Skripsi ini membahas pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Jakarta (JII) periode 2008-2010. Variabel corporate governance meliputi kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan komisaris independen, sedangkan kinerja diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel-variabel corporate governance tersebut terhadap kinerja

1. ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun
2008-2010)
ACHYAR SAEPUDIN
NIM 40108002
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARI’AH
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
1433 H / 2012 M

2. ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun
2008-2010)
Skripsi ini diajukan untuk melengkapi
Persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi Islam
Oleh :
ACHYAR SAEPUDIN
NIM 40108002
Program Studi Akuntansi Syari’ah
JURUSAN MUAMALAT
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
1433 H / 2012 M

3. SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang
berlaku di STEI SEBI.
Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan
bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh STEI
SEBI kepada saya.
Depok, 22 Maret 2012
Penulis
Achyar Saepudin

4. LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi ini telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 dan dinyatakan
lulus.
PANITIA UJIAN
Ketua Penguji Pembimbing
Sri Mulyati, SE, Ak., M.Ak. Sepky Mardian, SEI., MM.
Disahkan pada hari Jum’at, tanggal 13 April 2012 oleh :
Wakil Ketua I
Bidang Akademik
Ketua Program Studi
Akuntansi Syari’ah
Azis Budi Setiawan, SEI., MM. Sepky Mardian, SEI., MM.

5. SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
Deklarasi Hak Cipta
Persetujuan Pemanfaatan Karya Ilmiah
Hak Cipta @2012 oleh ACHYAR SAEPUDIN, Hak Cipta terpelihara. Judul
“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Perusahaan dalam
Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010) ”.
Tidak ada bagian dari kaya ilmiah ini yang telah diproduksi dalam bentuk
apapun, dengan maksud apapun baik secara elektronik, manual, foto copy dan
lain-lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak cipta,
kecuali dengan ketentuan dibawah ini:
1. Semua isi tertulis dari bahan-bahan dalam karya ilmiah ini hanya dapat
digunakan oleh pihak lain dalam tulisan ilmiah mereka dengan pemberitahuan
terlebih dahulu.
2. STEI SEBI atau perpustakaan STEI SEBI memilki hak untuk melakukan
penggandaan atas karya ilmiah ini, baik berupa tulisan maupun data
elektronik untuk keperluan institusi dan akademik.
3. STEI SEBI atau perpustakaan STEI SEBI memilki hak untuk menerbitkan
karya ilmiah ini jika ada permintaan dari perguruan tinggi lain, perpustakaan
atau pihak-pihak lain baik organisasi maupun individu.
Disetujui oleh
Achyar Saepudin

6. i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-
Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta
salam semoga tetap atas baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan mudah-
mudahan kita termasuk umat yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan
syariatnya.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur alhamdulillah
untuk semua nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat melalui
proses studi yang panjang ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam
Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010)”. Skripsi ini
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program
Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat
bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka
dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Sigit Pramono, SE.Ak., MSACC., selaku Ketua Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI.
2. Bapak Azis Budi Setiawan, SEI, MM selaku Wakil Ketua I Bidang
Akademik Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

7. ii
3. Bapak Sepky Mardian, SEI, MM selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI sekaligus sebagai Dosen Pembimbing
yang telah meluangkan waktu, perhatian dan segala bimbingan serta
arahannya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Edi Suprapto, SE. selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian
yang telah sangat sabar membimbing dan memotivasi selama penulisan
skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama
penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI serta staf
Akademik dan Perpustakaan, terima kasih atas kesabaran dan kemudahan
yang diberikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta (Ayah Oong Sunanto, S.Pd dan Ibu Suryati) atas
segala kasih sayang, do’a, semangat, dukungan, bimbingan dan nasihat yang
tak pernah usai. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan
dorongan dan inspirasi selama masa studi di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
SEBI.
7. Adik-adiku tersayang (Tuti Suryani, Yesi Nasrudin dan Yuni Yustia) terima
kasih untuk dukungan dan do’anya, rajin belajar dan bahagiakan kedua orang
tua.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan AS2012A: Mas Bro “kuprul” (Agusnar,
Alipiah, Jayadi, Bahrizal, Erwin S, Erwin PS, Fadli, Fahmi, Fahrozi, Ibnu,
Irfan) and M’bak Sis “keong” (Azza, Ai, Erina, Ina, Helda, Lis, Dea, Retno,

8. iii
Marfuah, Puput, Laili, Lina). Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan
perhatian kalian semua. Tetap semangat untuk menggapai masa depan.
9. Teman-teman Angkatan 2008, terima kasih untuk semua dukungan dan
kepedulian kalian semua.
10. Temen-temen penghuni Kosan Yongky (Ka Faza, Uung, Makhrus, Yudi,
Saprudin, Kamal, Ozan, Ozay, Rijal, Syuhada), keluarga Pak Sugeng dan Bu
Toni (Ibu Kost) dan keluarga Mak Saroh (Syukur, Karim”Nye”, Irma) terima
kasih sudah menjadi tetangga yang baik dan paling dekat untuk minta
bantuan.
11. Divisi Kemahasiswaan STEI SEBI (Pak Lutfi, S.Ag., K’Fahmi, SEI.,
K’Aries., SEI, K’Deni Lc.) yang selalu memberikan semangat.
12. Teman-teman MMM masa amanah 2011-2012 (Kang Aep, Usep, Emet,
Erwin, Fadli, Erina, Niswah, Linda, Lis, Mahrini) dan adik-adik di
ORMAWA STEI SEBI (BEM, IsEF, SSP) semoga tetap semangat dalam
kerja-kerja kebaikan untuk STEI SEBI yang lebih baik.
13. Keluarga B.S 24 dan mentor spiritual (Ust. Quintanto, ST) semoga saya tetap
istiqamah hadir dalam pertemuan pekanan.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih
banyak.
Semoga Allah SWT membalas semua amal baik semua pihak yang telah
memberikan inspirasi, dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
Depok, 22 Maret 2012
Penulis

9. iv
ABSTRAKSI
ACHYAR SAEPUDIN. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance
Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan dalam Perhitungan
Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010)”. (Di Bawah Bimbingan Sepky
Mardian, SEI, MM dan Edi Suprapto, SE). Program Studi Akuntansi Syariah
STEI SEBI, 2012.
Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari agency theory,
dimana dalam agency theory, prinsipal yang bertindak sebagai pemilik
perusahaan menyerahkan kewenangannya kepada agen. Dengan adanya
pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka akan
memunculkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat
menimbulkan potensi konflik kepentingan. Corporate governance muncul untuk
mengendalikan perilaku dan mengatasi konflik antara pihak-pihak dalam
perusahaan. Penelitian tentang corporate governance terhadap kinerja, telah
menjadi fokus umum namun hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil
yang tidak konsisten. Untuk merekonsiliasi perbedaan hasil penelitian tersebut,
dilakukan penelitian serupa dengan objek yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh
mekanisme good corporate governance terhadap kinerja perusahaan yang diukur
dengan Tobin’s Q. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), sedangkan sampel
adalah perusahaan yang konsisten selama periode 2008-2010 terdaftar sebagai
saham Jakarta Islamic Index (JII). Pengambilan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis
regresi berganda.
Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme
corporate governance secara simultan mempunyai hubungan yang positif dan
signifikan terhadap kinerja. Corporate governance yang diproksi oleh
kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai hubungan yang
positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa komite audit mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap
kinerja. Sementara variabel aktivitas komisaris dan ukuran dewan direksi dapat
mempengaruhi kinerja tetapi tidak signifikan. Secara umum hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang tercatat dalam perhitungan saham Jakarta
Islamic Index (JII) sudah menerapkan good corporate governance dalam upaya
meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk melindungi kepentingan
stakeholders.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Aktivitas
Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, Komisaris
Independen dan Tobin’s Q

