SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Disampaikan pada Webinar BEM Universitas Trisakti “Polemik Dibalik Perppu Yang
Disahkan Menjadi UU”, 27 Juni 2020.
KEHADIRAN
PERPPU DAN
EKSISTENSINYA
01
PERPPU DAN
PERAN MK
02
BAGAIMANA AGAR
PERPPU TIDAK
MENJADI
CONSTITUTIONAL
DICTATORSHIP?
03
Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.
UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak
memadai.
Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak
tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
6
*Lihat, Iskandar Muda, 2018.
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia
Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Universitas Trisakti

Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiRekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiUniversitas Trisakti
 
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatKebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatUniversitas Trisakti
 
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiConsilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiUniversitas Trisakti
 
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Universitas Trisakti
 
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Universitas Trisakti
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiUniversitas Trisakti
 
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanAli R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanUniversitas Trisakti
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaUniversitas Trisakti
 
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenAli R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenUniversitas Trisakti
 
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTRAli R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTRUniversitas Trisakti
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaUniversitas Trisakti
 
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan DesaAli R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan DesaUniversitas Trisakti
 
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di IndonesiaAli R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di IndonesiaUniversitas Trisakti
 

Mehr von Universitas Trisakti (17)

Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui MediasiRekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
Rekomendasi Penyelesaian Disharmoni PUU Melalui Mediasi
 
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan PendapatKebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
Kebebasan Menyampaikan Perbedaan Pendapat
 
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah KonstitusiConsilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
Consilium Forum Pada Mahkamah Konstitusi
 
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
Constitutional Dictatorship (Diktator Konstitusional)
 
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
 
Ali R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan DaerahAli R-Pemerintahan Daerah
Ali R-Pemerintahan Daerah
 
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem PemerintahanAli R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
Ali R-Macam-Macam Sistem Pemerintahan
 
Ali R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesiaAli R-Sumber HTN indonesia
Ali R-Sumber HTN indonesia
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
 
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata NegaraAli R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
Ali R-Asas-Asas Hukum Tata Negara
 
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan PresidenAli R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
Ali R- Ambang Batas Pencalonan Presiden
 
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTRAli R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
Ali R-Membaca Peluang Hasil Judicial Review Perda KTR
 
Ali R-Pengaturan Rokok di Daerah
Ali R-Pengaturan Rokok di DaerahAli R-Pengaturan Rokok di Daerah
Ali R-Pengaturan Rokok di Daerah
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
 
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan DesaAli R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
Ali R-Urgensi Penegasan Materi Muatan Peraturan Desa
 
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di IndonesiaAli R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia
Ali R-Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Parpol di Indonesia
 

Kürzlich hochgeladen

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 

Kürzlich hochgeladen (11)

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 

Perppu Dalam Optik Ketatanegaraan Indonesia

  • 1. Disampaikan pada Webinar BEM Universitas Trisakti “Polemik Dibalik Perppu Yang Disahkan Menjadi UU”, 27 Juni 2020.
  • 2. KEHADIRAN PERPPU DAN EKSISTENSINYA 01 PERPPU DAN PERAN MK 02 BAGAIMANA AGAR PERPPU TIDAK MENJADI CONSTITUTIONAL DICTATORSHIP? 03
  • 3. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.