Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke

Wednesday, September 28, 2016 Drs. H. Waluyo Daryadi KS. 1

MATA KULIAH
Wednesday, September 28, 2016 2Drs. H. Waluyo Daryadi KS.
PENGANTAR TEORI PAJAK ATAS
PENGHASILAN (PAPh)
(TAX ON INCOME)

Definisi Pajak :
1. Konsiderans menimbang huruf a. UU No. 6/1983,
UU No. 7/1983, UU No. 8/1983  filosofi dari
perpajakan  merupakan kewajiban kenegaraan
setiap warga untuk turut berperan serta dalam
pembiayaan Negara dan pembangunan nasional;
9/28/2016 Drs. H. Waluyo Daryadi KS. 3
2. Definisi menurut UU KUP th 2007 (Psl 1 angka 1):
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebasar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Penghasilan :
Setiap tambahan kemampuan ekonomis
yg diterima /diperoleh WP, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia yang dapat dipakai utk
konsumsi / utk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dgn nama
dan dlm bentuk apapun, termasuk ………
9/28/2016 Drs. H. Waluyo Daryadi KS. 4

Pengantar Teori Pajak Atas
Penghasilan (PAPh)
1. Dalam memenuhi kebutuhan hidup,
seseorang memerlukan/mencari sesuatu yg
diperlukan utk hidup. Yang dicari harus
didapatkan  Pendapatan (income).
2. Utk hidup, seseorang hrs mengorbankan/
mengeluarkan/membelanjakan “sesuatu” 
Pengeluaran/Belanja (expense/expenditure)
= utk konsumsi dan investasi  lihat definisi
Penghasilan Netto.

3. Negara juga memerlukan Pendapatan
utk membiayai (belanja) Konsumsi dan
Investasi supaya tetap hidup (survive).
Pendapatan Negara yg utama adalah
Pajak yg berasal dari sebagian
Pendapatan masyarakat berupa iuran
sbg wujud peran serta dlm pembiayaan
Negara (konsumsi) dan Pembangunan
Nasional (investasi).

4. Dari Perolehan Pendapatan Dan Pengeluaran
Belanja Dipungut Pajak oleh Negara :
4.1. Pajak Penghasilan  atas Penghasilan
(pendapatan) Netto, yg diperoleh
seseorang atau suatu Badan ( dlm usaha
memenuhi kebutuhan hidupnya).
4.2. Penghasilan Netto dikurangi Pajak
(PPh) adalah Penghasilan setelah Pajak
yg siap dibelanjakan (disposable income)
utk konsumsi atau utk menambah
kekayaan  investasi aset.

4.3. (Sisa) Penghasilan (yg sudah dikurangi PPh)
yg digunakan utk belanja konsumsi/
investasi dikenakan Pajak Atas Konsumsi.
4.4. Dari hasil belanja utk investasi adalah
merupakan tambahan harta/kekayaan
seseorang/badan, yg akan dikenakan 
Pajak Atas Harta  atas kepemilikan
harta/aset yg berasal dari belanja investasi.
4.5. Dokumen tertentu yg menjadi bukti perdata
atas transaksi kepemilikan harta/kekayaan,
atau keadaan/kejadian perdata dikenakan
Pajak (Bea) atas dokumen tertentu sbg bukti
perdata oleh seseorang atau sesuatu Badan.

