Renstra BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON
Jl. Ina Tuni Karang Panjang (0911)-311623
Ambon
RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA AMBON
TAHUN 2017 - 2022

1RENSTRA BPBD KOTA AMBON
Tahun 2017-2022
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 Pasal 15 (ayat 3) menyatakan “Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategi (RENSTRA-SKPD) sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) “. Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) mempunyai
peran yang sangat penting terutama sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon periode tahun 2017 dan harus terintegrasi dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon periode
2017-2022 untuk kemudian menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah (LKIP).
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Ambon periode tahun 2017-2022 Rencana Strategis
(Renstra) merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dengan
memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis
terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui
umpan balik yang terorganisasi dan rapi selama periode 2017-2022.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Ambon ini, diharapkan mampu menjadi arah dan
pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Tahun 2017-2022
I.2 Landasan Hukum
Adapun Landasan Hukum dalam perumusan dan penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
periode tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Berkelanjutan;

Tahun 2017-2022
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD,
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2014-2019;
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026;
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031;
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Dan Inspektorat Kota Ambon;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
34. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat ; dan
35. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan paris
Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate
Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim).

Tahun 2017-2022
I.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Ambon periode tahun 2017 - 2022 ini disusun dengan maksud
melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pembangunan
Kebencanaan di Kota Ambon dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada
RPJMD Kota Ambon tahun 2017 – 2022.
2. Tujuan
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Menjadi pedoman/acuan bagi perencanaan yang konsisten sesuai
dengan kebutuhan daerah dibidang kebencanaan
2. Menjadi tolok ukur untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja
tahunan BPBD Kota Ambon
3. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait
berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran
4. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program–program
yang telah direncanakan.
5. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kota Ambon
dalam tahun 2017-2022 ini dan kondisi yang ingin dicapai.
I.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Ambon periode tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA AMBON
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

Tahun 2017-2022
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD KOTA AMBON
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LIngkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

Tahun 2017-2022
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN UMUM
II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Ambon
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Ambon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang Kebencanaan. Untuk dapat mewujudkan
penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat atau untuk
mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan
Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kota Ambon dengan Peraturan Walikota
Ambon Nomor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon merupakan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota
Ambon sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Kebencanaan
khususnya dalam wilayah Kota Ambon. Hal ini tertuang dalam Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, maka struktur BPBD
Kota Ambon terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Unsur Pengarah, dan ;
c. Unsur Pelaksana
BPBD Kota Ambon berada dibawah Walikota Ambon, dan bertanggung
jawab kepada Walikota.
a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Kota Ambon
b. Unsur Pengarah terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal dari :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan
Penanggulangan Bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
2. Masyarakat Profesional, yaitu Pakar, Professional, dan Tokoh Masyarakat
di Kota Ambon, sejumlah 4 (empat) orang.
c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Tahun 2017-2022
Susunan Unsur Organisasi Pelaksana terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana ;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi :
a. Seksi Pencegahan
b. Seksi Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
a. Seksi Kedaruratan
b. Seksi Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :
a. Seksi Rehabilitasi
b. Seksi Rekonstruksi
d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

Tahun 2017-2022
STRUKTRUR ORGANISASI
KEPALA BPBD SEKRETARIS KOTA AMBON (EX-OFFICIO)
UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA
- INSTANSI
- PROFESIONAL/AHLI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKSI PENCEGAHAN
SEKSI KESIAPSIAGAAN
SEKSI KEDARURATAN
SEKSI LOGISTIK
SEKSI REHABILITASI
SEKSI REKONSTRUKSI

Tahun 2017 - 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana,
Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, adil, dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan perundang-
undangan ;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan Peta Rawan
Bencana ;
4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan perundang-
undangan ;
5. Menyusun, menetapkan, dan menginfomasikan Peta Rawan
Bencana ;
6. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana ;
7. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada
Walikota setiap bulan sekali dalam Kondisi Normal dan setiap saat
dalam Kondisi Darurat Bencana ;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPBD
mempunyai fungsi :
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana
dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien ;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan
Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, adil, dan setara ;
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan di
bidang Penanggulangan Bencana ;
- Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana ;

Tahun 2017 - 2022
- Mengkaji komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan
dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
- Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah/Instansi lain
dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ;
- Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ;
- Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) ;
- Melaksanakan Sistim Pengendalian Intern (SPI) ;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
- Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ;
a. Kepala Badan
Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas,
mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap
unit kerja dibawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
b. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana, Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah berfungsi untuk :
- Merumuskan Kebijakan Penanggulangan Bencana;
- Memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah ;
c. Unsur Pelaksana
Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Penanggulangan
Bencana secara terintegrasi, yang meliputi :
- Prabencana ;
- Saat Tanggap Darurat, dan ;
- Pasca Bencana.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
- Pengkoordinasian ; dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal yang ada di Daerah,
Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap
pra bencana dan pasca bencana ;

Tahun 2017 - 2022
- Pengkomandoan : dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya
Manusia, Peralatan, Logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksana : dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah
dengan memperhatikan kebijakan penyelenggarakan
Penanggulangan Bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
1. Kepala Pelaksana
Kepala Pelaksana bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi
Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan
Pengendalian Internal terhadap unit kerja di bawahnya serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan
pengelolaan administrasi umum, yang meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,
kepustakaan dan kearsipan serta kerjasama.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
- Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengitegrasikan
program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan
BPBD ;
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah ;
- Melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan
- Melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kerja (RENJA) ;
- Melakukan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) ;
- Melakukan penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA) ;
- Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ;

Tahun 2017 - 2022
- Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan
kearsipan ;
- Melakukan pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan
kepustakaan ;
- Melaksanakan urusan kerumahtanggan ;
- Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
- Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset
tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
- Mengelola Anggaran ;
- Melaksanakan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai ;
- Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- Melakukan koordinasi pelaksanan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) ;
- Melasanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan
(SOP) ;
- Melaksanakan Sistim Pengendalian Intern (SPI) ;
- Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat masyarakat secara periodic
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan ;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ;
- Mengelola Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanggulangan
Bencana ;
- Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah
Kota ;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana, sesuai dengan tugas.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang

Tahun 2017 - 2022
Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- Merumuskan kebijakan dibidang Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat ;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang
dibidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi atau Lembaga
terkait di bidang dibidang Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat ;
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang dibidang Pencegahan, Mitigasi
dan Kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat ;
Prosedur (SOP) ;
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi,
dan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas berkoordinasi
dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Bencana pada
saat Tanggap Darurat dan Dukungan Logistik. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
- Merumuskan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana
pada saat Tanggap Darurat, Penanganan Pengungsi, dan
Dukungan Logistik ;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Bidang

Tahun 2017 - 2022
Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat,
Penanganan Pengungsi, dan Dukungan Logistik ;
- Komando Pelaksanaan Penanggulangan Bencana pada saat
Tanggap Darurat
- Melaksanakan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan
Bencana pada saat Tanggap Darurat, Penanganan Pengungsi,
dan Dukungan Logistik ;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan ;
Prosedur (SOP);
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
- Mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas, dan ;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas untuk
berkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang
Penanggulangan Bencana pada pasca bencana. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
mempunyai fungsi :
- Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang penanggulangan bencana pada pasca
bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kebijakan di
bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
- Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana ;
- Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan ;

Tahun 2017 - 2022
Prosedur (SOP)
- Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi,
dan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugasnya.
II.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
II.2.2 Sumber Daya Manusia
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah
prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan
demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip
partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif,
kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan
pengawasan yang efektif.
Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah
satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa
yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati
posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga
menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Terkait
dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Untuk menunjang tugas
Institusional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
memiliki sumberdaya Aparatur sesuai data bezeting kondisi pegawai
per Bulan Juni 2018 berjumlah 33 orang yang terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil ( PNS ) sebanyak 32 orang, Pegawai Kontrak 1 orang
dengan standart kompetensi sebagai berikut :
a. PNS sebanyak 32 orang terdiri dari : Magister sebanyak 5 orang,
Sarjana sebanyak 18 orang, dan SMA sebanyak 9 orang.
b. Pegawai Kontrak : 1 orang dengan pendidikan terakhir SMA
Dari jumlah Sumber daya Aparatur tersebut yang telah
mengikuti Diklat Struktural sebanyak 8 orang masing-masing PIM II
sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 4 orang dan PIM IV sebanyak 3
orang.

