Pemanfaatan DTKS

1. SOSIALISASI PEMANFAATAN DTKS DALAM PROGRAM
KJP DAN KJMU DI PROVINSI DKI JAKARTA

2. • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial
serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
• Penetapan DTKS dilakukan setiap bulan
• Tidak ada ranking kemiskinan ( desil )
APA ITU DTKS ?
DTKS BERDASARKAN PERMENSOS 3 TAHUN 2021

3. Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial ( DTKS )
BSP ( BPNT )
PBI
PKH
KLJ
KAJ
KPDJ
KJP Plus
KJMU
APBN
APBD

4. Tugas dan Fungsi Pusdatin Kesos
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Dinas Sosial menyelenggarakan
pengelolaan data dan sistem informasi urusan pemerintahan bidang sosial, termasuk di dalamnya data terpadu
Kesejahteraan Sosial.
Pusdatin Kesos menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pendataan dan verifikasi data urusan pemerintahan bidang sosial
b. pelaksanaan pemutakhiran data urusan pemerintahan bidang sosial
c. pengolahan, penyiapan dan penyajian data urusan pemerintahan bidang sosial
d. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data urusan pemerintahan bidang sosial
e. pengelolaan sistem informasi serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang sosial
f. penyediaan data terpadu Kesejahteraan Sosial calon penerima bantuan sosial yang diprogramkan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta; dan
g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

5. Pergub 57 tahun 2022 tentang Tata Kerja
Perangkat Daerah
Pergub 17 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu
Kepgub 1250 tahun 2020 tentang Variabel
Khas Daerah Untuk Pendataan dan
Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu
Regulasi di tingkat Pemerintah Daerah
of Dasar Hukum
Permensos Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lamp. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial )
UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Regulasi di tingkat Pemerintah Pusat
• Verifikasi dan Validasi rumah tangga miskin oleh Menteri,
Bupati/Walikota
• Pendaftaran aktif fakir miskin
• Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri
• Pemanfaatan Data Terpadu
• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
• Proses usulan data serta verifikasi dan validasi
Kepmensos RI Nomor 150 / HUK / 2022 tentang Tata
Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lamp. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial )
Permensos Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial

6. Dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat
Ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai
tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/Anggota DPR/DPRD
Rumah tangga memiliki mobil
Rumah tangga memiliki tanah/lahan dan bangunan
( dengan NJOP di atas 1 Milyar Rupiah )
Sumber air utama yang digunakan rumah tangga
untuk minum adalah air kemasan bermerk ( tidak
termasuk air isi ulang )
KTP Non DKI Jakarta

7. Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial ( DTKS )
Dipadankan dengan
Disdukcapil (untuk
mengetahui nik valid
atau tidak, nik atif atau
tidak)
Februari
2022
November
2022
Dipadankan dengan
Bapenda untuk
kepemilikan NJOP
diatas 1 M dan
Kepemilikan Mobil

8. TAHAP 1
(Februari 2022)
505,791
Sudah ada dalam
Sistem Kemensos
Tahap 2
(Mei 2022)
312,051
Menunggu Verifikasi
Kemensos
Tahap 3
(Agustus 2022)
724,865
Sudah Dilakukan
Muskel November
2022
Tahap 4
(November 2022)
227,853
Pemadanan Data 1
dengan Disdukcapil
dan Bapenda

9. Pengaduan DTKS
SILADU :
https://siladu.jakarta.go.id/
Pengaduan WA :
081287976318
Pengaduan Telephone :
(021) 2268 4824
Datang Langsung :
Gedung Jamkesda, Jalan Gunung Sahari
Raya No. 31

10. TERIMA KASIH