Rule of law adalah prinsip bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan keputusan sepihak pejabat. Dokumen ini menjelaskan pengertian rule of law menurut para ahli dan unsur-unsur pentingnya seperti kedudukan yang sama di hadapan hukum."

1. RULE OF LAW
HAK ASASI
MANUSIA
KELOMPOK 3
As Siddiqie
Muhammad Ikhsan
Alief Rahmaulana
Yudi Almunawar Pratama

2. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus
diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat
secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan
wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku,
termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari Inggris
pada abad ke-16, dan pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel
Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk
menentang hak ilahi raja.
PENGERTIAN RULE OF LAW

3. PENGERTIAN RULE OF LAW
MENURUT PARA AHLI
Menurut Friedman
Hukum ini di bagi menjadi dua bagian yaitu formal dan hakiki
1. Pengertian formal yaitu sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi.
Contohnya adalah negara.
2. Pengertian hakiki yaitu sebagai penegakkan menyangkut ukuran hukum
yang baik dan buruk.
Hukum ini berkaitan dengan keadilan dan karenanya maka hukum ini harus
dapat menjamin keadaan masyarakat luas.

4. Menurut Philipus M. Hadjon
Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa rule of law yaitu negara
hukum yang berdasar istilah dalam bahasa Belanda yaitu
“rechstaat” itu lahir dari sebuah perjuangan yang menentang
sebuah absolutisme, yakni kekuasaan raja yang sewenang-
wenang untuk bisa menciptakan negara yang berlandaskan pada
sebuah aturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam proses
perkembangannya, “rechtstaat” lebih mempunyai karakteristik
yang revolusioner.

5. Satjipto Raharjo
Satjipto Raharjo menyatakan bahwa rule of law merupakan institusi
sosial yang juga mempunyai struktur sosialnya tersendiri dan akar
budayanya sendiri. Rule of law tumbuh dan berkembang selama
ratusan tahun sejalan dengan bertumbuhnya masyarakat Eropa
sehingga bisa memperakar sosial dan budaya Eropa yang bukan
merupakan institusi netral.
Gerakan masyarakat yang menginginkan kekuasaan raja atau
penyelenggara negara harus diatur dan dibatasi melalui sebuah
aturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam kaitan
dengan semua aturan tersebut yang kerapk diistilahkan dengan rule
of law.

6. Prinsip-Prinsip Rule of Law Secara Formal
(UUD 1945)
1. Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana
tercantum salam Pasal 1 : 3.
2. Semua warga negara sejalan dengan kedudukannya di hadapan
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukun dan
pemerintahan tersebut tanpa terkecuali sebagaimana tercantum
dalam Pasal 27 : 1.
3. Tiap orang berhak akan jaminan, pengakuan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata
hukum yang tercantum dalam Pasal 28 D : 1.
4. Tiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja yang
tercantum dalam Pasal 28 D : 2.

7. Prinsip-Prinsip Rule of Law Secara
Materiil (Hakiki)
1. Berkaitan erat dengan the enforcement of the rule law.
2. Keberhasilan dari the enforcement or the rule of law tersebut
bergantung pada kepribadian nasional tiap-tiap bangsa, dikutip dari
Sunarjari Hartono (1982).
3. Mempunyai akar budaya dan sosial Eropa, dikutip dari Satjipto
Raharjo (2003).
4. Merupakan sebuah legalisme atau aliran pemikiran hukum yang
mencakup wawasan sosial, ide mengenai kaitan antarmanusia,
masyarakat juga negara,
5. Ialah sebuah legalisme liberal, dikutip dari Satjipto Raharjo (2003).

8. Latar belakang Rule OF Law
1. Dimulai dari adanya pemikiran untuk membatasi
kekuasaan pemerintahan negara.
2. Sarana yang dipilih untuk maksud itu adalah Demokrasi
Konstitusional.
3. Perumusan hukum Demokrasi Konstitusional ialah
konsepsi negara hukum.

