Makalah ini membahas tentang manajemen pendapatan dan belanja daerah, meliputi siklus manajemen pendapatan dan belanja daerah, jenis-jenis dan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah, serta prinsip-prinsip manajemen pendapatan dan belanja daerah. "

1. TUGAS MAKALAH
MATAKULIAH MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
MANAJEMEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DOSEN
LA ODE ABDUL WAHAB, SE. , M.Si
Disusun Oleh
Anggreine Tamboto
143009344321065
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
2022

2. Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada
waktunya.
Makalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi
para pembaca dan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya karena
pengetahuan yang kami miliki cukup terbatas. Oleh karena itu, Saya berharap kritik
dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah
ini.
Akhir kata, Saya sampaikan terima kasih.
Jayapura, Desember 2022

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP No.105 Tahun 2000).
Dalam mengelolah keuangan dibutuhkan suatu ilmu yang mempelajari pengelolahan
keuangan yang baik dan benar. Ilmu tersebut sering disebut dengan manajemen keuangan.
Manajemen Keuangan sering digunakan dan dibutuhkan dalam pengelolahan keuangan
disegala bidang, tak terkecuali pengelolahan keuangan daerah. Manajemen keuangan
daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan
konsekuensi logis dari perspektif manajemen antara keuangan pusat dan daerah.
Manajemen keuangan daerah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah
penyelenggaraan pemerintah yang ada yang segalanya dinilai dengan uang, dan masuk
dalam kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah dalam rangka
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
B. Fokus Masalah
1. Bagaimana siklus manajemen pendapatan dan belanja daerah?
2. Apa saja jenis-jenis dan sumber-sumber manajemen pendapatan dan belanja
daerah?
3. Prinsip Manajemen Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. BAB II
PEMBAHASAN
Pengelolahan keuangan daerah merupakan faktor yang penting untuk
melihat kemandirian suatu daerah. Ada 3 Hal utama yang menopang keberhasilan
manajemen keuangan publik, yaitu: manajemen pendapatan, manajemen belanja dan
manajemen pembiayaan.
Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para manajer
publik sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas
pelaksanaan pemerintahan derah, dengan tingkat kemampuan pemerintah dalam
penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan. Manajemen belanja daerah merupakan cara atau teknik dalam mengelolah
keuangan daerah dari segi pengeluaran anggaran dan pendapatan daerah secara efektif
dan efisien untuk prioritas kebijakan daerah (fiskal).
A. Siklus manajemen pendapatan daerah
Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber, administrasi,
koleksi, pencatatan/ akuntansi dan alokasi pendapatan.
1. Identifikasi sumber pendapatan
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan
termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi:
 Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak;
 Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi;
 Pendataan sumber penerimaan bukan pajak;
 Pendataan lain-lain pendapatan yang sah;
 Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.

5. 2. Administrasi pendapatan
Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan karena pada
tahap ini akan menjadi dasar untuk tahapan koleksi pendapatan. Kegiatan yang akan
dilakukan meliputi:
 Penetapan wajib pajak dan retribusi;
 Penentuan jumlah pajak dan retribusi;
 Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi.
3. Koleksi pendapatan
Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan
pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana
perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, diantaranya:
1) Self assessment system: ialah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung,
dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan sistem ini wajib
pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan membayarkan pajak
terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)/ unit kerja yang ditetapkan
pemerintah daerah.
2) Official assessment system: ialah sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya
ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur/ bupati/ walikota
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan retribusi yang
menunjukan jumlah pajak/ retribusi daerah terutang.
3) Joint collection: ialah sistem pemunguan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut
pajak yang ditunjuk pemerintah daerah.
4. Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan
Setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada
hari itu juga/ paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk
menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (treasury single
account), dalam hal ini rekening kas umum daerah.

6. Tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan
pengendalian dan pengawasan pendapatan. Penerimaan pendapatan tersebut dibukukan
dalam buku akuntansi, berupa jurnal kas, buku pembantu, buku besar penerimaan per
rincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan
dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas.
5. Alokasi Pendapatan
Alokasi Pendapatan merupakan tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan ini,
yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai
pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja,
yaitu, belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang
meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan
pemberian pinjaman daerah.
Siklus Manajemen Belanja Daerah
Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh
barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk
dinas dan instansi pemerintah daerah. Siklus ini dimulai dengan adanya permintaan
pembelian dari berbagai dinas/setingkat dinas melalui pengajuan daftar isian anggaran dari
masing-masing dinas. Transaksi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa
dilakukan secara tunai maupun kredit (menimbulkan uang), baik untuk belanja aparat
maupun belanja pelayanan publik. siklus belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai,
belanja operasional seperti pengadaan barang inventaris kantor dan ATK, belanja
pemeliharaan dan lain-lain. Dua kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi
pembelian dan pengeluaran kas.
Dokumen/catatan dalam siklus belanja adalah
 Kartu Sedian
 Buku Barang
 Buku pengadaan barang
 Berita acara serah terima gudang
 Surat permohonan
 Bukti memorial
 Bukti inventaris
 Laporan Penerimaan Barang

7.  Surat Keterapan Otorisasi(SKO)
 SPP,SPM,dan SP2D
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan
dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis
belanja yaitu Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Kelompok Belanja Tidak
Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung merupakan
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.
B. Mengenali Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah
tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk
penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan keuangan akan menentukan kapasitas
pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yakni melaksanakan
pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.
Sumber pendapatan pemerintah daerah relative terprediksi dan lebih stabil sebab
pendapatan tersebut diatur oleh undang- undang dan peraturan daerah yang bersifat
mengikat dan dapat dipaksakan. Pemerintah daerah dengan payung hukum peraturan
perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah dapat
memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh
pajak. Dengan demikian pendapatan di pemerintah daerah relative stabil.
Sumber pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Sumber Pendapatan Daerah menurut Ketentuan Perundangan
Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal,
namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hokum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah
daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-
undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sbb:

8. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pajak Daerah
Pajak daerah secara fungsi dan mekanisme sama saja dengan pajak lain pada
umumnya, yang membedakannya hanya cakupan atau ruang lingkup pajaknya
saja. Kemudian peran pajak untuk pemerintah daerah ialah untuk pembangunan
sarana dan prasarana dan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
b. Reribusi Daerah
Retribusi berkaitan dengan adanya pelayanan berupa jasa-jasa tertentu yang
bersinggungan dengan aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan
pengelompokannya retribusi daerah dibagi menjadi tiga, yaitu retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah Seperti; Dana bagi hasil pajak dari provinsi, Dana desa
dll.
2. Transfer Pemerintah Pusat
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus
e. Dana Otonomi Khusus
f. Dana Penyesuaian
3. Transfer Pemerintah Provinsi
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c. Bagi Hasil Lainnya
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Menurut undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah, disana
disebutkan jika sumber pendapatan daerah diperoleh dari lain-lain pendapatan yang
sah. Memang tidak dijelaskan secara spesifik apa saja yang termasuk dalam
kategori jenis pendapatan ini, akan tetapi dapat digaris bawahi bahwa selama masih
memenuhi unsur hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, maka apapun jenis
sumber tersebut bisa dikategorikan dalam jenis ini. Umumnya yang termasuk dalam
sumber jenis pendapatan ini ialah dana darurat dan hibah yang merupakan
penerimaan dari daerah lain, baik itu mencakup provinsi, kabupaten, maupun kota.

9. Untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahan daerah tentunya harus
dibutuhkan sebuah dana anggaran agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai
dengan peraturan. Pada dasarnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang
penuh terhadap pengolahan dan pemanfaatan terhadap seluruh kekayaan sumber
daya yang dimiliki oleh daerah.
2. Sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial/ tersembunyi
Pemerintah juga perlu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, sumber
pendapatan baru ini bisa diperoleh misalnya melalui inovasi program ekonomi daerah,
program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.
Jenis-Jenis Manajemen Belanja Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis. Berikut
penjelasannya:
1. Belanja Operasi
Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (2015) karya Erlina,
Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas
empat belanja yaitu:
 Belanja pegawai
Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk
memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang.
Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan,
serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi
diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka
mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah.
Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang
lembur PNS, dan sebainya.
 Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah
untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses
produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

10. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat.
Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa
gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.
 Belanja hibah
Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan
mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja
hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan
tidak terus-menerus dilakukan.
 Belanja bantuan sosial
Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan
peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah
belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
2. Belanja Modal
Dilansir dari buku Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (2020) karya Nunuy Nur
Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,
serta aset tidak berwujud.
3. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan
darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh
belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan
sebagainya.
4. Belanja transfer
Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah
daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah
desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana
bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah
kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

11. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.
 Belanja bantuan keuangan
Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk
mengganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah
daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan
pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah
kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian
bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan
keuangan.
C. Prinsip Dasar Manajemen Pendapatan Daerah
Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah
daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu :
1. Perluasan Basis Penerimaan
Perluasan Basis Penerimaan yaitu memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas
basis penerimaan, maka pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut.
a. Mengidentifikasi pembayar pajak/ retribusi dan menjaring wajib
b. pajak/ retribusi baru;
c. Mengevalusi tarif pajak/ retribusi;
d. Meningkatkan basis data objek pajak/ retribusi;
e. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/ retribusi.
2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan
Kebocoran pendapatan bias disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance),
Penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar/ korupsi petugas. Untuk mengurangi
kebocoran pendapatan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya :
a. Melakukan audit, baik rutin maupun incidental;
b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan
hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya;

12. d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan
pendapatan.
3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak
Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan
daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk
meningkatkan efisiensi adminitrasi pajak, yaitu :
a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana.
b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan.
c. Menjalin kerjasama dengan berbagi pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan
pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam
membayar pajak.
4. Transparasi dan Akuntabilitas
Dengan adanya transparasi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian
manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga
dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan prisip transparasi dan akuntabilitas ini memang
membutuhkan beberapa persyaratan. Diantaranya :
a. Adanya dukungan Teknologi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah.
b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.
c. Tidak adanya korupsi sistematik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah
Prinsip Manajemen Belanja Daerah
Terdapat beberapa prinsip manajemen belanja daerah yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Perencanaan belanja
2. Pengendalian belanja
3. Akuntabilitas belanja
4. Auditabilitas belanja
1. Perencanaan Belanja Daerah
Belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus terencana dengan baik.
Perencanaan belanja yang baik ditandai dengan:

13. a. adanya koherensi antara perencanaanaan belanja dalam APBD dengan
dokumen perencanaan daerah;
b. adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya per unit
input;
c. adanya analisis standar belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran belanja
suatu program atau kegiatan;
d. adanya harga perkiraan sendiri untuk menentukan kewajaran belanja modal
yang pengadaannya ditenderkan;
e. rendahnya tingkat senjangan belanja (budgetary slack).
Pengeluaran daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan logis dengan
dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Renja SKPD. Renja Pemda. RPJMD dan
RPJPD. Azas penting dalam manajemen belanja daerah adalah dipenuhinya konsep value
for money yaitu pengeluaran belanja harus 3E yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Untuk
menjamin dilakukannya anggaran belanja yang memenuhi unsur 3E, pada tahap belanja
perlu ditetapkan standar satuan harga (SSH), sebagai standar biaya per unit input yang
wajib digunakan sebagai dasar penganggaran oleh satker.penetapan standar satuan harga
ini penting untuk menghindari terjadinya mark up anggaran. Selain standar satuan harga,
juga perlu dimiliki analisis standar belanja. Analisis standar belanja lebih tepat digunakan
untuk menilai kewajaran belanja khususnya belanja nonmodal, sedangkan untuk katagori
belanja modal diperlukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menemukan kewajarannya.
2. Pengendalian Belanja Daerah
Sistem anggaran harus menjamin dilakukannya pengendalian belanja secara
memadai.Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya mulai dari adanya kelengkapan
dokumen anggaran , otorisasi dari pejabat yang berwenang dan adanya bukti transaksi yang
valid. Anggaran belanja seharusnya dilaksanakan tepat waktu. Pergeseran anggaran
dimungkinkan asal tidak mengubah prioritas program dan mengganggu proses anggaran.
Anggaran belanja harus digunakan sesuai peruntukannya. Fungsi verifikasi anggaran
sangat penting untuk pengendalian anggaran mulai dari pengajuan anggaran hingga
pertanggungjawabannya. Penyerapan anggaran yang terlalu cepat atau lambat dari target
atau jadwal yang direncanakan mengindikasikan kurang bagusnya pelaksanaan anggaran.

