Abstrak Common good dalam kewarganegaraan republikanisme merupakan suatu etika baik yang mengatur aktivitas manusia untuk mewujudkan kebaikan ataupun kebahagiaan bersama. Maka untuk mencapai suatu kebaikan bersama dalam sebuah republik tentunya ditengah perbincangannya akan berkaitan erat dengan aktivitas politik. Oleh karena itulah dalam jurnal ini, peneliti mengkaji bagaimana implementasi dari pendidikan politik dan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas politik untuk mencapai common good. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui bagaimana pengimplementasian pendidikan politik yang diterima serta keterlibatan mahasiswa sebagai warga negara dalam aktivitas politik untuk mencapai common good atau kebaikan bersama dalam sebuah negara republik yaitu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis data yang disajikan secara deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data lebih mendalam dari informan. Teknik pengambilan sapel secara acak yaitu meneliti mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan jurusan yang berbeda-beda dan jumlah informan sebanyak enam orang informan Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang sudah ikut serta dalam aktivitas politik seperti pernah ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan umum untuk pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif dan aktivitas politik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya mahasiswa sudah menerima pendidikan politik di sekolah sejak sekolah dasar hingga di perguruan tinggi melalui pembelajaran PPKn dan ilmuilmu sosial lainnya serta di perguruan tinggi melalui matakuliah Pancasila dan pendidikan politik dan juga lewat sosialisasi yang diberikan oleh KPU. Namun masih banyak juga mahasiswa yang tidak mengimplementasikan ilmu atau pendidikan politiknya yang menunjukkan bahwasannya partisipasi politik mahasiswa dalam aktivitas politik dinilai masih rendah berdasarkan jawaban para informan yang telah peneliti wawancarai. Kata Kunci:Pendidikan Politik, Mahasiswa, Aktivitas Politik, Common Good

1. 1
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Politik
untuk Mencapai Common Good
Agung Eko Wibowo (3192411015), Juwina Sherlinta Br. Sembiring (3193311011),
Yuli Ida Arta Simatupang (3192111004)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Email korespondensi: yulisimatupang94@gmail.com
Abstrak
Common good dalam kewarganegaraan republikanisme merupakan suatu etika baik yang
mengatur aktivitas manusia untuk mewujudkan kebaikan ataupun kebahagiaan bersama.
Maka untuk mencapai suatu kebaikan bersama dalam sebuah republik tentunya ditengah
perbincangannya akan berkaitan erat dengan aktivitas politik. Oleh karena itulah dalam jurnal
ini, peneliti mengkaji bagaimana implementasi dari pendidikan politik dan keterlibatan
mahasiswa dalam aktivitas politik untuk mencapai common good. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengetahui bagaimana
pengimplementasian pendidikan politik yang diterima serta keterlibatan mahasiswa sebagai
warga negara dalam aktivitas politik untuk mencapai common good atau kebaikan bersama
dalam sebuah negara republik yaitu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
analisis data yang disajikan secara deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan
teknik wawancara untuk mendapatkan data lebih mendalam dari informan. Teknik
pengambilan sapel secara acak yaitu meneliti mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan
jurusan yang berbeda-beda dan jumlah informan sebanyak enam orang informan Dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang sudah ikut serta
dalam aktivitas politik seperti pernah ikut dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan umum
untuk pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif dan aktivitas politik lainnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwasannya mahasiswa sudah menerima pendidikan politik di
sekolah sejak sekolah dasar hingga di perguruan tinggi melalui pembelajaran PPKn dan ilmu-
ilmu sosial lainnya serta di perguruan tinggi melalui matakuliah Pancasila dan pendidikan
politik dan juga lewat sosialisasi yang diberikan oleh KPU. Namun masih banyak juga
mahasiswa yang tidak mengimplementasikan ilmu atau pendidikan politiknya yang
menunjukkan bahwasannya partisipasi politik mahasiswa dalam aktivitas politik dinilai masih
rendah berdasarkan jawaban para informan yang telah peneliti wawancarai.
Kata Kunci:Pendidikan Politik, Mahasiswa, Aktivitas Politik, Common Good
Abstrak
Common good in republican citizenship is a good ethic that regulates human activities to realize the
common good or happiness. So to achieve a common good in a republic, of course, in the middle of
the conversation, it will be closely related to political activity. Therefore, in this journal, researchers
examine how the implementation of political education and student involvement in political activities
to achieve the common good. The purpose of this research is to describe, analyze, and find out how
the implementation of political education received and the involvement of students as citizens in
political activities to achieve the common good or the common good in a republic, namely Indonesia.
This study uses qualitative methods of data analysis presented descriptively and in collecting data
using interview techniques to obtain more in-depth data from informants. The random sampling

