Sistem penggajian PNS di Indonesia menganut sistem gabungan antara skala tunggal dan skala ganda. PNS yang berpangkat sama akan menerima gaji pokok yang sama ditambah tunjangan berdasarkan jabatan, pekerjaan, dan prestasi. Komponen gaji PNS terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan.

1. SISTEM PENGGAJIAN PNS
Dipersiapkan oleh:
Daly Erni
(Sumber: Materi dari Dr. Wukir Ragil, SH dan Tri
Hayati )

2. DASAR HUKUM, PENGERTIAN
• Ps 7 UU 8/74 jo. Ps 7 43/99 :
“Setiap PN berhak memperoleh gaji yg layak
sesuai dengan pekerjaan dan tanggung
jawabnya.
• Gaji adalah : balas jasa atau pengharagaan
atas
prestasi kerja, yg hrs dpt memnuhi kebutuhan
hdp bersama keluarganya secara layak, shg ia
dpt memusatkan perhatiannya dan kegiatannya
utk melaksanakan tugas yg dipercayakan
kpdnya

3. • Sistim penggajian di Indonesia saat ini adalah Pegawai
yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah
tunjangan kepada Pegawai yang melaksanakan pekerjaan
tertentu yang sifatnya terus menerus.
• Komposisi: gaji pokok + tunjangan (-) potongan yang sah.
• UU 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap Pegawai
berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan
pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Kemampuan Negara: Faktor Keuangan negara masih
mendominasi dalam penentuan penghasilan
Pegawai Negeri Sipil.
• Bagi PNS Pusat dibebankan pada APBN
• Bagi PNS Daerah dibebankan pada APBD
Kondisi Existing

4. Pola Dasar Perhitungan Gaji PNS
• Pemerintah hingga saat ini belum memberikan gaji
PNS berdasarkan hidup layak walaupun besarnya
gaji PNS yang diberikan rata-rata sudah di atas
UMR
• Sistem penggajian saat ini secara implisit menganut
kriteria produktivitas, karena pada hakekatnya gaji
adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas
hasil kerja seseorang.
• Terlepas dari sistem penggajian yang dianut, faktor
kemampuan anggaran masih sangat dominan
dalam menentukan sistem penggajian di Indonesia.

5. Pola Dasar (continued)
Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel
hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok,
yaitu:
1. Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas
2. Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan
produktivitas kerja
3. Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan
keuntungan negara dan penampilan individu PNS
4. Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang
permanen
5. Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.

6. Sistem Penggajian
• Skala Tunggal : gaji yg diberikan kpd setiap PN yg
berpangkat sama doberikan gaji yg sama (jd didsrkan
pada pangkat );
• Skala Ganda : pemberian gaji kpd setiap PN yg didsrkan
pd sifat pekerjaan yg dilakukan, presta si kerja yg
dicapai dan beratnya tg jwb yg dipi kul dlm
melaksanakan tugas.
• UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian
berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda,
yaitu: peg yg berpangkat sama diberi gaji pokok yg
sama, disamping itu diberikan tunjang an kpd peg yg
melakk pek ttt yg sifatnya memer lukan pemusatan
perhatian & pengerahan tenaga

7. Tunjangan
( PP 29/1985 )
• Isteri ---------------- 5 %
• Anak ---------------- 2 %
• Jabatan
• Cacat ( PP 12/ 1981 ).
• Daerah Terpencil

8. • Jabatan Struktural : kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hal seorang pns dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara.
• Jabatan Fungsional : kedudukan yang
menunjukkan tugas dan tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pns dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan
tertentu.
Jabatan adalah: kedudukan yg menunjukan tugas, tg jwb,
wewenang dan hak seorang PNS dlm rangka susunan
suatu organisasi (Jabatan Struktural dan Fungsional)

9. Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan
Tunjangan Jabatan Struktural
( SE DJA Nomor 32/A/2000 )
• Disamping TPP yg diberikan berdsrkan SE DJA No.34 /1999 Nominal
Rp.155.250, akan diberikan TPP secara bertahap :
a. April 2000 : TPP Nominal Rp.64.750;
b. Okt’2000 : TPP Nominal Rp. 65.000;
Jadi jumlah seluruh TPP adalah Rp.285.000.
• Tunjangan Jabtn Struktural :
a. Eselon Ia : Rp.500.000 (lama) - Rp.9 jt (baru)
b. Eselon Ib : Rp.400.000 (lama) - Rp.7 jt (baru)
c. Eselon IIa : Rp.250.000 (lama) - Rp.5 jt (baru)
d. Eselon IIb : Rp.200.000 (lama) - Rp.3 jt (baru)
e. Eselon IIIa: Rp.150.000 (lama) - Rp.1 jt (baru)
f. Eselon IIIb : Rp.125 rb (lama) - Rp.750 rb (baru)
g. Eselon IVa : Rp.100 rb (lama) - Rp.400 rb (baru)
h. Eselon IVb : Rp.75 rb (lama) - Rp.350 rb (baru)
• i. Eselon Va : Rp.60 rb (lama) – Rp.250.rb (baru)
• J. Eselon Vb : Rp.50 rb (lama) – Rp.200 rb (baru).