5.1. Orang pribadi (alamiah)  individuals.
5. Subyek Pajak (Siapa/Who)
5.2. Warisan tak terbagi menggantikan (ahli waris)
yg berhak  subyek fiksi.
5.3. Badan (bentukan legal) dgn nama dan dlm
bentuk apapun (profit & non profit).
5.4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  Permanent
Establishment.

 sekumpulan orang dan atau modal,
 yang merupakan kesatuan ,
 baik yang melakukan usaha,
 maupun yang tidak melakukan usaha,
 yang meliputi PT. . . . dst, (KUP.2008).
(pengertian luas meliputi org. Nirlaba).
5.3A PENGERTIAN BADAN

 subyek pajak berpotensi secara subyektif dan
obyektif menjadi “wajib pajak”;
5.3A.1. Badan Sbg. Subyek Pajak dan
Wajib Pajak
 yaitu bila telah menerima atau memperoleh
penghasilan  mendapatkan NPWP;
 sbg. “Wajib Pajak”, maka menurut peraturan
perundang-undangan pajak, Badan ditetapkan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

 dalam negeri :
≈ didirikan atau ber kedudukan di Indonesia;
≈ menerima atau memperoleh penghasilan baik dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia (worldwide
income/global income, asas domisili);
5.3A.2. Badan Sbg. Subyek Pajak dan
Wajib Pajak
 luar negeri :
≈ tidak didirikan atau tidak ber kedudukan di Indonesia; tetapi
≈ menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui
“BUT”; atau
≈ menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan
dari usaha atau kegiatan melalui “BUT” (asas sumber).

6. Status Subyek
6.1. Subyek Dalam Negeri
6.1.1. Orang Pribadi (Individuals)
Yang sejak lahir/pindah dari LN
(menyatakan niat utk) tinggal di Indonesia
(domisili) menurut batas waktu tertentu 
time test.
6.1.2. Badan yg didirikan / Kantor Pusat /
berkegiatan di Indonesia.

6.2.Subyek Luar Negeri
6.2.1. Orang Pribadi Luar Negeri
Yang menerima penghasilan dari harta yg
terletak di Indonesia.
6.2.2. Badan Luar Negeri
Yang menerima penghasilan dari harta yg
terletak di Indonesia.
6.2.3. Orang Pribadi / Badan
Yang menjalankan kegiatan usaha di
Indonesia melalui suatu BUT, maupun tidak
melalui BUT.

6A. STATUS BUT DALAM SEJARAH PAJAK ATAS
PENGHASILAN (SUMBER UU NO. 17/2000)
6A.1. SEBELUM THN.1984, PAJAK ATAS BADAN DIATUR
DALAM ORD. PAJAK PERSEROAN THN. 1925 DGN.
STATUS PENDIRIAN TETAP (NAMA UTK BUT DULU)
SBG. SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI.
6A.2. DGN. UU NO. 7 THN. 1983, MULAI 1 JAN. 1984
STATUS “BENTUK USAHA TETAP” (BUT) BERUBAH
MENJADI SUBYEK DLM. NEGERI.
6A.3. SEJAK 1 JAN.1995 (DGN. UU NO. 10/1994) BUT
DITETAPKAN LAGI SBG. SUBYEK PAJAK LUAR
NEGERI S/D SEKARANG SEPERTI DIMUAT DLM
UU.NO.17/2000, DAN TERAKHIR DLM.
PERUBAHAN TAHUN 2009 KEMBALI SEPERTI
PPs.1925.

6A.4 APA SEBETULNYA BENTUK USAHA TETAP
(BUT) (PERMANENT ESTABLISHMENT) ITU?
6A.4.1. ORANG PRIBADI (ASING)  EXPATRIATE
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
12 bulan.
6A.4.2.BADAN (ASING)
Tdk di dirikan & tdk berkedudukan di
Indonesia; yg :
- melakukan usaha & kegiatan di Ind. dlm.
bentuk :
~ tempat kdd. Mgt. ~cab,persh.
~ ktr.perwkl. ~ ged. Ktr,
~ pabrik,bengkel,

- pertamb. penggalian, pengeboran, ekspl.
tmb.
- perikanan,pertanian,peternakan,perkebunan,
perhutanan;
- proyek konstruksi, instalasi & perakitan
(assmbl)
- jasa apapun oleh pgw./org lain (asing) >> 60
hr dlm 12 bln;
- org./bdn selaku agen tdk.bebas (non
independent agent),
- agen/pgw. Ass asing yg terima premi&risiko di
Ind.