10. v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
ABSTRAKSI ......................................................................................................... iv
DAFTAR ISI........................................................................................................... v
DAFTAR TABEL................................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Perumusan Masalah................................................................................ 13
1.3 Tujuan Penelitian.................................................................................... 14
1.4 Manfaat Penelitian.................................................................................. 15
1.5 Batasan Penelitian .................................................................................. 16
1.6 Sistematika Penulisan............................................................................. 16
BAB II LANDASAN TEORI............................................................................... 19
2.1 Corporate Governance........................................................................... 19
2.1.1 Pengertian Corporate Governance ................................................. 19
2.1.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance........................................... 23
2.1.3 Implementasi Corporate Governance di Pasar Modal.................... 28
2.2 Kinerja Keuangan................................................................................... 33

11. vi
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu ............................................................... 40
2.4 Kerangka Pemikiran............................................................................... 47
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.................................................................. 48
2.5.1 Kepemilikan Institusional ............................................................... 48
2.5.2 Aktivitas Komisaris......................................................................... 49
2.5.3 Ukuran Dewan Direksi.................................................................... 54
2.5.4 Ukuran Komite Audit...................................................................... 61
2.5.5 Komisaris Independen..................................................................... 63
2.6 Perumusan Hipotesis .............................................................................. 67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................. 69
3.1 Metode Pengumpulan Data .................................................................... 69
3.1.1 Jenis dan Sumber Data.................................................................... 69
3.1.2 Populasi dan Sampel ....................................................................... 69
3.1.3 Pengumpulan Data .......................................................................... 71
3.1.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.............................. 72
3.2. Metode Analisis.......................................................................................... 77
3.2.1. Statistik Deskriptif............................................................................... 77
3.2.2. Uji Asumsi Klasik................................................................................ 77
3.2.3. Analisis Regresi ............................................................................. 79
3.2.4 Pengujian Hipotesis......................................................................... 80

12. vii
BAB IV PEMBAHASAN..................................................................................... 83
4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian...................... 83
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................................... 83
4.1.2 Statitik Deskriptif............................................................................ 83
4.2. Hasil Pengolahan Data ........................................................................... 86
4.2.1 Uji Asumsi Klasik........................................................................... 86
4.2.2 Analisis Regresi .............................................................................. 99
4.2.3 Pengujian Hipotesis....................................................................... 101
4.2.4 Pembahasan................................................................................... 107
BAB V PENUTUP.............................................................................................. 116
5.1 Kesimpulan........................................................................................... 116
5.1.1 Hasil Pengujian Simultan.............................................................. 116
5.1.2 Hasil Pengujian Parsial ................................................................. 117
5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 119
5.3 Saran..................................................................................................... 120
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 122

13. viii
DAFTAR TABEL
Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ........................................................... 46
Tabel 4 1 Output Uji Statistik Deskriptif.............................................................. 84
Tabel 4 2 Output Uji Normalitas........................................................................... 86
Tabel 4 3 Output Variabel Y................................................................................. 88
Tabel 4 4 Output Variabel X1............................................................................... 89
Tabel 4 5 Output Variabel X2............................................................................... 90
Tabel 4 6 Output Variabel X3............................................................................... 91
Tabel 4 7 Output Variabel X4............................................................................... 92
Tabel 4 8 Output Variabel X5............................................................................... 93
Tabel 4 9 Output Uji Heteroskedastisitas (no cross terms) .................................. 95
Tabel 4 10 Output Uji Heteroskedastisitas(cross terms)....................................... 96
Tabel 4 11 Output Uji Autokorelasi...................................................................... 98
Tabel 4 12 Output Regresi Linear Berganda (Uji Regresi)................................... 99
Tabel 4 13 Output Regresi Linear Berganda (Uji R) .......................................... 101
Tabel 4 14 Output Regresi Linear Berganda(Uji F)............................................ 102
Tabel 4 15 Output Regresi Linear Berganda (t test) ........................................... 103

14. ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Harga Penutupan Saham Perusahaan Dalam Indeks JII..................... 6
Gambar 1. 2 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2008.......... 10
Gambar 1. 3 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2009.......... 10
Gambar 1. 4 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2010.......... 11
Gambar 2 2 Kerangka Pemikiran Penelitian......................................................... 48

15. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur pada akhir 1997 telah memicu
terjadinya diskusi tentang pentingnya sistem tatakelola dalam suatu negara.
Iskandar dan Chamlou (2000) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi
di kawasan asia tenggara dan negara lain bukan hanya akibat faktor ekonomi
makro namun juga karena lemahnya good corporate governance yang ada di
negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan
pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih
under-regulated, lemahnya pengawasan komisaris dan terabaikannya hak
minoritas. Hal ini berarti bahwa GCG tidak saja berakibat positif bagi pemegang
saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan
ekonomi nasional. Karena itulah berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan
keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund sangat
berkepentingan terhadap penegakan corporate governance di negara-negara
penerima dana, karena mereka menganggap bahwa corporate governance
merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien. Penelitian yang dilakukan
oleh Asian Development Bank (2000) menyimpulkan bahwa negara-negara Asia,
termasuk di dalamnya Indonesia, kondisi yang sering terjadi adalah tidak

16. 2
berfungsinya mekanisme pengawasan dewan komisaris untuk melindungi
kepentingan pemegang saham dan belum dilakukannya pengelolaan perusahaan
secara profesional (Hidayah, 2008).
Skandal korporate (corporate scandal) yang terjadi pada abad ke dua puluh
satu sangat mempengaruhi keuangan, integritas dan sistem ekonomi Amerika.
Skandal korporate mengakibatkan kehilangan kesetiaan, kepercayaan dalam
hubungan dan sering melanggar hukum. Perusahaan energi Enron Corporation,
perusahaan ketujuh terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebangkrutan.
Perusahaan raksasa komunikasi Global Crossing dan Worldcom juga mengalami
nasib yang sama. Perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kecurangan adalah
Tyco, Q-West, Adelphia Communication Corporation, Imclone, Xerox
Corporation, Subbeam Corporation, Tyco International Ltd., dan lain-lain.
Sementara di Eropa skandal korporate terjadi juga pada perusahaan Shell, Royal
A Hold, Parmalat, Lernout & Hauspie dan Enron (Tunggal, 2007).
Semakin hari kompleksitas kegiatan di dunia bisnis semakin tinggi, yang
berarti potensi resiko dan tantangan juga berpotensi meningkat. Perusahaan-
perusahaan di Indonesia pun tidak luput dari kecurangan, karyawati bank BNI
ditangkap polisi karena diduga kuat menggelapkan dana nasabah dengan cara
menggunakan tanda tangan palsu dari nasabah bank yang sudah dikenalnya.
Wakil pimpinan cabang Bank Lippo ditahan karena diduga menggelapkan dana
bank dengan cara memindahkan rekening antar kantor (RAK) ke beberapa
rekening fiktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi (Tunggal,
2007). Oleh karena itu untuk merendam skandal korporat tersebut, penerapan

