RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006 - 2011
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami
perubahan mendasar seiring dengan tuntutan pada bidang
politik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur sistem
Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung.
Paparan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih akan
menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja Pemerintah
Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala
Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya paling lambat
3 (tiga) bulan setelah pelantikan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberi arah
dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan suatu provinsi.
Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat sendiri untuk
periode Tahun 2006 – 2011. RPJMD ini merupakan penjabaran
dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM-Nasional) yang memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
agenda pembangunan daerah.
Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini juga memuat
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (lintas SKPD), dan
program kewilayahan. Setiap program dan kegiatan disertai
dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya yang
bersifat indikatif.
Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang baru,
karenanya kepemimpinan Kepala Daerah saat ini merupakan
Kepala Daerah pertama di Provinsi Sulawesi Barat. Upaya untuk
mencapai tujuan dari pembentukan provinsi yang masih baru ini,

2
maka sangat diharapkan semua komponen melaksanakan
pembangunan secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan
masyarakat. Kerja keras dan kerjasama mutlak dibangun dan
dibudayakan, untuk menghilangkan predikat daerah tertinggal
yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat, dan mempercepat
pemenuhan hak dasar masyarakat.
B. Maksud dan Tujuan
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan dengan
maksud menjadi arah bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi
Sulawesi Barat lima tahun kedepan. Tujuannya agar dapat
menjadi pedoman bagi SKPD dalam merumuskan program dan
kegiatannya dalam upaya mewujudkan visi melalui pelaksanaan
misi dan penjabaran agenda pembangunan yang telah
ditentukan.
Periode pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan
merupakan periode yang bernuansa strategis karena akan
meletakkan dasar-dasar bagi terwujudkan Visi Provinsi Sulawesi
Barat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan perlu diberikan
arah. Demikian pula oleh SKPD dalam merumuskan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakannya lima tahun kedepan perlu
diberikan pedoman. Penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
ini ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini ditetapkan untuk
mempercepat terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2006–2011, yaitu melalui pelaksanaan misi dan
penjabaran agenda dan program prioritas pembangunan yang
telah ditetapkan, juga sebagai media informasi dan evaluasi bagi
masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam
kurun waktu lima tahun kedepan sejak Tahun 2006 hingga 2011.
C. Landasan Hukum
Dalam penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2006–2011, peraturan perundang-undangan yang dijadikan
landasan hukum, adalah sebagai berikut :

3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4022).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4438).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor
3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

4
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4022).
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
11).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
D. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2011,
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
strategis, disamping karena muatannya yang menjadi arah dan
pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun
kedepan, juga karena dokumen RPJMD memiliki relevansi yang
terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya.
Dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
beberapa dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman adalah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dokumen perencanaan pembangunan tersebut digunakan
sebagai pedoman agar tercipta kesesuaian dan kesatuan antar
dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional
maupun di tingkat daerah. sehingga terjadi kesinambungan dan
integrasi pelaksanaan pembangunan.
Selanjutnya RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang
ditetapkan untuk Tahun 2006 – 2011, digunakan sebagai
pedoman bagi seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Barat untuk
membuat Rencana Strategis (Renstra) yang berisi program dan
kegiatan SKPD yang akan dilaksanakannya untuk jangka waktu
2006 – 2011. Program dan kegiatan SKPD yang termuat dalam
Renstra SKPD merupakan penjabaran arah kebijakan dan
prioritas program pembangunan yang telah ditentukan dalam
RPJMD. Setiap tahunnya masing-masing SKPD, membuat
Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai pelaksanaan tahunan
Renstra SKPD.