7.1. Pejabat Kor Diplomatik & Konsuler  CD & CC dari
negara asing di Indonesia + Staf + Keluarga dg syarat
tidak melakukan kegiatan/usaha lain selain tugas-tugas
diplomatik/konsuler.
7. Non Subyek
7.2. Perwakilan (kedutaan/konsulat) negara asing di
Indonesia.
7.3. Perwakilan Badan Dunia PBB, dan badan
Internasional lainnya yg bekerja/ bermanfaat bagi
Indonesia yg diakui & ditetapkan dlm PerMenKeu.
7.4. Pejabat yg bekerja pada badan-badan tsb no. 7.3.
dgn syarat : bukan WNI; tdk menjalankan kegiatan
usaha di Indonesia.

8.1. Penghasilan  dlm arti seluas-luasnya / terbatas.
8. Obyek Pajak
8.2. Struktur Penghasilan :
8.2.1. Penghasilan Bruto (Gross Income)
8.2.2. Penghasilan Netto (Net Income)
8.2.3. Penghasilan Kena Pajak (Taxable Income)
8.2.4. Penghasilan Sesudah Pajak (Income After Tax
 Disposable Income)
8.2.5. Utk Badan (Gross = Penghasilan sebelum
Bunga, Pajak, Penyusutan, Amortisasi,
deplesi  EBITDA).

8A. Lanjutan Obyek Pajak
8A.1. Obyek Pajak Orang Pribadi :
1.1. Umumnya dari sumber subyek sbg SDM
(karyawan  Employee) yg menerima atau
memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja
(Majikan  Employer).
1.2. OP dapat juga mendapatkan penghasilan dari
kegiatan usaha sendiri (self employed) atau
pekerjaan bebas  freelancer  service-
provider/service renderer, contoh ……
1.3. Dari penghasilan / sumber lain termasuk
tambahan kekayaan neto (net capital gain).
(lihat Badan).

8A.2. Obyek Pajak WP Badan :
2.1. Sesuai sifat/tujuan badan usaha yg utama dari
kegiatan usaha = Laba Usaha  Pasal 4 ayat (1)c;
 Profit;
2.2. dari luar kegiatan usaha = pendapatan lain-lain 
Psl.4 (1) d s/d i dan k s/d p : meliputi keuntungan
karena pengalihan/penjualan aktiva perusahaan
kpd.badan lain sbg.ganti saham/setoran modal,
keuntungan yg.diperoleh badan lain krn. Pengalihan
kpd. pemegang saham, karena likuidasi dsj., karena
hibah, pengembalian pajak yg sdh dibiayakan;
2.3. dari lain-lain bunga, dividen, royalti, sewa; krn
pembebasan utang; krn selisih kurs valas; hsl
revaluasi aktiva, premi assr., iuran dst, tambahan
kekayaan netto; baik dari dalam Negeri maupun
dari Luar Negeri.

8B.1. yg dpt menjadi obyek Pajak adl.(baik bruto
maupun netto):
 setiap tambahan kemampuan ekonomis
(economic benefits) yg diterima / diperoleh
WP,
 baik berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia,
 yg dpt dipakai utk konsumsi / menambah
kekayaan WP.- >> luas sekali meliputi
hampir semua bentuk & jenis “income”
{Psl. 4 (1) hrf a s/d p} kecuali yg
dikecualikan .- >> non obyek Psl. 4 (3) a
s/d k.
8B.Lebih lanjut tentang Obyek Pajak

8B.2. Sumber Penghasilan :
2.1. SDM sbg faktor produksi (na.ker.), jasa-jasa, atau
profesi/pek. bebas ;
2.2. dari usaha & kegiatan (self imployed &
entrprise) ;
2.3. dari modal / harta tetap & bergerak (funds/capital
& properties);
2.4. dari sumber lain-lain nya.