2. 2
technique is researching Medan State University students with different majors and the number of
informants is six informants. And the samples in this study are Indonesian citizens who have
participated in political activities such as having participated in democratic parties, namely elections
general election of executive and legislative institutions and other political activities. The results of
the study indicate that students have received political education in schools from elementary school to
university through learning Civics and other social sciences as well as in higher education through
Pancasila courses and political education and also through socialization provided by the KPU.
However, there are still many students who do not implement their political knowledge or education
which shows that students' political participation in political activities is still considered low based on
the answers of informants who have been interviewed by researchers.
Keywords: Political Education, Students, Political Activities, Common Good
Pendahuluan
Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah,
pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan
pengamatan nilai, norma dan symbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan
kursus latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan,
partai politik dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.
Partisipasi politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial.
Salah satu alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator
kualitas demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik
tersebut dilakukan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan
negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,
menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota
perlemen. Akan tetapi seiring berkembangnya demokrasi muncul kelompok-kelompok yang
juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Salah satu kelompok partisipan
dalam pemilu adalah kelompok pemilih muda. Batasan pemuda dimulai dari usia 16 tahun
mengikuti penetapan umur anak muda yang dilakukan oleh Perserikatan BangsaBangsa,
sedangkan batas umur anak muda sampai 30 tahun didasari oleh UU Kepemudaan No. 40
tahun 2009 pasal 1 tentang : Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode
penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)
tahun. Pemilih muda ini dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu, antusias kelompok
ini cukup tinggi dan mayoritas kelompok ini ingin memberikan suaranya pada setiap pemilu
yang ada ( Dwira Kharisma, 2015 )
Pada kewarganegaraan republican kebebasan individu ada pada jaminan keamanan

3. 3
negara yang berada dibawah aturan hukum (rule of law) dan kebaikan warga negara tersebut
dalam memberikan partisipasi. Maka dari itu, tradisi republican, kewarganegaraan memiliki
dimensi etis dan legal hukum. Status hukum tiap warganegara berkaitan erat dengan
kepemilikan privileges mengenai hak-hak dan kewajiban terhadap kepentingan bersama atau
kepentingan publik. Oleh karenanya kewarganegaraan republican memerlukan komitmen
aktif dalam urusan-urusan publik (Dagger, dalam Turner dan Isin, 2002: 147).Sebagai
kampanye kontra-humanisasi sejati, pendidikan politik harus dibiarkan berkembang dalam
kebebasan di masyarakat. Pendidikan politik juga harus mencakup pelajaran tentang
bagaimana berani menantang banyak ketidakadilan masyarakat yang membawa
ketidakbahagiaan, mengarah ke tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan
politik juga meningkatkan daya kritis masyarakat, serta menunjukkan prospek berfungsinya
semua organisasi politik dan sosial secara lebih pragmatis dan efisien. Ringkasnya,
pendidikan politik harus mampu membantu proses demokrasi bangsa. Masyarakat harus
memanfaatkan haknya untuk menikmati, menyampaikan saran dan pendapat, serta
bertanggung jawab atas tindakannya dalam politik.Pentingnya pemaparan pengertian politik
dan cara menerapkan nya juga menjadi salah satu peran mahasiswa dilingkungan masyarakat,
guna menjangkau relasi yang tidak bisa ditempuh pemerintah dilingkungan masyarakat
tersebut.
Kajian Pustaka
Kajian Mengenai Pendidikan Politik
a. Pengertian
Kantaprawira (2004) menjelaskan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan
pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam
sistem politiknya. Berdasarkan pendapat Rusadi Kantaprawira tersebut, maka pendidikan
politik sangatlah penting dan diperlukan, agar masyarakat dapat memahami tentang dunia
politik. Serta, dapat mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya dan berpasrtisipasi secara
nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, dunia politik saat ini selalu mengalami
perubahan dan masalah-masalah yang terjadi di dunia politik sangatlah kompleks. Pendapat
lain, Djakfar (2009:79) esensi dari proses pendidikan politik yaitu proses pendidikan politik
berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga,
sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagaman, dan partai