14. 3.Akuntabilitas Belanja Daerah
Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yaitu setiap belanja
harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik baik langsung maupun
melalui DPRD. Akuntabilitas publik atas belanja daerah setidaknya meliputi:
1) akuntabilitas hukum
2) akuntabilitas finansial
3) akuntabilitas program
4) akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas hukum mengandung arti bahwa setiap belanja daerah harus ada dasar
hukumnya, yaitu Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
Pemerintah daerah tidak boleh melakukan pengeluaran yang tidak dianggarkan. Belanja
daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas finansial yaitu setiap rupiah yang dibelanjakan
harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemda. Jika
belanja daerah yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan program, maka selain
memenuhi prinsip akuntabilitas hukum dan finansial juga harus memenuhi prinsip
akuntabilitas program. Program yang dibiayai dengan APBD harus dapat
dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja program. Secara kelembagaan, belanja
daerah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas manajerial artinya manajer publik yang
terlibat dalam proses pengeluaran belanja daerah harus bertanggungjawab atas terjadinya
pengeluaran tersebut.
4. Auditabilitas Belanja Daerah
Auditabilitas belanja daerah mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang
mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit. Verifikasi atau audit
belanja daerah mencakup:
a) kelengkapan dokumen anggaran, seperti DPA-SKPD, SPD, SPP,SPM,SPJ dan
b) dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
c) adanya dokumen transaksi yang valid
d) dilakukannya pencatatan yang memadai
e) dapat diuji silang antara catatan dengan keberadaan.

15. Aspek audit belanja daerah antara lain untuk memeriksa:
a) ada/tidak ada mark up dalam pengadaan barang/jasa
b) ada/tidak ada bukti belanja yang tidak sah (fiktif)
c) ada/tidak ada penitipan anggaran ke satuan kerja lain
d) ada/tidak ada kesalahan pembebanan belanja ke rekening yang tidak sesuai
e) ada/tidak ada ketidakwajaran dalam belanja modal, belanja pegawai, belanja barang
dan jasa
f) ada/tidak ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan barang/jasa.

16. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Siklus manajemen pendapatan daerah terdiri dari :
 Identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 Administrasi Pendapatan daerah
 Koleksi/ pemungutan pendapatan daerah
 Pencatatan akuntansi pendapatan daerah
 Alokasi pendapatan daerah
2. Prinsip dasar dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah yang baik:
 Perluasan basis penerimaan
 Pengendalian atas kebocoran pendapatan
 Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan
 Peningkatan transparasi dan akuntabilitas manajemen pendapatan daerah.
3. Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh
barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah,
termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah.
4. Jenis-jenis manajemen belanja daerah terdiri dari:
 Belanja Operasi
 Belanja Modal
 Belanja tidak terduga
 Belanja Transfer

17. Daftar Pustaka
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/03~PMK.07~2007Per.HTM
Mahmudi (2009) “Manajemen Keuangan Daerah” Buku Seri Membudayakan
Akuntabilitas Publik, Yogyakarta: Erlangga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_Asli_Daerah
https://kabarwarta.id/detailpost
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanja-
daerah?page=all
https://www.scribd.com/document/346982447/manajemen-belanja-daerah