8C. Khusus tentang Penghasilan BUT:
8C.1. berasal dari :
 usaha & kegiatan yg dilakukan di Indonesia;
 harta/properti yg dimiliki / dikuasai yg terletak
di Ind;
 usaha & kegiatan Ktr. Pusat di LN. Yg
dilakukan di Ind yg sama / sejenis dgn kegiatan
BUT itu sendiri di Ind. (force of attraction);
 penghasilan yg tsb. dlm Ps.26 yg diterima Ktr.
Pusat nya spj. terdpt hubungan efektif antara
BUT dgn sumber ph. tsb.
8C.2. Biaya / Pengeluaran BUT
yg boleh dikurangkan, sama dgn biaya & pengeluaran
Badan DN, termasuk biaya utk Ktr. Pusat (kecuali
yg “non deductible”),  Ps. 5 (2) , (3) & Ps. 6 (1)

8.3. Konsep tentang Penghasilan
8.3.1. Konsep pertambahan (kemampuan ekonomis)
penghasilan :
 Accretion Concept of Income
 Lihat definisi Penghasilan di UU PPh.
8.3.2. Konsep sumber dari penghasilan
 Source Concept of Income
 Penghasilan berasal dari sumber-sumber
8.3.2.1. Sumber daya alam (sewa2/royalty hak
pemanfaatan alam).
8.3.2.2. Sumber daya manusia (tenaga kerja,
pekerjaan bebas, profesi atau jasa2).
8.3.2.3. Sumber usaha/kegiatan utk mendapatkan
atau memperoleh laba usaha (profit)  self
imployed & enterprise.
8.3.2.4. Sumber modal  harta tetap & bergerak
(funds/capital & properties)
8.3.2.5. Sumber-sumber lainnya.

8.4. Non Obyek
8.4.1. Biasanya sifatnya diterima seseorang dlm
hubungan keluarga utk alimentasi (bantuan,
pemberian Ortu kepada anak utk biaya hidup).
8.4.2. Ditetapkan secara limitatif dlm UU sbg
Bukan Obyek (kena) Pajak.

9. Dasar Pengenaan Pajak (Taxable Base)
9.1. Pajak dihitung baik dari basis Netto maupun Bruto.
9.1.1. Utk penghasilan tertentu (laba usaha) biasanya
dihitung dgn basis Netto ( Ph. Bruto dikurangi
biaya usaha  kecuali biaya-biaya yg tdk dpt
dikurangkan; ingat prinsip “taxability-
deductibility & non taxability–non deductibility”);
via self assessment  kecuali ditetapkan lain .
9.1.2. Dari sumber lain-lain biasanya Penghasilan
dihitung dr basis Bruto via pemungutan/
pemotongan ph lain (withholding tax) atau PPh
final Psl. 4 (2).

9.2. Dari Basis Netto  Penghasilan Bruto harus
dikurangi dgn Biaya Usaha yang :
9.2.1. Sekali habis 1 tahun (biaya rutin)
9.2.2. Punya manfaat ≥ 1 tahun melalui pembebanan:
- Penyusutan, Amortisasi, Deplesi;
9.2.3. Kompensasi kerugian; bukan biaya melainkan
hak utk diperhitungkan dgn laba tahun-tahun
berikutnya.
9.3. Dari Statusnya :
Biaya-biaya / Pengeluaran  dapat bersifat (berstatus)
- Yg Deductible = lihat Psl 6 UU No. 18/2000;
- Yg Non Deductible = lihat Psl 9 (1);
- Yg melalui penyusutan/amortisasi/deplesi =
lihat Psl 9 (2)

