rdtr bpn

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RDTR
Dasar hukum pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan
Balikpapan Kota adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953); dan
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan

2. 12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 28 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Air
Bawah Tanah
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 27 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai
14. Peraturan daerah Kota Balikpapan No. 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan
Pengawasan Hutan Mangrove
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan
Lindung Sungai Wain
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan N0. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 6 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006-2011
1.2 TINJAUAN TERHADAP RTRW KOTA BALIKPAPAN
Tinjauan terhadap RTR Kota Balikpapan meliputi tinjauan terhadap struktur ruang dan
pola ruang Kecamatan Balikpapan Kota.
1.2.1Rencana Struktur Ruang Kota Balikpapan
Rencana struktur ruang Kecamatan Kota Balikpapan terdiri dari rencana pengembanga
sistem perkotaan, rencana jaringan transportasi, dan rencana jaringan energy dan kelistrikan.
1.2.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
Berdasarkan RTRWN 2008 – 2028, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan
perkotaan di wilayah Kota Balikpapan terdiri atas:
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari Kawasan
Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki
fungsi sebagai:
a. Pusat pemerintahan kota
b. Pusat perdagangan regional
c. Pusat Industri
d. Pusat transportasi udara internasional
e. Pusat Pengolahan Migas
Berdasarkan RTRWN 2008 – 2028 terkait rencana pengembangan sistem andalan,
Kota Balikpapan dan sekitarnya merupakan kawasan andalan Kawasan Bontang – Samarinda
– Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dengan sektor
unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Pusat
Kegiatan Kota Balikpapan berdasarkan RTRW Kota Balikpapan, Perda No 12 Tahun 2012
diarahkan sebagai berikut:

3. 1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pengembangan
Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah meliputi Kawasan Pusat Kota Balikpapan di
Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan
Kota. PPK ini berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa
skala kota.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota.
Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi :
a. Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan Karangjoang,
Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu
Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gn.
Samarinda Baru dan Kelurahan Karangjoang. Sub PPK ini berfungsi sebagai pusat
perdagangan jasa dan pusat pendidikan skala regional
b. Kawasan Pusat Kota ke-3 (Kota Perdesaan) di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan
Timur, melayani Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru
dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan pusat pelayanan
pendidikan skala kota.
3. Pusat Lingkungan (PL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi
lingkungan kota
Pusat pelayanan lingkungan adalah ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial,
yang berfungsi melayani kawasan kelurahan bersangkutan dan beberapa kawasan
kelurahan lainnya di sekitarnya. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan
ditetapkan di ibukota – ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi kelurahan itu
sendiri atau beberapa kelurahan di sekitarnya. Jenis fasilitas yang akan dikembangkan,
diantaranya:
a. Kantor Pemerintahan skala Kecamatan dan atau skala kelurahan
b. Balai Pertemuan/ Gedung Serba Guna
c. Taman bermain dan Lapangan olahraga
d. Kantor pos pembantu/ Warpostel dan Telepon umum
e. Fasilitas Pemadam Kebakaran dengan skala pelayanan lingkungan
f. Pasar Tradisional, Supermarket, Pertokoan ataupun Ruko, Pujasera dan kegiatan
komersial lainnya
g. Fasilitas ibadah : Mesjid, Musholla, Gereja, dll
h. Fasilitas pendidikan, seperti TK, SD, SLTP dan SMA
i. Balai Pengobatan, Poliklinik ataupun Tempat Praktek Dokter dan Apotik
j. Fasilitas rekreasi dan olahraga
k. Fasilitas pendukung lainnya

4. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota kecamatan atau
kelurahan yang potensial meliputi:
a. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan
Margomulyo, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan
Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pendidikan skala
kecamatan;
b. Kelurahan Gunung Bahagia, melayani Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai
Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan
Raya dan Kelurahan Sepinggan di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi
sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan
skala kecamatan;
c. Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang
Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Mekar Sari di
Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan
jasa skala kecamatan;
d. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar
Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat
pelayanan pendidikan skala kecamatan;
e. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip
dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat
pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala
kecamatan;
f. Kelurahan Batu Ampar di Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara
Rapak, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung
Samarinda Baru dan Kelurahan Karang Joang dengan fungsi sebagai pusat
perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota;
g. Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota, melayani Kelurahan
Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Prapatan
dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan dan
pusat pelayanan pendidikan skala kota.
Dari uraian diatas terkait dengan pengembangan Kota Balikpapan, rencana pengembangan
sistem perkotaan yang diarahkan dalam RTRW Kota Balikpapan adalah:

5. Tabel 1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Di Kota Balikpapan Tahun 2015 - 2035
No
Pusat
Kegiatan
Lokasi Fungsi
(1) (2) (3) (4)
1. PKN Kota Balikpapan a. Pusat pemerintahan kota
b. Pusat perdagangan regional
c. Pusat Industri
d. Pusat transportasi udara internasional
e. Pusat Pengolahan Migas
2. PPK Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota sebagai kawasan pusat pemerintahan,
perdagangan dan jasa skala kota
Kelurahan Klandasan Ulu  Kecamatan Balikpapan Kota
3. Sub PPK Kelurahan Karangjoang  Kecamatan Balikpapan Utara, melayani:
- Kelurahan Muara Rapak,
- Kelurahan Batu Ampar dan
- Kelurahan Gunung Samarinda,
- Kelurahan Graha Indah,
- Kelurahan Gn. Samarinda Baru
- Kelurahan Karangjoang
sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat
pendidikan skala regional
Kelurahan Teritip  Kecamatan Balikpapan Timur, melayani:
- Kelurahan Manggar,
- Kelurahan Manggar Baru,
- Kelurahan Lamaru
sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan
pusat pelayanan pendidikan skala kota.
4. PL 1) Kecamatan Balikpapan Barat
 Kelurahan Margasari, melayani:
a. Kelurahan Baru Ulu
b. Kelurahan Baru Ilir
c. Kelurahan Margomulyo
d. Kelurahan Kariangau
e. Kelurahan Baru Tengah
sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala
kecamatan dan pusat pendidikan skala kecamatan

6. No
Pusat
Kegiatan
Lokasi Fungsi
(1) (2) (3) (4)
2) Kecamatan Balikpapan Selatan
 Kelurahan Gunung Bahagia, melayani:
a. Kelurahan Damai Baru,
b. Kelurahan Damai Bahagia,
c. Kelurahan Sungai Nangka,
d. Kelurahan Sepinggan Baru,
e. Kelurahan Sepinggan Raya
f. Kelurahan Sepinggan
sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala
kecamatan
3) Kecamatan Balikpapan Tengah
 Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani:
a. Kelurahan Gunung Sari Ulu,
b. Kelurahan Karang Rejo,
c. Kelurahan Karang Jati,
d. Kelurahan Sumber Rejo,
e. Kelurahan Mekar Sari
Sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala
kecamatan
4) Kecamatan Balikpapan
 Kelurahan Manggar, melayani: Kelurahan Manggar Baru
sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala
kecamatan
5) Kecamatan Balikpapan Timur
 Kelurahan Lamaru, melayani: Kelurahan Teritip
sebagai pusat perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala
kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala
kecamatan
6) Kecamatan Balikpapan Utara
 Kelurahan Batu Ampar, melayani:
a. Kelurahan Muara Rapak
b. Kelurahan Graha Indah
c. Kelurahan Gunung Samarinda
d. Kelurahan Gunung Samarinda Baru
sebagai pusat perdagangan jasa skala kecamatan
dan pusat pendidikan skala kota

7. No
Pusat
Kegiatan
Lokasi Fungsi
(1) (2) (3) (4)
e. Kelurahan Karang Joang
7) Kecamatan Balikpapan Kota
 Kelurahan Klandasan Ulu, melayani:
a. Kelurahan Klandasan Ilir
b. Kelurahan Damai
c. Kelurahan Telaga Sari
d. Kelurahan Prapatan
sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat
pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan
pendidikan skala kota
Sumber: Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan, 2012