4. 4
politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang
satu ke generasi yang lainnya.
b. Peran dan Fungsi Pendidikan Politik
Betapa pentingnya pendidikan bagi semua waarganegara Indobesia, maka menjadi
harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber
pada aspirasi yang digali dari keperibadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah
disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapinya tujuan-
tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan percerminan murni dari harapan dan
aspirasi bangasa/rakyat Indonesia. Pendidikan politik disebut pula sebagai political forming
atau Bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik
yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Maka disebut “Bidung”
(pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas
membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi
insan politik.
Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewas.
Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi intllektual politik
yang bersinggasana dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas
yang terisolasi dari masyarakat lingkunganya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu
dangan individu lain, atau individu dengan masyrakat di tengah social dalam satu konteks
politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya diatengah situasi-situasi
konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan atau oleh adanya pluriformitas
(kemajuan budaya). (Kartono , 1989:13-14)
c. Tujuan Pendidikan Politik
1) Tujuan dari pendidikan politik ialah membuat rakyat, individu, klien, adik-adik, warga
masyarakat dan seterusnya yakni:
a) mampu memahami situasi sosial politik yang penuh komplik,
b) berani memberikan keritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap,

5. 5
c) Aktivitas diarahkan pada proses demokrasi sejati
d) Dan sanggup memperjuangkan kepentingan serta idiologi tertentu, khususnya yang
berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2) Memperhatikan dan mengupayakan yakni:
a) Peranan insani setiap individu sebagai warga negara ( melakukan realisasi diri /aktualisasi
diri dari dimensi sosialnya)
b) Mengembangkan semua bakat dan kemampuan (aspek kognitif, wawasan,kritis,sikap
positif, keterampilan politik)
c) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri,
masyarakat sekitar, bangsa dan negara. ( Kartono, 1989:20).
d. Konsep Politik
Konsep politik merupakan suatu yang penting dalam perjalanan politik itu sendiri, konsep
politik sekurang-kurangnya ada lima konsep dasar. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang
ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua,
politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Ketiga, politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan
kekuasaan dalam masyarakat Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai komflik dalam rangka
mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Subakti, 2010:8).
e. Bentuk-bentuk Pendidikan Politik
Menurut ramlan Surbakti (2010:149) pendidikan politik adalah proses pembentukan sikap
orientasi politik masyarakat dimana pendidikan politik dibagi menjadi dua diantaranya:
1) Pendidikan politik dilakukan secara dialogis yakni dalam pendidikan politik ada
komunikasi dua arah antara pemberi dan penerima, hal ini bisa dilakukan oleh masyrakat

6. 6
dengan cara mempelajari nilai-nilai norma-norma dan simbol-simbol poltik dari berbagai
pihak seperti sekolah dan pemerintahan.
2) Bentuk pendidikan politik yang dilakukan secara indroktrinasi sepihak oleh penguasa
mobelisasi pemerintahan, dalam hal ini masyarakat dipaksa untuk menerima setiap nilai,
norma dan simbol politik yang menurut penguasa penting.
f. Partisipasi Politik
Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses
pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensional
dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosia dan transformasi budaya. Suatu realitas, bahwa
dalam mewujudkan berbagai kepentiangan dan anggota masyarakat kerapkali harus
berbenturan dengan kepentingan dan kebijakan negara, permasalahan tersebut boleh jadi
mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk
berpartisipasi dalam masalah- masalah politik (Arifin Rahman, 2002:15). Herbert Moclosky
(dalam Budiardjo, Miriam, 2010:370), berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-
kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam
peroses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam peroses pembentukan kebijakan
umum.
Berdasarkan definisi di atas, partisipasi warga masyarakat menekankan pada
keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik
secara aktif, setiap anggota masyarakat, hendaknya memberikan suara dalam pemilihan
kepala daerah secara sukarela, Kegiatan sukarela adalah pelaksanaan memberi suara dalam
pemilihan tanpa pengaruh paksa dari siapapun. Gabriel Almond dalam (Mas’oed dan Andrew,
2004:26), berpendapat bahwa yang dimaksud partisipasi politik hanya sebatas pada kegiatan
sukarela saja yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapu.
Pembahasan
Indonesia merupakan sebuah negara dengan wujud solidaritas yang menjadi ciri khas
republikanisme Indonesia. Namun, banyak pemahaman dari masyarakat yang menganggap
bahwa republikanisme Indonesia hanya bergerak dalam bidang politik dan bahkan banyak
bidang lagi seperti ekonomi, pemerintahan, sosial, hukum juga akan membicarakan politik.
Atau dengan kata lain, pemahaman masyarakat yang menganggap bahwasannya seluruh
aspek kehidupan di Indonesia selalu berhubungan erat dengan politik. Namun saat dilakukan