10. Revisi Tunjab SE DJA No.34/A/2000 dg
SE DJA No.67/A/2000
• Eselon Ia ---------------- Rp. 4.500.000
• Eselon Ib ---------------- Rp. 3.500.000
• Eselon IIa ---------------- Rp. 2.500.000
• Eselon IIb ---------------- Rp. 1.500.000
• Eselon IIIa ---------------- Rp. 600.000
• Eselon IIIb ---------------- Rp. 450.000
• Eselon IVa ---------------- Rp.240.000
• Eselon Va ---------------- Rp. 150.000
• Eselon Vb ---------------- Rp.120.00

11. Tunjangan Fungsional Dosen
SE DJA Nomor 33/A/2000
• Guru Besar : Rp.600Rb (lama) - Rp.900rb (baru)
• GB Madya : Rp.515rb (lama) – Rp.772rb (baru)
• Lektor Kepala : Rp.430rb (lama) – Rp.645rb (baru)
• Lktr Kpl.madya : Rp.400rb (lama) – Rp.600rb (baru)
• Lektor : Rp.375rb (lama) – Rp.562rb (baru)
• Lektor madya : Rp.335rb (lama) – Rp.502rb (baru)
• Lektor Muda : Rp.325rb (lama) – Rp.487rb ( baru)
• Asisten Ahli : Rp.180rb (lama) – Rp.270rb (baru)
• Ass. Ahli Madya : Rp.125rb (lama) – Rp.187rb (baru)
• Asisten : Rp.100rb (lama) – Rp.150rb (baru)
• Asisten madya : Rp.80rb (lama ) - Rp.120rb (baru)
• Asisten Muda : Rp.60rb (lama) - Rp.90rb (baru).
• Diperbaiki lagi dg Keppres 29/thn.2000 tentang
“Tunjangan Dosen”

12. Gaji Pokok Pejabat Negara
( SE DJA No.34/A/2000 )
• Presiden ------------- 15 jt (lama ) --- 30,24 jt ( baru )
• WaPres ------------- 10 jt (lama) --- 20,24 jt (baru)
• Ketua MPR ------------- --- 5 jt (baru)
• Ketua DPR ------------- 2,5 jt --- 5 jt (baru)
• Ketua DPA,MA,BPK ---- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru)
• Wkl Ketua MPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
• Wkl Ketua DPR -------- 2,29 jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
• Wkl ketua MA,DPA,BPK—2,29jt (lama) --- 4,62 jt (baru)
• Menteri,Panglima TNI --- 2,5 jt (lama) --- 5 jt (baru )
• Duber Luar Biasa -------- 2,25 jt (lama) --- 4,5 jt (baru)
• Ketua Muda MA --------- 2,19 jt (lama) --- 4,41 jt (baru)
• Anggota DPR ------------ 2,1 jt (lama) ---- 4,2 jt (baru)
• Ang DPA,MA,BPK -------- 2,1 jt (lama) --- 4,2 jt (baru)
• Gubernur/KDH I -------- 1 jt (lama) ----- 3 jt (baru)
• Wagub KDH I ----------- 0,8 jt (lama) ---- 2,4 jt (baru)
• Bupati/wlkt KDH II ------ 700rb (lama) --- 2,1 jt (baru)
• Wkl Buapti/Wlkt -------- 600rb (lama) --- 1,8 jt (baru)

13. Gaji Pokok PNS
• PP No.7/ Tahun 1977 :
Gaji Pokok antara Rp.12rb – Rp.120rb (1:10)
• PP No.15/ Tahun 1985 :
Gaji Pokok antara Rp.33.200-Rp.265.600 (1:8)
• PP PP No.15/ Tahun 1993 :
Gaji Pokok antara Rp.78rb – Rp.537.600 (1:7)
• PP No.6/ Tahun 1997 : ( Perbandingan gaji pokok
terendah dan tertinggi adalah 1 : 6 )
• PP No.6/ Tahun 2000 : ( Perbandingan Gaji pokok
terendah dan tertinggi adalah 1 : 4 )

14. Tunjangan Cacat
( PP No.12/ Tahun 1981 )
• Setiap PN yg menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan krn menjlnkan
tugas kewajibannya yg mengakibatkan tdk dapt bekerja lagi dlm jabatan
apapun, berhak memper oleh tunjangan cacat ( Pasal 9 UU No.8/74 jo. UU
43/99 ).
• Besarnya Tunjangan Cacat ( PP 12/1981 : boleh kumulatif ):
a. 70% x GP : kehilangan fungsi penglihatan keduanya,
atau pendengaran kedua telinga atau kedua
kaki mulai pangkal paha.
b. 50% x GP : Kehilangan fungsi lengan dr sendi bahu atau
kedua kaki dari mata kaki.
c. 40% x GP : kehilangan fungsi penglihatan sebelah atau
pendengaran sebelah, atau tangan dari per
gelangan atau sebelah kaki dr mata kaki.
Bantuan kematian : 3 x GP ( minimum Rp.100.000 )
Uang Duka : 6 x GP ( minimum Rp.500.000 ) ditambah
biaya pemakaman.

