Peran PNS sebagai perekat bangsa

1. PNS SEBAGAI PEREKAT NKRI:
PROFESIONAL, IMPARSIAL, DAN
BERWAWASAN NASIONAL
Agus Dwiyanto
LAN RI

2. Masalah
Yang
dihadapi?
Wawasan
nasional
menurun
• Fragmentasi birokrasi yang berlebihan: spasial, etnisitas,
afiliasi dan patronase politik
• Lokalisasi PNS: mobilitas antar daerah, antar susunan
pemerintahan, dan antar sektor rendah. Beberapa kementrian
mendidik, mengatur, dan menggajinya secara sektoral.
• Aparatur cenderung mengembangkan perspektif sempit/
sektoral, inward looking, dan semangat kedaerahan menguat.
• Ketidakmerataan distribusi pegawai antar daerah dan sektor.
Migrasi negatif dari daerah tertinggal dan miskin menuju
kepada daerah yang maju.

3. Masalah….?
Imparsialitas
Terganggu
• Aktivisme politik meningkat; pilkada, kedaerahan,
kepentingan kelompok, dsb. Imparsialitas dan
kepedulian pada kepentingan publik terganggu.
• Intervensi politik dalam manajemen kepegawaian
meningkat dan mengganggu imparsialitas. Penyalah
gunaan fungsi pembina kepegawaian oleh para KDH.
• Stabilitas birokrasi rendah dan mengganggu kualitas
pelayanan. Pergantian pejabat secara masif
mengikuti dinamika politik lokal.

4. Masalah…?
Profesionalisme
• Komoditisasi dalam rekrutmen dan promosi. Praktik
korupsi dalam pengelolaan pegawai meningkat.
• Promosi tidak berbasis merit. Angka mismatch
meningkat. Migrasi tenaga guru kedalam jabatan
birokrasi meningkat.
• Insentif untuk menduduki jabatan fungsional kecil.
Jumlah jabatan fungsional terbatas. Insentif untuk
meningkatkan kemampuan teknis rendah

5. Mengapa problema tersebut muncul?
q Sistim administrasi kepegawaian digunakan oleh UU No. 8/1974
dan manajemen SDM di sektor publik yang digunakan oleh UU No
43/1999 tidak lagi memadai utk menjawab tantang baru yang
muncul sebagai akibat perubahan lingkungan politik, ekonomi, dan
sosial terkait dengan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi.
q Misal: sistim karir tertutup, mekanisme transfer yang tidak jelas,
rekrutmen berbasis formasi, tidak ada pengaturan yang jelas
tentang hubungan antara pejabat politik dengan pejabat
karir tidak lagi memadai, mekanisme penerapan sistim merit
dan institusi pengawas penerapan sistim merit tidak diatur,
basis legal bagi pengembangan profesi ASN tidak tersedia,
sistim penggajian dan pensiun tidak lagi menjamin
kesejahteraan dan

6. Mengapa…..?
q Akibatnya peraturan perundangan yang ada gagal
menjaga imparsialitas aparatur, memperkuat integrasi
dari aparatur sipil nasional, dan memberi insentif
kepada aparatur untuk meningkatan kecakapan dan
kompetensinya.
¨ Jika dibiarkan, Indonesia akan mengalami kesulitan
menjaga dan meningkatkan daya saing nasional,
kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi, dan
mempertahankan kelangsungan bangsa.

7. RUU ASN penting untuk memperkuat peran PNS
sebagai perekat bangsa
¨ RUU ASN meletakan dasar untuk pembentukan
pegawai ASN yang profesional, berwawasan
nasional, dan imparsial
¨ Profesional:
¤ Mengatur tentang nilai-nilai dasar profesi, kode etika,
kode prilaku, persyaratan kompetensi, dan organisasi/
korps pegawai ASN
¤ Menerapkan prinsip meritokrasi; sistim karir terbuka,
komisi pengawas penerapan meritokrasi (KASN)
¤ Hak pegawai meningkatkan kompetensi

8. RUU ASN
¨ Wawasan nasional
¨ Sistim karir terbuka menjamin terjadinya mobilitas
antar susunan pemerintahan, antar daerah, dan
antar sektor secara wajat.
¨ Pembentukan Jabatan pimpinan tinggi/ JES yang
bericirikan; kompetensi, wawasan nasional,
integritas sebagai inti dari national civil service bisa
menjadi instrumen bagi pemerintah dalam
memeratakan pembangungan dan pelayanan
publik.

9. RUU ASN
¨ Imparsialitas
¨ Pengaturan yang jelas tentang hubungan antara
pejabat karir dengan pejabat politik
¨ Penempatan pejabat karir tertinggi sebagai
pembina kepegawaian dapat mengurangi politisasi
birokrasi dan PNS
¨ Pembentukan ASN sebagai profesi dapat
mencegah aktivisme politik dalam birokrasi
pemerintah

10. RUU ASN adalah keniscayaan!
¨ RUU ASN diperlukan untuk membentuk pegawai
ASN yang profesional, imparsial, dan berwawasan
nasional.
¨ Kegagalan mengesahkan RUU ASN hanya akan
menunda penyelesaian berbagai masalah yang
muncul terkait dengan politisasi, lokalisasi,
pelanggaran terhadap penerapan prinsip
meritokrasi, komoditisasi jabatan birokrasi, dan
memudarnya nilai dan ciri profesionalisme dari
PNS.

11. RUU ASN adalah keniscayaan!
¨ ASN yang profesinal, imparsial, dan berwawasan
nasional bukan hanya diperlukan untuk memperkuat
integrasi nasional tetapi juga untuk membentuk
pegawai ASN berkelas dunia.
¨ Indonesia sedang menuju pada negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi
kekuatan ekonomi dunia. Sayangnya perkembangan
ekonomi belum diikuti dengan kualitas birokrasi dan
pegawai yang memadai. RUU ASN adalah langkah
yang perlu untuk mempercepat terbentuk pegawai
berkelas dunia.