9.3A. Pengeluaran/Biaya-biaya yg dpt dikurangkan dari
Ph. Bruto (deductible costs/expensesi).
9.3A.1. Pedoman utama : biaya utk mendapatkan,
menagih & memelihara (mempertahankan) Ph./
income :  3 M.
1.1. biaya operasional / rutin, yg manfaatnya / habis
terpakai dlm se th atau kurang  Ps.6 (1) a ;
1.2. biaya/pengeluaran (investasi) yg mempunyai masa
manfaat lbh dr 1 th melalui penyusutan, amortisasi
& deplesi Ps.6 (1) b jo. Ps.9 (2) ;
1.3. biaya lain-lain – Ps.6 (1) hrf. c, d, e, f, g, h;
(overheads)
1.4. kompensasi kerugian baik horizontal antar sesama
obyek dlm 1 th buku/pjk maupun vertikal dari th
ke th s/d max 5 th  Ps. 6 (2)

9.3A.2. Penyusutan & Amortisasi
2.1. termasuk biaya 3 M utk. perolehan harta /aktiva
yg digunakan dlm. Perusahaan yg mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun, yg
pembebanannya sbg. biaya melalui Penyusutan
utk aktiva berwujud kecuali tanah  Psl. 11; atau
melalui Amortisasi utk aktiva tdk tdk berwujud 
Psl. 11A; {lihat juga Psl. 6 (1) b dan Psl.9 (2)} ;
2.1. ada dua metoda penyusutan :
 garis lurus (straight line method);
 saldo menurun (declining balance method);
WP Badan boleh pilih salah satu metoda dan hrs
taat asas.
WP OP berlaku sama utk yg self employment.

9.3A.3. Penyusutan Menurut Metoda
3.1. garis lurus :
nilai perolehan (pembelian) di susut sebesar bagian-
bagian yg sama besar tiap thn. (dlm %) selama masa
manfaat (fiskal) dari aktiva tsb. (Psl. 11);
3.2. saldo menurun :
nilai perolehan di susut sebesar bagian yg semakin kecil
karena dasar penyusutannya adalah nilai sisa buku
sesudah penyusutan thn sebelumnya, makin lama makin
kecil dan pd. thn terakhir masa manfaat disusut 1x gus 
perlu izin DJP !
3.3. Aktiva yg disusut dikelompokkan dlm :
1. bukan bangunan ada 4 klp aktv.; dan
2. bangunan permanen disusut 20 thn 5% 1 thn.; semi
permanen disusut 10 thn 10% 1 thn.
(Lihat tabel psl. 11 dan 11A)

9.3A.4. Kompensasi Kerugian (Fiskal) {Pasal 6 ayat (2)}
Jika dlm suatu thn Badan menderita kerugian, maka
kerugian itu dapat dikompensasikan
(diperhitungkan) dgn. keuntungan / penghasilan
netto dari thn berikutnya; sampai selama 5 thn.
Artinya jika s/d thn ke 5 masih ada sisa kerugian yg
berasal dr thn pertama, maka kerugian tsb hangus
(tdk dpt dikompensasikan lagi di thn ke 6).
Namun dlm Psl 31A diberikan kemudahan
kompensasi rugi s/d 10 thn kpd Badan yg berinvestasi
di sektor ekonomi yg berskala prioritas tinggi,
terutama di daerah terpencil.

10.Penggolongan, Kategorisasi & Sifat Pajak
Atas Penghasilan (PAPh)
10.1. PAPh termasuk golongan Pajak Langsung, artinya …..
10.2. PAPh masuk kategori :
- Pajak Subyektif (utk OP), artinya ….., dan
- Pajak Obyektif (utk Badan), artinya …….
10.3. PAPh utk OP, bersifat personal (individual/pribadi/
perseorangan).
10.4. PAPh utk Badan, bersifat non personal (inrem),
karena yg utama obyeknya = laba usaha.
Tetapi sebagai golongan PL subyektif Subyek Badan
tetap bertanggung jawab terhadap pelunasan beban
pajak.

