Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Non-Kependidikan bertujuan untuk mempersiapkan lulusan non-kependidikan menjadi guru profesional dengan mengikuti program satu tahun untuk memperoleh kompetensi keguruan. Program ini diperlukan untuk mengurangi kekurangan guru di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun akibat pensiun dan pertambahan jumlah siswa.

1. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Non-Kependidikan
Latar Belakang
Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut Program
PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan
lulusan SI Kependidikan dan SI/D-IV Non Kependidikan agar menguasai
kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan
(Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang PPG). Hal yang melatarbelakangi
diselenggarakannya PPG adalah:
 Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek
kehidupan.
 Perubahan tersebut berdampak terhadap tuntutan akan kualitas
pendidikan secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus
untuk menghasilkan guru yang profesional.
 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani. Serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 Tuntutan peraturan perundangan bahwa guru harus berkualifikasi S-ll,
D-IV dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program
pendidikan profesi guru.
Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan
tinggi setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Senada dengan pengertian
tersebut, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan profesi merupakan Pendidikan
Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang
memerlukan persyaratan keahlian khusus.

2. Guru merupakan sebuah profesi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa Guru wajib
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau
program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi.
Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau
sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
Terdapat dua jenis Program PPG berdasarkan kelompok sasaran yaitu:
1. PPG Pra Jabatan
PPG yang diperuntukkan bagi calon guru yang telah memenuhi persyaratan
kualifikasi akademik S-1/D-IV dan akan melamar menjadi guru. Ada 2 jenis
PPG Pra Jabatan :
a) PPG Pra Jabatan Subsidi yaitu penyelenggaraan PPG yang pembiayaan
pendidikannya dibantu oleh pemerintah.
b) PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan
pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh peserta PPG.
2. PPG Dalam Jabatan
PPG yang diperuntukkan bagi guru dalam jabatan. Guru dalam Jabatan
adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang
sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara
pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama.

3. Tujuan PPG
Tujuan umum PPG adalah untuk menghasilkan guru yang memiliki kemampuan
mewujudkan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa" dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 bahwa tujuan program
PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam
merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil
penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu
melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Program PPG bertujuan untuk menghasilkan guru profesional yang memiliki 4
kompetensi yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yaitu :
No Kompetensi
1 Pedagogik
a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek
fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan
intelektual.
b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang mendidik.
c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan
bidang pengembangan yang diampu.
d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang
mendidik.
e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan
pengembangan yang mendidik.
f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimiliki.

4. g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
dengan peserta didik.
h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses
dan hasil belajar.
i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.
j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.
2 Kepribadian
a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,
sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan
masyarakat.
c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap,
stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang
tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya
diri.
e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
3 Sosial
a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak
diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin,
agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi.
b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua, dan masyarakat.
c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah
Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial
budaya.

5. d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri
dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk
lain.
4 Professional
a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang
diampu.
b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi
dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang
diampu.
c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu
secara kreatif.
d) Mengembangkan keprofesionalan secara
berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Tabel.1 Kompetensi Guru
Terkait dengan tujuan tersebut yang menjadi kualifikasi akademik calon peserta
didik program PPG sebagaimana Permendikbud Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 6
sebagai berikut:
 S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan
ditempuh.
 S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang
akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi.
 S1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi
yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi mata kuliah akademik
kependidikan.
 S1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi
yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi.
 S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh
matrikulasi.

6. Prinsip - prinsip
Seleksi calon mahasiswa adalah tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian
proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem
yang tepat. Keteapatan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-
calon yang diprediksi setelah melalui Program Studi PPG dapat menjadi guru
profesional. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pasal
5 ayat (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program
PPG dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. Program PPG dapat
diselenggarakan dalam bentuk PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Untuk
menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional
yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip:
a) Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
b) Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang
agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan
geografis.
c) Akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria
yang dapat dipertanggungjawabkan.
d) Valid dan reliabel, mengukur kompetensi profesional, pedagogik, sosial,
dan kepribadian.
e) Transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria
penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak.
f) Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.
PPG dari Non-Kependidikan
Mengacu pada PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tiap-tiap jenjang
pendidikan mulai dari SD sampai SMA masih dengan standar bervariasi antara 15
– 20 siswa untuk satu orang guru. Aturan ini relevan bila mengutip Data Pokok
Pendidikan, terdapat 3.168.293 guru yang kini mengajar di 434.483 sekolah.