7. 7
wawancara terhadap masyarakat, banyak masyarakat tidak mengerti apa itu politik dan
bahkan perspektif politik dimata masyarakat begitu buruk.
Sebelum membahas lebih jauh lagi terkait pemahaman masyarakat terutama
mahasiswa terhadap pendidikan politik serta bagaimana pengimplementasian pendidikan
politik dan keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas politik untuk mencapai kebaikan
bersama, maka perlu memahami terlebih dahulu republikanisme yang didasari pada
solidaritas politik. Republikanisme yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia pada
berpuluh-puluh tahun lalu yaitu pengakuan keragaman melalui sebuah pengakuan hak dan
kewajiban yang sama. Dan yang menjadi sumbu utama dalam republikanisme di Indonesia
adalah kedaulatan rakyat dengan adanya pemerintahan yang dibentuk sebagai alat operasi
kemerdekaan Indonesia. Dalam proyek republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan
politik (political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition) yang menjamin
hak individu menjadi setara dalam sebuah kelompok yang beraneka ragam golongan
sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam gelanggang republik
untuk mencapai sebuah kebaikan yang dirasakan bersama.
Mengapa membahas pendidikan politik dan keikut sertaan mahasiswa dalam aktivitas
politik dikaitkan dengan pembahasan republikanisme? Pertanyaan tersebut dapat kita pahami
dan kita jawab, bahwasannya petunjuk sejarah dengan menyatakan landasan cita-cita
republikanisme adalah sumpah pemuda. Dengan kata lain, anak muda adalah sumbu utama
dari kelahiran kembali republikanisme di Indonesia yang baru. Namun melihat keadaan saat
ini, generasi millenial terkoneksi dengan sistem komunikasi dan gaya hidup yang sangat
berbeda dengan pada pemuda di zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu. Saat ini,
sangat sulit dan banyak tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan karena pengaruh
sistem komunikasi saat ini. Perkembangan teknologi informasi abad 21 melalui youtube,
vlogging, semakin mengencangkan beredarnya informasi politik kepada generasi pelajar.
Hingga saat ini, Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun dengan bentuk
pemerintahan republik, namun sudahkah Indonesia menjadi seperti yang dicita-citakan oleh
para pelopor pendiri bangsa? Pertanyaan tersebut sangat menarik untuk di bahas dengan
menanyakan bagaimana pandangan mahasiswa sebagai generasi millenial menanggapi
permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Dan tentunya apabila kita membicarakan
mahasiswa sebagai kaum intelektual yang akademis maka tentunya akan membicarakan
pendidikannya dan pengimplementasian dari pendidikan yang diterimanya.
Mahasiswa merupakan salah satu golongan muda yang juga kaum intelektual yang
selalu berada di pihak masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat secara umum dan

8. 8
memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih baik. Adanya
pandangan yang mengatakan bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan dan menjadi
kontrol sosial dan tentunya sudah memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu yang dimiliki telah
diterima sejak seseorang berada disekolah bahkan pendidikan politik sendiri telah diterima
seseorang di Sekolah sejak berada di tingkat sekolah dasar hingga di tingkat perguruan tinggi
melalui materi pelajaran PPKn, sosiologi, sejarah dan pelajaran ilmu sosial lainnya serta mata
kuliah Pancasila dan Politik.
Mata pelajaran atau mata kuliah yang dibelajarkan kepada siswa dan mahasiswa
sangat memungkinkan untuk menguatkan cara pandang mengenai politik yang demokratis.
Dengan diberikannya pendidikan politik bagi anak diharapkan bagi perkembangan
kognitifnya seseorang akan tumbuh menjadi generasi pemilih dimasa depan sehingga saat
sekolah sangat penting mereka diajarkan proses politik yang tetap. Selain itu, dalam
kehidupan sehari-hari juga politik tidak terpisahkan bahkan dari dunia pendidikan. Dengan
demikian, tujuan pengetahuan tentang politik bagi seseorang adalah memberi panduan yang
sehat dan tepat terhadap generasi pelajar.
Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan,
pemerintahan, proses memrintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi,
tujuan negara atau pemerintahannya. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ada
kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai
dan martabat individu selaku pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk,
mendidik setiap individu supaya bisa berkembang dan bebas maksimal. Masyarakat pada
umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai
warganegara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan
tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam partisipasi
politik, mereka dapat terus serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang
dapat mempengaruhi hidup mereka.
Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan
masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Lewat
pendidikan masyarakat seharusnya dapat memecahkan permasalahan hidupnya, untuk
kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan dihari-hari mendatang.
Ketidaktahuan masyarakat akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak
berperan secara maskimal dalam sebuah negara tersebut. Oleh karena itu negara sangat
berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan
dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