8. 1.2.2Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan
Rencana pola ruang wilayah Kota Balikpapan ini disusun untuk tahun 2012 sampai
dengan tahun 2032. Secara garis besar, rencana pola ruang Kota Balikpapan dibagi menjadi
2 (dua) klasifikasi, yaitu :
1. Zona Lindung, adalah wilyah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.
2. Zona Budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusa
dan sumber daya buatan.
1.2.2.1 Zona Lindung
Zona lindung sebagai bagian dari rencana pola ruang suatu kawasan berperan
sebagai kawasan yang mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. Kegiatan
pengelolaan kawasan lindung diharapkan dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan,
memperbaiki kawasan lindung yang rusak serta menambah kawasan lindung yang ada.
Pengelolaan kawasan lindung meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan dan
pengendalian ruang untuk kawasan lindung. Adapun klasifikasi pola ruang untuk zona
lindung Kecamatan Balikpapan Utara sesuai dengan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011
meliputi:
1. Zona Hutan Lindung;
2. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi
zona bergambut dan zona resapan air;
3. Zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
zona sekitar danau atau waduk dan zona sekitar mata air;
4. Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman Kota dan
pemakan;
5. Zona suaka alam dan cagar budaya;
6. Zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona
rawan gelombang pasang dan zona rawan banjir;
7. Zona lindung lainnya.
1.2.2.2 Zona Budidaya
Zona budidaya merupakan peruntukan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan
potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan produksi dalam
rangka memenuhi kebutuhan manusia. Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan
kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek guna mencapai tujuan
pemanfaatan ruang yang optimal. Maka dari itu, alokasi pemanfatan ruang perlu
memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan
agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat di masa yang akan datang dengan
memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk
memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas

9. kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi
peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.
Sesuai dengan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011 klasifikasi zona budidaya di Kecamatan
Balikpapan Kota meliputi:
1. Zona Perumahan;
2. Zona perdagangan dan jasa;
3. Zona Perkantoran;
4. Zona sarana pelayanan umum;
5. Zona industri;
6. Zona khusus;
7. Zona lainnya;
8. Zona campuran.
1.3 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI RTRW KOTA BALIKPAPAN
Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang ke
dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam
penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota. Strategi penataan
ruang kota wilayah Balikpapan lebih detail adalah sebagai berikut:
1. Strategi untuk penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan kawasan, meliputi:
a. memperkuat peranan pusat pelayanan kawasan dan kota sebagai Pusat
Pemerintahan Kota Balikpapan, Pusat Kawasan Perdagangan Jasa, Pusat Kawasan
Perkantoran, Pusat Hunian, Pusat Transportasi Laut, dan Kota Pengolahan Minyak;
b. mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang;
c. mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran
2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas antar kawasan, kota, regional dan nasional,
meliputi:
a. mendukung pengembangan jaringan jalan Coastal Road;
b. mendukung pengembangan jaringan minyak;
c. meningkatkan ruas-ruas jalan utama
d. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di
wilayah Balikpapan Kota dengan wilayah lain di kota;
e. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan
permukiman;
f. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;
g. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
h. mengembangkan pelabuhan angkutan penumpang di Pelabuhan Semayang; dan
3. Strategi untuk peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah
lingkungan (zero waste), meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
b. mengembangkan prasarana telekomunikasi modern secara merata;

10. c. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang memadai;
d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota yang ramah lingkungan; dan
e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.
4. Strategi untuk meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah,
meliputi:
a. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kecamatan
b. mewajibkan alokasi minimal 30% luas lahan swasta atau masyarakat sebagai kawasan
hijau terutama di tepi jalan utama Kecamatan yang menjadi jalan utama Kota.
c. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan; dan
d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana
5. Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan
lingkungan, meliputi:
a. Mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep terpadu, kompak dan vertikal.
b. Mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian, perkantoran,
perdagangan jasa vertikal dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana
6. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
a. Peningkatan fasilitas untuk pertahanan keamanan negara;
b. Pengembangan pelabuhan Angkatan Laut di Kawasan Melawai, Kelurahan Prapatan;
c. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan bidang
pertahanan laut;
d. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk
menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
e. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di
sekitar kawasan pertahanan negara sebagai zona penyangga;
f. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
1.4 ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS KAWASAN
Beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan Kota Balikpapan adalah sebagai
berikut:
1. Kota Balikpapan yang ditetapkan sebagai PKN bersama dengan kota lain disekitarnya,
dengan fungsi:
a. Pusat pemerintahan kota
b. Pusat perdagangan regional
c. Pusat Industri
d. Pusat transportasi udara internasional
e. Pusat Pengolahan Migas