7. Sedangkan jumlah siswa mencapai 52.539.935 orang. Jika angka tersebut dirata-
rata, saat ini satu guru dapat mengajar 16 – 17 orang siswa di Indonesia.
Berdasarkan data Kemendikbud, tahun 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah
tersebut menyumbang kekurangan guru mencapai 1.020.921 orang. Angka ini
kemudian naik pada 2021 dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678
orang dan jumlah pensiun 69.757 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa apabila kekurangan guru terjadi terus – menerus setiap
tahun maka akan mengakibatkan ketimpangan jumlah tenaga pengajar sehingga
bisa menjadikan sekolah menetapkan kebijakan dimana guru mengajar banyak
kelas. Artinya ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas peserta didik sebab guru
yang mengajar tidak sepenuhnya dapat memegang kelas-kelas tersebut, juga bisa
terdapat perbedaan kualitas antara suatu kelas dalam angkatan yang sama. Itupun
akan dapat membuat guru merasa terbebani sebab mesti benar-benar menguasai
pengetahuan, wawasan dan keterampilan untuk semua angkatan, sehingga
menjadikan fokus yang terpecah dan berakibat adanya tidak tercapainya masing-
masing tujuan pembelajaran bahkan pendidikan. Belum lagi jika kebijakan
mengenai guru yang mengajar untuk mata pelajaran yang berbeda, jelas ini akan
membuat sistem pendidikan dalam lingkungan sekolah tidak tertata dan berjalan
dengan sulit.
Kekurangan guru bukanlah persoalan yang kecil sebab ini dapat mengakibatkan
kacaunya sistem pendidikan secara nasional sehingga esensi dan eksistensi daripada
tujuan pendidikan itu sendiri akan tercoreng. Maka perlu adanya solusi yang benar
– benar sesuai dan memadai mengatasi persoalan tersebut.
Seorang guru cenderung disebut memadai kapasitas pengetahuan, wawasan dan
keterampilan apabila ia menempuh pendidikan berkenaan dengan keguruan.
Padahal kenyataannya tidak selalu, dan yang berhak menjadi seorang guru bukanlah
hanya mereka yang lulusan sarjana kependidikan atau keguruan. Jika profesi guru
hanya boleh dimiliki oleh mereka yang lulusan sarjana kependidikan, ini hanya kan
menambah jumlah angka kekurangan guru di Indonesia. Lagipun yang merupakan

8. lulusan sarjana kependidikan tidak selalu akan mau menjadi seorang guru. Oleh
karena itu perihal profesi guru sudah semestinya dapat dimiliki oleh siapapun,
sehingga pantas jika program PPG boleh diikuti dari lulusan sarjana non-
kependidikan (non-dik).
Pemerintah dengan terbukanya memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan
sarjana non-kependidikan untuk menjadi guru yang profesional, dengan mengikuti
saringan masuk program PPG selayaknya sarjana kependidikan dan harus
memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun
2017 Pasal 4.
Hal itu juga disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin, Minggu
(24/09) di Denpasar bahwa “Sarjana non kependidikan dapat menjadi guru, namun
harus mengikuti Pendidkan Profesi Guru (PPG) selama satu tahun.” , juga didukung
oleh pernyataan dari kata Supriadi Rustad, Direktur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Minggu (28/10) di Jakarta bahwa “Untuk sarjana non-kependidikan,
sebelum ikut PPG, nanti ada matrikulasi selama satu semester untuk memperkuat
teori-teori pendidikan yang tidak didapat sebelumnya.”
Persoalan mengenai program PPG yang dapat diikuti oleh sarjana lulusan non-
kependidikan disebut krusial sebab berkenaan dengan hak asasi manusia (HAM).
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang juga
sebagai dasar pengujian dalam permohonan pengujian UU Guru dan Dosen
menentukan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.“ Hakim
MK yaitu Muhammad Alim mengatakan bahwa setiap orang boleh diangkat
menjadi guru asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Menurutnya, posisi
antara lulusan LPTK dan non-LPTK telah ekuivalen terkait dengan syarat-syarat
tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan
konstitusi.