17. 3
prinsip-prinsip corporate governance sangat diperlukan agar tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan. Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah
adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan
kepentingan investor dan stakeholder yang lain, sehingga menyebabkan jatuhnya
harapan para investor terhadap pengembalian atas investasi yang telah mereka
lakukan (Sabrinna, 2010). Pelaksanaan dari corporate governance diharapkan
bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan serta mampu
mewujudkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan
keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh (CGPI, 2008).
Di negara-negara Asia, pelaksanaan prinsip corporate governance
merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak
untuk mengatasi krisis ekonomi. Demikian juga di Indonesia, usaha-usaha untuk
memperbaiki corporate governance telah dimulai. Hal ini dapat diketahui dari
nota kesepakatan (letter of intent) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia
dan International Monetary Fund (IMF), yang secara tersirat menyatakan bahwa
kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan di
bidang corporate governance. Menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut,
pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan tata kelola perusahaan yang
baik. Wujud dari kepedulian pemerintah tersebut didirikan satu lembaga khusus
yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance
(KNKCG), yang kemudian dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG). KNKCG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000.

18. 4
Tugas pokok KNKG merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan
nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang
corporate governance di Indonesia (Emirzon, 2006).
Pelaksanaan tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan
corporate governance pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan iklim
bisnis yang sehat. Corporate governance sebagai ukuran dan pedoman bagi
pengelolaan perusahaan, harus mampu meningkatkan kemampuan daya saing dan
berperan aktif dalam menghindari penyimpangan dalam mengelola manajemen
perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance sangat diperlukan
agar perusahaan dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat
terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Penerapan corporate
governance secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan
dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan
pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat meningkatkan nilai
perusahaan, kepercayaan dari stakeholder dan meningkatkan investasi.
Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bersifat muamalah, yang
bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, Islam sangat
menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) dengan
cara yang baik dan benar, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan
harta (uang) tidak produktif, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Namun demikian, dalam melakukan
investasi harus tetap memperhatikan prinsip, etika dan hukum ekonomi syariah.
Tujuan utama investasi dalam syariah islam bukan semata-mata mencari

19. 5
keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan,
komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan
dari investornya. Oleha karena itu, investasi yang dilakukan tidak boleh
menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariah
islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan pengelolaan
atau produknya bertentangan dengan syariat islam (Firdaus, dkk., 2005).
Stakeholder yang paling utama dalam sistem perusahan Islam adalah Islam
itu sendiri. Jika perusahaan tidak mampu untuk menunjukan kinerja yang baik,
orang akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan dunia modern
dan Islam akan disalahkan karena kinerja perusahaan yang buruk (Chapra dan
Ahmed, 2008).
Tujuan untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder telah menjadi
perhatian penting dalam peran corporate governance. Inti persoalan dari peran ini
adalah menciptakan keseimbangan bagi seluruh stakeholder melalui pemisahan
aturan formal maupun non formal, standar dan batasan dibuat untuk mengarahkan
dan mengontrol perusahaan agar melindungi kepentingan semua pihak dengan
biaya sekecil mungkin. Masalah biaya ini menjadi penting karena jika biayanya
tinggi, maka akan menyebabkan kepentingan seluruh stakeholder menjadi tidak
aman (Chapra dan Ahmed, 2008).
Penerapan corporate governance juga bermanfaat untuk mengurangi agency
cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian
wewenangnya kepada manajemen; menurunkan cost of capital sebagai dampak
dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan nilai

20. 6
saham perusahaan serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan
(CGPI, 2008).
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012
Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks JII dan menerapkan
corporate governance terlihat tren harga penutupan sahamnya meningkat dari
tahun 2008, 2009 dan 2010. Tapi ada perusahaan yang mengalami tren penurunan
saham seperti yang dialami oleh PT. Telkom (TLKM) dariharga saham 9.450
(tahun 2009) turun menjadi 7.950 (tahun 2010) dan PT. Bakrie Sumatera
Plantations (UNSP) yang mengalami penurunan harga saham dari 580 (tahun
2009) menjadi 390 (tahun 2010).
Good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik
membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan
diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para
pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam
paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa
manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi
Gambar 1. 1 Harga Penutupan Saham Perusahaan Dalam Indeks JII

21. 7
yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu
untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit
mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara
kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga
terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya
prinsip good corporate governance (Sam’ani, 2008).
Salah satu prinsip corporate governance menurut Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan
dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang
dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental
Eropa. Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sistem yang dianut adalah sistem satu
tingkat atau one tier system. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai
satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus
senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan
prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menerapkan
sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum Kontinental Eropa
menganut sistem dua tingkat atau two tier system. Pada sistem dua tingkat,
perusahaan mempunyai dua badan terpisah;yaitu dewan pengawas (dewan
komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas
mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan
dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh
badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama dewan komisaris adalah

22. 8
bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Indonesia termasuk negara
yang mengadopsi sistem dua tingkat ini (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2005).
Pelaksanaan pedoman umum good corporate governance oleh
perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (emiten/perusahaan
publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain.
Dimana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek pedoman good
corporate governance ini. Apabila seluruh aspek pedoman ini belum dilaksanakan
maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut
beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat pedoman
ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih
lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka penerapan ini bersifat voluntary
dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman
ini. Saat ini, BAPEPAM-LK sebagai otoritas pasar modal tidak mewajibkan
emiten dan perusahaan publik untuk menerapkan pedoman ini, namun beberapa
substansi yang terdapat dalam pedoman ini diadopsi oleh BAPEPAM-LK
kedalam peraturan-peraturan BAPEPAM-LK yang sifatnya mandatory seperti
kewajiban pembentukan komite audit dan keberadaan komisaris independen
dalam perusahaan. Dengan cara demikian, BAPEPAM-LK dapat memberikan
sanksi atas ketidak patuhan terhadap peraturan tersebut. Lebih lanjut,
BAPEPAM-LK juga mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk
mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan
seperti frekuensi rapat dewan komisaris dan direksi, frekuensi kehadiran anggota
dewan komisaris dan direksi dalam rapat tersebut, frekuensi rapat dan kehadiran

23. 9
komite audit, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dewan komisaris dan
direksi serta remunerasi dewan komisaris dan direksi (BAPEPAM-LK, 2010).
Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan good corporate
governance baik yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),
maupun Keputusan Menteri BUMN. Berdasar surat keputusan Ketua BAPEPAM
KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Keputusan Menteri
BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003,
pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit harus
diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu
komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Tugas
komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memenuhi
tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.
Tahun 2002, pemerintah Indonesia dalam hal ini kantor kementrian BUMN
telah membuat Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
tentang penerapan good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Didalamnya menjabarkan tentang prinsip-prinsip good corporate
governance yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD.
Dengan adanya peraturan ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan. Perusahaan harus melakukan pengungkapan yang akurat
dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi
perusahaan. Maka perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur, sesuai dengan
kepentingan perusahaan, tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham

24. 10
dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang
berkesinambungan (Hidayah, 2008).
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012
Gambar 1. 3 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2009
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012
Gambar 1. 2 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2008