5
RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan juga
menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi
Barat dalam menetapkan RPJMD Kabupaten. Sedangkan RPJMD
Kabupaten menjadi pedoman bagi SKPD Kabupaten masing-
masing dalam membuat Rencana Strategis SKPD dan selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten. Sehingga
pelaksanaan pembangunan antar Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat terjadi kesesuaian dan
saling berintegrasi, guna mencapai Visi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2011.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika yang dipakai dalam penyusunan RPJMD
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2011 ini mengacu pada
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal
11 Agustus 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD
dan RPJMD, sehingga sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2006 - 2011 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, merupakan uraian beberapa hal yang
menjadi latar belakang penyusunan dan penetapan RPJMD
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2011, mengenai maksud
dan tujuan penyusunan, dasar hukum yang dijadikan landasan
penyusunan, hubungan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan
sistematika penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, berisi deskripsi
disertai analisis mengenai berbagai kondisi Provinsi Sulawesi
Barat, antara lain mengenai Kondisi Geografis, Perekonomian
Daerah, Sosial Budaya Daerah, Prasarana dan Sarana Daerah,
dan Keadaan Pemerintahan Umum.
BAB III VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH,
yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah
Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun 2006 – 2011, sedangkan
strategi pembangunan daerah menjelaskan beberapa strategi
yang akan ditempuh guna pencapaian visi dan melaksanakan
misi.
BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, menguraikan
analisa mengenai Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah

6
Pengelolaan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Umum
Anggaran untuk lima tahun kedepan.
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM, menjelaskan kebijakan yang
berkaitan dengan program Kepala Daerah, sebagai arah bagi
SKPD dalam merumuskan program dan kegiatannya untuk lima
tahun kedepan.
BAB VI AGENDA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH,
merupakan beberapa prioritas yang diformulasi dalam bentuk
Agenda dan Program Pembangunan Daerah, sebagai upaya untuk
mewujudkan visi, melaksanakan misi dengan menggunakan
strategi yang telah ditetapkan.
BAB VII PENUTUP, memuat beberapa program transisi dan
kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006
- 2011.
LAMPIRAN – LAMPIRAN berisi Data Pendukung, Matriks
Program Lima Tahunan SKPD dan Matriks Program Tahunan
SKPD.

7
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah
Sulawesi Barat berada pada posisi “Segitiga-Emas“ antara
Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi
Tengah. Terlebih dengan wilayahnya yang berhadapan langsung
dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan
internasional. Posisi ini dianggap sangat menguntungkan, karena
memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi
wilayah ke depan.
Secara geografis, kondisi
wilayah Sulawesi Barat berada
pada koordinat antara
118°43’15’’ - 119°54’3’’ Bujur
Timur, serta 0°12’ hingga 03°38’
Lintang Selatan, sehingga letak
Provinsi Sulawesi Barat sangat
strategis.
Secara administratif,
batas wilayah Provinsi Sulawesi
Barat adalah: sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten
Donggala Provinsi Sulawesi
Tengah; bebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten
Tana Toraja dan Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
dan Teluk Mandar; sebelah barat berbatasan dengan Selat
Makassar.
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 16.937,16
Km2, dengan luas wilayah laut sebesar 7.668,84 Km2, dan
panjang garis pantai barat memanjang dari utara ke selatan
sepanjang 639,07 km. Memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA)
yang beraneka ragam, baik di darat maupun di laut, antara lain
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan,
pertambangan dan pariwisata.
Gambar 1. Peta Sulawesi Barat