9. Profesi guru dinyatakan terbuka bagi S-1/D-IV kependidikan dan non kependidikan
sepanjang memenuhi syarat. Lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan
(LPTK) tidak serta merta bisa jadi guru jika tidak memenuhi syarat. Posisi lulusan
LPTK dan non-LPTK setara dengan syarat yang ditetapkan. Dengan demikian,
ketentuan menjadi guru bisa dari sarjana kependidikan dan non kependidikan tidak
menimbulkan perlakuan berbeda.
Adapun beban belajar yang harus dipenuhi peserta PPG adalah sebagai berikut :
Jenjang
Lulusan
Kependidikan Non Kependidikan
TK/RA/PAUD 18 – 20 SKS 36 – 40 SKS
SD/MI/SDLB 18 – 20 SKS 36 – 40 SKS
SMP 36 – 40 SKS 36 – 40 SKS
SMA 36 – 40 SKS 36 – 40 SKS
Tabel.2 Beban Belajar Progam PPG
Ada juga beberapa materi kuliah yang wajib diikuti, antara lain :
1. Matrikulasi, dilaksanakan hanya bagi PPG Prajabatan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang
tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus
mengikuti program matrikulasi.
b) Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh
peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk
memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi
akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.
c) Matrikulasi diperuntukkan bagi calon peserta Program PPG Pra
Jabatan yang belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
berdasarkan hasil asesmen (berdasarkan standar kompetensi lulusan
melalui tes penguasaan SKL)
d) Kurikulum matrikulasi adalah kwikulum S1 kependidikan (dapat
berupa matrikulasi mata kuliah akademik kependidikan, maupun
akademik bidang studi).

10. 2. Pengayaan Bidang Studi, yaitu kegiatan pemantapan penguasaan materi
bidang studi yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan PPG;
3. Pedagogik Khusus Bidang Studi (Subject Spesific Pedagogy), yaitu kegiatan
yang memberikan pengalaman kepada calon guru untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan lembar
kerja siswa (LKS).
Kelebihan dan Kekurangan
Mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
1) Meningkatkan 60% peluang untuk terangkat menjadi PNS/ASN.
Besaran tunjangan guru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
2009 tentang Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Di dalam Pasal 1 Ayat 4
diterangkan bahwa tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan
kepada guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai
penghargaan sudah mengikuti sergur dan atas profesionalitasnya.
Untuk tunjangan profesi guru non PNS yang sudah memiliki Surat Keputusan
Penyetaraan adalah setara gaji pokok PNS atau sebesar Rp. 1.500.000 per
bulannya. Tunjangan profesi hanya akan cair apabila ] telah menerima Surat
Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) yang diberikan setiap satu semester.
Namun, ada hal yang perlu Anda perhatikan, bahwa penerbitan SKTP ini sangat
dipengaruhi oleh Dapodik. Jika bermasalah di sistem Dapodik, maka SKTP
akan sulit untuk terbit, sehingga tunjangan profesi guru (TGP) akan sulit cair
juga. Sistem pencairan TGP ini menggunakan sistem triwulan yang artinya akan
mendapatkan TGP setiap tiga bulan sekali. Besarnya TGP merupakan
akumulasi TGP setiap bulan yaitu dengan perhitungan Rp. 1.500.000 dikali 3
bulan yaitu sebesar Rp. 4.500.000.
Adapun tunjangan profesi guru yang berstatus PNS ditetapkan satu kali gaji
pokok sesuai dengan golongannya, dan kebijakan ini diatur dalam Pasal 4 No.

11. 41 Tahun 2009. Selanjutnya pada Pasal 7 juga disebutkan tunjangan profesi
guru diberikan terhitung mulai Januari tahun berikutnya setelah yang
bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru. Peraturan Pemerintah No. 15
Tahun 2019 terdapat perhitungan untuk tunjangan guru berstatus PNS. Di
bawah ini rincian gaji guru PNS untuk golongan I hingga IV dan hitungan gaji
ini disesuaikan dengan masa jabatan masing – masing PNS.
Golongan Tunjangan
Golongan I A Rp. 1.560.000 – Rp. 2.330.000
B Rp. 1.700.000 – Rp. 2.470.000
C Rp 1.770.000 – Rp 2.570.000
D Rp 1.850.000 – Rp. 2.680.000
Golongan II A Rp. 2.020.000 – Rp. 3.370.000
B Rp. 2.200.000 – Rp. 3.510.000
C Rp. 2.300.000 – Rp. 3.660.000
D Rp. 2.390.000 – Rp. 3.820.000
Golongan III A Rp. 2.570.000 – Rp. 4.230.000
B Rp. 2.680.000 – Rp. 4.410.000
C Rp. 2.800.000 – Rp. 4.600.000
D Rp. 2.920.000 – Rp. 4.790.000
Golongan IV A Rp. 3.040.000 – Rp 5.000.000
B Rp. 3.170.000 – Rp. 5.210.000
C Rp. 3.300.000 – Rp. 5.430.000
D Rp 3,44 Rp 5,66
E Rp 3,59Rp 5,9
Tabel.3 Daftar TPG
2) Menyamakan hak atas tiap pribadi manusia dalam hal menentukan profesi.
Berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal ini yang menjadi dasar

12. daripada equality before the law yang mana ditemukan di hampir semua
konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga Negara,
kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan
adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak
hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus
diwujudkan dalam praktik. Menyambung pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang
mana mengartikan bahwa setiap orang boleh diangkat menjadi guru jika
memang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
3) PPG tidak menjamin sepenuhnya meningkatkan mutu profesionalisme.
Program PPG dilaksanakan selama 1 tahun untuk 2 semester. Waktu
pelaksanaan tersebut jelas terlihat singkat sehingga memunculkan pertanyaan
apakah PPG benar-benar menjamin sepenuhnya meningkatkan mutu
profesionalisme atau tidak. Terlebih untuk sarjana lulusan non kependikan
apakah sudah benar-benar menguasai mengenai kependidikan atau belum. Ada
baiknya untuk menumbuhkan mutu profesinalisme ditanamkan nilai-nilainya
semenjak lulusan sekolah menengah, meskipun peserta didik akan atau tidaknya
menjadi seorang guru. Serta kegiatan-kegiatan yang ada pada program PPG
dapat ditingkatkan agar benar-benar menjamin mutu profesionalisme.
4) Double degree / gelar ganda untuk sarjana lulusan non-kependidikan.
Gelar ganda hanya untuk sarjana lulusan non-kependidikan. Mengapa? Ketika
seseorang sudah rampung/lulus mengikuti program PPG maka akan mendapat
gelar tambahan. Jika sarjana lulusan kependidikan akan bertemabah gelar Gr
misalkan Annisa Nabila S.Pd., Gr sedangkan sarjana lulusan non-kependidikan
akan bertambah gelar S.Pd., Gr. misalkan Ikfi Khofifah, S.H., S.Pd., Gr. Seolah
sarjana lulusan non-kependidikan terlihat menyelesaikan studi di dua
universitas. Hal ini bisa saja menjadi kecemburuan sosial, meskipun begitu
dikembalikan bagaimana tiap pribadi menanggapi.

13. 5) Terhalang dengan biaya yang mahal untuk PPG non subsidi.
PPG non subsidi atau PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang
pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Menurut
beberapa sumber, biaya yang harus dikeluarkan untuk program PPG adalah
sebesar Rp. 9.500.000 per semester. Sementara, Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi sempat menetapkan biaya kuliah program studi PPG
sebesar Rp. 10.000.000 per semester yang sudah berlaku sejak Januari 2020.
Solusi
1) Kebijakan harus melihat di kawasan mana guru bersertifikasi menumpuk, dari
situ guru diredistribusi, disalurkan ke sekolah yang masih kekurangan tenaga
pengajar.
Guru bersertifikasi cenderung menginginkan mengajar di sekolah yang
terbilang unggul minimal adalah sekolah negeri ataupun swasta tetapi yang
bergengsi. Pihak sekolah pun akan menerima guru bersertifikasi tersebut sebab
dirasa memiliki kualitas professionalisme yang baik. Artinya ada kemungkinan
besar bahwa dalam proses penerimaan guru tidak benar-benar meninjau sekolah
lainnya terutama di sekitar, apakah minim guru bersertifikasi atau bahkan
kekurangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan daripada guru-guru
yang ada di tiap sekolah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka perlu
adanya kebijakan dari pihak pemerintah khususnya berkenaan dengan
pendidikan yaitu Kemendikbud. Dimana redistribusi guru bersertifikasi dapat
menjadi solusi yang baik. Dari situ kemudian guru-guru tersebut disalurkan ke
sekolah yang memang membutuhkan tenaga pengajar dengan tetap meninjau
kiranya dapat benar-benar dilaksanakan dengan optimal.
2) Memperhatikan pembukaan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta
pensiun setiap tahun yang tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS.

