1. • 1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sejatinya adalah pelaksanaan tugas negara
dalam mengemban amanah UUD 1945 dalam memberikan
perlindungan kepada warga negara Indonesia. Jelaskanlah tentang
hal ini dengan memadai !
• Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh suatu negara sesuai dengan Pembukaan UUD
Tahun 1945 Alinea ke 4. dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003,
dengan tujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga
kerja secara optimal dan manusiawi untuk Mewujudkan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan dan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
keluarganya. Sebagai pengelola perusahaan, perlu diperhatikan
mengenai penjelasan UU No.13 Tahun 2003 sehingga dapat
memberikan hal yang layak untuk karyawan dan menghindari sanksi
yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi salah satu kunci
penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.

2. • 2. Apa urgensi intervensi negara dalam persoalan
hubungan kerja? Jelaskanlah alasan-alasannya dengan
disertai contoh!
• Intervensi Negara dalam bidang Ketenagakerjaan sangatlah
penting, demi terwujudnya hubungan kerja yang adil agar
tercapainya cita-cita Negara yang sejahtera. Maka peranan
Negara dalam hal ini ialah mengatur dan mengatasi
berbagai permasalahan yang berkenaan dengan
ketenagakerjaan. Contoh, UU Nomor 25, Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan. Semenjak berlakunya UU
tersebut, yang dimaksud dengan pengganti dan kompilasi
seluruh aturan perburuhan tidak berhasil untuk
diberlakukan dan harus ditunda karena penolakan
masyarakat pekerja/buruh terus berlanjut. Akhirnya,
Pemerintah menawarkan untuk mengajukan turunan UU
tersebut dalam 3 paket, yaitu RUU Perburuhan, RUU
Perlindungan Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK) dan RUU
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

3. • 3. Apa saja yang anda ketahui tentang unsur-unsur dalam
hubungan kerja? Sebutkan dan jelaskan masing-masing
dengan memadai
• Unsur Pekerjaan, Dalam suatu perjanjian kerja harus ada
pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan
tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja dengan ijin
pengusaha.
• Unsur Upah, sesuai dengan Pasal 1 angka 30 UU
Ketenagakerjaan. pemerintah perlu memperhatikan untuk
menetapkan upah pekerja seperti Upah Minimum Propinsi
(UMP) maupun upah minimum kabupaten (UMK) dan skala
pengupahan berdasarkan ketentuan perusahaan.
• Unsur Perintah, Makna “perintah” dalam UU
Ketenagakerjaan, tidak memberikan batasan serta definisi
yang jelas artinya ada pihak yang memberi perintah dan
ada pihak yang wajib melakukan perintah tersebut.

4. • 4. a. Jenis dan Bentuk Perjanjian Kerja
• jenis:
• Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu
• Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja
antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja tetap
• Bentuk: berdasarkan Pasal 51ayat 1 UU 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan
atau tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian
hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan
akan sangat membantu proses pembuktian.
• b. Sistem Outsourcing,
• outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada
perusahaan lain yang dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa
pekerja atau buruh. secara sederhana, outsourcing adalah sebuah
sistem di mana tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan
atau instansi, berada di bawah perusahaan lainnya.

5. • 5. UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law masih terus menjadi
perbincangan sampai saat ini. Salah satu persoalan yang
mengemuka pada cluster ketenagakerjaan adalah tentang
dihapusnya beberapa ketentuan tentang Tenaga Kerja Asing.
Jelaskan dengan memadai berikut pendapat saudara tentang hal
ini
• Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ketenagakerjaan salah
satunya dalam Prinsip Non Diskriminasi yaitu tentang pencabutan
syarat wajib Bahasa Indonesia bagi TKA dalam pasal 36 ayat 1
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Penggunaan TKA, dimana pencabutan syarat wajib Bahasa
Indonesia bagi TKA menurut penulis adalah sebuah bentuk
diskriminasi kepada para pekerja Indonesia sendiri karena pada
hakikatnya para TKA justru lebih dipermudah untuk bisa bekerja
diwilayah Indonesia, sementara para tenaga kerja Indonesia
dibiarkan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya
sendiri. Karena para pemberi kerja justru akan lebih memilih TKA
dibandingkan dengan tenaga kerja asli Indonesia karena pendidikan
pekerja Indonesia masih jauh dari keterampilan pendidikan TKA