8
Secara administratif, Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5
(lima Kabupaten yaitu: Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten
Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara dan
Kabupaten Mamasa. Ibu Kota Provinsi terletak di Kabupaten
Mamuju. Jumlah sungai yang
mengaliri wilayah Sulawesi
Barat tercatat sekitar
delapan aliran sungai,
dengan jumlah aliran yang
terbesar di Kabupaten
Polewali Mandar, yakni 5
aliran sungai. Sungai yang
terpanjang tercatat ada dua
yakni Sungai Saddang yang
mengalir meliputi Kabupaten
Tator, Enrekang, Pinrang
dan Polewali Mandar serta
Sungai Karama di
Kabupaten Mamuju. Panjang
kedua sungai tersebut
masing-masing + 150 Km2.
Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat dua buah gunung
yang mempunyai ketinggian diatas 2.500 M, dengan gunung
tertinggi adalah Ganda Dewata dengan ketinggian 3.074 M dpl.
Gunung ini berdiri tegak di Kabupaten Mamuju. Uraian di atas
dapat dilihat pada Tabel 1 Lampiran I.
B. Iklim
Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelembaban udara
relatif tinggi, dimana pada tahun 2005 rata-rata berkisar antara
74 Persen sampai 85 Persen. Untuk kecepatan angin hampir
seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat umumnya merata
tiap bulannya yaitu berkisar 3-7 Km/Jam.
C. Keadaan Topografi
Topografi Provinsi Sulawesi Barat adalah bervariasi dari
datar, berbukit sampai bergunung. Daerah topografi datar dapat
Gambar 2. Kabupaten di Prov.Sulbar
KEPULAUAN
BALA-BALAKANG
KAB.
MAMUJU
UTARA
POLEWALI
MAJENE
SELAT MAKASSAR
SELAT MAKASSAR
KAB. DONGGALA
SULTENG
KAB.
LUWU UTARA
SULSEL
KAB. TANA
TORAJA
SULSEL
KAB.
PINRANG
SULSEL
KAB.
ENREKANG
SULSEL
PROVINSIPROVINSI
SULAWESI BARATSULAWESI BARAT
KAB.
MAMUJU
KAB.
MAMASA
MAMASA
KAB.
MAJENE
MAMUJU
PASANG KAYU
KAB.
POLEWALI
MANDAR
KEPULAUAN
BALA-BALAKANG
KAB.
MAMUJU
UTARA
POLEWALI
MAJENE
SELAT MAKASSAR
SELAT MAKASSAR
KAB. DONGGALA
SULTENG
KAB.
LUWU UTARA
SULSEL
KAB. TANA
TORAJA
SULSEL
KAB.
PINRANG
SULSEL
KAB.
ENREKANG
SULSEL
PROVINSIPROVINSI
KAB.
MAMUJU
KAB.
MAMASA
MAMASA
KAB.
MAJENE
MAMUJU
PASANG KAYU
KAB.
POLEWALI
MANDAR

9
dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan
Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah
berbukit sampai bergunung.
Daya dukung fisik dan lingkungan Provinsi Sulawesi Barat
dimaksudkan adalah kemampuan fisik, karakteristik lahan,
kesesuaian lahan, dan lingkungan untuk pertanian dalam
mendukung pengembangan komoditas pertanian. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan untuk mendukung hal-hal di atas adalah
kondisi tata guna tanah, lokasi geografis, sumberdaya air, kondisi
topografi, status dan nilai tanah, dan lain-lainnya.
Kondisi Topografi Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari
laut dalam, dataran rendah, dataran tinggi dan pengunungan
dengan tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga memungkinkan
berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik.
D. Pengunaan Lahan
Lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas areal
persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan lindung,
hutan produksi, padang rumput, pemukiman, industri, jasa,
pertambangan, jalan dan lain-lain. Meskipun data tentang
ketersediaan lahan di setiap kabupaten telah ada, akan tetapi jika
ditelusuri luas lahan dan bahkan status lahan tersebut,
seringkali data kabupaten yang diinginkan tidak tersedia dan
tidak valid untuk dijadikan data pendukung bagi para investor
sehingga seringkali menghambat kegiatan investasi di setiap
kabupaten.
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan
Penggunaan Tanah Pedesaan dan Penggunaan Tanah Perkotaan,
klasifikasi penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Barat tetap
didominasi hutan dengan luas areal mencapai 1.124.496,46 Ha
atau mencapai 66,38 persen dari luas wilayah. Kemudian diikuti
oleh lahan hutan belukar, hutan sejenis, perkebunan besar,
kebun campuran, perkebunan rakyat, alang-alang hingga sawah.
Sedangkan areal pemukiman hanya 0,90 persen dari luas
wilayah. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat
masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama bagi
sektor kehutanan, perkebunan/ pertanian. Data di atas dapat
dilihat pada Tabel 1 di Lampiran I.