9. 9
Menurut pandangan Soerono, pendidikan politik adalah usaha untuk
memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan
kesadaran setiap waqrga negara dalam berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan
kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap
bangsa dan negara. (Halking & Hodriani, 2020).
Sebagaimana dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu mahasiswa
yang menurut peneliti sangat menarik untuk meneliti penerapan pemahaman pendidikan
politik yang sudah diterima dan juga keikutsertaannya dalam aktivitas politik. Hal tersebut
dikarenakan mahasiswa memiliki tipe pemikiran yang kritis dan kreatif. Mahasiswa memiliki
pandangan yang berbeda baik dri masyarakat maupun dari kalangan pemerintah. Apabila
mahasiswa sudah menerima pendidikan politik maka tentu saja kalau dipahami maka
mahasiswa tentu akan mengimplementasikannya dengan menunjukkan partisipasinya dalam
aktivitas politik. Salah satu contohnya aktivitas politik yaitu pemilihan umum yang
merupakan sebuah tanda pesta demokrasi, bahwa setiap orang berhak memilih sesuai
keinginannya masing-masing yang dengan harapan pilihannya dapat memberikan suatu
tujuan untuk kebaikan bersama.
Berangkat dari kegiatan pemilu, peneliti menyadari bahwa sangat penting pendidikan
politik diberikan bagi generasi penerus bangsa sejak dini. Walaupun seorang warga masih
berusia dibawah 17 tahun yang artinya belum bisa untuk memberikan hak pilihnya dengan
mencoblos. Tetapi menanamkan dasar pemikiran dan kepedulian mereka terhadap politik di
Indonesia merupakan suatu upaya yang tepat karena upaya tersebut merupakan bekal yang
wajib diberikan dan wajib mereka terima sehingga waktu mencoblos bagi mereka tiba,
mereka sudah bisa membuat keputusan yang tepat. Partisipasi politik dari semua warga
negara menjadi sesuatu yang dialami oleh semua warga negara terlepas dari apa yang mereka
pelajari. Dengan demikian adalah kewajiban semua warga negara untuk melek politik dan
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Hasil Analisis dan Pembahasan
Setelah dilakukannya penelitian lapanagn dengan teknik wawancara, kemudian
peneliti mengumpulkan data dan menganalisisnya. Sehingga dapat peneliti simpulkan
berdasarkan jawaban-jawaban para informan bahwasannya para informan sudah pernah
menerima pendidikan politik namun belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan jawaban dari para informan akan penulis kaji dalam uraian sebagai berikut:

