SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PENGAWASAN                       PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
                 KEUANGAN                         KEUANGAN                       KEUANGAN
                  DAERAH                           DAERAH                         DAERAH
             Kegiatan untuk menjamin agar      Kegiatan Pemeriksaan atas     Aktifitas pengukuran terhadap
             pengelolaan keuangan daerah       Laporan Keuangan. Laporan     output dan belanja yang riil
PENGERTIAN   berjalan sesuai dengan tujuan,    keuangan yang    diperiksan   dilakukan dengan anggaran
             rencana yang telah digariskan.    adalah LK Pusat dan LK        yang dialokasikan
                                               Daerah

             -Intern : Aparat Pemda Sendiri
             a. Arti     sempit    :  aparat
                 fungsional/pengawas
                 Inspektorat dari pemerintah
                 daerah     sendiri.   Oleh
                 Inspektorat Daerah.

             b. Arti    Luas     :   aparat
                pengawasan yang berasal
                dari    lembaga     khusus
                pengawasan yang dibentuk
                                                    Badan
                secara     internal    oleh       Pemeriksa                  -Kepala Daerah
  SUBJEK/       pemerintah atau lembaga
                Eksekutif. Oleh BPKP dan          Keuangan                   -(SKPD)
 INSTANSI       Inspektorat         Jendral
                Pembangunan dan bisa
                diperbantukan       kepada
                                                    (BPK)
                Badan           Pengawasan
                Keuangan.

             -Ekstern : unit pengawasan
             yang tidak sama sekali berasal
             dari pemerintah daerah sendiri.
             Oleh    DPRD,      BPK    dan
             Masyarakat.
PENGAWASAN            PEMERIKSAAN                   PENGENDALIAN
           KEUANGAN              KEUANGAN                       KEUANGAN
            DAERAH                DAERAH                         DAERAH
                             -Laporan Keuangan Pemerintah
                             Daerah
        -Penerimaan-         -Laporan Keuangan BUMN &
                             BUMD
        penerimaan Daerah    -Laporan Keuangan Layanan       Output dan Belanja Riil
OBJEK   -Pengeluaran-        Umum                            yang dilakukan dengan
        pengeluaran Daerah   -Laporan Keuangan lembaga       Anggaran yang
                             atau    badan    lain    yang
        -Penyusunan APBD     mengelolah keuangan daerah      dialokasikan
                             berdasarkan         Peraturan
                             PerUUan

                             Opini berupa :
                             -Wajar Tanpa Pengecualian
                             (WTP), unqualified opinion
HASIL                        -Wajar Dengan Pengecualian
           Evaluasi dan      (WDP), qualified opnion
                             -Tidak Wajar (TW), adversed
                                                                  Laporan
        Tindakan Korektif    opinion                              Kinerja
                             -Menolak memberikan Opini
                             (Desclaimer of Opinion)



        -Preventif           -Operasional                    -Preventif
        -Detektif            -Kinerja                        -Strategik
SIFAT                                                        -Kinerja
PENGAWASAN                        PEMERIKSAAN                    PENGENDALIAN
              KEUANGAN                          KEUANGAN                        KEUANGAN
               DAERAH                            DAERAH                          DAERAH
         -Pemeriksaan                       Menilai Kewajaran Pelaporan     Membandingkan antara
         -Mengamati       apa       yang    Keuangan      Entitas    yang   Rencana dengan Pelaksanaan
         sebenarnya     terjadi     serta   diperiksa serta memberikan      sehingga dapat ditentukan
TUJUAN   membandingkannya        dengan     keyakinan    yang     memadai   Penyimpangan yang timbul.
         apa yang seharusnya terjadi        mengenai kewajaran penyajian
                                            laporan keuangan dalam semua
                                            hal material




WAKTU
            Mulai dari Awal                  Pada Saat Akhir                  Saat Pekerjaan
             hingga Akhir                      Pekerjaan
              Pekerjaan                                                        Berlangsung
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Jiantari Marthen
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Puput Wiji
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Miftah Fadlilah
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
iyonZ
 
7. penyelesaian audit
7. penyelesaian audit7. penyelesaian audit
7. penyelesaian audit
Faras Tika
 

Was ist angesagt? (20)

pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negarapengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
Program audit manajemen (jiantari c 301 09 013)
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorAudit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditor
 
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditAudit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Pelaporan audit
Pelaporan auditPelaporan audit
Pelaporan audit
 
Auditing 1
Auditing 1Auditing 1
Auditing 1
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Audit berbasis resiko
Audit berbasis resikoAudit berbasis resiko
Audit berbasis resiko
 
Penganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publikPenganggaran sektor publik
Penganggaran sektor publik
 
LABA (INCOME)
LABA (INCOME)LABA (INCOME)
LABA (INCOME)
 
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor PublikPengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
 
7. penyelesaian audit
7. penyelesaian audit7. penyelesaian audit
7. penyelesaian audit
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 

Ähnlich wie Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
ssusere4c4e6
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
apotek agam farma
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ImamDwiSaputra2
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1
Aisa Wa
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangan
kppnpelaihari
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Sidik Abdullah
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Angga Kurniawan
 

Ähnlich wie Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah (20)

Akuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinyaAkuntansi perusahaan dan fungsinya
Akuntansi perusahaan dan fungsinya
 
Sakd 2
Sakd 2Sakd 2
Sakd 2
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Akauntabiliti
Akauntabiliti Akauntabiliti
Akauntabiliti
 
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahanKerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
 
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
12.-Kerangka-Dasar-Penyajian-Laporan-Keuangan.ppt
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
 
Laporan Audit
Laporan AuditLaporan Audit
Laporan Audit
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1Analisis laporan keuangan bagian 1
Analisis laporan keuangan bagian 1
 
Anggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk PerusahaanAnggaran Induk Perusahaan
Anggaran Induk Perusahaan
 
Sistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuanganSistem akuntansi keuangan
Sistem akuntansi keuangan
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
 
Investasi 02
Investasi 02Investasi 02
Investasi 02
 
Analisis apbd
Analisis apbdAnalisis apbd
Analisis apbd
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Sakd modul 4
Sakd modul 4Sakd modul 4
Sakd modul 4
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlamp10~pmk.09~2015 perlamp
10~pmk.09~2015 perlamp
 
Asp 12-04-12
Asp 12-04-12Asp 12-04-12
Asp 12-04-12
 

Mehr von Alma'Arif Pangulu (11)

Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 

Kürzlich hochgeladen

Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 

Kürzlich hochgeladen (20)

MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah

  • 1.
  • 2. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH Kegiatan untuk menjamin agar Kegiatan Pemeriksaan atas Aktifitas pengukuran terhadap pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan. Laporan output dan belanja yang riil PENGERTIAN berjalan sesuai dengan tujuan, keuangan yang diperiksan dilakukan dengan anggaran rencana yang telah digariskan. adalah LK Pusat dan LK yang dialokasikan Daerah -Intern : Aparat Pemda Sendiri a. Arti sempit : aparat fungsional/pengawas Inspektorat dari pemerintah daerah sendiri. Oleh Inspektorat Daerah. b. Arti Luas : aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan yang dibentuk Badan secara internal oleh Pemeriksa -Kepala Daerah SUBJEK/ pemerintah atau lembaga Eksekutif. Oleh BPKP dan Keuangan -(SKPD) INSTANSI Inspektorat Jendral Pembangunan dan bisa diperbantukan kepada (BPK) Badan Pengawasan Keuangan. -Ekstern : unit pengawasan yang tidak sama sekali berasal dari pemerintah daerah sendiri. Oleh DPRD, BPK dan Masyarakat.
  • 3. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah -Penerimaan- -Laporan Keuangan BUMN & BUMD penerimaan Daerah -Laporan Keuangan Layanan Output dan Belanja Riil OBJEK -Pengeluaran- Umum yang dilakukan dengan pengeluaran Daerah -Laporan Keuangan lembaga Anggaran yang atau badan lain yang -Penyusunan APBD mengelolah keuangan daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan PerUUan Opini berupa : -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), unqualified opinion HASIL -Wajar Dengan Pengecualian Evaluasi dan (WDP), qualified opnion -Tidak Wajar (TW), adversed Laporan Tindakan Korektif opinion Kinerja -Menolak memberikan Opini (Desclaimer of Opinion) -Preventif -Operasional -Preventif -Detektif -Kinerja -Strategik SIFAT -Kinerja
  • 4. PENGAWASAN PEMERIKSAAN PENGENDALIAN KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH DAERAH -Pemeriksaan Menilai Kewajaran Pelaporan Membandingkan antara -Mengamati apa yang Keuangan Entitas yang Rencana dengan Pelaksanaan sebenarnya terjadi serta diperiksa serta memberikan sehingga dapat ditentukan TUJUAN membandingkannya dengan keyakinan yang memadai Penyimpangan yang timbul. apa yang seharusnya terjadi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dalam semua hal material WAKTU Mulai dari Awal Pada Saat Akhir Saat Pekerjaan hingga Akhir Pekerjaan Pekerjaan Berlangsung