Tahun 2017 - 2022
Selain Diklat Struktural, pegawai juga dilibatkan dalam berbagai
Pelatihan / Bimtek baik dibidang Manajemen Penanggulangan
Bencana, Manajemen Keuangan maupun Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional lainnya.
Tabel 2.1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural
No
Golongan
Tingkat Pendidikan Struktural (Orang)
Jumlah
DIKLAT
PIM II
DIKLAT PIM III DIKLAT PIM IV
Eselon II-b
Eselon
II-b
Eselon
III-b
Eselon
IV-a
Non
Eselon
Eselon
III-a
Eselon
III-b
Eselon
IV-a
Non
Eselon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 IV/c 1 - - - - - - - - 1
2 IV/b - - - - 1 - - - - 1
3 IV/a - - 2 - - - - - - 2
4 III/d - - 1 - - - - 3 - 4
5 III/c - - - - - - - - - 0
6 III/b - - - - - - - - - 0
7 III/a - - - - - - - - - 0
JUMLAH 1 0 3 0 1 0 0 3 0 8
Sumber : BPBD Kota Ambon
Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal
No GOLONGAN
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL (Orang)
JUMLAH
S2 S1 D3 D2 D1 SMA SMP SD
Non
Eselon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 IV/c 1 - - - - - - - - 1
2 IV/b 1 - - - - - - - - 1
3 IV/a - 3 - - - - - - - 3
4 III/d 2 6 - - - 2 - - - 10
5 III/c 1 5 - - - - - - - 6
6 III/b - 2 - - - 3 - - - 5
7 III/a - 2 - - - 1 - - - 3
8 II/d - - - - - 2 - - - 2
9 II/c - - - - - 1 - - - 1
10 II/b - - - - - - - - - -
11 II/a - - - - - - - - - -
12 I/d - - - - - - - - - -
13 I/c - - - - - - - - - -
14 I/b - - - - - - - - - -
15 I/a - - - - - - - - - -
JUMLAH 5 18 0 0 0 9 0 0 0 32
Sumber : BPBD Kota Ambon

Tahun 2017 - 2022
II.2.3 Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
Sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Per 31 Desember 2017
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
No Sarana/ Prasarana Jumlah Aset (Rp) Aset (%)
1. Tanah 7.529.504.800 39,72
2. Peralatan dan Mesin 1.764.388.070 9,31
3. Gedung dan Bangunan 380.091.700 2,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.970.921.650 31,49
5. Aset Tetap Lainnya 288.016.500 1,52
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 3.025.833.400 15,96
7. Aset lainnya - -
Total 18.958.756.120 100,00
Sumber BPBD Kota Ambon
Berdasarkan tabel diatas, jumlah seluruh aset yang dikelola dan
dikuasai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar
Rp. 18.958.756.120
Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Ambon
sampai saat ini adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Ambon Per Bulan Oktober 2018
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Keterangan
1 2 3 4 5
1 Gedung Kantor 243 M² Aset Pemerintah Kota Ambon
2 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
3 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 3 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
4 Mobil Operasional Pick Up 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
5 Sepeda Motor 11 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
6 Global Positioning System (GPS) 7 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
7 Scanner 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
8 Air Conditioning Unit 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
9 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
10 Mesin Calculator 6 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
11 Lemari Besi 3 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
12 Filling Besi/Metal 10 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
13 Brand Kas 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
14 Alat Kantor lainnya (lain-lain) 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
15 Meja Rapat 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
16 Kursi Rapat 60 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
17 Sofa 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
18 Kursi Kerja 10 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
19 Meja Kerja 4 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon

Tahun 2017 - 2022
Tabel 2.4. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Ambon Per Bulan Oktober 2018
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Keterangan
1 2 3 4 5
20 Mesin Potong Rumput 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
21 AC Unit 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
22 AC Split 7 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
23 Alat Dapur Lain-lain 24 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
24 Televisi 3 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
25 Wireless 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
26 Microphone 3 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
27 Micro Table Stand 3 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
28 Tustel 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
29 Handy Cam 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
30 Alat Rumah Tangga Lain-lain 15 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
31 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
32 Bendera Hias / Umbul-umbul 15 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
33 PC Unit / Komputer PC 11 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
34 Laptop 7 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
35 Printer 10 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
36 UPS 8 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
37 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
38 Meja Kerja Pejabat Eselon III 17 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
39 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 9 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
40 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 10 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
41 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
42 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
43 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 36 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
44 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
45 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
46 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
47 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
48 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 6 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
49 Meja Kerja ½ Biro 2 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
50 Meja Rapat 3 Meter 2 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
51 Kursi Kerja 10 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
52 Kursi Tunggu Stainless 5 buah Inventaris BPBD Kota Ambon
53 Lemari Arsip 4 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
54 Audio Amplifier 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
55 Microphone/Wireless Mic 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
56 Microphone Floor Stand 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
57 Peralatan studio Visual Lain-lain 27 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
58 Layar Proyektor 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
59 Slide Proyektor 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
60 Loudspeaker 4 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
61 Pesawat Telephone 2 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
62 Handy talky 15 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
63 Handphone 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
64 Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain 1 Unit Inventaris BPBD Kota Ambon
65 Bendera Merah Putih 5 Buah Inventaris BPBD Kota Ambon
Sumber BPBD Kota Ambon

Tahun 2017 - 2022
II.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
Pencapaian target kinerja perangkat daerah yang maksimal
merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi. Kinerja pelayanan BPBD Kota Ambon yang pada tahun 2017 –
2022 diukur dengan menggunakan Indikator kinerja RENSTRA BPBD Kota
Ambon Tahun 2011 – 2016 yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun
2011 – 2016 serta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagai penyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana
daerah. Selain itu BPBD Kota Ambon juga melaksanakan fungsi evaluasi
dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah yang digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Kota Ambon dan bahan evaluasi kinerja
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Ambon Tahun 2017 – 2022
dapat dilihat dalam Tabel. 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota
Ambon Tahun 2017 – 2022.

Tahun 2017 - 2022
II.3.1 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
Dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
pembangunan diperlukan pembiayaan proporsional. Alokasi Anggaran
pada BPBD Kota Ambon Tahun 2017 termasuk Gaji Aparatur Sipil Negara
(Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
adalah sebesar Rp. 13.780.106.571,- dengan total Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 2.440.798.645,- dan total Belanja Langsung sebesar Rp.
11.339.307.926,- . Anggaran dan Realisasi Tahun 2011-2016 selanjutnya
dapat dilihat pada table Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Tahun 2017
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Ambon
Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama
dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan
kelembagaan adalah sebagai berikut :
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana
dan pemahaman tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana ;
- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif
dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada
masyarakat
- Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam
perencanaan pembanganan secara efektif dan komperhensif
- Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,
masalah yang muncul juga masih terkait keterbatasan
kebijakan penanggualngan bencana di daerah, serta
keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan
bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah

Tahun 2017 - 2022
2) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan
penanggulangan bencana
- Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi karena
keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi
- Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap
darurat dan bantuan kemanusiaan
- Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan
rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah
Faktor Internal
A. Kekuatan
1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri
dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
2. Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas dalam
Pembanguanan Nasional, yakni Prioritas nomor 9 tentang Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Bencana
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif
dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana
B. Kelemahan
1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman
penyelenggaraan bencana di Kota Ambon
2. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka
3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penannganan bencana dan
masih berjalan secara sectoral

Tahun 2017 - 2022
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana,
dan ;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
Faktor Internal
A. Peluang
1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di
bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi
resiko bencana ;
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana lintas sektoral ;
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional maupun
internasional dalam penanggulangan bencana
B. Ancaman
1. Penyelenggaraan penanganan bencana di Kota Ambon belum
sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 ;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia pada Pemerintah Kota
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkakan
intensitas bencana alam di dunia
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi sehingga menghambat
kecepatan penyebaran arus data maupun informasi kebencanaan
5. Letak geografis Kota Ambon dengan jenis potensi bencana yang
beragam

Tahun 2017 - 2022
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Pembangunan Kota Ambon pada hakikatnya diarahkan untuk
meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat,
pelestarian dan pelindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan
ketertiban, kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan
harmonisasi dalam kehidupan masyarkat menuju kemandirian. Dalam konsep
pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan upaya untuk
mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara,
meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Dinamisnya kehidupan masyarakat Kota Ambon serta terus
meningkatnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan
permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang
dimiliki, Pemerintah Kota Ambon dituntut untuk dapat terus meningkatkan
pembangunan pada seluruh aspek guna peningkatan harmonisasi sosial dan
kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah
Kota Ambon dengan melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek
kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini
terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tahun 2016 telah
mencapai 79.55 (tertinggi di Maluku) sementara IPM Provinsi Maluku hanya
sebesar 67,60. IPM Kota Ambon meningkat terus, dimana tahun 2012 sebesar
77,49 meningkat menjadi 78,16 di tahun 2013, di tahun 2014 menjadi 79,09, dan
di tahun 2015 meningkat menjadi 79,30. Namun demikian, sebagai ibu kota
Provinsi Maluku, Kota Ambon merupakan kota yang multifungsi, sampai saat ini
masih tetap memiliki banyak permasalahan, baik permasalahan eksternal
maupun permasalahan internal.
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Ambon meliputi
permasalahan dan tantangan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, permasalahan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur
wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial
dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan
daya saing ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk
menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan
mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi.