10. 10
Informan 1
Informan 1 menjelaskan bahwasannya beliau sudah pernah menerima pendidikan
politik melalui pengajaran sejak sekolah di SMP dan SMA melalui pengajaran tentang politik
dari guru dan diperguruan tinggi pendidikan politik yang diterima melalui sosialisasi dan juga
adanya mata kulaih yang memfokuskan pada pendidikan politik. Dan pendidikan politik yang
diterima tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan ikut
berpartisipasi dalam pemilihan umum baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan presiden dan
wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan lembaga eksekutif
dan lembaga legislatif lainnya. Seperti yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2019 tahun
lalu. Dan tujuan informan 1 dalam keterlibatannya dalam aktivitas politik yaitu untuk
mengamalkan atau menerapkan pendidikan politik yang sudah diterimanya serta untuk
memilih para pemimpin-pemimpin yang mandatoris yang dapat memberikan kesejahteraan
pada rakyatnya melalui peraturan maupun kebijakan serta visi misi yang dibentuk pada masa
jabatannya.
Informan 1 juga menjelaskan bahwasannya politik di Indonesia sudah berjalan dengan
baik namun yang dipandang buruk dan belum berjalan dengn semestinya yaitu
pengimplementasian dari politik tersebut oleh para aktor politik melalui kebijakan atau
peraturan yang dibentuk tidak dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya aktor politik
seperti para pemangku jabatan saat mencalonkan dalam pemilu mereka mengkampanyekan
visi dan misinya yang begitu baik namun saat mereka telah menduduki jabatan saat
dipencalonan mereka tidak menerapkan visi dan misi tersebut. Sehingga banyaknya anggapan
bahwasannya politik di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena visi dan misi dari para
pemangku jabatan hanya omongkosong belaka. Dan saat diwawancarai informan 1
menjelaskan bahwasannya aktivitas pemilu di Indonesia belum dapat dipastikan apakah
sudah sesuai dengan hukum konstitusional. Namun, apabila dilihat dalam lingkup yang kecil
lagi seperti di kampus informan saat ada Pemira untuk pemilihan BPMF, Semaf, Senat
Mahasiswa, atau ketua BEM, para calon-calon dinilai tidak sesuai dengan hukum
konstitusional, karena banyaknya para calon-calon yang bertindak curang dilihat dari
banyaknya para calon-calon yang meminta KTM mahasiswa sebelum pencalonan dengan
alasan untuk memperkuat atau sebagai salah satu syarat dalam berdirinya dia sebagai seorang
calon.
Pendapat dari informan 1 terkait pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti terkait
kebenaran bahwa Republik Indonesia memberikan kekuasaan negara pada rakyatnya dalam

11. 11
aktivitas politik. Beliau menjelaskan bahwasannya apabila dilihat dari sudut pandag saat
pemilu maka benar kekuasaan negara diberikan kepada rakyat untuk memberikan haknya
dalam memilih calon-calon pemimpin yang memang menjadi haknya. Namun apabila dilihat
dari sudut pandang, saat penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan mahasiswa maka salah
apabila kekuasaaan negara diberikan kepada rakyat dalam aktivitas politik. Hal tersebut
terlihat dari, saat adanya aksi penyampaian aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah melalui demonstrasi, terkadang masyarakat atau mahasiswa
tidak diberikan haknya karena ada beberapa momen mahasiswa yang melakukan demonstrasi
untuk mengutarakan aspirasinya malah dipulangkan oleh para pengaman dan sampai
menimbulkan kericuhan dengan adanya tindakan keras semacam memukul para mahasiswa
hingga mahasiswa tersebut cidera. Apabila kita melihat kemasa lalu, ada satu orde yang
dipimpin oleh pemerintah Soeharto dikabarkan adanya isu-isu penembak misterius, yang
menembaki mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi.
Saat diwawancarai terkait faktor penghambat dari keterlibatan masyarakat dalam
aktivitas politik di Indonesia, informan 1 mengutarakan bahwasannya yang menjadi
pengahmbatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik atau dengan kata
lain masyarakat masih awam atau belum melek politik, kemudian adanya anggapan dan
perspektif dari masyarakat yang menganggap bahwasannya politik itu kotor karena sering
kali politik dikaitkan dengan uang karena terlihat dari banyaknya pejabat-pejabat pemerintah
yang tertangkap KPK karena korupsi uang negara bahkan adanya pandangan dari masyarakat
bahwasannya dari calon-calon yang ikut dalam pemilihan dirasa kurang tepat atau tidak tepat.
Solusi yang disampaikan informan 1 yaitu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan
harus benar-benar diterapkan yaitu memberikan edukasi pembinaan pendidikan politik
melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Dan sosialisasi tersebut merupakan
langkah yang tepat untuk menambahkan kesadaran partisipasi politik ditengah masyarakat.
Informan 2
Saat dilakukan wawancara kepada informan 2, peneliti mendapatkan informasi yang
kemudian diolah menjadi data-data untuk dibahas dalam hasil analisis dan pembahasan. Saat
ditanya apakah informan 2 sudah pernah menerima pendidikan politik, beliau menjawab
bahwasannya sudah pernah menerima pendidikan politik di dunia perkuliahan melalui
pengajaran dosen. Namun saat ditanyakan terkait penerapan dari pendidikan politik yang
diterimanya, informan 2 menjelaskan bahwasannya belum maksimal dalam penerapannya
karena ada beberapa kendala yang dihadapinya dalam menerapkan pendidikan politik

