Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting:
1. Diperlukan skema perhitungan alokasi dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mempertimbangkan aspek keadilan, rasionalitas, dan kemampuan keuangan daerah.
2. Dilakukan analisis regresi berganda untuk menentukan pengaruh kepadatan penduduk, kapasitas fiskal, dan daya biaya bantuan keuangan terhadap biaya bantuan politik.
2. 01
Latar Belakang
• Partai Politik sebagai instrumen negara sekaligus penggerak demokrasi
memiliki peranan yang fundamental dalam sistem pemerintahan dan
perpolitikan di tanah air.
• Aktivitas partai politik terutama dalam memfasilitasi kepentingan
masyarakat perlu didukung oleh Pemerintah, salah satunya dalam
bentuk alokasi pendanaan yang berasal dari APBN/APBD
• Diperlukan skema perhitungan dana bantuan partai politik yang
mencerminkan asas keadilan dan rasionalitas dengan
mempertimbangkan aspek keuangan daaerah
3. 02
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Mendayagunakan salah satu anggaran pemerintah
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
Maksud :
Tujuan :
Penetapan nominal pendanaan partai politik yang
tepat dan representatif
Mempertimbangkan opsi kenaikan bantuan pendanaan
partai politik yang optimal sesuai kemampuan keuangan
daerah
Sasaran :
4. 03
Landasan Hukum
No Regulasi Topik Deskripsi
1 Peraturan
Pemerintah
Nomor 1
Tahun 2018
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI
POLITIK
- Merupakan Perubahan dari PP no. 5 tahun 2019
- Pada DPRD level Kota/Kabupaten, dana bantuan Parpol ditetapkan sebesar Rp. 1.500/suara
- Dimungkinkan adanya kenaikan nilai bantuan dari pagu normal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
namun dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri
- Bila alokasi anggaran lebih dari Rp. 1.500/suara maka Tahun setelahnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada
Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- Penggunaan dana dipiprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dan juga untuk biaya
keseketariatan
- Tidak terdapat penjabaran secara eksplisit terkait model perhitungan untuk penambahan nilai bantuan
2 Permendagri
Nomor 36
Tahun 2018
TATA CARA
PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN
DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN
TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWAB
AN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
- Walkiota/Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan
suara
- Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai
politik tingkat daerah kabupaten/kota.
- Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD
kabupaten/kota
- Kriteria perhitungan penambahan bantuan parpol : a. kondisi kemampuan keuangan daerah; b. nilai per suara bantuan
keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan c. indeks kemahalan
- Gubernur membentuk tim yang terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Badan/Dinas/Biro Keuangan
Sekretariat Provinsi, Inspektorat Jenderal Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi serta pejabat terkait terhadap penillaian permohonan kenaikan bantuan
- Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik
kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala
Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain.
- Tidak terdapat penjabaran secara eksplisit terkait model perhitungan untuk penambahan nilai bantuan
3 Permendagri
Nomor 62
Tahun 2017
PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH
SERTA PELAKSANAAN
DAN
PERTANGGUNGJAWAB
AN DANA
OPERASIONAL
- Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah.
- Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum
daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum) terdiri atas pendapatan
asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan
serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Dasar penghitungan Kemampuan Keuangan
Daerah berasal dari Data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang
direncanakan
5. 04
Kerangka Pikir Model
Kapasitas Fiskal
Daerah
Kepadatan Penduduk
Benchmark Kota
Metropolitan Lain
Biaya Bantuan Politik
Eksisting
Daya Biaya Banpol
Daerah
Model
Alokasi
Pengujian
Model
Daya Dukung
keuangan
Daya Jangkau Layanan Nilai Aktual Banpol
Perbandingan sebagai
dasar penilaian kesamaan
Membandingkan Nilai
Aktual Banpol dengan
Nilai Estimasi dari Model
Alokasi
Penerapan
Model
Kemampuan
Keuangan Daerah
6. 05
Metodologi
Penelitian dilakukan dengan metode
kuantitatif.
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Analisis Regresi Berganda
Pengaruh Kepadatan penduduk, Kapasitas Fiskal dan Daya
Biaya Banpol daerah terhadap Biaya Banpol
Model perhitungan Estimasi Biaya Banpol:
Y = b0 + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3
Ket:
Y = Estimasi Biaya Banpol
X1 = Kepadatan Penduduk
X2 = Kapasitas Fiskal
X2 = Daya Biaya Banpol Daerah
7. Kepadatan Penduduk
06
Tingkat kepadatan penduduk Kota
Bandung termasuk tinggi diatas rata-
rata kepadatan penduduk metropolitan.
Selain Kota Bandung, terdapat Kota
Bekasi dan Kota Cimahi yang memiliki
tingkat kepdatan penduduk diatas rata-
rata
Kota Banjar dan Kab.Bandung Barat
memiliki kepadatan penduduk yang
cukup rendah
Data : 2022
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
8. Kapasitas Fiskal Daerah
06
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di atas
1,838 termasuk dalam kategori sangat
tinggi.
Kota Bandung memiliki IKFD sangat tinggi
dan termasuk di atas rata-rata dan kota
lainnya seperti Kota Bekasi dan Kota
Surabaya.
Kota lainnya yang memiliki IKFD rendah
dengan kategori antara 0.530≤ IKFD ≥
0.727, yaitu Kota Banjar.
Data : 2021
Kapasitas Fiskal Daerah
9. Daya Biaya Banpol Daerah (%) dan Biaya Banpol per
Suara Saha
06
Kota Bandung memiliki daya biaya mencapai 0.19%
masih dibawah rata-rata Kota lainnya.
Kota Bandung dalam segi pembiayaan masih memiliki
potensi untuk meningkatkan biaya banpol.
Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Surabaya memiliki
daya biaya di atas atau sama dengan 0.21%
Daya Biaya Banpol Daerah Biaya Banpol per Suara Sah
Apabila dilihat berdasarkan rata-rata biaya banpol
Rp 7.966, Kota Bandung memiliki biaya bapol per
suara sah di bawah rata-rata.
Kota lainnya yang sudah cukup tinggi yaitu Kota
Cirebon dan Kota Surabaya.
10. Model Penentuan Biaya Banpol
07
Model Penentuan ini ditentukan dari
kepadatan penduduk, kapasitas fiskal,
dan daya biaya banpol daerah.
Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p-
value akan menerima H0, dimana berarti
tidak adanya pengaruh sehingga
perhitungan estimasi tidak dapat
dilanjutkan.
Model Penentuan Biaya Banpol
Regression Statistics
Multiple R 0.77160918
R Square 0.59538072
Adjusted R Square 0.47399494
Standard Error 2215.06396
Observations 14
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 72197264.3 24065754.8 4.904863723 0.02388023
Residual 10 49065083.41 4906508.34
Total 13 121262347.7
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 477.466142 1679.444399 0.28430006 0.781980473
Kapasitas Fiskal 2021 341.341354 236.9120238 1.44079371 0.180211062
Kepadaran Penduduk -0.05687564 0.138342303 -0.41112256 0.689654522
Biaya Banpol/ Kemampuan
Keuangan (%) 27410.3949 9531.994466 2.8756201 0.016508966
11. Model Penentuan Biaya Banpol
07
Model Penentuan ini ditentukan dari
biaya banpol daerah.
Hasilnya menunjukkan bahwa nilai p-
value akan menolak H0, sehingga dalam
perhitungan estimasi akan
dipertimbangkan berdasarkan
persamaan berikut:
Y = b0 + b1.X1
Model Penentuan Biaya Banpol
Regression Statistics
Multiple R 0.7130611
R Square 0.50845613
Adjusted R Square 0.46749414
Standard Error 2228.70971
Observations 14
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 61656583.8 61656583.8 12.41287682 0.004198695
Residual 12 59605763.92 4967146.99
Total 13 121262347.7
Coefficients Standard Error t Stat P-value
Intercept 728.387889 1356.668341 0.53689459 0.601153419
Biaya Banpol/ Kemampuan
Keuangan (%) 30713.208 8717.439823 3.52319128 0.004198695
Model Penentuan Biaya Banpol
12. Posisi Kota Bandung berdasarkan Model Penentuan
Biaya Banpol
08
Biaya Banpol Kota Bandung, berdasarkan
model Banpol tergolong masih rendah
daripada standar model, yaitu sebesar
0.85 dan masih diapat ditingkatkan
menjadi 1.
13. Kebutuhan Banpol Kota Bandung berdasarkan Model
penentuan biaya Banpol
09
Saat ini nilai Banpol masih di
bawah nilai estimasinya,
sehingga Kota Bandung dapat
meningkatkan nilai Banpol
berdasarkan model estimasi.
Kota Cirebon dan Kota Surabaya
memiliki nilai banpol yang cukup
tinggi dibandingkan dengan nilai
estimasinya
14. Kebutuhan Banpol Kota Bandung berdasarkan Model
penentuan biaya Banpol
09
Saat ini, nilai Biaya Bantual Politik
Kota Bandung berdasarkan model
estimasi yaitu Rp 6.446,00.
Apabila diambil nilai simpangan
bakunya, dengan rumus:
Didapatkan nilai Banpol
terendahnya di Rp 2.099,00
Nilai rata-rata dari keseluruhan
nilai estimasi yaitu Rp 5.023,00
Nilai maksimal dengan rasio
mendekati 1 yaitu Rp 7.121,00
Kab/Kota
Biaya Per Surat
Suara Sah
Standar Biaya per
Surat Suara Sah
Kota Bandung 5,500 6,446
Kota Bekasi 7,500 8,538
Kota Bogor 6,500 7,045
Kota Cirebon 9,264 6,289
Kota Depok 3,000 6,034
Kota Cimahi 5,175 5,971
Kota Banjar 1,500 1,908
Kab. Bandung Barat 3,000 5,552
Kota Surabaya 12,000 7,063
Kota Tangerang Selatan 1,500 1,947
Kota Semarang 5,000 5,278
Kota Medan 1,780 2,404
Kota Makassar 5,155 2,526
Kota Yogyakarta 3,446 3,319