Transparansi pelayanan KTP di Kecamatan Lembang masih perlu perbaikan. Pelayanan KTP di kecamatan tersebut belum sepenuhnya transparan karena masih terdapat ketidakjelasan informasi, ketidakpastian biaya dan waktu penyelesaian, serta praktik birokrasi yang menyulitkan masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan yang prima, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prins

1. Aspek Transparansi
Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Pembuatan
KTP
(Studi Kasus: Kecamatan Lembang)
Oleh
Kelompok 4 :
Kevin Rizkan Rinanda (192010002)
Hilmi abdul wafi (192010004)
Leva yutita (192010005)
Iis hernawati (192010010)
Nisa nur arifah (192010056)
Fauziah puji lestari (192010057)
Ahmad Nur Febriansyah (192010058)

2. Outline Paparan
Latar Belakang
01Mengapa Transparansi
Pelayanan KTP?
Pembahasan
03Pemetaan Masalah
Transparansi Pelayanan
Tinjauan Pustaka
02Indikator dalam
Transparansi Pelayanan
Penutup
04Kesimpulan dan
Saran Konstruktif

3. Berdasarkan
UU No. 22/1999,
Indonesia mulai
menggeser paradigma
sentralisasi menjadi
desentralisasi dalam
bentuk otonomi daerah
Otonomi Daerah
konsep good governance
direkomendasikan pada
sistem pemerintahan yang
menekankan kesetaraan
antara lembaga-lembaga
negara baik di tingkat
pusat atau daerah untuk
mewujudkan pelayanan
yang prima
(Nawawi, 2012)
Good Governance
Transparansi: aspek yang
penting dalam praktek
good governance, melalui
keterbukaan informasi,
akan mempermudah
masyarakat dalam
menilai keberpihakan
pemerintah terhadap
kepentingan publik
(Amirul Haq,2014)
Transparansi
Transparansi Pelayanan KTP:
Apa yang Terjadi?

4. Research Question
Bagaimana aspek transparansi sebagai
bagian dari penerapan prinsip-prinsip good
governance diimplementasikan dalam
kebijakan untuk pelayanan publik di
Kecamatan Lembang terutama untuk
layanan pembuatan KTP?

5. Manfaat Penelitian
Dengan penelitian ini, Kecamatan Lembang
untuk terus memperbaiki pelayanan dan
dapat memberikan pelayanan yang
terbaik untuk masyarakat.

6. Tinjauan Pustaka
02
Indikator Transparansi
Pelayanan yang Prima

7. Kecamatan
Lembang
● Sebagai studi kasus, Kecamatan
Lembang termasuk salah satu
kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Bandung Barat
● Merupakan sebuah instansi
pemerintah yang melayani
masyarakat dalam jasa layanan
administratif, seperti pembuatan
kartu tanda penduduk (KTP), Kartu
Keluarga, surat pindah, dan lain
sebagainya

8. Aspek Transparansi Dalam Kebijakan
Pelayanan Publik
1) Biaya
2) Waktu
3) Mutu
(Inu Kencana dalam R.
Siswati, 2015)
3 Hal Utama
Pelayanan Publik
1) Kurang responsif
2) Kurang informatif
3) Kurang efisien
(Mohammad dalam
Sondil, dkk.,2014)
3 Kelemahan
Pelayanan Saat ini
1) Prinsip komunikatif
2) Prinsip konsistensi
3) Prinsip kohesivitas
(Arifin Tahir,2015)
3 Prinsip utama
Transparansi

9. Pembahasan
03
Pemetaan Masalah
Transparansi Pelayanan KTP

10. 1. Prinsip komunikatif
saling berhubungan, saling memahami, saling
merasa antara pemimpin daerah dengan aparatnya
sehingga pesan yang disampaikannya dapat
diterima dengan baik.
Prinsip -prinsip Transparansi
Menurut Arifin Tahir (2015)
2. Prinsip konsistensi
melakukan sesuatu kegiatan secara terus-menerus
dengan tekun dan benar tanpa keluar dari koridor
maupun batas-batasan yang telah ditentukan
maupun sesuai dengan ucapan yang telah
dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya
diri terhadap aparat itu sendiri.
3. Prinsip kohesivitas
saling ketergantungan antara pimpinan daerah dan
aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan
yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.

11. Masih ditemukannya pungli dengan modus
operandi pungli mengatasnamakan blanko yang
harus dibayar karena persediaannya terbatas.
Peta Permasalahan Pelayanan KTP
Kec. Lembang
Proses yang lamban, prosedur yang rumit, tidak
adanya kepastian dalam hal pengurusan serta
pengambilan KTP serta cenderung mengulur-
ulur waktu pelayanan.
Masih dijumpai cara-cara mempersulit
masyarakat sehingga seringkali masyarakat
dibuat bingung karena tidak jelasnya prosedur
pelayanan, terutama masyarakat pedesaan
Pungli
Inefisiensi &
Inefektivitas
Diskriminasi

12. Penutup
04
Kesimpulan &
Saran Konstruktif

13. 1. Transparansi pelayanan birokrasi dalam
pembuatan KTP mencakup seluruh penyusunan dan
pelaksanaan pembuatan KTP.
2. Namun dalam praktek pembuatannya masih sering
ditemui tidak transparannya proses
pengurusannya berupa ketidakjelasan informasi
pelayanan, ketidakpastian biaya, waktu penyelesaian,
dan juga patologi birokrasi yang menyertainya.
3. Transparansi Peran Kecamatan Lembang dalam
mewujudkan pelayanan publik yang mengacu
pada good governance menjadi sangat penting dan
diharapkan oleh publik.
Kesimpulan

14. Petugas harus lebih melihat
kebutuhan dan melibatkan
masyarakat dalam
pengambilan kebijakan
maupun aturan perihal
pelayanan KTP, agar
masyarakat merasa bahwa
kepentingannya
diutamakan dalam
pelayanan
Petugas perlu:
1) Memperhatikan
keluhan Masyarakat
2) Memberikan
tanggapan yang
mudah dipahami
3) Melayani dengan prima
dan tidak diskriminatif
Saran untuk Kecamatan Lembang
Komunikatif
Petugas pelayanan harus
lebih memperhatikan
kejelasan dan kepastian
waktu agar memberikan
pelayanan yang baik
kepada masyarakat
Konsistensi Kohesivitas

15. Referensi
Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Pedulu, Inklusif, Dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.
Handoyo, Rismawan Joko. 2014. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur. Jurnal ilmu Pemerintahan. No 4 Vol 2 (2014): 3363-3373.
Ika Widiastuti. 2018. Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Volume 3 No
1, 2018.
Mahendra, Gerry Katon. 2011. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan
Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011. Skripsi
FISIP. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2013
Nawawi, Juanda. 2012. Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. No 3
Vol 1 (Juni 2012).
Nutabonis, Sondil E. Sugeng Rusmiwari, dkk. 2014. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja
Organisasi Pelayanan Publik. No 1 Vol 3 (2014).
Siswati, Rita. 2015. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pemerintahan (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang). Naskah Publikasi. FISIP. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
Ujud Rusdia.2019. Analisis Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Kecamatan Lembang Kabupaten
Bandung Barat. JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.3, No.1, Januari 2019, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, ISSN : 2087-4742.
Yaqin, Ainul. 2016. Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser,” ejournal Administrasi Negara, No 1
Vol 4: 2165-2178.

16. CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue creada por
Slidesgo, que incluye iconos de Flaticon, infografía e
imágenes de Freepik
Terima
Kasih!
Ada pertanyaan?