Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
2.
Definisi:
ketidakmampuan untuk memenu hi kebutuhan dasar
(makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan).
Robert Chambers → perangkap kemiskinan (deprivation trap)
1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentaan
5. ketidakberdayaan
3.
Kategori Kemiskinan
1. Kemiskinan relatif → ukuran kesenjangan dalam
distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan absolut → kemiskinan dibawa, dimana
kebutuhan minimum dasar untuk bertahan hidup tidak
dapat terpenuhi.
3. Kemiskinan kultural → berkaitan erat dengan sikap
orang atau masyarakat yang tidak mau berusaha
memperbaiki tingkat kehidupannya meski ada usaha
dari luar untuk membantunya.
4.
PERKEMBANGAN KONSEP KEMISKINAN
Konsep kemiskinan sangat erat hubungannya dengan :
Kepemilikan Modal
Kepemilikan Lahan
Sumber Daya Manusia
Kekurangan Gizi
Pendidikan
Pelayanan Kesehatan
Pendapatan per kapita yang rendah
Minimnya investasi
5.
Ukuran – ukuranKemiskinan :
a. Scott (1975) : Seseorang dikatakan miskin jika rata-rata
pendapatan per kepala rendah (incaome per capita).
b. Sen ( 1981 ) : Mengkaji kemiskinan dari sudut pandang
kebutuhan dasar (basic need)
c. Sayogyo (1977) : Parameter kemiskinan dapat diukur
dengan konsumsi beras per kapita per tahun yaitu
masyarakat perkotaan dibawah 420 kg dan Masyarakat
pedesaan 320 kg.
6.
d. Biro Pusat statistik (1987) : Mengukur kemiskinan dengan
angka per kapita. Pengeluaran masyarakat perkotaan Rp.
20.614,00/hari dan masyarakat pedesaan Rp.
13.295,00/hari.
e. Sastra amadja (2003) : Mengukur kemiskinan dengan
tingkat pendapatan dan pola waktu
7.
Berdasarkan pola waktu dapat dilihat dari :
a. Kemiskinan yang telah kronis / turun temurun (persisten
poverty)
b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara
keseluruhan (Cyclical poverty)
c. Kemiskinan musiman (Seasonal poverty) seperti nelayan & Tani
d. Kemiskinan karena bencana alam, konflik dan kekerasan
(Accident poverty)
8.
Arsyad (1999) : menyatakan kemiskinan
mutlak terkait dengan tingkat pendapatan
dan kebutuhan yang di batasi pada
kebuthan pokok / kebutuhan dasar
minimum yang memungkinkan seseorang
hidup secara layak.
9. KEBIJAKAN PENGURANGAN KEMISKINAN
Dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia secara
teoritis pemerintah telah dan sedang melaksanakan 69
program,namun hasilnya ternyata masih sama dengan
sebelum bergulirnya program tersebut.Contoh program
yang digulirkan :
Impres DesaTertinggal (IDT) : untuk kesetaraan & lap,
Kerja
Impres Kesehatan : Pelayanan mudah & murah untuk
desa.
10.
Impres Pendidikan, Obat-obatan, Operasi beras
murah
Impres KUT, KCK (kredit Cadak Kulak), Subsidi
Pupuk dll.
Secara operasional, pemerintah telah menyalurkan
dana melalui DAU dan DAK serta sektoral
11.
Pemerintah telah menyalurkan dana kredit bagi UKM
sebesar Rp. 32,5 triliun melalui 14 Bank umum. Dana
tersebut 90% tersalurkan ke daerah, namun belum
mencapai hasil optimal.
Faktor-faktor penyebab kegagalan program tersebut :
Pemerintah belum memiliki peta masalah serta potensi
yang ada disetiap masyarakat (Halim : 2003)
Perlu adanya komitmen secara bersama untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan dalam propenas 2000-
2004 yaitu angka kemiskinan turun 18% tahun 2002
menjadi 14% tahun 2004,dengan membentuk Badan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK)
dengan peran sebagai : koordinator (pusat & daerah),
katasilator (pemecah kendala utama), mediator dan
fasilitator
12.
Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Beni :
2000)
Harus bersifat Local Spesific artinya pemerintah &
masyarakat lokal sesuai dengan kondisi daerah
Di era otonomi daerah harus diikuti degan perbaikan
faktor produksi seperti : penetapan kebijakan melalui
perda, terciptanya demokrasi ekonomi rakyat,
terbentuknya LKM & perlunya partisipasi perempuan
yang lebih profesional dalam mengambil keputusan.
Dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah
tangga.
Program pembangunan yang produktif & memberi
sumbangan untuk mengangkat masyarakat miskin
Membuat agenda nasional dengan 2 area sasaran
13.
Dalam demokrasi dan Desentralisasi harus
berkelanjutan dengan cara :
-Praktek pemerintah yang baik
-Pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah
-Kerja sama antara swasta, pemerintah, sipil dalam
pemberdayaan masyarakat
Strategi penanggulan kemiskinan dalam era otoda
dilakukan dengan syarat :
-Sederhana
-Open Menu (masyarakat lokal diberi ruang utk
menentukan aktifitas ekonomi)
-Partisipasi menyeluruh
-Keterbukaan informasi dan transparansi
diterapkan dengan koordinasi, katalisasi, mediasi &
fasilitasi
14. PERSOALAN KESENJANGAN PENDAPATAN
Penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia
kalau dilihat dari keadaan sejarah yang terjadi pada
masa pertumbuhan ekonomi, dimana Indonesia
termasuk dalam kategori negara dengan pertumbuhan
ekonomi luar biasa tinggi, namun disusul dengan
keguncangan yang sangat besar pada tahun 1997 (Fadjri
2003)
15.
Konsep pengukuran kesenjangan ekonomi di Indonesia
dapat dilihat dari 3 segi :
a.Tingkat kemodern antara sektor modern dgn tradisional
b. Kesenjangan regional antara KTI dgn KBI
c. Kesenjangan menurut etnis (pribumi dgn non pribumi)
16.
Jika ketiga konsep tersebut digabungkan maka
kesenjangan kemakmuran di Indonesia akan tampak
sebagai berikut :
Semakin kewilayah KBI akan tampak sektor modern dan
industri serta banyak golongan non pribumi yang
munguasai
Semakin kewilayah KTI banyak sektor tradisional &
pribumi yang mendominasi usaha bisnis