9. Unsur-Unsur Rule Of Law
Unsur-unsur rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey yaitu :
1. Kedudukan yang sama di dalam hukum
2. Supremasi peraturan-peraturan hukum
3. Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undnag dan keputusan-
keputusan pengadilan
Paham rule of law di Inggris berada di antara hubungan hukum dengan
keadilan. Di Amerika, paham tersebut berada di hak-hak asasi manusia
dan di Belanda paham ini lahir dari paham kedaulatan negara. Melalui
paham kedaulatan hukum dalam mengawasi pelaksanaan tugas
pemerintah. Inti dari rule of law di Indonesia ialah jaminan keadilan untuk
semua masyarakat terutama keadilan sosial.

10. Syarat-Syarat Rule Of Law
Syarat-syarat dasar bagi penyelenggaraannya pemerintahan yang demokrasi
berdasarkan rule of law ialah :
1. Terdapat perlindungan konstitusional
2. Lembaga kehakiman yang independen dan netral
3. Terselenggara pemilu yang bebas
4. Kebebasan dalam berpendapat
5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

11. PENGERTIAN HAM
hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia
sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-undang
no. 39 tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.
Pengertian HAM menurut menurut Mukadimah Universal
Declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM) tahun 1948,
menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh
kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

12. Adnan Buyung Nasution
HAM adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan
hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh
dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia.
Desire Fans Scheltens
HAM adalah hak yang diperoleh seseorang dan sifatnya universal. Adapun hak
yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga dari suatu negara disebut
sebagai hak dasar.
Mashood A. Baderin
HAM adalah hak semua manusia yang setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu
semata-mata karena kita manusia.
Pengertian HAM Menurut Para Ahli

13. Landasan Hukum Ham
1) Pancasila, terutama sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28
A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);
3) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
4) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang Hak Asasi Manusia;
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

14. 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana
Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM);
9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan
penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan
penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan;
11) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1945;
12) Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Sesuai dengan Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

15. Macam-Macam HAM
Unsur-unsur rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey yaitu :
1. Kedudukan yang sama di dalam hukum
2. Supremasi peraturan-peraturan hukum
3. Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undnag dan keputusan-
keputusan pengadilan
Paham rule of law di Inggris berada di antara hubungan hukum dengan
keadilan. Di Amerika, paham tersebut berada di hak-hak asasi manusia
dan di Belanda paham ini lahir dari paham kedaulatan negara. Melalui
paham kedaulatan hukum dalam mengawasi pelaksanaan tugas
pemerintah. Inti dari rule of law di Indonesia ialah jaminan keadilan untuk
semua masyarakat terutama keadilan sosial.

16. Macam-Macam HAM
1. Hak memperoleh kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat. Hak tanpa
perbedaan apapun serta hak kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Hak tidak boleh dibelenggu oleh peradaban dalam segala bentuknya.
3. Hak untuk tidak diperlakukan dengan keji.
4. Hak di bidang hukum seperti kesamaan di bidang hukum, perlindungan
hukum, ganti rugi dan hak untuk tidak melakukan penangkapan, pengadilan
yang adil dan terbuka, dan hak atas pribadi.
5. Hak untuk meninggalkan negara serta kembali ke negaranya.
6. Hak untuk mendapatkan suaka di negara lain.
7. Hak atas kewarganegaraan.
8. Hak atas kekayaan.
9. Hak atas kebebasan keyakinan agama.

17. 10. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
11. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
12. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
13. Hak untuk mendapatkan bidang pekerjaan.
14. Hak mendapatkan pendidikan.
15. Hak untuk bidang kebudayaan.
16. Hak atas tatanan sosial dan internasional.
17. Kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia
18. Pembatasan untuk tidak merusak hak dan kebebasan dalam
deklarasi.

18. Pelanggaran HAM
RINGAN
• Orang tua yang memaksakan kehendaknya
kepada anak. Seperti misalnya, memaksa
anak untuk mengambil jurusan tertentu
dalam perkuliahan padahal itu bukan
keinginan si anak.
• Perlakuan tidak adil dalam persidangan.
• Tidak mendapat layanan pendidikan dan
kesehatan yang sejajar.
• Tidak mendapatkan keadilan sosial di
tengah masyarakat.
BERAT
• Kejahatan Genosida (Genocide)
• Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
(Crime Against Humanity)
• Kejahatan Perang (War Crimes)
• Kejahatan Agresi (Aggression)

19. TERIMA
KASIH