25. 11
Gambar 1. 4 Harga Penutupan Saham & Kinerja Perusahaan Tahun 2010
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2012
Dari gambar diatas bisa dilihat perbandingan harga penutupan saham
perusahaan dalam indeks JII dengan kinerja perusahaan dalam indeks JII tahun
2008, 2009 dan 2010 yang menunjukan arah pergerakan yang positif. Setiap
pergerakan kenaikan harga penutupan saham maka terjadi pula kenaikan terhadap
kinerja perusahaan. Sesuai dengan pendapat Hidayah (2008), maka perusahaan
yang dikelola dengan benar, terukur, sesuai dengan kepentingan perusahaan, tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance pada dasarnya
memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.
Corporate governance lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan
yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan
terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Sehingga dapat dijadikan

26. 12
sebagai dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di suatu negara
dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan
yang sitematis, yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat
mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang
buruh dan kinerja perusahaan (Wardani, 2008). Dalam hubungannya dengan
kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja
perusahaan (Pradhono, 2004).
Ketika perusahaan mengalami kegagalan dalam menerapkan good corporate
governance, maka sistem pengendalian perusahaan sulit mengukur semua resiko
secara baik. Sistem keuangan perusahaan akan menjadi tidak konsisten, para
pelanggan beserta stakeholders lainnya akan merasa bosan dengan etika dan
moral pelayanan yang kurang baik dan tidak menyenangkan, serta ada beberapa
hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam genggaman potensi
negatif. Semua faktor tersebut akan menggerogoti daya saing, cash flow, sumber
daya manusia, produksi serta jasa perusahaan, sehingga perusahaan akan sulit
untuk bernafas dengan baik yang artinya perusahaan sudah tidak dapat berjalan
dengan baik atau diambang kehancuran (Lestariningsih, 2008).
Dengan bisa terukurnya praktik corporate governance di tingkat
perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif
antara corporate governance dengan kinerja perusahaan,antara lain: Klapper dan
Love (2002), Black dkk. (2003), Darmawati dkk. (2004), Putri (2006), Pranata
(2007), Maharani (2007), Wardani (2008), Sam’ani (2008), Mulyati (2010) dan
Hardi`kasari (2011). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga

27. 13
menunjukkan kegunaan (usefulness) dari pemeringkatan praktik corporate
governance di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara
(termasuk Indonesia).
Adanya pengaruh positif dari penelitian-penelitian di atas, membuat peneliti
tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh mekanisme corporate governance
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dikembangkan dari
penelitian Sam’ani (2008) dengan objek penelitian pada perusahaan yang masuk
dalam perhitungan saham Jakarta Islamic Index (JII). Konsep indikator
mekanisme corporate governance terdiri dari; kepemilikan institusional, aktivitas
komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen. Atas
pertimbangan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul
“ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan dalam
Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2008-2010”.
1.2 Perumusan Masalah
Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam
meningkatkan efisiensi ekonomis. Peran corporate governance lebih mengarah
pada serangkaian pola prilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja,
pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan
stakeholder. Sehingga dapat dijadikan analisis dalam mengkaji corporate
governance dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan

28. 14
keputusan yang sistematis, untuk dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang
lebih akurat mengenai kinerja perusahaan (Wardani, 2008).
Berdasarkan penemuan-penemuan dari beberapa penelitian terdahulu, maka
diajukan pertanyaan penelitian dari perumusan masalah tersebut adalah:
1. Apakah corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional,
aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris
independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional,
aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris
independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh corporate
governance yang terdiri dari; kepemilikan institusional, aktivitas komisaris,
ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris independen terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) yang
diukur dengan Tobins Q. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti
empiris mengenai:
1. Pengaruh corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional,
aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris
independen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.

29. 15
2. Pengaruh corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional,
aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan komisaris
independen berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai
pihak. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai
berikut :
1. Manfaat Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai
pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap
kinerja perusahaan yang yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic
Index (JII).
2. Manfaat Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan pertimbangan dan
sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja
keuangan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip good corporate
governance.
3. Manfaat Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para investor yang akan
melakukan investasi untuk memilih perusahaan yang mengungkapkan
laporan corporate governance dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini
disebabkan perusahaan yang menerapkan corporate governance cenderung

30. 16
memiliki nilai kinerja perusahaan yang tinggi sehingga dapat memberikan
keuntungan kepada investor.
4. Bagi Ilmu Pengetahuan (Akademisi)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi
mengenai efektifitas penerapan good corporate governance yang akan
memberikan imbas bagi peningkatan kinerja perusahaan yang masuk dalam
perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) sehingga dapat dijadikan salah satu
referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.
1.5 Batasan Penelitian
Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam
perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) dan perusahaan tersebut
melampirkan laporan corporate governance pada laporan tahunannya.
2. Periode penelitian dibatasi untuk tahun 2008 sampai tahun 2010.
3. Sampel penelitian dibatasi pada perusahaan selama periode pengamatan
(Juni-November) termasuk dalam daftar perusahaan Jakarta Islamic Index
(JII), setelah dilakukan evaluasi periodik setiap enam bulan.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika untuk memberikan gambaran umum dari tugas akhir yang
penulis buat adalah sebagai berikut :

31. 17
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal seperti Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian,
dan Sistematika Penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini penulis membahas secara teoritis mengenai corporate
governance dari berbagai literatur dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan,
daftar penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, populasi dan
sampel,pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta
metode analisis.
BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab ini akan disajikan mengenai deskripsi obyek penelitian serta
analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang
digunakan.

32. 18
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang
dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi tujuan penelitian serupa di masa
yang akan datang.

33. 19
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Corporate Governance
2.1.1 Pengertian Corporate Governance
Good1
Corporate Governance (GCG) menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) didefinisikan sebagai struktur2
, sistem3
dan proses4
yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan
nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan norma yang berlaku (CGPI, 2008).
Corporate governance didefinisikan oleh Forum for Corporate Governance
in Indonesia (FCGI) sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan
antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-
hak dan kewajiaban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan
1
Tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukan
kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep corporate governance.
2
Susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak
dan tanggungjawab diantara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS pemegang
saham) dan stakeholder lainnya, dan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk
penngambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.
3
Prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu
perusahaan.
4
Kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan
perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta
mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.

34. 20
mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk
menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Tunggal,
2007).
Menurut keputusan menteri BUMN tentang penerapan praktek corporate
governance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimaksud dengan
corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ
BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika (KEP-117/M-MBU/2002).
Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar tercapai
keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan,
untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur,
manajer, pemegang saham dan sebagainya. Menurut Price Waterhouse Coopers,
corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif.
Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-
kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang
menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder (Surya dan Yustiavandana,
2008).