11. 2. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan kawasan
pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan
jaringan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda.
3. Balikpapan juga diarahkan menjadi pusat produksi kilang minyak pertamina yang
memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan
dan wilayah lain di Indonesia
1.5 TUJUAN RDTR
Tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah:
Menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna
mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.
Dengan tujuan penataan ruang seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan kegiatan
pembangunan yang dilakukan di Kota Balikpapan khususnya dalam hal penataan ruang
senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mengedepankan prinsip
sustainable (berkelanjutan). Karena pada hakikatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan
terhadap suatu wilayah harus berpegangan pada prinsip keseimbangan lingkungan dan
sustainable.
Berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Kota Balikpapan dan mempertimbangkan a.
keseimbangan dan keserasian antarbagian dari wilayah kabupaten/kota; b. fungsi dan peran
wilayah perencanaan; c. potensi investasi; d. kondisi sosial dan lingkungan wilayah
perencanaan; e. peran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan; dan f. sasaran-
sasaran yang merupakan ukuran tercapainya tujuan tersebut maka Tujuan Penataan Ruang
Kecamatan Balikpapan Kota adalah:
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai Pusat Kota yang Modern dan Hijau
yang mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional.
Tujuan Penyusunan RDTR Kecamatan Balikpapan Kota adalah:
1. Memberikan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan
pembangunan dalam rangka mendukung tercapainya fungsi kawasan yang
optimal.
Dari tujuan tersebut jelas menunjukan bahwa RDTR ini sebagai alat pengendali
dalam pembangunan fisik yang memerlukan ruang/tanah sebagai
pengembangannya. Untuk bisa menjadi pengendali maka RDTR harus
mempunyai kekuatan hukum dan legitimasi yang kuat tidak hanya pada aparat
penegak hukum tetapi juga masyarakat dalam arti luas. Permohonan
pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR sudah seharusnya ditolak,
disamping juga rencana-rencana sektoral dari pemerintah harus mengacu pada
rencana ini. Penegakan hukum dengan sanksi sangat diperlukan demi menjaga

12. wibawa dari rencana itu sendiri. Pada akhirnya bila memang rencana ini
diimplementasikan dengan konsekuen maka tujuan untuk mencapai fungsi
kawasan yang optimal bukan suatu yang mustahil.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah sebagai
pengaruh dari perkembangan kawasan.
Ada korelasi langsung antara RTR ini dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat yaitu ketika kawasan itu mempunyai kepastian hukum terhadap
fungsi kawasan maka akan menjadi menarik bagi investasi oleh masyarakat.
Misalnya pengembangan kawasan perumahan atau industri sangat menantikan
adanya kemantapan dalam alokasi ruangnya. Hal lainnya yang memiliki
hubungan dengan peningkatan ekonomi yaitu ketika suatu kawasan semakin
tertata maka tingkat kesehatan dan kualitas lingkungan akan membaik juga.
Dengan kualitas lingkungan yang baik maka kondisi sosial juga akan tertata yang
pada akhirnya aspek ekonomi masyarakat juga membaik.
3. Memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan
dengan penataan kawasan sesuai dengan zona kegiatan (peruntukan lahan) yang
dikembangkan.
Sebagaimana diketahui bahwa yang terpenting dari suatu rencana adalah
bagaimana dalam pemanfaatannya dan bagaimana pengendalian pemanfaatan
tersebut. Sesungguhnya suatu perencanaan ruang telah memperhitungkan
keseimbangan lingkungan, oleh karenanya bila suatu rencana dapat dikontrol
pemanfaatannya dengan baik maka dampak-dampak lingkungan yang tidak
menguntungkan tentunya terlimitasi.