12. 12
tersebut. Dan dalam keterlibatannya dalam aktivitas politik di Indonesia, informan 2
menjelaskan bahwasannya beliau sudah tentu terlibat didalamnya karena beliau ikut serta
dalam pesta demokrasi salah satunya yaitu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Tujuan informan 2 dalam aktivitas politik sejauh ini yaitu untuk melaksanakan aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat pewawanvara menanyakan pandangan informan
2 terkait apakah politik di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau tidak, informan 2
mengungkapkan bahwasannya politik di Indonesia belum berjalan dengan baik, alasannya
karena banyaknya masyarakat masih awam dalam pendidikan politik. Namun aktivitas
pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum konstitusional karena terlihat
dari penerapan pemilu di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Juga benar adanya
bahwasannya republik Indonesia memberikan kekuasaan negara pada rakyat dalam aktivitas
politik terlihat dari adanya kebebasan dan hak masyarakat Indonesia sendiri dalam
memberikan hak pilihnya. Adapun penghambat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas
politik di Indonesia yaitu kurangnya sosialisasi mengenai politik di Indonesia. Dan solusinya
menurut informan 2 yaitu dengan menerapkan pendidikan politik pada masyarakat Indonesia
karena itu sangat penting bagi kaum awam dalam pendidikan politik.
Informan 3
Saat dilakukan wawancara kepada informan 3, peneliti mendapatkan informasi
bahwasannya sudah pernah menerima pendidikan politik terutama alasannya karena
pendidikan politik sangat perlu di era sekarang ini, namun walaupun sudah menerima
pendidikan politik informan 3 belum menerapkan nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan
menurutnya, informan 3 belum terlibat dalam aktivitas politik di Indonesia. Tujuan seseorang
dalam aktivitas politik menurutnya yaitu untuk menambah wawasan terhadap perkembangan
politik di Indonesia. Saat pewawancara bertanya pendapat informan 3 terkait politik di
Indonesia, beliau menjawab bahwasannya politik di Indonesia belum berjalan dengan baik
karena dapat dilihat masih banyak masalah yang muncul di Indonesia. Hal tersebut juga
didukung oleh fakta nyata yang ada di Indonesia saat ini yang mana kekuasaan negara ada
ditangan para pemimpin. Terdapat faktor penghambat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas
politik yaitu banyaknya penyebaran hoax di jaman sekarang ini terlebih terkait praktik-
praktik politik saat ini. Solusinya yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat
agar masyarakat lebih memahami politik Indonesia maka dengan wawasan tersebut dapat
mencegah percayanya rakyat terhadap hoax yang tersedia di rung publik.

13. 13
Dari jawaban-jawaban para responden, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya
masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu pendidikan politik. Namun
mahasiswa sebagai kaum intelektual tentunya sudah memahami apa itu pendidikan politik.
Hal tersebut terbukti dari jawaban-jawaban responden yang dapat menjawab pertanyaan dan
memberikan tanggapan tentang politik saat dilakukan wawancara terpimpin kepada para
informan. Namun walaupun sudah menerima pendidikan politik, masih banyak juga
mahasiswa yang belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut
menunjukkan bahwasannya partisipasi masyarakat atau mahasiswa dalam aktivitas politik di
Indonesia masih rendah. Karena masih ada mahasiswa yang golput tidak ikut dalam
pemilihan umum dalam pesta demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh informan 1
bahwasannya faktor yang melatar belakangi mahasiswa tidak ikut dalam pesta demokrasi
untuk memberikan hak pilihnya yaitu karena adanya prasangka bahwa yang mencalonkan
dinilai tidak tepat. Juga anggapan bahwasannya para pencalon yang ingin menjadi pejabat
negara hanya modal visi dan misi saja. Karena sudah banyak para pejabat yang saat
pencalonan mengkampanyekan visi dan misinya untuk kesejahteraan atau kebaikan bersama
seluruh warga negara di Indonesia. Namun pada saat sudah terpilih dan menjadi pejabat
pemerintahan, oknum-oknum tidak bertanggung jawab tersebut tidak mengimplementasikan
visi dan misinya. Bahkan ada banyak pejabat pemerintahan sebagai aktor politik tidak
bertanggung jawab atas kewajibannya untu memberikan kesejahteraan bagi warga negara
yang dipimpinnya mengkorupsikan kas negara.
PENUTUP
Pendidikan politik merupakan proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah,
partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamatan nilai,
norma dan symbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus latihan
kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan, partai politik
dalam sistem politik demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik. Partisipasi
politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang substansial. Salah satu
alasan yang mendasar terkait hal tersebut adalah karena salah satu indikator kualitas
demokrasi ditentukan oleh tinggi dan rendah serta bagaimana partisipasi politik tersebut
dilakukan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan
secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Republikanisme
yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia pada berpuluh-puluh tahun lalu yaitu pengakuan