Tahun 2017 - 2022
Berikut dijelaskan secara rinci berbagai permasalahan yang
berkembang di Kota Ambon, berdasarkan urusan pembangunan yang
disebutkan di atas sebagai berikut :
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus
dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang aman, nyaman dan
berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Ambon
merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong
terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak
dikelola dengan baik.
Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme
berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan
konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan
terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga
masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah Kota
Ambon dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang
sangat sederhana.
Secara umum permasalahan menjaga ketentraman dan ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Ambon antara lain meliputi Masih
adanya sebagian masyarakat yang belum mematuhi Peraturan Daerah dan
yang berkaitan dengan ketertiban umum lainnya, Masih kurangnya Sarana dan
Prasarana yang mendukung Penertiban Pelanggaran, masih adanya
kepentingan-kepentingan lain dalam masyarakat sehingga cendrung
menimbulkan gangguan ketertiban umum dan konflik social di masyarakat
serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
III.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota tepilih
III.2.1 VISI
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi
juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan
dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Sesuai amanat UU nomor 23 Tahun 2017, bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah, maka visi dan misi Kota Ambon tahun 2017-2022,
mengacu kepada visi dan misi Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon

Tahun 2017 - 2022
Terpilih Tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan mempertimbangkan kondisi Kota Ambon, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Ambon. Visi
Kota Ambon Tahun 2017-2022, yaitu:
“ AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”
Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Harmonis : Masyarakat yang berjalan selaras dan serasi sehingga
tercapai harominisasi kehidupan masyarakat Kota
Ambon yang saling menghargai sebagai sesama orang
basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai
pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi
warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang
damai dan toleran. Toleransi antar masyarakat dan umat
beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini
untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa
Kota Ambon merupakan suatu entitas berbagai agama
dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah
dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam
mewujudkan kehidupan yang toleran dan harmonis di
kota Ambon.
Kerukunan adalah sikap hidup warga kota yang rukun
dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan
maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele
yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup
rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk
menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman
dan tentram.
Sejehtera : Menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Ambon
yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja
dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi
sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya
peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh
terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur,

Tahun 2017 - 2022
manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-
sekolah berskala internasional ataupun World Class
School di Kota Ambon;
Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya
peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi
warga kota dan berpihak pada rakyat dengan
menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi
penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat
kesehatan masyarakat di kota Ambon dengan
meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis,
mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-
obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan
masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon
dengan target capaian selama periode pemerintahan
kota.
Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya
keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota
Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan
berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan
hidup berjalan secara terarah dengan mengelola
sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina
kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan
terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai,
memperluas wilayah penutupan hutan dengan
mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah tangkapan
agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang
tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib
nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat
mengembalikan citra Ambon Manise.
Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya
peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh
warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku
terhadap penyeleng-garaan dan penegakan hukum di
masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban,
ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta
menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran
hukum di masyarakat.
Ekonomi yang maju mengindikasikan terjadinya geliat
ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan
berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan
sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

Tahun 2017 - 2022
terjadinya pemerataan pendapatan. Bertumbuhnya
industri berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus
pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat
serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu
peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja
baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan
pengangguran di Kota Ambon.
Religius : Sebagai salah satu nilai karakter dimana saat ini
Indonesia sedang giat membangun pendidikan karakter
guna mendidik warga bangsa menjadi manusia yang
berkarakter. Yang dimaksud religius dalam visi ini adalah
sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama atau
kepercayaan lain dan hidup rukun dengan pemeluk
agama lain, sehingga terjamin hak-hak masyarakat
dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-
masing pemeluknya yang berimplikasi pada peningkatan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan
akhlak masyarakat, moral dan etik yang berwawasan
kebangsaan belandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Visi Kota Ambon tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan
Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Provinsi Maluku yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Maluku tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yaitu “Mantapnya Pembangunan Maluku
Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis
Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”.
Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :
Visi RPJM Nasional 2015 - 2019
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”
Visi RPJMD Provinsi Maluku 2014 - 2019
“Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan
Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”
Visi RPJMD Kota Ambon 2017 - 2022
“ AMBON HARMONIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS ”

Tahun 2017 - 2022
Visi Kota Ambon yang Harmonis selaras dengan visi pembangunan
nasional berkepribadian berdasarkan gotong royong dan visi pembangunan
Maluku yang rukun, dan damai dimana pada dasarnya bertujuan
meningkatkan keselarasan, keserasian, disiplin, tolong menolong, saling
memaafkan dan saling menghargai antar masyarakat yang berkepribadian
Indonesia dan bercirikan gotong royong.
Visi Ambon Sejahtera selaras dengan visi nasional mandiri dan visi Provinsi
Maluku Sejahtera yang berarti dapat memberdayakan potensi lokal dan
memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi Religius selaras
dengan visi nasional berkepribadian berlandaskan gotong royong, dan visi
Provinsi Maluku yaitu Religius, dimana sikap dan perilaku masyarakat yang
patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut,
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan lain dan
hidup rukun dengan pemeluk agama lain, yang terbangun dalam kerangka
kearifan budaya lokal yang ada di masyarakat.
III.2.2 Misi
Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam upaya
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam
mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang
ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingku-ngan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.
Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang dirumuskan untuk pembangunan
Kota Ambon selama 5 tahun ke depan adalah:
Misi 1 : Memperkuat dan mempererat harmonisasi social
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi sosial
kehidupan masyarakat yang bertoleransi dan memiliki kompetensi
yang tinggi. Kota Ambon merupakan suatu entitas keberagaman,
salah satu realitas utama yang dialami masyarakat di masa lalu,
masa kini, dan masa mendatang. Keberagaman bisa
mendatangkan manfaat yang besar, namun bisa menjadi pemicu
konflik yang dapat merugikan masyarakat yang bersangkutan jika
tidak dikelola dengan baik. Untuk tetap menjaga keharmonisan
hubungan dalam masyarakat yang beragam tersebut diperlukan
upaya penanaman kesadaran sikap toleransi, prinsip kesetaraan,
dan memandang perbedaan sebagai anugerah Tuhan.

Tahun 2017 - 2022
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan
aparatur pemerintahan serta tersedianya prasarana dan sarana
pendukungnya;
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju
kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkataan ekonomi
keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreaktif dan sumber
daya yang tersedia sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat
kemiskinan;
Misi 4 : Meningkatkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai
spiritualitas masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-
masing serta kearifan budaya lokal; mempunyai ikatan yang lebih
kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan
hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan
kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup
dan tujuan hidup, merupakan bagian esensial dari keseluruhan
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
III.2.3 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah Kota Ambon jangka menengah tahun 2017-2022,
disusunlah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kota
Ambon Tahun 2017-2022.
Strategi untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kota Ambon jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana
Tabel VI.1. Pada sisi lain, untuk melaksanakan strategi dimaksud dirumuskan
kebijakan tahunan sebagaimana Tabel VI.2. Arah kebijakan adalah focus atau
tema pembangunan setiap tahun untuk mengarahkan strategi pembangunan
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Penekanan arah kebijakan (focus atau tema)
pembangunan daerah Kota Ambon setiap tahun, adalah dalam dalam suatu
kesatuan pembangunan jangka menengah, dan memiliki keseinambungan
setiap tahunnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Tahun 2017 - 2022
Tabel 3.1. Arah Kebijakan (Fokus/ Tema) Pembangunan Daerah
Kota Ambon Tahun 2017-2022
Tahun Arah Kebijakan
2017 Penyiapan dan pengkondisian Kota Ambon untuk Ambon Yang
Hormonis, Sejahtera, dan Religius
2018 Perwujudan Ambon Yang Hormonis, Sejahtera, dan Religius
melalui pembangunan manusia dan penyediaan infrastruktur
menuju tahun kunjungan wisata 2020.
melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menuju tahun
kunjungan wisata 2020.
melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan
Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan Kreatif.
memperkokoh Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan Kreatif.
Adapun program pembangunan daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022,
dirumuskan untuk mencapai sasaran berdasarkan strategi pembangunan yang
dipilih. Kinerja program pembangunan daerah yang direncanakan ini diukur
capaiannya melalui capaian hasil (outcome) dengan target kinerja setiap
tahun, agar sasaran pembangunan daerah jangka menengah Kota Ambon
Tahun 2017-2022, dapat tercapai. Gambaran selengkapnya terhadap program
pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2017-2022, dapat dilihat pada Tabel
VII.3.
III.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
Faktor-faktor yang mejadi penghambat dan pendorong dari pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dapat dilihat pada
table berikut :

Tahun 2017 - 2022
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik
No Jenis Pelayanan Publik
Permasalahan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi BPBD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Sarana dan Prasarana Masih kurangnya jumlah dan
jenis sarana dan prasarana
Alokasi anggaran yang
masih belum mencukupi
Adanya dukungan dari
organisasi
kemasyarakatan
kebencanaan
2 Penyusunan Program
dan Rencana Kegiatan
Belum terintegrasinya
perencanaan program secara
lintas sektor dan lintas wilayah
Penyusunan program
dilaksanakan per sektor
dan tidak terpadu
Pedoman dan arahan
kebijakan nasional
penyelenggaraan BNPB
3 Penyusunan rencana
anggaran dan
pertanggungjawaban
keuangan
Instansi terkait
Penanggulangan Bencana
jarang saling
mengkonsultasikan usulan
anggaran kebencanaan
Adanya ego lintas
sektoral
Instasi terkait
Penanggulangan
Bencana saling
mendukung dan
memfasilitasi
Penanggulangan
Bencana
4 Pengelolaan Administrasi
perkantoran
Kurang mematuhi pedoman
tata naskah dinas resmi
Pimpinan dan pelaksana
mempunyai tipe
tersendiri untuk
mengelola administrasi
Perwali tentang tata
naskah dinas resmi
dilaksanakan dan ditaati
setiap instansi
5 Pengelolaan Administrasi
kepegawaian
Pengelolaan kepegawaian
kurang memahami peraturan
perundang-undangan
kepegawaian
Belum lengkapnya
aparatur yang mengelola
kepegawaian
Pelaksanaan bimbingan
teknis kepegawaian
terhadap aparatur yang
ada
6 Penyusunan Rencana
Penanggulangan
Bencana
Penyusunan rencana
Pemerintah Kota sudah
disusun tetapi belum
terintegrasi kepada SKPD
terkait
Penyusunan melibatkan
semua pihak terkait
Pelaksanaan
penyusunan melibatkan
konsultan BNPB
7 Pengurangan resiko
bencana
Paradigma lama bencana
diurusi setelah terjadi bencana
Kurang antisipasi dan
masih rendah tingkat
kesadaran bencana
Kejadian bencana
semakin meningkat
8 Penetapan standar teknis
penanggulangan
bencana
Standar teknis bencana
kurang diperhatikan dan
terkadang diabaikan
Pemahaman standar
teknis Penanggulangan
Bencana masih kurang
dipahami
Suatu kondisi yang
dibutuhkan
9 Kesiapsiagaan terhadap
potensi bencana
Seruan dan himbauan
peringatan ancaman bencana
kurang direspon
Masyarakat enggan
meninggalkan tempat
tinggalnya
Perlunya penyiapan
segala peralatan dan
perlengkapan
Penanggulangan
Bencana
10 Peringatan Dini
terjadinya bencana
Peringatan Dini bencana
belum optimal disampaikan
secara cepat kepada
masyarakat di lokasi bencana
Kejadian bencana terjadi
begitu cepat dan
mendadak
Pemanfaatan Tokoh
Masyarakat dan Tokoh
Agaman dalam
Peringatan Dini
11 Penentuan Status
keadaan Darurat
Bencana
Perlunya data dan informasi
dampak bencana yang cepat,
lengkap dan akurat
Diperlukan waktu, dan
kerja keras untuk
mengumpulkan data dan
informasi
Perlunya TRC
Penanggulangan
Bencana dilatih
keahlian dan dilengkapi
dengan peralatan
perlengkapan
12 Perbaikan lingkungan,
sarana dan prasarana
umum
Pembangunan rehabilitasi dan
rekonstruksi tidak mudah
Diperlukan dana yang
banyak dan kajian teknis
lapangan
Dana bantuan dari
pemerintah dan
masyarakat

Tahun 2017 - 2022
III.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Identifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait
dengan tata ruang, dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
No Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang
Kesesuaian dengan
Tata Ruang Keterangan
Ya Tidak
1 Penentuan Daerah Rawan Bencana berdasarkan
ketinggian diatas 4 meter
Ya -
Topografi
Ya -
3 Penentuan Daerah Rawan Bencana berdasarkan Geografi Ya -
Demografi
Ya -
Hidrologis
Ya -
eksploitasi Sumber Daya Alam
Ya -
Tabel 3.4 Jenis Ancaman Bencana
No Jenis Ancaman Bencana
Tahun
Kecamatan
2012 2013 2014 2015 2016
1 Gempa Bumi 0 0 0 0 0
Kejadian bencana tersebar di 5
Kecamatan di Kota Ambon
2 Tsunami 0 0 0 0 0
3 Banjir 78 0 0 0 0
4 Tanah Longsor 605 59 22 50 549
5 Badai/Putting Beliung 124 0 7 7 4
6 Kebakaran 4 0 12 13 8
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis
1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam gugus tugas dan
fungsinya bertugas sebagai koordinator / pelaksana dalam
Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi :
- Melakukan analisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka
mengurangi resiko, serta mengantisipasi korban akibat bencana ;
- Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pada saat tejadinya bencana, bersama-
sama dengan instansi terkait, dan
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang
ditimbulkan pasca bencana.

Tahun 2017 - 2022
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang
Penanggulangan Bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional
Penanggulangan bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :
- Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah
dan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana dan
Penanggulangan Bencana melalui peningkatan kapasitas di
tingkat pusat dan daerah ;
- Terwujudnya sistim penanganan kedaruratan bencana yang
efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,
peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta
peningkatan sistim logistic dan peralatan penanggulangan
bencana yang efektif dan efisien ;
- Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik
dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal,
peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan
pengurangan resiko bencana dalam setiap keiatan rehabilitasi
dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
3. Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Kota Ambon
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon adalah
sebagai berikut :
- Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM (aparatur dan
masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang
- Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan
- Terwujudnya pemanfaatan teknologi pencegahan,
kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi
ancaman dan resiko bencana ;

Tahun 2017 - 2022
- Terwujudnya penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- Penanganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan
minimum), serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak
bencana ;
- Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan
masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi akibat bencana.
4. Implementasi RTRW bagi pelayanan BPBD
Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat
digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana,
ditinjau berdasarkan data-data ketinggian diatas permukaan laut,
topografi, geografi, demografi, hidrologis, maupun eksplorasi SDA.
5. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan BPBD
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) yang merupakan dasar
rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat
sebagai berikut :
- Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan Sumber
Daya Alam dan pencemaran lingkungan ;
- Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor
atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah
ekologis
- Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk
ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat.

Tahun 2017-2022
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Ambon
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Ambon Tahun
2017-2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan Kota Ambon secara keseluruhan.
Tujuan adalah suatu arah kebijakan pembangunan yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang
akan dicapai untuk mewujudkan tujuan.
Adapun tujuan dan sasaran untuk pencapaian visi dan misi Kota
Ambon yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, beserta
indikatornya adalah sebagaimana Tabel V.1.

Tahun 2017 - 2021
Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Kota Ambon Tahun 2017 – 2022
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MISI 3
Memberdayakan
ekonomi keluarga dan
masyarakat menuju
kemandirian yang kreatif
berbasis sumberdaya
alam yang tersedia
Terwujudnya
pengelolaan lingkungan
hidup yang kolabratif
dan berkelanjutan
Meningkatnya
ketangguhan daerah
dalam mengelola dampak
perubahan iklim dan resiko
bencana
Indeks Resiko
Bencana
Indeks 156 125 101 95 90 80

Tahun 2017-2022
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel V.1. Arah Kebijakan (Fokus/ Tema) Pembangunan Daerah
2018 Perwujudan Ambon Yang Harmonis, Sejahtera, dan Religius
VII.3.

Tahun 2017-2022
Tabel V.2
Program Pembangunan Daerah yang disetai Pagu Indikatif
Kota Ambon 2017-2022
Kode
Misi / Tujuan /
Sasaran /
Program
Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
(Tujuan / Impact
/ Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja pada
Akhir Periode
RPJMD
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
1 08 Program
Penanggulangan
Bencana
Prosentasi
Penanggulangan
Bencana
41,0 80,88 1,654 81,86 5,462 81,94 4,687 82,02 4,229 82,10 4,208 82,18 4,312 82,18 4,312 BPBD

Tahun 2017-2022
Tabel V.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah
Kota Ambon Tahun 2017 – 2022
Tujuan Sasaran Stategi Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan
lingkungan hidup yang
kolabratif dan
berkelanjutan
Meningkatnya
ketangguhan
daerah dalam
mengelola dampak
perubahan iklim dan
resiko bencana
Menurunkankan Indeks risiko bencana menjadi 156 untuk
Menyiapkan Kota Ambon Yang Hormonis, Sejahtera, dan
Religius
Penyiapan dan pengkondisian Kota Ambon
untuk Ambon Yang Hormonis, Sejahtera, dan
Religius
Menurunkan Indeks Risiko Bencana menjadi 125 untuk
Mewujudkan Kota Ambon Yang Harmonis, Sejahtera, dan
Religius melalui pembangunan manusia dan penyediaan
infrastruktur menuju tahun kunjungan wisata 2020.
Perwujudan Ambon Yang Harmonis, Sejahtera,
dan Religius melalui pembangunan manusia
dan penyediaan infrastruktur menuju tahun
Mewujudan Ambon Yang Harmonis, Sejahtera, dan Religius
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menuju
tahun kunjungan wisata 2020.
dan Religius melalui peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan menuju tahun kunjungan
wisata 2020.
mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan Kreatif.
masyarakat dan mewujudkan Kota Ambon
sebagai Kota Wisata dan Kreatif.
memperkokoh Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan
Kreatif.
masyarakat dan memperkokoh Kota Ambon
memperkokoh Kota Ambon sebagai Kota Wisata dan
Kreatif.
masyarakat dan memperkokoh Kota Ambon

Tahun 2017-2022
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1. Arah Kebijakan (Fokus/ Tema) Pembangunan Daerah
VII.3.

Tahun 2017-2022
Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Ambon 2017 – 2022
KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJDM
(Tahun 2016)
Capaian KInerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah
Penanggungjawb
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
Target
(%)
Rp
(Juta)
1 Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1 08 Program Penanggulangan Bencana Prosentasi Penanggulangan Bencana 41,6 % 80,88 1.654 81,86 5.462 81,94 4.687 82,02 4.229 82,10 4.208 82,18 4.312 82,18 4.312 BPBD

Tahun 2017-2022
Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kota Ambon dalam
mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai
berikut:
1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
a. Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana
b. Operasional Pusat Informasi Bencana (PIB)
c. Pemulihan sosial psikologis
d. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana
e. Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
f. Puncak Peringatan Bulan Penanggulangan Resiko Bencana (PRB)
g. Pelatihan Penilaian kerusakan dan Kerugian (Jitu Pasna) Akibat
Bencana
h. Sosialisasi PRB lewat media cetak dan visual Kota Ambon
i. Sekolah Aman Bencana (Go to School)
j. Dana Stimulan Pembangunan Rumah Rusak Berat Korban Bencana
Banjir Longsor Tahun 2013.
k. Pelatihan Survey dan Pemetaan Bencana
l. Pelatihan Tenaga Pemulihan Psikososial Kota Ambon
m. Operasional Forum API-PRB Kota Ambon
o. Sekolah Tangguh Bencana
p. Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen Bencana
q Penilaian Kota Tangguh
r. Walikota Mengajar Forum PRB
s. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Kaum Difabel
t. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
u. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana
v. Sosialisasi PERDA Penanggulangan Bencana
w. Pengadaan Gapura dan Taman di Lokasi Relokasi Batu Gajah -
Halong
x. Pembuatan Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (SIRR) Pasca
Bencana Kota Ambon Berbasis WebGIS di Kec. Baguala dan Kec. T. A.
Baguala
y. Dana Stimulan Rumah Korban Bencana Retakan Tanah Kelurahan
Sirimau, Kota Ambon (BKM HALELUYA)
Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung
oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan jasa perbaikan alat kerja
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tahun 2017-2022
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pengadaan alat-alat Kebersihan dan Pembersih Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional (mobil dan motor)
g. Pemeliharaan Web Site bpbdkotaambon. Go. Id
h. Pemeliharaan rutin Alat/Bahan logistik dan kelengkapannya
i. Pengadaan Bahan Logistik Bencana (Bantuan Kepada Masyarakat
yang Mengalami Musibah)
j. Pemeliharaan Peralatan EWS Longsor dan Rambu-rambu Evakuasi
k. Pembangunan Pagar Kantor BPBD Kota Ambon
3. PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Operasional Lapangan serta Kelengkapnnya
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
a. Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan TIM REAKSI CEPAT Kota
Ambon
b. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Penanggulangan Bencana
(Pusdalops )
5. PROGRAM Peningkatan Pemahaman Dasar Pengelolaan Banjir
a. Penyusunan dan Penggunaan Peta Tematik sebaran banjir
b. Penyebaran informasi banjir melalui sistim informasi berbasis media
publik
c. Peningkatan sistim komunikasi pengelolaan resiko banjir
(penyusunan standar operasi pelaksanaan kegiatan)
d. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana banjir melalui
penyusunan peta zona likuifasi
e. penyusunan kode bangunan untuk daerah rawan banjir
6. PROGRAM Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan
Resiko Banjir
a. Pembentukan organisasi kelompok masyarakat siaga bencana
(KMSB)
b. Pelatihan/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat
c. Penguatan kapasitas fasilitas evaluasi (Bantuan berupa alat
komunikasi,rambu-rambu,perahu karet dsbnya)
d. Penyusunan SOP ditingkat kelompok Masyarakat
e. TOT Peningkatan kemampuan Instansi Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Resiko Banjir
f. Pelatihan Manajemen Organisasi Kelompok (KMSB)
g. Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Risiko
Banjir Wilayah Sungai
h. Workshop/Seminar/Lokakarya Pengelolaan Risiko Banjir
i. Kampanye Penyadaran Publik Pengurangan Risiko Bencana Banjir
Secara rinci perencanaan program dan kegiatan serta pendanaan
indikatif BPBD Kota Ambon dapat dilihat pada (Lampiran Tabel 5.1)

Tahun 2017-2022
VI.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Ambon
Anggaran untuk membiayai pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-
2022, diproyeksikan meningkat setiap tahun sesuai dinamika kebutuhan kota,
sebagaimana kerangka pendanaan pembangunan pada Tabel VII.1.
Kerangka pendanaan ini akan membiayai program pembangunan
daerah, untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Ambon Tahun 2017-
2022, termasuk untuk mendanai program pembangunan perangkat daerah.
Sejalan dengan itu dalam upaya untuk mengoptimalkan pembangunan
daerah Kota Ambon, maka pendanaan lainnya yang sah seperti Dana Desa,
dana Pihak Ketiga, dana CSR, dan lain-lain dana yang sah dapat digunakan
untuk mempercepat pembangunan daerah Kota Ambon dalam mencapai visi
dan misi pembangunan jangka menengah kedepan.
VI.2 Program Perangkat Daerah Kota Ambon
Program perangkat daerah Kota Ambon diuraikan dalam tabel-tabel di
bawah ini. Program ini meliputi program dasar untuk setiap SKPD, program
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, program
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
program urusan pilihan, dan program penunjang urusan.
Seluruh program perangkat daerah tersebut, sesuai urusan
pemerintahan disajikan dalam rekapan, sebagaimana Tabel VII.2.

Tahun 2017-2022
Tabel 6.3 Proyeksi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2017 – 2022
No Uraian
Anggaran Per Tahun (Rp)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
I Balanja Tidak Langsung 705.984.760.948 738.892.718.167 773.257.292.630 809.975.518.104 854.191.213.223 902.423.451.864
1 Belanja Pegawai 630.275.400.000 661.789.170.000 694.878.628.500 729.622.559.925 773.399.913.521 819.803.908.332
2 Belanja Hibah 19.850.000.000 20.247.000.000 20.348.235.000 20.449.976.175 20.756.725.818 21.171.860.334
3 Belanja Bantuan Sosial 6.750.000.000 6.750.000.000 6.952.500.000 7.230.600.000 6.869.070.000 6.869.070.000
4 Belanja Bantuan Keuangan 46.109.360.948 47.031.548.167 47.972.179.130 49.411.344.504 49.806.635.260 51.051.801.142
5 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 3.075.000.000 3.105.750.000 3.261.037.500 3.358.868.625 3.526.812.056
II Belanja Langsung 447.435.110.000 567.109.368.000 654.772.999.950 680.578.243.021 702.116.194.533 731.742.419.828
1 Belanja Pegawai 24.635.100.000 25.866.855.000 26.642.860.650 27.442.146.470 28.265.410.864 29.678.681.407
2 Belanja Barang dan Jasa 230.750.010.000 290.975.013.000 329.972.514.300 340.070.590.301 345.132.002.107 350.334.642.149
3 Belanja Modal 192.050.000.000 250.267.500.000 298.157.625.000 313.065.506.250 328.718.781.563 351.729.096.272
Jumlah Belanja 1.153.419.870.948 1.324.002.086.167 1.427.030.292.580 1.489.553.761.125 1.556.307.407.756 1.633.165.871.692
Sumber : Hasil Analisis, 2017

Tahun 2017-2022
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui suatu
indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah tersebut merupakan alat ukur
kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah
dilaksanakan. Indikator kinerja daerah ini bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih.
Indikator kinerja daerah Kota Ambon meliputi Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagaimana Tabel VIII.1, dan indikator penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana Tabel VIII.2, yang
diharapkan tercapai pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran yang strategis
untuk mencapai visi dan misi RPJMD. Indikator Kinerja Kunci merupakan
indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: (1) Aspek
Kesejahteraan Masyarakat; (2) Aspek Daya Saing Daerah; dan (3) Aspek
Pelayanan Umum, yang meliputi; (a) Layanan Urusan Wajib Dasar,(b) Layanan
Urusan Wajib Non Dasar, (c) Layanan Urusan Pilihan, dan (d) Penunjang Urusan.

Tahun 2017-2022
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Ambon Tahun 2017-2022
NO INDIKATOR SATUAN
TARGET
RUMUS PERHITUNGAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Indeks resiko bencana Indeks 156 125 101 95 90 80 Mengacu Standar Perhitungan Indeks Resiko Bencana
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Ambon Tahun 2017-2022
NO INDIKATOR SATUAN
TARGET
RUMUS PERHITUNGAN
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Indeks resiko bencana Indeks 156 125 101 95 90 80 Mengacu Standar Perhitungan Indeks Resiko Bencana

Tahun 2017-2022
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Jangka
Menengah Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 yang
menjadi pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan oleh
seluruh Aparatur (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon. Rencana Strategis ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5
tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunannya,
Pada tataran operasional, Rencana Strategi berfungsi sebagai acuan
dasar dalam proses identifikasi dan perumusan program kerja yang
terimplementasi ke dalam kegiatan-kegiatan pokok dengan melibatkan instansi
terkait, masyarakat mapun sektor swasta. Melalui fungsi utama Rencana
Strategi, program-program yang disusun akan akan disinkronkan dengan
peranan unit kerja terkait dalam koridor koordinasi sehingga diharapkan dapat
menghasilkan program-program yang berkualitas agar mampu memberikan
kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Ambon,
pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Ambon sangat tergantung pada sikap, mental, tekad,
semangat dan disiplin dari seluruh aparatur pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Ambon serta Pemerintah Kota Ambon dan dukungan
serta peran aktif masyarakat secara luas.

Tahun 2017-2022
Dalam kaitan dengan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Ambon bersama-sama masyarakat perlu belajar untuk hidup
berdampingan dengan alam, sehingga mampu menciptakan Kota Ambon
tangguh, tanggap dan tangkas dalam menghadapi bencana.
Lampiran
1. Tabel 2.1 : Pencapaian Indikator Pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Ambon
2. Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
3. Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
4. Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon
5. Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Ambon Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Ambon, 2018
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Ambon
Drs. D. PAAIS,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630224 199402 1 002

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tercapainya rata-rata surat yang
disampaikan
100,00 99,80 99,80 99,00 99,00 99,00 98,40
Pembayaran jasa Komunikasi' Sumber
daya air dan listrik
100,00 99,86 99,86 97,86 99,26 97,86 96,57
Bertambahnya pemahaman pelaksanaan
tugas dan fungsi
100,00 99,74 99,74 96,05 98,68 96,05 97,37
Pembayaran jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100,00 100,00 100,00 97,86 99,14 97,86 96,86
Kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran tercapai
100,00 100,00 100,00 97,92 98,96 95,83 97,92
Penyediaan barang cetak dan
pengandaan tercapai
100,00 100,00 100,00 98,64 98,64 98,64 98,64
Tersedianya komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100,00 95,83 95,83 100,00
Bertambahnya pemahaman pelaksanaan
tugas dan fungsi
100,00 100,00 100,00 98,47 99,49 99,49 97,96
Terciptanya koordinasi tugas dan Fungsi
100,00 100,00 100,00 100,00 99,44 99,44 100,00
Tersedianya Motor Dinas Operasional
0,00 100,00
Tercapainya peralatan gedung Kantor
100,00 100,00 100,00 98,18 98,18 98,18 96,36
Tersedianya Barang Inventaris Kantor
100,00 100,00 100,00 98,75 97,50 97,50 96,67
Meningkatnya
ketangguhan daerah
dalam mengelola
dampak perubahan
iklim dan resiko
bencana
Indikator Kinerja BPBD Kota Ambon Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Terwujudnya pengelolaan
lingkungan hidup yang
kolabratif dan
berkelanjutan
Tujuan
Tabel 4.1
Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Tahun Capaian Kinerja
Sasaran

2017 2018 2019 2020 2021 2022
MeningkatnyaTerwujudnya pengelolaan
Tujuan Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Sasaran
Tercapainya Pemeliharaan Kantor
100,00 97,73 93,48 94,64 90,00
Terawatnya Bangunan gedung Kantor
100,00 100,00 100,00 98,33 97,78 97,78 97,78
Terawatnya Kendaraan Operasional
100,00 100,00 100,00 99,00 99,20 98,80 98,40
Tercapainya penyampaian informasi
penanggulangan bencana kepada
197.711 jiwa Kota Ambon
Bahan - Bahan logistik terawat dengan
baik
100,00 100,00 100,00 99,00 98,33 95,00 95,00
Bahan logistik disalurkan kepada
masyarakat yang mengalami musibah 100,00 100,00 100,00 98,92 99,02 98,24 98,63
Tersedianya Peralatan EWS Banjir
Longsor dan Terpeliharanya Rambu
Evakuasi dengan Baik
100,00 100,00 100,00 96,67 98,33 95,00 95,00
Terciptanya Keamanan dan keyamanan
Lingkungan Kantor
100,00 100,00
Tersedianya Pakaian Operasional
Lapangan pegawai BPBD Kota
0,00 98,89 99,00
Terlatihnya TIM REAKSI CEPAT Kota
Ambon
0,00 - - 100,00 99,85 95,00 95,83
Meningklatnya Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Penanggulangan Bencana 0,00 100,00
Terbentuknya 15 Desa/Negeri/Kelurahan
Tanguh Bencana di Kota Ambon 0,00 100,00 100,00 99,67 99,67 99,67 98,33

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Sasaran
Terwujudnya Operasional Info Bencana
100,00 100,00 100,00 99,57 97,43 98,80 98,57
Meningkatnya kualitas hidup sosial
psikologis korban bencana pada pasca
bencana
100,00 100,00 100,00 98,33 95,00 95,00
Tertanganinya Perbaikan Infrastruktur di
Kota Ambon
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77
Terlatihnya 450 orang Relawan
Penanggulangan Bencana Desa
100,00 100,00 100,00 98,75 95,00 97,50
BPBD Kota Ambon mengikuti Puncak
Peringatan Bulan PRB di Indonesia
0,00 100,00 99,80 98,80 98,80 99,80
Terlaksananya pelatihan kerusakan dan
kerugian akibat bencana
100,00 100,00 100,00 99,00 96,67 96,67 98,00
Tersosialisasinya upaya pengurangan
risiko yang disebabkan oleh bencana
100,00 100,00 100,00 97,00 96,00 96,00 96,00
Terlaksananya upaya pengurangan risiko
bencana di 10 SD yang memiliki risiko
bencana tinggi
0,00 99,67
Tersedianya Dana stimulan rumah
kepada Korban Bencana Banjir Longsor
Tahun 2013.
0,00 100,00
Terlaksananya Pelatihan Survey dan
Pemataan Bencana
0,00 100,00 97,00 99,00 96,00 92,00
Tersedianya Tenaga Pemulihan
Psikososial Kota Ambon
100,00 99,67 99,77 99,73 130,67
Operasional Forum API-PRB Berjalan
Dengan Baik
0,00 100,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Sasaran
Terbentuknya 10 USI BELA (Unit Siaga
Bencana Sekolah) di Kota Ambon
100,00 100,00 99,33 99,00 99,00 98,67
Terwujudnya Pelatihan Dasar-Dasar
Manajemen Bencana
0,00 100,00
Terlaksananya penilaian Kota Tangguh di
Kota Ambon
0,00 100,00
Terlaksananya Walikota Mengajar bagi
940 Siswa/Siswi SMP Se-Kota Ambon
0,00 100,00
Terlaksananya Pelatihan
Penanggulangan Bencana bagi 100 org
kaum difabel Kota Ambon
0,00 100,00
Terlaksananya Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional setiap tanggal 26 April
setiap tahunnya oleh masyarakat Kota
Ambon
0,00 100,00 95,00 99,50 98,50 100,00
Terlaksananya pemberdayaan ekonomi
bagi masyarakat pasca bencana 0,00 100,00 99,00 96,00 92,00
Tersosialisasinya PERDA
Penyelenggaraan PB kepada 50
Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon
0,00 100,00 97,67
Tersedianya gapura dan taman untuk
pemukiman penggungsi korban retakan
tanah Batu Gajah
0,00 100,00
Terlaksananya Pembuatan Sistim
Informasi dan Rehabilitasi dan
rekontruksi (SIRR) Pasca Bencana
0,00 100,00 100,00 97,50 93,75 92,50

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Sasaran
Terbayarnya Dana Stimulan Rumah
Korban Bencana Retakan Tanah
Kelurahan Sirimau, Kota Ambon (BKM
HALELUYA)
0,00 100,00
Pemanfaatan Peta Tematik Sebaran
Banjir oleh Masyarakat
0,00 100,00 100,00
Tersebarnya Informasi Banjir ke
Masyarakat
0,00 100,00 100,00
SOP Sistem Komunikasi Pengelolaan
Risiko Banjir
0,00 100,00
Pemanfaatan Peta Zonasi Likuifasi Banjir
oleh Masyarakat
0,00 100,00
Sistem Informasi Data Infrastruktur dan
Peta Spasial untuk Daerah Rawan Banjir 0,00 100,00 100,00
Pembentukan Organisasi Kelompok
Masyarakat Siaga Bencana (KMSB)
0,00 100,00 100,00
Tercapainya Pelaksanaan
Pelatihan/Simulasi Tanggap Darurat
Bencana Banjir dan Tanah Longsor
0,00 100,00 100,00
Tersedianya Sarana Instalasi Air Bersih
dan MCK pada Shelter Pengungsi di SMP
3 Ambon
0,00 100,00
Terlaksananya penyusunan SOP di
Tingkat Masyarakat
0,00 100,00 100,00
Terlaksananya TOT Peningkatan
kemampuan Instansi Pemerintah Daerah
Dalam Pengelolaan Resiko Banjir
0,00 100,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tujuan Indikator
Kondisi
Kinerja
Pada
Awal
periode
RPJMD
Sasaran
Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Organisasi Kelompok (KMSB) 0,00 100,00
Tersusunnya Rencana Induk Pengelolaan
Risiko Banjir Wilayah Sungai 0,00 100,00
Terlaksananya Workshop pengelolaan
risiko banjir
0,00 100,00
Terlaksananya kampanye penyadaran
publik tentang pengurangan risiko
bencana banjir
0,00 100,00

Indikator
Kinerja Program
(outcome) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20
20 35 01 Program Peningkatan
Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tercapainya rata-rata surat
yang disampaikan
100,00 % 99,80 % 1.872.000 99,80 % 2.500.000 99,00 % 2.520.000 99,00 % 3.024.000 99,00 % 3.628.800 98,40 % 4.354.560 595,00 % 16.027.360 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
02 Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan listrik
Pembayaran jasa
Komunikasi' Sumber daya
air dan listrik
100,00 % 99,86 % 8.640.000 99,86 % 35.000.000 97,86 % 9.000.000 99,26 % 40.250.000 97,86 % 42.000.000 96,57 % 43.750.000 591,27 % 178.640.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Bertambahnya pemahaman
pelaksanaan tugas dan
fungsi
100,00 % 99,74 % 16.643.000 99,74 % 45.000.000 96,05 % 44.165.000 98,68 % 51.750.000 96,05 % 54.000.000 97,37 % 56.250.000 587,63 % 267.808.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
09 Penyediaan jasa
perbaikan alat kerja
Pembayaran jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
100,00 % 100,00 % 28.010.000 100,00 % 35.000.000 97,86 % 29.440.000 99,14 % 40.250.000 97,86 % 42.000.000 96,86 % 43.750.000 591,72 % 218.450.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
tercapai
100,00 % 100,00 % 10.045.000 100,00 % 24.000.000 97,92 % 26.400.000 98,96 % 27.600.000 95,83 % 28.800.000 97,92 % 30.000.000 590,63 % 146.845.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
11 Penyediaan barang
cetak dan penggandaan
Penyediaan barang cetak
dan pengandaan tercapai
100,00 % 100,00 % 4.720.000 100,00 % 5.500.000 98,64 % 6.050.000 98,64 % 6.325.000 98,64 % 6.600.000 98,64 % 6.875.000 594,56 % 36.070.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100,00 % - - 95,83 % 13.800.000 95,83 % 14.400.000 100,00 % 15.000.000 291,66 % 43.200.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
18 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Bertambahnya pemahaman
pelaksanaan tugas dan
fungsi
100,00 % 100,00 % 41.040.000 100,00 % 98.000.000 98,47 % 101.880.000 99,49 % 112.700.000 99,49 % 117.600.000 97,96 % 122.500.000 595,41 % 593.720.000 BPBD
KOTA
AMBON
JAKART
A
19 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Terciptanya koordinasi
tugas dan Fungsi
100,00 % 100,00 % 38.700.000 100,00 % 45.000.000 100,00 % 49.500.000 99,44 % 51.750.000 99,44 % 54.000.000 100,00 % 56.250.000 598,88 % 295.200.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
20 35 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
05 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Tersedianya Motor Dinas
Operasional
0,00 % 100,00 % 105.000.000 100,00 % 105.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
07 Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Tercapainya peralatan
gedung Kantor
100,00 % 100,00 % 46.511.500 100,00 % 50.000.000 98,18 % 75.000.000 98,18 % 126.500.000 98,18 % 132.000.000 96,36 % 137.500.000 590,90 % 567.511.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
09 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Barang
Inventaris Kantor
100,00 % 100,00 % 56.944.500 100,00 % 110.000.000 98,75 % 132.000.000 97,50 % 138.000.000 97,50 % 144.000.000 96,67 % 150.000.000 590,42 % 730.944.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
-
13 Pengadaan alat-alat
Kebersihan dan
Pembersih Gedung
Kantor
Tercapainya Pemeliharaan
Kantor
100,00 % 97,73 % 15.400.000 93,48 % 16.100.000 94,64 % 16.800.000 90,00 % 17.500.000 375,85 % 65.800.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-
jawab
target target target
Kondisi Kinerja pada akhir
target
1715
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun 2016)
1 7 9 11 134
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kota Ambon
Provinsi Maluku- Kota Ambon
Kode Program dan Kegiatan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indikator
Kinerja Program
2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20
Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-
jawab
target
1715
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun 2016)
1 7 9 11 134
Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022
22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terawatnya Bangunan
gedung Kantor
100,00 % 100,00 % 54.071.500 100,00 % 90.000.000 98,33 % 70.000.000 97,78 % 103.500.000 97,78 % 108.000.000 97,78 % 112.500.000 591,67 % 538.071.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
24 Pemeliharaan rutin
kendaraan
dinas/operasional (mobil
dan motor)
Terawatnya Kendaraan
Operasional
100,00 % 100,00 % 129.762.000 100,00 % 200.000.000 99,00 % 275.000.000 99,20 % 230.000.000 98,80 % 240.000.000 98,40 % 250.000.000 595,40 % 1.195.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
26 Pemeliharaan Web Site
bpbdkotaambon. Go. Id
Tercapainya penyampaian
informasi penanggulangan
bencana kepada 197.711
jiwa Kota Ambon
- BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
65 Pemeliharaan rutin
Alat/Bahan logistik dan
kelengkapannya
Bahan - Bahan logistik
terawat dengan baik
100,00 % 100,00 % 24.778.000 100,00 % 60.000.000 99,00 % 66.000.000 98,33 % 69.000.000 95,00 % 72.000.000 95,00 % 75.000.000 587,33 % 366.778.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
66 Pengadaan Bahan
Logistik Bencana
(Bantuan Kepada
Masyarakat yang
Mengalami Musibah)
Bahan logistik disalurkan
kepada masyarakat yang
mengalami musibah
100,00 % 100,00 % 199.758.300 100,00 % 255.000.000 98,92 % 290.245.000 99,02 % 293.250.000 98,24 % 306.000.000 98,63 % 318.750.000 594,81 % 1.663.003.300 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
-
85 Pemeliharaan Peralatan
EWS Longsor dan
Rambu-rambu Evakuasi
Tersedianya Peralatan EWS
Banjir Longsor dan
Terpeliharanya Rambu
Evakuasi dengan Baik
100,00 % 100,00 % 50.000.000 100,00 % 60.000.000 96,67 % 66.000.000 98,33 % 72.600.000 95,00 % 79.860.000 95,00 % 87.846.000 585,00 % 416.306.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
100 Pembangunan Pagar
Kantor BPBD Kota
Ambon
Terciptanya Keamanan dan
keyamanan Lingkungan
Kantor
100,00 % 100,00 % 500.000.000 - 100,00 % 500.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
20 35 03 PROGRAM Peningkatan
Disiplin Aparatur
01 Pengadaan Pakaian
Operasional Lapangan
serta Kelengkapnnya
Tersedianya Pakaian
Operasional Lapangan
pegawai BPBD Kota
0,00 % 98,89 % 150.000.000 99,00 % 180.000.000 197,89 % 330.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
20 35 05 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
01 Pendidikan Pelatihan
dan Pembentukan TIM
REAKSI CEPAT Kota
Ambon
Terlatihnya TIM REAKSI
CEPAT Kota Ambon
0,00 % - - 100,00 % 175.000.000 99,85 % 192.500.000 95,00 % 211.750.000 95,83 % 211.750.000 390,68 % 791.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
08 Pendidikan dan
Pelatihan Pengelolaan
Penanggulangan
Bencana (Pusdalops )
Meningklatnya Pendidikan
dan Pelatihan Pengelolaan
0,00 % 100,00 % 60.000.000 - BPBD
KOTA
AMBON
JAKART
A