35. 21
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak
manajemen perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai
kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga menyaratkan adanya
struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate
governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen
untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang
saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong
perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.
Menurut Tangkilisan (2003), world bank mendefinisikan corporate
governance sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang
wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan
bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar
secara keseluruhan (Emirzon, 2006).
Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, corporate governance adalah suatu
konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian
kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur
yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh
masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga
menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu,
mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara
unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang

36. 22
pada hakikatnya merupakan stakeholder dari perseroan, yaitu negara yang sangat
berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan
masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal
perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon
kreditur perseroan. Dengan demikian corporate governance merupakan suatu
konsep yang luas (Khairandy dan Malik, 2007).
Finance Committee on Corporate Governance Malaysia memberi
pengertian corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan
untuk mengarahkan serta mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan kearah
peningkatan maupun pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
Sedangkan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran kepada pemegang
saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya (Lestariningsih, 2008).
Di Amerika Serikat konsep tentang corporate governance itu sendiri lebih
bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility) dan
perilaku etis para stakeholder yang di dalamnya termasuk para karyawan,
pelanggan, supplier, kreditur, dan sebagainya. Di sini perusahaan berperan
sebagai trustee dan hubungan antara perusahaan dan para stakeholder-nya harus
didasarkan pada kontrak sosial, di mana perusahaan secara moral terikat pada
constituency statutes untuk memperhatikan seluruh kepentingan dalam
kelompoknya. Di Inggris, konsep corporate governance diasosiasikan dengan
pertanggungjawaban dan kewajiban direksi terkait dengan urusan finansial
perusahaan. Sistem hukum perusahaan Inggris menganut sistem tripartit yang

37. 23
terdiri dari direksi, pemegang saham, dan auditor perusahaan. Peranan pemegang
saham dan auditor adalah untuk memastikan bahwa direksi tidak akan
menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan
perusahaan (Khairandy dan Malik, 2007).
Struktur corporate governance pada suatu korporasi dipengaruhi oleh
berbagai faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum
yang berlaku. Tarik menarik di antara faktor-faktor ini menghasilkan struktur
corporate governance yang berbeda-beda pada perusahaan di berbagai negara.
Disamping itu, sistem corporate governance juga tergantung pada latar belakang
budaya masyarakat yang ada dan juga sejarah ekonomi dan politik pada suatu
negara. Dengan demikian, istilah corporate governance antar satu negara dengan
negara lain berbeda-beda. Walaupun berbeda, tetapi dari kesemua istilah
corporate governance tersebut memiliki inti pengertian yang sama (Khairandy
dan Malik, 2007).
2.1.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas corporate governance
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas
corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan para
stakeholders (KNKG, 2006).

38. 24
Prinsip-prinsip dasar penerapan corporate governance yang dikemukakan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut:
2.1.2.1 Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah:
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai,
jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi,
misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham
oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota
keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen
risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan
pelaksanaan corporate governance serta tingkat kepatuhannya, dan
kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

39. 25
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak
pribadi.
d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional
dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
2.1.2.2 Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah:
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-
masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras
dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi
perusahaan.
b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan perannya dalam pelaksanaan corporate governance.

40. 26
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang
efektif dalam pengelolaan perusahaan.
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan
pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
2.1.2.3 Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah:
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran
dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

41. 27
2.1.2.4 Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas corporate governance, perusahaan
harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan
tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah:
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
benturan kepentingan (confict of interest) dan dari segala pengaruh atau
tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab
antara satu dengan yang lain.
2.1.2.5 Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Adapun pedoman pokok pelaksanaan dalam pemenuhan prinsip ini adalah:
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi

42. 28
sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-
masing.
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada perusahaan.
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam
penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara
profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan
kondisi fsik.
2.1.3 Implementasi Corporate Governance di Pasar Modal
BAPEPAM-LK selaku otoritas pasar modal Indonesia telah menerbitkan
serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan corporate
governance (Surya dan Yustiavandana, 2008).
Beberapa peraturan BAPEPAM-LK yang terkait dengan penerapan prinsip
good corporate governance adalah:
1. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang
mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus
diterapkan pada semua pemegang saham.

43. 29
2. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan
Peraturan ini berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG, yang
mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak
yang berkepentingan secara berkala.
3. Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu
Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepam yang sangat
mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu
perusahaan.
4. Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka
Peraturan ini menunjukan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan
akuntabilitas diterapkan. Segala macam transaksi yang dilakukan
perusahaan publik yang memengaruhi perusahaan secara signifikan
(transaksi material), maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan
RUPS independen.
5. Peraturan Bapepam No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan
Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten
Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas yang
menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

44. 30
6. Peraturan Bapepam No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS
Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk
rencana RUPS. Dengan demikian, peraturan ini memiliki korelasi yang
kuat dengan prinsip fairness, sehingga terdapat aturan yang memberikan
persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan
kepentingannya berdasarkan jumlah saham yang ia miliki selama ini.
7. Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok-
pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik
Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan
untuk berparisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta
mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS, termasuk penggunaan
hak suara.
8. Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus
Segera Diumumkan Kepada Publik
Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan
kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling
lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa
atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek,
perusahaan, dan keputusan investor.

45. 31
9. Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum
Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan
dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik. Peraturan ini
juga berkaitan dengan prinsip keterbukaan yang berkaitan erat dengan
perlindungan terhadap pemegang saham publik, mengingat informasi yang
diberikan menyangkut dana yang didapat suatu perusahaan setelah
melakukan penawaran umum.
10. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan
Terbuka
Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang
berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih
kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik, serta memuat kewajiban
untuk melakukan tender offer.
11. Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender
Dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk
melakukan tender offer, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang
lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.
12. Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas
Laporan Keuangan
Peraturan ini merupakan peraturan yang memgimplementasikan secara
konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena
memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi

46. 32
atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada
Bapepam.
13. Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten
atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit
Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila
terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit.
14. Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
Peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris
perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi
prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan
adalah untuk menghubungkan antara perusahaan public atau emiten
dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting
yang dibutuhkan sebelum menanam modal.
15. Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan
Perusahaan
Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate
governance) bagi emiten dan perusahaan public terutama yang berkaitan
dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan
komisaris.

47. 33
2.2 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan
individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu
untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilibatkan analisa dampak
keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya
dengan menggunakan ukuran komparatif. Dalam membahas metode penilaian
kinerja keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang
dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang
berlaku umum. Laporan ini merupakan data yang paling umum yang tersedia
untuk tujuan tersebut, walaupun seringkali tidak mewakili hasil dan kondisi
ekonomi. Laporan keuangan memuat hasil investasi operasi dan pembiayaan
perusahaan, maka fokus akan diarahkan pada hubungan dan indikator keuangan
yang memungkinkan analisa penilaian kinerja masa lalu dan juga proyeksi hasil
masa depan dimana akan menekankan pada manfaat serta keterbatasan yang
terkandung didalamnya (Sucipto, 2003).
Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang
sangat luas. Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997)
adalah merupakan kata banda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2.
Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja. Sedangkan penilaian kinerja
menurut Mulyadi (1997) adalah, penentuan secara periodik efektifitas operasional
suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar
dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya
dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan

48. 34
penilaian atas prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan
dalam organisasi.
Barlian (2003) dalam Meta (2010) mengartikan kinerja keuangan suatu
perusahaan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi
perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan
untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin
dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari
sumber daya yang ada. Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat
berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil
tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut
untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan
data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah di
capai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang
dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dinggap cukup baik.
Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan
keuangan, di mana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah neraca dan
laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio
keuangan. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan dan pihak
yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan cepat, karena
penyajian rasio-rasio keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu
perusahaan. Analisis rasio menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan
laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Analisis
pos-pos neraca akan memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan,

49. 35
sementara analisis terhadap laporan laba rugi akan mendeskripsikan hasil atau
perkembangan usaha dari perusahaan. Informasi yang bisa diperoleh dari evaluasi
kinerja keuangan antara lain tentang kemampuan perusahaan melunasi utang
jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pokok pinjaman,
dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya modal sendiri
(Orniati, 2009).
Munawir (2002) dalam Orniati (2009) menjelaskan bahwa pengukuran
kinerja keuangan memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama untuk mengetahui
tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan pada saat ditagih. Tujuan kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas,
yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup baik
kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tujuan ketiga untuk
mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Tujuan keempat untuk
mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya
dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan
untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami
hambatan.
Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian yaitu
kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar. Kinerja operasi perusahaan diukur
dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya.
Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio

50. 36
profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.
Rasio yang sering digunakan adalah ROE. ROE (Return On Equity) merupakan
rasio antara laba bersih terhadap total equity. Semakin tinggi ROE menunjukkan
semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan
laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat
pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan
keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders’ equity) yang dimiliki
oleh perusahaan (Sabrinna, 2010).
Sabrinna (2010) mengatakan, ada beberapa rasio untuk mengukur kinerja
pasar perusahaan, salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang
paling baik adalah Tobin’s Q. Tobin’s Q merupakan ukuran penilaian yang
paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan. Nama Tobin’s Q
berasal dari James Tobin dari Yale University setelah dia memperoleh hadiah
nobel. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan
memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset
yang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar nilai pasar
aset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan
pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Brealey dan Myers
(2000), Sukamulja (2004) dalam Sabrinna (2010) menyebutkan bahwa perusahaan
dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan
yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Tobin’s Q yang

51. 37
rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang
mulai mengecil.
Ukuran kinerja keuangan yang mendasarkan pada laba akuntansi
(accounting profit), seperti earnings per share, price earning ratio dan return
on equity, dianggap tidak lagi memadai untuk mengevaluasi efektivitas dan
efisiensi perusahaan. Pada saat ini, banyak perusahaan menggunakan ukuran
kinerja yang lebih menekankan value (Value Vased Management / VBM). Konsep
VBM mendorong manajemen lebih termotivasi dan fokus pada penciptaan arus
kas di masa mendatang bagi pemegang saham. VBM yang diterapkan secara
kontinyu, pada kondisi pasar yang efisien akan merefleksikan kinerja dan prospek
bagus pada harga saham. VBM memiliki dua elemen kunci. Pertama, penciptaan
nilai bagi pemegang saham (shareholder value) sebagai tujuan utama perusahaan.
Kedua, sebagai ukuran kinerja internal perusahaan yang mampu memotivasi
manajemen mengejar tujuan maksimalisasi tujuan di atas. Economic Value Added
(EVA) yang dipopulerkan dan dipatenkan oleh Stewart & Company, sebuah
konsultan manajemen terkemuka adalah salah satu varian value based
management. EVA menghitung economic profit dan bukan accounting profit.
Pada dasarnya, EVA mengukur nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai
tambah ini tercipta apabila perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas
cost of capital perusahaan. Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah
pajak dikurangi dengan cost of capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan
perusahaan telah menciptakan kekayaan (Pradhono & Christiawan, 2004).

52. 38
Meskipun pengukuran kinerja tampaknya objektif, bersifat repetitif dan
merupakan kegiatan yang rutin, namun pengukuran kinerja itu sendiri seringkali
memicu timbulnya prilaku yang tidak semestinya (Sucipto, 2003). Perilaku yang
tidak seharusnya muncul dalam pengukuran kinerja adalah :
a. Perataan (smothing)
Perataan meliputi semua kegiatan yang digunakan oleh manajer untuk
mempengaruhi arus data dengan cara mempercepat atau menunda informasi
yang disampaikan kepada manajer atasnya. Perataan dilakukan dengan cara
mengirim informasi dalam periode sekarang mengenai peristiwa yang
terjadi dalam periode yang akan datang atau menunda pengiriman informasi
mengenai peristiwa sekarang sampai dengan periode yang akan datang.
Informasi pendapatan dan biaya biasanya merupakan informasi yang
menjadi objek perataan untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer yang
diukur kinerjanya.
b. Pencondongan (biasing)
Perilaku tidak semestinya yang lain yang kemungkinan timbul dalam proses
pengukuran kinerja sesungguhnya adalah pencondongan, yang merupakan
metode manipulasi data yang digunakan oleh manajer dengan memilih
informasi diantara berbagai rangkaian informasi yang mungkin dihasilkan,
yang kemungkian menghasilkan gambaran yang paling menguntungkan
bagi kinerja manajer tersebut. Jika kemungkinan untuk memilih, manajer
cenderung akan memilih metode akuntansi yang memberikan gambaran
yang paling baik bagi manajer.

53. 39
c. Permainan (gaming)
Manipulasi hasil kerja dapat pula dilaksanakan dengan memanfaatkan
berbagai aspek hubungan antara atasan dengan bawahannya. Permainan
adalah perilaku pengirim informasi yang bertindak untuk menyebabkan
informasiyang diinginkan yang seharusnya dikirim. Jika misalnya manajer
atas menetapkan aturan main dalam pengukuran kinerja seperti target laba,
biaya standar, aturan untuk pendistribusian penghargaan, manajer bawahnya
kemudian memilih satu diantara altematif tindakan yang mungkin
dilaksanakan, yang menghasilkan dampak yang paling menguntungkan bagi
dirinya. Permainan ini dapat dicegah dengan mengukur kinerja manajer
tidak dengan kriteria tunggal tapi dengan kriteria beragam (multiple
creteria) atau kriteria gabungan (composite criteria).
d. Penonjolan dan pelanggaran aturan (focusing and illegal act)
Cara lain yang digunakan oleh manajer yang mengirim pesan tentang
ukuran kinerjanya agar sesuai dengan kebutuhan pribadinya adalah
penonjolan dan tindakan melanggar aturan. Penonjolan terjadi dengan cara
menonjolkan informasi yang menguntungkan diri pengirim informasi dan
menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan dirinya. Prilaku ini
seringkali terjadi jika perusahaan menggunakan kriteria beragam untuk
pengukuran kinerja. Penonjolan dapat berupa pemalsuan data yang
digunakan untuk pengukuran kinerja jika manajer tidak dapat mencapai
target yang telah ditetapkan atau manajer dapat membatasi keluaran
bagiannya untuk menghindari dinaikkannya target keluaran dimasa yang

54. 40
akan datang atau karyawan yang sangat produktif ditekan oleh rekan
sekerjanya untuk mengurangi kecepatan kerjanya. Penonjolan sering
berbentuk pelanggaran aturan perusahaan atau bahkan pelanggaran hukum.
Misalnya untuk memberikan gambaran profitabilitas perusahaan kepada
calon kreditur atau investor, manajemen perusahaan memalsukan angka-
angka pendapatan dan biaya.
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai hubungan good corporate governance dengan kinerja
perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian terdahulu yang
pernah melakukan penelitian tentang penerapan corporate governance adalah
sebagai berikut:
Penelitian Pranata (2007) dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan corporate governance terhadap ROE,
NPM, dan Tobin‟s Q. Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan yang
diambil secara purpose sampling yaitu perusahaan yang telah go public yang
terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar
berdasarkan skor pemeringkatan corporate governance. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa penerapan corporate governance berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROE, NPM, dan Tobin’s Q.
Penelitian Maharani (2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penerapan good corporate governance yang didukung profitabilitas
dan ukuran perusahaan terhadap nilai pasar perusahaan di BEJ. Penelitian

55. 41
menggunakan metode survey empiris yang menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari The Indonesian Institute foc Corporate Governance (IICG) dan
data kinerja keuangan dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2001-
2003. Sampel penelitian adalah 35 perusahaan manufaktur yang diambil dengan
teknik purposive sampling. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan nilai
pasar (market value) adalah nilai kekayaan yang tidak dapat dilihat dari neraca
yaitu dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate
governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEJ.
Perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance dalam manajemennya
akan mendapat apresiasi yang positif dari investor, sehingga nilai pasar semakin
meningkat dan kinerja akan semakin meningkat.
Penelitian Wardhani (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh CG terhadap Kinerja Perusahaan. Corporate governance di-proxy-kan
dengan Indeks CG berdasarkan hasil survei pemeringkatan oleh IICG dan kinerja
perusahaan di-proxy-kan dengan nilai Return on Equity (ROE) dan Tobin’s Q.
Sebagai variabel kontrol digunakan komposisi aktiva perusahaan, kesempatan
pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian adalah perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG
tahun 2001-2005 dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa tingkat penerapan CG tidak mempengaruhi ROE, namun
hasil lainnya menunjukkan bahwa tingkat penerapan CG secara positif signifikan
mempengaruhi Tobin’s Q.

56. 42
Penelitian Hidayah (2008). Penelitian ini bertujuan untuk menguji
keterkaitan penerapan CG dengan kinerja perusahaan dan menguji pengaruh
pengungkapan wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasi terhadap
hubungan antara CG dengan kinerja perusahaan. Tingkat penerapan CG di-proxy-
kan dengan indeks CG hasil studi IICG tahun 2001-2004 dan kinerja di-proxy-kan
oleh nilai Tobin’s Q. Sedangkan pengungkapan diwakili oleh indeks
pengungkapan dengan rumus n/k dimana n adalah jumlah informasi yang
dipenuhi dan k jumlah seluruh informasi yang mungkin dapat dipenuhi. Ketepatan
waktu penyampaian informasi diwakili oleh variabel dummy dimana 1 untuk
penyampaian informasi tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan sejak tanggal laporan
keuangan) dan 0 untuk penyampaian informasi tidak tepat waktu. Metode yang
digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik regresi linier dan uji interaksi.
Metode regresi linier digunakan sebagai model prediksi terhadap hubungan satu
variabel dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan uji interaksi
digunakan sebagai model prediksi hubungan antara satu variabel independen dan
satu variabel dependen dengan satu variabel moderating. Temuannya adalah
penerapan CG tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. Demikian juga
untuk pengungkapan wajib dan ketepatan waktu penyampaian informasi, ternyata
bukan merupakan variabel moderating.
Penelitian Sam’ani (2008). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan good
corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di

57. 43
Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan perbankan
selama periode 2004-2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi
berganda. Dari hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa pengaruh
corporate governance yang diproksi oleh aktivitas komisaris, ukuran dewan
direksi, komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap
kinerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
dan rasio leverage mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap
kinerja. Akan tetapi variabel komisaris independen secara signifikan tidak dapat
mempengaruhi kinerja. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perusahaan perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan good corporate
governance dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk
melindungi kepentingan para principal.
Penelitian Mulyati (2010). Penelitian ini menguji pengaruh corporate
governance terhadap kinerja perusahaan. Untuk menguji pengaruh tersebut
digunakan model regresi linier berganda. Pemeringkatan corporate governance
tahun 2005 dan 2007 hasil riset The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD) digunakan sebagai ukuran tingkat penerapan corporate
governance, return on equity (ROE) digunakan sebagai ukuran kinerja
operasional, dan nilai Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan.
Penelitian ini juga menginvestigasi apakah terdapat perbedaan reaksi pasar
terhadap pengumuman penghargaan Good Corporate Governance (GCG) Award
antara perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghargaan GCG Award dari

58. 44
IICD pada tahun 2009 dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memperoleh
penghargaan. Reaksi pasar dicerminkan oleh abnormal return yang dihitung
dengan menggunakan market model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara indeks CG terhadap ROE. Namun
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara indeks CG dan nilai Tobin’s Q.
Pengujian terhadap reaksi pasar menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
abnormal return selama periode pengamatan antara perusahaan yang memperoleh
penghargaan dengan perusahaan yang tidak memperoleh penghargaan.
Penelitian Sabrinna (2010). Penelitian ini menjelaskan hubungan antara
corporate governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan.
Pengambilan sampel Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk
2002 sampai 2008 dari The Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG) digunakan untuk mengukur pengaruh corporate governance dengan
Tobin’s Q pada kinerja pasar perusahaan dan Return On Equity (ROE) digunakan
untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Pengambilan sampel struktur
kepemilikan dilihat dari modal saham perusahaan yang terdapat pada laporan
keuangan. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan
menggunakan Tobin’s Q dan Return On Equity (ROE). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate
governance dengan Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif
signifikan antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional).
Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara

59. 45
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja
perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang
saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan.
Penelitian Hardikasari (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengukur corporate governance dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan
yang nantinya akan menentukan pada pelaksanaan good corporate governance.
Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme
corporate governance terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan
komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang
dilakukan oleh industry perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah
seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2006-2008. Untuk menentuan sampel pilihan digunakan metode purposive
sampling. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan 22 perusahaan
perbankan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari hasil
pengujian hipotesis, maka menunjukan bahwa corporate governanace yang
dalam penelitian ini terdiri dari indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan
komisaris dan ukuran perusahaan. Dan hasilnya menujukan bahwa ukuran dewan
direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan,
ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja
perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan.

60. 46
Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dipaparkan dalam tabel 2.1
berikut:
Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian
1. Yudha Pranata 2007 Corporate
Governance, ROE,
NPM dan Tobin’s Q
Indeks CG berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap ROE, NPM
dan Tobin’s Q
2. Arum
Maharani
2007 Indeks CG,
Profitabilitas, Ukuran
Perusahaan, Tobin’s
Q
Indeks CG dan
Profitabilitas
berpengaruh positif
terhadap Tobin’s Q
3. Diah Kusuma
Wardhani
2008 Indeks CG, ROE,
Tobin’s Q, Komposisi
aktiva, Kesempatan
pertumbuhan, Ukuran
perusahaan
Indeks CG tidak
mempengaruhi ROE,
namun secara signifikan
mempengaruhi Tobin’s
Q
4. Erna Hidayah 2008 Indeks CG, Tobin’s
Q, Komposisi aktiva,
Kesempatan
pertumbuhan, Ukuran
perusahaan
Tidak terdapat hubungan
antara indeks CG
dengan Tobin’s Q
5. Sam’ani 2008 Kepemilikan
institusioanal, dewan
komisaris, dewan
direksi, komisaris
independen, komite
audit, Leverage,
CFROA
Corporate governance
yang diproksi oleh
aktivitas komisaris,
ukuran dewan direksi
dan komite audit
mempunyai hubungan
positif dan signifikan
terhadap kinerja yang
diproksi dengan CFROA
6. Sri Mulyati 2010 Indeks CG, ROE,
Tobin’s Q, Reaksi
pasar, Komposisi
aktiva, Kesempatan
pertumbuhan, Ukuran
perusahaan
Indeks CG tidak
mempengaruhi ROE,
namun secara positif
signifikan
mempengaruhi Tobin’s
Q.
7. Anindhita Ira
Sabrinna
2010 Indeks CG,
Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
Institusional,
Komposisi aktiva,
Tidak terdapat hubungan
antara Indeks CG
dengan Tobin’s Q tetapi
terdapat hubungan
positif signifikan dengan
ROE.

61. 47
Kesempatan
pertumbuhan, Ukuran
perusahaan
8. Eka
Hardikasari
2011 Ukuran Dewan
Direksi, Ukuran
Dewan Komisaris,
Ukuran Perusahaan,
CFROA
Corporate governance
yang diproksi dengan
ukuran dewan komisaris
berpengaruh positif
secara signifikan
terhadap kinerja
perusahaan, sementara
ukuran perusahaan
berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan.
Sumber: Disarikan dari masing-masing penelitian
2.4 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah
diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator
dalam suatu perusahaan yang masuk kedalam perhitungan indeks JII; kepemilikan
institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan
komisaris independen yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau buruknya
kinerja perusahaan tersebut. Dalam pengukuran kinerja perusahaan, alat ukur yang
digunakan adalah Tobin’s Q. Tobin’s Q ini digunakan untuk menghitung nilai
perusahaan atau menunjukan kinerja pasar perusahaan.

62. 48
Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut:
Sumber: dikembangkan dengan justifikasi penelitian terdahulu
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis
2.5.1 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional menurut Soesetio (2008), berarti kepemilikan
saham oleh pihak institusi lain; kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain.
Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki
sumber daya yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemegang saham
lainnya. Sujoko dan Soebiantoro (2007) mengartikan kepemilikan institusional
sebagai proporsi kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri
Komisaris Independen
Komite Audit
Kinerja Perusahaan
(Tobin’s Q)
Dewan Direksi
Aktivitas Komisaris
Kepemilikan
Institusional
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

63. 49
perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan
prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern.
Kepemilikan institusional menurut Han, dkk. (1999) dalam Soesetio (2008),
diharapkan mampu melakukan pengawasan lebih baik terhadap kebijakan
manajer. Kepemilikan institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik
dikarenakan dari segi skala ekonomi, pihak institusional memiliki keuntungan
lebih untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan
dengan kebijakan manajer. Selain itu, pihak institusional lebih mementingkan
adanya stabilitas pendapatan atau keuntungan jangka panjang, sehingga aset
penting perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik.
Nuringsih (2010) mengatakan, keterlibatan kelompok pemegang saham
mayoritas menyebabkan kekuatan investor menjadi besar, sehingga dapat
mengawasi kinerja manajer agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada saat
kepemilikan institusional mengalami peningkatan berarti pengawasan terhadap
kinerja manajer menjadi lebih kuat sehingga menurunkan kepemilikan manajerial.
Sebaliknya, pada kepemilikan institusional mengalami penurunan menyebabkan
penurunan pengawasan, sehingga manajer cenderung meningkatkan keterlibatan
dalam kepemilikan saham perusahaan. mekanisme ini dapat menekan konflik
keagenan dalam perusahaan.
2.5.2 Aktivitas Komisaris
Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab
secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada

64. 50
Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun
demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan
operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk
Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter
pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006).
Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif,
perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Pedoman pokok anggota Dewan Komisaris menurut KNKG (2006), adalah:
1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
a. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan
kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas
dalam pengambilan keputusan.
b. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari
pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan
Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah

65. 51
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan
pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris
lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk
jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
c. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme
pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus
mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya
tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah,
perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,
perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas,
serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian
lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan
Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan
pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui
Komite Nominasi dan Remunerasi.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS
berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan
Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

66. 52
2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris
a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan
integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian
nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
c. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tugasnya.
d. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan
Pedoman GCG ini.
3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil
keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil
keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau
peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut
dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan
kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam
fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris
dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk

67. 53
pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera
ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan
tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat
melaksanakan fungsi Direksi.
d. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris
baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai
akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu
dan lengkap.
e. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja
(charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif
serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
f. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan
oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS.
g. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk
komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris
untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat
di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang
menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang
produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

68. 54
perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian
lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit,
sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
2.5.3 Dewan Direksi
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara
kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas
dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota
Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing
anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama
sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi (KNKG,
2006).
Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi
prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak
independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman
serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat
menghasilkan keuntungan (proftability) dan memastikan kesinambungan
usaha perusahaan.

69. 55
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman pokok anggota direksi menurut KNKG (2006), adalah:
1. Komposisi Direksi
a. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas
perusahaan dengan tetap memperhatikan efektiftas dalam pengambilan
keputusan.
b. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses
yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek,
perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun
dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya
digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai
dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon
anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite
Nominasi dan Remunerasi.
c. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan
alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
d. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat
yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-
hari.

70. 56
2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi
a. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas
sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat
dilaksanakan dengan baik.
b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk
kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
c. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
d. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini
3. Fungsi Direksi
Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama
yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi,
dan tanggung jawab sosial.
a. Kepengurusan
i. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program
jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan
dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar;
ii. Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki
oleh perusahaan secara efektif dan efsien;
iii. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari
pemangku kepentingan;

71. 57
iv. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan
perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung
jawab tetap berada pada Direksi;
v. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter)
sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat
digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
b. Manajemen Risiko
i. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen
risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan
perusahaan;
ii. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan
produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama
dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil
dan beban risiko;
iii. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan
baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab
terhadap pengendalian risiko.
c. Pengendalian Internal
i. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian
internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan
dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-
undangan.

72. 58
ii. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan
negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang
mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus
memiliki satuan kerja pengawasan internal;
iii. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu
Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan
usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program perusahaan; (ii) memberikan saran dalam upaya
memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (iii)
melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan (iv)
memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal;
iv. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal
bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang
membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan
internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan
Komisaris melalui Komite Audit.
d. Komunikasi
i. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara
perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan
memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;

73. 59
ii. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: (i) memastikan kelancaran
komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan;
dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses
oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari
pemangku kepentingan;
iii. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan
negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan
mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau
jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang
mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus
memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup
pula hubungan dengan investor (investor relations);
iv. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan
(compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Sekretaris
Perusahaan;
v. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris
Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan
pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada
Dewan Komisaris.

74. 60
e. Tanggung Jawab Sosial
i. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan,
Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab
sosial perusahaan;
ii. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus
dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Pertanggungjawaban Direksi
a. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan
dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan
keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
b. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk
laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
c. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang
saham melakukan penilaian
d. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan
pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing
anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan,
dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota
Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau
kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat
dipenuhi dengan aset perusahaan.

75. 61
e. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan
akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas
GCG.
2.5.4 Komite Audit
Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan
prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan
pemeriksaan atau penelitian yan dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi
direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusashaan serta melaksanakan tugas
penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit
diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki
kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan (Surya dan
Yustiavandana, 2008).
Menurut pedoman umum good corporate governance Indonesia (KNKG,
2006), tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:
1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan
bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal
perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal
maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku,
dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
2. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya
untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;