15. Penetapan Gaji Pokok
• Bagi Capeg diberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP;
• Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berda sarkan golongan
ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentu sesuai dengan masa
kerja yang dimiliki PNS.
• Kenaikan Gaji pokok:
Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat tertentu, yaitu
memenuhi masa kerja golongan yg ditentukan utk kenaikan gaji
berkala dan penilaian DP3 rata-rata cukup.
Istimewa : diberikan kepada PNS yg DP3 nya ber nilai “amat baik”,
sehingga ia perlu dijadikan tela dan, dengan memajukan saat
kenaikan gaji berkala.
TH/kepeg/fhui/sept/2007

16. Masa kerja yang Diperhitungkan untuk
Penetapan gaji Pokok
• Masa selama menjadi PN baik sipil maupun
ABRI;
• Masa selama menjadi Pejabat Negara;
• Masa selama menjalankan tugas Pemerintahan;
• Masa slm menjlnkan kewajiban membela
negara
• Masa selama menjalankan wajib kerja;
• Masa selama menjadi Pegawai Perusahaan
milik negara;
• Masa selama menjadi pegawai diluar Badan-2
pemerintah ( 2/3 dari masa kerja ).

17. SISTIM PENGGAJIAN
Sistim skala tunggal: Sistim penggajian
dimana Pegawai yang berpangkat sama
diberikan gaji yang sama. dengan tidak
memperhatikan sifat dan tanggung
jawabpekerjaan itu
Sistim skala ganda: Sistim penggajian
dimana gaji diberikan berdasarkan pada
sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai,
berat dan tanggung jawab pekerjaan
yang dipikul.

18. No. Keuntungan Kerugian
1. Tunggal - Sederhana
- Cukup dengan
satu
peraturan
- Dirasa tidak adil karena
faktor resiko bahaya,
kesibukan dan lain-lain
tidak menjadikan
pertimbangan
2. Ganda - Memberikan
motivasi bagi
Pegawai Negeri
Sipil yang memikul
tanggung jawab
yang berat, resiko
dan lain-lain
- Menimbulkan
ketidakadilan pada saat
pensiun bagi pegawai
yang memiliki pangkat
pendidikan yang sama
tetapi berbeda dengan
sifat pekerjaan.

19. Solusinya: skala gabungan
• Pegawai yang memiliki pangkat
sama mendapatkan gaji yang
sama.
• Perbedaanya adalah tunjangan
yang diberikan.

20. Kenaikan Gaji
(PP Nomor 7 Tahun 1977)
A. Kenaikan gaji berkala (setiap 2 (dua) tahun sekali
dengan syarat):
– Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk
kenaikan gaji.
– Menunjukkan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan
nilai rata-rata minimal “cukup”
B. Kenaikan gaji Istimewa
Diberikan kepada PNS yang sesuai penilaian
prestasi kerjanya “amat baik” sehingga ia patut
dijadikan teladan, sehingga perlu ditetapkan
dengan keputusan Menteri dan sangat selektif.

21. Gaji Meliputi (PP 7/77 disempurnakan
terakhir dengan PP 26/2001), PP 11/2003
 PP 66/20058 Per Pres 1/2006.
1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan (struktural dan
fungsional)
5. Tunjangan khusus Irian Jaya/Papua
6. Tunjangan pengabdian daerah terpencil
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

22. Standar minimal penghasilah yang
harus diterima PNS
• Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
tunjangan pangan.
• Tunjangan jabatan diberikan bagi PNS yang
memangku jabatan
• Tunjangan jabatan struktural merupakan
jabatan berdasarkan “span of control”
terhadap lingkungan tugas pekerjaan,
sedangkan jabatan fungsional merupakan
jabatan atas keahlian seorang PNS.