11. Tarif Pajak Atas Penghasilan
11.1. Umumnya berlaku Tarif Umum (normal) baik utk
OP maupun utk Badan/BUT  dari Net Income
Base.
11.2. Umumnya tarif pajak bersifat Progresif
(Progresive Rate) akan tetapi yg terjadi/kenyataan
adl sifat tarif yg progresif proporsional atau
proporsional progresif, artinya ……..
11.3. UU memisahkan tarif utk OP (personal tax) dan
utk Badan (corporate tax).

12. Menghitung Pajak Terutang utk OP yg melakukan
kegiatan usaha/pek. bebas (self employed &
rendering services) dan utk badan/BUT.
12.1. yg menjadi dasar pengenaan PPh (DPP) adl. Penghasilan
Kena Pajak (PKP) ;
12.2. Penghasilan Kena Pajak adl. Ph. Netto dikurangi Ph. yg sdh
dikenakan Pj. tersendiri/final dan atau Ph.non obyek dan
atau Kompensasi Kerugian Fiskal;
12.3. Ph. Netto adl. Ph. Bruto dikurangi biaya-biaya yg boleh
dikurangkan (deductible expenses)  3 M;
12.4. Ph.Bruto adl. Jumlah seluruh penerimaan/peredaran usaha
seblm dikurang biaya-biaya;
PPh Terutang adl. PKP dikalikan Tarif PPh Badan Ps. 17 ayat
(1) hrf. a OP, huruf b Badan;
12.5. Dgn kata lain PPh terutang dari Laba Usaha dihitung
berdsrkan Basis Netto (Net Base).

13. Macam & Cara Pelunasan PAPh
PPh terutang  lihat Ps. 28 (1)  net base
13.1. PPh.Ps.22 dipungut oleh Pihak lain atas transaksi
tertentu (gross base);
13.2. PPh.Ps.23 dipotong oleh Pihak lain atas transaksi
tertentu (gross base);
13.3. PPh.Ps.24 , pajak yg sdh dibayar atas Penghasilan dr LN
 yg dpt dikreditkan (Net Base);
13.4. PPh.Ps.25 , angsuran bulanan dlm th berjalan  1/12 x
PPh ymhdbayar th lalu (estimated tax base);

13.5. PPh.Ps.26 (5), khusus utk Ktr.Pusat BUT; (gross base)
13.6. PPh.Ps. 29 pajak yg akhirnya hrs dibayar / atau lebih
bayar yg hrs dilunasi / atau dpt di claim sblm. SPT Th-
an dimasukkan ke KPP.; (netbase)
13.7. PPh.Ps. 4A (2), biasanya “final” (gross basei), atas
Penghasilan tertentu selain yg sdh dipotong PPh.Ps. 23.

Ada dua jenis SPT PPh Badan :
 Standar  form. 1771 berbahasa Indonesia & satuan mata
uang Rupiah (Rp.);
 Khusus  form. 1771 $ berbahasa asing (Inggris) dan
mata uang asing (dollar).
SPT dibagi dalam :
 SPT Induk;
 Lampiran SPT (I s/d VI).
STEP BY STEP TO FILING THE CORPORATE
INCOME TAX RETURN
(Penuntun Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan =
SPT – Pajak Penghasilan = PPh Badan)

Secara umum tersusun dalam :
 bagian / status;
 kolom dan lajur;
 Lampiran-lampiran;
 Pernyataan kebenaran laporan yang disajikan.

Pada dasarnya SPT merupakan rangkuman isi Pasal-Pasal UU PPh.
Bagian/status, kolom & lajur :
 general status = identitas WP;
 income statement/declaration;
 tax liability/due; tax credit;
 deficienty/excessive tax;
 estimated tax installment
 table of attachments;
 legal statement under oath.
Lampiran utama ;
 Laporan Keuangan Fiskal (Neraca & Daftar Laba/Rugi);
 Daftar Penyusutan / Amortisasi;
 Kompensasi Kerugian Fiskal (jika ada).
ISI DAN BAGIAN SPT

Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke

Ähnlich wie Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke (20)

Mehr von Asep suryadi

Mehr von Asep suryadi (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke