sosial yang
disebabkan oleh keadaan yang terus menerus berubah, sedangkan sistem
sosial yang ada tidak mampu mengikuti perkembangan maupun dinamika
sosial yang terus berubah, karena adanya faktor penghalang yang
dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, baik sadar maupun tidak.
Revolusi memerlukan kekerasan untuk memaksa terjadinya perubahan
dalam sistem sosial. Semakin banyak komponen/substruktur dari sistem
sosial mengalami disfungsi, semakin besar/dahsyat dan beruntun serta
dalam kurun waktu yang bersamaan kekerasan yang diperlukan untuk
mencetuskan revolusi yang sangat besar.
Dengan demikian bahwa revolusi adalah suatu upaya dengan tindakan
kekerasan yang dilakukan secara illegal, sadar dan terencana dengan
tujuan untuk merebut kekuasaan politik, menggulingkan pemerintahan
serta merombak struktur sosial yang berlaku dan dilakukan bersifat total
(subyek, obyek dan metoda)
74

75. Faktor-faktor pemicu terjadinya revolusi bila berbagai komponen sistem sosial
mengalami disfungsi diantaranya :. Keadaan perekonomian nasional yang
semakin parah. Pengangguran yang meluas. Inflasi yang tinggi. Jurang
antara kaya dan miskin yang melebar/kesenjangan sosial. Keadilan yang
timpang. Korupsi yang sangat luar biasa dan merajalela. Hukum yang tidak
mengajomi. Tertindasnya hak kebebasan mengemukakan pendapat.
Ketergantungan terhadap pihak luar yang sangat besar/kedaulatan negara
tertindas.
Pentahapan Perang Revolusioner :
Tahap I : Pengorganisasian, konsolidasi kekuatan, mekanisme rekrut
kepemimpinan di jajaran organisasi yang baru dibentuk, yang didasarkan
atas kajian :
Kondisi sosial atas perbedaan golongan
Tingkat keresahan dan ketidakpuasan masyarakat
Menghimpun informasi sebagai dasar perencanaan dan perumusan operasi
serta sasaran propaganda
Kegiatan :
Infiltrasi berbagai kelembagaan politik dan ormas (media massa, sekolah,
perkumpulan perkumpulan dll).
Memulai komplik-komplik secara terbuka, untuk menciptakan suasana
kekalutan sosial, sehingga mengganggu dan mengacau tramtib rakyat sehari-
hari 75

76.  Tahap II : Apabila situasi yang diciptakan pada tahap I berkembang berkepanjangan
tanpa dapat dibendung, maka berlanjut pada tahap II yang meliputi :
Perluasan operasi dan kegiatan diberbagai bidang untuk memperkuat dan
memantapkan dukungan massa dan meningkatkan tekanan terhadap lawan.
Kegiatan :
Teror, sabotase, operasi gerilya untuk melemahkan lawan dan meningkatkan moril
terhadap gerakan revolusi
Propaganda berupa janji-janji dan slogan ditingkatkan untuk memperkuat dukungan
dan partisipasi pengamanan oleh massa rakyat.
 Tahap III : Meningkatkan kampanye dan intensitas kegiatannya diberbagai bidang
dalam skala yang lebih luas, sebagai upaya penggalangan massa rakyat
Secara operasional tahapan ini tidak diterapkan secara kaku, tergantung pada
situasional pada saat itu.
76

77. 6. PERANG TERBATAS
Pandangan dan pengertian tentang perang terbatas diantara para pemikir dan
penulis terdapat beberapa perbedaan.
Namun dari beragam perbedaan tersebut dapat di tarik kesimpulan dan
pengertian tentang “Perang terbatas “’ yaitu :
a. Perang yang luas lingkupnya dibatasi dalam kawasan atau wilayah (geografis)
tertentu yang melibatkan dua Negara adikuasa. Sedangkan yang tidak
melibatkan negara adikuasa disebut “Perang Lokal”
b. Perang yang membatasi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
c. Perang yang dibatasi atau terbatas berdasarkan macam sarana dalam arti
kualitas dan kuantitas senjata yang digunakan
d. Perang dengan ketentuan hanya memperbolehkan menggempur sasaran -
sasaran tertentu saja (militer atau non militer/sipil).
Kesulitan pemberian batasan yang jelas tentang perang terbatas , karena
menyangkut persepsi kedua belah pihak mengenai arti “keterbatasan dan
pembatasan” tersebut.
7. PERANG UMUM (NUKLIR)
Suatu pertarungan yang saling memusnahkan antar negara adikuasa pemilik
senjata nuklir, yang dapat mengakibatkan malapetaka bagi seluruh umat
manusia, serta menimbulkan 77