23. Tabel Perbandingan Gaji Pokok
No Peraturan TMT
Gaji Pokok
Terendah Tertinggi Ratio
1. PGP 1948 1-5-1948 45 750 1:16
2. PGPN 1955 1-10-1955 135 2700 1:20
3. PGPN 1961 1-1-1961 200 4000 1:20
4 PGPS 1968 1-1-1968 400 10000 1:25
5. PGPS 1977 1-4-1977 12.000 120.000 1:10
6. PP 15/1985 1-4-1985 33.200 265.600 1:8
7. PP 51/1992 1-4-1992 51.000 399.200 1:7,8
8. PP 15/1993 1-4-1993 78.000 537.600 1:6,9
9. PP 6/1997 1-4-1997 135.000 722.000 1:5,3
10. PP 26/2001 1-1-2001 500.000 1.500.000 1.3

24. TUNJANGAN
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Kemahalan
• Tunjangan Cacat
• Bantuan Kematian
• Uang duka dan biaya kematian

25. Tunjangan Keluarga
• PNS yang telah beristeri/suami dierikan
tunjangan suami/isteri 5% dari gaji pokok
• PNS yang mempunyai anak sampai usia
18 tahu diberikan tunjangan anak 2% dari
gaji pokok.
• Diberikan haknya untuk 2 anak

26. Tunjangan Jabatan
Diberikan kepada PNS yang menduduki
jabatan
1) Tunjangan Jabatan Struktural: PNS yang
menduduki jabatan struktural diberikan
tunjangan jabatan struktural
2) Tunjangan Jabatan Fungsional: Diberikan
kepada PNS yang menduduki jabatan
fungsional
3) Tunjangan Kependidikan diberikan kepada
Guru, Pengawas Sekolah

27. Tunjangan Kemahalan
PNS yang bertugas di Irian Jaya/Papua
diberikan tunjangan kemahalan

28. Perawatan, Tunjangan Cacad, Uang Duka
PNS (PP 12/1981)
• PNS yang sakit karena Dinas mengalami
kecelakaan sehingga sakit dan cacad ybs
mendapatkan pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi dengan biaya negara
• PNS yang cacad karena dinas dan tidak bisa
bekerja lagi pada semua jabatan diberikan
tunjangan cacad sehingga ia dapat hidup layak.
• Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa
mendadak yang tidak dikehendaki yang
mengakibatkan PNS sakit, cacad
– Dalam dan karena menjalankan tugas
– Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas
– Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.

29. Tunjangan Cacat
kepada PNS yang menderita cacat karena menjalankan tugas
yang menyebabkan tidak menjalankan tugas kewajibannya (PP
12/1981) – dibuktikan oleh Tim Penguji Kesehatan
• 70% gaji pokok jika kehilangan fungsi
penglihatan pada kedua mata, atau
pendengaran pada kedua telinga, atau kedua
kaki dari pangkal paha/lutut ke bawah
• 50% jika kehilangan fungsi lengan dari sendi
bahu ke bawah, kedua mata kaki ke bawah
• 30% jika kehilangan fungsi penglihatan dari
sebelah mata, atau pendengaran dari sebelah
telinga atau tanda dari atas pergelangan tangan
ke bawah atau sebelah mata kaki ke bawah
• 100% jika cacat seluruh badan atau ingatan

30. Bantuan Kematian
PNS yang meninggal dunia keluarganya
berhak atas bantuan keuangan sebesar
3x penghasilan perbulan. Jika tidak
memiliki suami/isteri maka diberikan
kepada anaknya.
Jika tidak ada orang tua diberikan kepada
ahli warisnya.

31. Uang Duka dan Biaya Kematian
PNS yang tewas keluarganya berhak atas uang
duka.
Tewas:
1. Meninggal dalam dan karena menjalankan
tugas
2. Meninggal dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinas
3. Meninggal yang langsung diaikbatkan oleh
luka/cacat rohani karena menjalankan tugas
4. Meninggal karena perbuatan anasir
Kepada suami/isteri diberikan uang duka
sebanyak 6x penghasilan perbulan.

32. Biaya Pemakaman (bagi yang tewas)
Diberikan biaya pemakaman
a. Peti jenazah dan perlengkapannya
b. Tanah pemakaman dan biayanya
c. Biaya ambulans dari-ke tempat
tinggal/pemakaman
d. Angkutan, penginapan bagi isteri/suami
sah, anak 10 hari
Uang Duka: Kepada suami/isteri PNS yang
wafat diberikan uang duka sebesar 3x
penghasilan sebulan.

33. Uang Duka
• PNS yang tewas diberikan uang duka
sebesar 6 (enam) kali penghasilan yang
terdiri dari:
– Gaji pokok
– Tunjangan keluarga
– Tunjangan jabatan (kalau ada)
– Tunjangan perbaikan penghasilan
– Tunjangan lain yang diterima
– Serendah-rendahnya Rp. 500.000<-

34. • Apabila meninggalkan leibh dari 1 isteri
yang sah, maka uang anak tersebut
diberikan kepada isteri pertama
• Jika tidak meninggalkan isteri maka
diberikan kepada anaknya
• Jika tidak meninggalkan isteri dan anak
maka diberikan kepada orang
tuanya/oleh walinya.