Indikator
Kinerja Program
2 3 5 6 8 10 12 14 16 18 19 20
Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-
jawab
target
1715
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
(Tahun 2016)
1 7 9 11 134
Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022
20 35 21 PROGRAM
PENANGGULANGAN
BENCANA
02 Pembentukan Desa dan
Kelurahan Tangguh
Bencana
Terbentuknya 15
Desa/Negeri/Kelurahan
Tanguh Bencana di Kota
Ambon
0,00 % 100,00 % 300.000.000 100,00 % 300.000.000 99,67 % 175.000.000 99,67 % 183.750.000 99,67 % 347.288.000 98,33 % 364.652.000 597,34 % 1.670.690.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
06 Operasional Pusat
Informasi Bencana
(PIB)
Terwujudnya Operasional
Info Bencana
100,00 % 100,00 % 149.877.500 100,00 % 175.000.000 99,57 % 192.500.000 97,43 % 201.250.000 98,80 % 210.000.000 98,57 % 218.750.000 594,37 % 1.147.377.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
09 Pemulihan sosial
psikologis
Meningkatnya kualitas
hidup sosial psikologis
korban bencana pada pasca
bencana
100,00 % 100,00 % 70.094.750 100,00 % 60.000.000 - 98,33 % 75.000.000 95,00 % 75.000.000 95,00 % 75.000.000 488,33 % 355.094.750 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
10 Perbaikan Lingkungan
Daerah Bencana
Tertanganinya Perbaikan
Infrastruktur di Kota Ambon
100,00 % 100,00 % 1.000.000.000 100,00 % 2.125.000.000 100,00 % 2.407.673.000 100,00 % 2.422.500.000 100,00 % 2.422.500.000 99,77 % 2.422.500.000 599,77 % 12.800.173.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
17 Pelatihan Relawan
Penanggulangan
Bencana
Terlatihnya 450 orang
Relawan Penanggulangan
Bencana Desa
100,00 % 100,00 % 149.973.000 100,00 % 250.000.000 - 98,75 % 95,00 % 347.288.000 97,50 % 364.652.000 491,25 % 1.111.913.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
19 Puncak Peringatan
Bulan Penanggulangan
Resiko Bencana (PRB)
BPBD Kota Ambon
mengikuti Puncak
Peringatan Bulan PRB di
Indonesia
0,00 % 100,00 % 125.000.000 99,80 % 107.601.500 98,80 % 137.813.000 98,80 % 144.705.000 99,80 % 151.941.000 497,20 % 667.060.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
23 Pelatihan Penilaian
kerusakan dan
Kerugian (Jitu Pasna)
Akibat Bencana
Terlaksananya pelatihan
kerusakan dan kerugian
akibat bencana
100,00 % 100,00 % 77.310.500 100,00 % 75.000.000 99,00 % 95.000.000 96,67 % 95.000.000 96,67 % 95.000.000 98,00 % 95.000.000 590,34 % 532.310.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
24 Sosialisasi PRB lewat
media cetak dan visual
Kota Ambon
Tersosialisasinya upaya
pengurangan risiko yang
disebabkan oleh bencana
100,00 % 100,00 % 28.475.500 100,00 % 30.000.000 97,00 % - 96,00 % 96,00 % 34.729.000 96,00 % 36.466.000 585,00 % 129.670.500 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
25 Sekolah Aman Bencana
(Go to School)
Terlaksananya upaya
pengurangan risiko
bencana di 10 SD yang
memiliki risiko bencana
tinggi
0,00 % - 173.645.000 99,67 182.326.000 99,67 % 355.971.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
26 Dana Stimulan
Pembangunan Rumah
Rusak Berat Korban
Bencana Banjir
Longsor Tahun 2013.
Tersedianya Dana stimulan
rumah kepada Korban
Bencana Banjir Longsor
Tahun 2013.
0,00 % 100,00 % 1.985.416.222 3.583.977.150 100,00 % 5.569.393.372 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
27 Pelatihan Survey dan
Pemetaan Bencana
Terlaksananya Pelatihan
Survey dan Pemataan
Bencana
0,00 % 100,00 % 50.000.000 97,00 % 120.000.000 99,00 % 50.000.000 96,00 % 50.000.000 92,00 % 50.000.000 484,00 % 320.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON
28 Pelatihan Tenaga
Pemulihan Psikososial
Kota Ambon
Tersedianya Tenaga
Pemulihan Psikososial Kota
Ambon
100,00 % 99,67 % 91.000.000 99,77 % 250.000.000 99,73 % 250.000.000 130,67 % 250.000.000 429,84 % 841.000.000 BPBD
KOTA
AMBON
KOTA
AMBON

Renstra BPBD

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Renstra BPBD

Ähnlich wie Renstra BPBD (20)

Mehr von Abdul Aziz

Mehr von Abdul Aziz (10)

Renstra BPBD