14. Memperhitungkan terkait pembukaan unit sekolah baru baik negeri maupun
swasta bisa dengan meninjau lokasi/daerah dimana sekolah tersebut akan
dibangun. Apakah daerah tersebut memang membutuhkan unit sekolah baru
sebab jumlah penduduknya yang benar-benar padat. Termasuk ketika suatu
sekolah hendak mendirikan kelas baru baik untuk menambah kapasitas jumlah
siswa ataupun untuk kepentingan strategi agar sekolah banyak diminati siswa
sehingga lebih unggul dibanding sekolah lain. Serta melakukan kalkulasi dari
persentasi (statistika) antara pensiun setiap tahun dengan rekrutmen CPNS.
Sebab untuk mendirikan unit sekolah atau kelas baru pastilah dibutuhkan tenaga
pengajar yang lebih banyak, sedangkan jika rekrutmen CPNS semakin kecil
maka akan sangat berpengaruh. Kiranya ketika membuka unit sekolah maupun
kelas baru dapat sesuai dengan kebutuhan serta diimbangi dengan jumlah
tenaga pengajar yang memadai.
3) Sinergitas yang kuat antara Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk
menyinkronkan data kebutuhan dan formasi yang dibuka ketika rekrutmen
CPNS dilakukan.
Formasi CPNS yang ditetapkan tentulah telah dipertimbangkan dengan matang
tetapi meski begitu tetap harus melakukan peningkatan formasi setiap tahunnya
dengan menganalisis kebutuhan guru. Termasuk pula memperkirakan
persentase berapa banyak yang dapat lolos seleksi CPNS sampai dengan akhir.
Dapat pula dengan menghitung jumlah guru yang masih aktif, guru
bersertifikasi, pensiunan guru di setiap sekolah, sehingga tahu strategi yang
digunakan dapat mengoptimalkan seluruh tenaga pengajar di tiap penjuru
sekolah yang ada di Indonesia.
4) Keputusan atas prioritas perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

15. melaksanakan tugas pemerintahan. Secara umum PPPK memiliki persamaan
dengan tenaga honorer yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi
pemerintah daerah maupun pusat. Keduanya sama-sama berstatus non-PNS.
Namun, secara penjelasan dan pemberian gaji keduanya berbeda. PPPK
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan, UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai PPPK juga termasuk sebagai
ASN non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan
fungsional di instansi pemerintah.
PPPK ini memiliki fokus yang berbeda dengan PNS sebagaimana disampaikan
oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa
“PPPK bukanlah tenaga kontrak biasa. Mereka adalah tenaga profesional yang
direkrut negara dan memiliki fokus tugas yang berbeda dengan PNS (Pegawai
Negeri Sipil).” Kemudian dilanjut “PNS difokuskan untuk pembuatan
kebijakan melalui posisi manajerial, sedangkan PPPK difokuskan pada
peningkatan kualitas layanan publik dan profesionalisme serta kinerja instansi
pemerintah. Jadi PPPK ini bukan pegawai kontrak biasa," jelas Bima dalam
konferensi pers virtual, Selasa (5/1/2021).
Dijelaskan olehnya bahwa di negara maju, sistem manajemen ASN juga
membagi ASN menjadi PNS dan PPPK. PPPK dikhususkan merekrut tenaga
profesional untuk formasi tertentu. “Misalnya, kita butuh Guru Besar. Dengan
skema PPPK, bisa langsung rekrut dengan kualifikasi yang dibutuhkan, jadi
tidak harus melalui dosen pertama, dosen muda, rektor,” tuturnya. Merujuk
pada Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional
yang dapat diisi oleh PPPK. Di antara 147 jabatan fungsional ini didalamnya
terdapat jabatan fungsional guru.
Dikarenakan terjadinya kekosongan guru di banyak daerah, PPPK ini digadang-
gadang menjadi salah satu solusi. Pada tahun ini, kebutuhan mendesak
pengangkatan PPPK dalam jabatan guru, rekrutmen 1 juta tenaga pendidik
PPPK ini juga dilakukan untuk mengakomodir permintaan menaikkan status
guru honorer menjadi pegawai pemerintah.