14. 14
keragaman melalui sebuah pengakuan hak dan kewajiban yang sama. Dan yang menjadi
sumbu utama dalam republikanisme di Indonesia adalah kedaulatan rakyat dengan adanya
pemerintahan yang dibentuk sebagai alat operasi kemerdekaan Indonesia. Dalam proyek
republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan politik (political recognition) dan politik
pengakuan (politics of recognition) yang menjamin hak individu menjadi setara dalam sebuah
kelompok yang beraneka ragam golongan sehingga bisa hidup berdampingan secara damai
dan produktif dalam gelanggang republik untuk mencapai sebuah kebaikan yang dirasakan
bersama. Mahasiswa merupakan salah satu golongan muda yang juga kaum intelektual yang
selalu berada di pihak masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat secara umum dan
memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih baik. Adanya
pandangan yang mengatakan bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan dan menjadi
kontrol sosial dan tentunya sudah memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu yang dimiliki telah
diterima sejak seseorang berada disekolah bahkan pendidikan politik sendiri telah diterima
seseorang di Sekolah sejak berada di tingkat sekolah dasar hingga di tingkat perguruan tinggi
melalui materi pelajaran PPKn, sosiologi, sejarah dan pelajaran ilmu sosial lainnya serta mata
kuliah Pancasila dan Politik.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Azwar, Saifudin Azwar. 2010. Metodologi penelitian. celaban timur UH III/548 Yogyakarta:
Pustaka pelajar.
Azwar,Azwar. 2010. Metodologi penelitian. celaban timur UH III/548 Yogyakarta: Pustaka
pelajar.
Furchan,Arif. 2007. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. celaban timur UH III/548
Yogyakarta.Pustaka pelajar.
Sukardi.2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Jurnal Dan Artikel
Al Rafni, Suryanef. 2019. Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar
Pemilu. Journal of Moral and Civic Education. Vol. (1)
Halking, & Hodriani. (2020). Pendidikan Politik. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Medan.

15. 15
Handoyo, E., & Lestari, F. (2017). Pendidikan Politik. In E. Handoyo & P. Lestari (Eds.),
Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang
(Cetakan Pe, Vol. 3). Penerbit Pohon Cahaya.
Hartono, R. (2016). Fungsi dan Peran Pendidikan POlitik dalam Kehidupan Bermasyarakat.
http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-
Politik-Upload.pdf/diakses pada 29 November 2021/13:55 WIB.
Kareth, A. J., Sendow, Y., & Tompodung, J. (2018). Partisipasi Politik Generasi Muda Pada
Pemilihan Umum Legeslatif 2014 Di Distrik Ayamaru Kota. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Rachmat, Basuki. Esther. 2016. Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di
Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. Jurnal llmu Pemerintahan Lidyapraja.
Vol. XLII No. 2
Yusa Djuyandi, Ari Ganjar Herdiansah. 2018. Political Participation of Youth in the West Java
Regional Election (Pilkada) in 2018. Jurnal Bina Praja. Vol. 10 (2) (2018): 195-207
Wanma, A. V. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan
Partisipasi Politik Di Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. 1–16.
https://media.neliti.com/media/publications/1123-ID-entingnya-pendidikan-politik-generasi-
muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poli.pdf/Diakses pada 29 November 2021/15:15
WIB.
Link Internet
https://kepripedia.com/kaum-intelektual-untuk-kesejahteran-dan-pembangunan-
bangsa/5979/
https://www.berdikarionline.com/cita-cita-republikanisme-sukarno/
https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/cara-mengenalkan-pendidikan-
politik-di-sekolah/