Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan, mencakup sanksi administrasi, pidana, dan penyelesaian sengketa lingkungan. Dokumen juga menjelaskan berbagai peraturan dan undang-undang terkait penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
4. Pencemaran air
Pencemaran udara di kota-kota besar
Pencemaran limbah domestik/sampah
Pencemaran akibat kegiatan industri
Pencemaran akibat limbah Medis
Kerusakan ekosistem hutan
Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Kerusakan ekosistem danau
Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
Pemanasan global
Penipisan lapisan ozon
Bencana lingkungan: banjir dan longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan
DLL
MASALAH LINGKUNGAN
5. Limbah Medis
Merupakan bagian dari limbah B3, sehinggaMerupakan bagian dari limbah B3, sehingga
perlu dilakukan pengendalian terhadapperlu dilakukan pengendalian terhadap
pengelolaan limbah, baik yang limbah B3pengelolaan limbah, baik yang limbah B3
maupun non Limbah B3maupun non Limbah B3
9. Penegakan Hukum Lingkungan
Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan
terhadap peraturan dan persyaratan dalam
ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan
sanksi administrasi, kepidanaan, dan
keperdataan
10. Penegakan Hukum
ISU HUKUM
Pencemaran KorbanPencemar
Penegakan Hukum
Lingkungan Adm
Penegakan Hukum
Lingk Pidana
PenyelesaianSengketa
(Ganti Rugi)
11. DASAR HUKUM
PENEGAKAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLHUUPPLH
Undang-Undang SektoralUndang-Undang Sektoral
Peraturan Menteri LH Nomor 2 Tahun 2013Peraturan Menteri LH Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan perundang-undangan sektoralPeraturan perundang-undangan sektoral
12.
13.
14. Permen LH No. 2/2013
Penerapan Sanksi Adm di bidang PPLH
Sanksi Administrasi adalah perangkat saranaSanksi Administrasi adalah perangkat sarana
hukum administrasi yang bersifat pembebananhukum administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembalikewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakankeputusan tata usaha negara yang dikenakan
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatankepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturanatas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan danperundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuanpengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan
dalam izin lingkungan.dalam izin lingkungan.
15. Tujuan Penerapan Sanksi
Administrasi
melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/ataumelindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau
perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan LH;menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan LH;
memulihkan kualitas LH akibat pencemaran dan/ataumemulihkan kualitas LH akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup; danperusakan lingkungan hidup; dan
memberi efek jera bagi penanggung jawab usahamemberi efek jera bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan LHundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.
20. SANKSI PIDANA
Dirumuskan dalam LegislationDirumuskan dalam Legislation
Regulation dapat merujuk sanksi tersebutRegulation dapat merujuk sanksi tersebut
Batas maksimum sanksiBatas maksimum sanksi
Dalam hal tertentu juga dapat ditetapkan pidanaDalam hal tertentu juga dapat ditetapkan pidana
minimumminimum