10
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun
2004, tentang Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dan Peta
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) adalah 1.693.718 Ha.
Luas wilayah tersebut terdiri dari Kawasan Non Budidaya
(Lindung) seluas 669.358 Ha atau sebesar 39,52 persen dan
Kawasan Budidaya seluas 1.024.360 Ha atau sebesar 60,48
persen.
E. Perekonomian Daerah
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai
PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diciptakan pada
tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan
untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga
perubahan yang diukur merupakan perubahan riil ekonomi.
Dalam penghitungan PDRB 2005, pertumbuhan ekonomi baik
nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga
konstan Tahun 2000 sebagai tahun dasar.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat selama
periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 dapat dilihat
pada Tabel 2.1
Tabel 2.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
N0. Tahun
PDRB
(Rp Milyar)
Perkembangan
(%)
PDRB
Atas Dasar Harga
Konstan (Rp Milyar)
Pertumbuhan
(%)
1.
2.
3.
2003
2004
2005
3.428,62
3.869,65
4.422,95
8,27
12,86
14,30
2.783,19
2.946,31
3.120,77
3,21
5,86
5,92
Sumber : BPS, PDRB Prov. Sulawesi Barat Tahun 2005
Dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan 2005
tidak terdapat pergeseran yang berarti pada struktur ekonomi
provinsi ini. Pada Tabel 2.4. menunjukkan peranan sektor
pertanian terhadap perekonomian Sulawesi Barat masih cukup
besar yakni rata-rata 57,32 persen. Tingginya peranan ini
ditopang oleh subsektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata
28,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar
penduduk Sulawesi Barat masih mengandalkan sektor pertanian
tanaman perkebunan.

11
Selain pertanian, sektor lain yang mempunyai kontribusi
cukup besar adalah sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel
dan restoran, dan sektor industri pengolahan yang masing-
masing menyumbang 12,83 persen, 12,74 persen, dan 7,35
persen (keadaan Tahun 2005) terhadap pembentukan total PDRB
Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air
bersih pada tahun yang sama mempunyai kontribusi yang paling
kecil, hanya sekitar 0,36 persen.
Tabel 2.2 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, Tahun
2003 - 2005 (dalam persen)
No. Lapangan Usaha 2003 2004 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pertanian
Pertambangan/Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik,Gas dan Air
Bangunan
Perdagangan
Angkutan dan Komunikasi
Lembaga keuangan
Jasa-jasa
58,08
0,60
7,18
0,37
2,81
11,68
2,51
4,01
12,77
57,98
0,62
7,21
0,37
2,82
11,50
2,48
4,47
12,55
55,91
0,62
7,35
0,36
3,03
12,74
4,63
4,63
12,83
Tingginya persentase kontribusi lapangan usaha sektor
pertanian berkorelasi dengan besarnya jumlah penduduk yang
bekerja di sektor tersebut. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
3. Lampiran I terdapat 76,00 persen penduduk usia kerja di
Provinsi Sulawesi Barat yang bekerja di sektor pertanian, yakni
Mamuju (79,43 %), Majene (53,46 %), Polewali Mandar (68,33 %),
Mamasa (90,40 %) dan Mamuju Utara (85,08 %). Di antara lima
daerah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene
dan Mamasa adalah daerah yang dalam struktur
perekonomiannya terdapat sektor ekonomi yang cukup signifikan
tidak bertumpu pada pertanian secara langsung (9,33 %), tetapi
sektor yang menyerap lapangan kerja terbesar seperti
perdagangan (30,34 %), angkutan dan komunikasi (17,18 %) dan
jasa (22,77 %) juga merupakan rangkaian dari proses distribusi
dan perdagangan hasil-hasil komoditas sektor pertanian.
Sedangkan penduduk usia kerja pada sektor lapangan usaha
diluar sektor di atas seperti pertambangan, industri pengolahan,
listrik, gas dan air, bangunan serta keuangan dan persewaan,
porsinya masih di bawah 10 persen.

12
Jika dilihat per sektor ekonomi untuk PDRB Tahun 2005,
maka pada umumnya pertumbuhan riilnya lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, kecuali untuk sektor
pertanian (3,10 %) dan sektor pertambangan dan penggalian
(2,02). Namun demikian, sektor yang tumbuh tinggi adalah sektor
yang memiliki kontribusi relatif kecil terhadap PDRB. Berikut ini
adalah uraian tentang masing-masing subsektor dalam
perekonomian Sulawesi Barat.
1. Pertanian Tanaman Pangan
Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan,
tanaman pangan lainnya adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar
dan kacang-kacangan.
Produksi padi pada Tahun 2005 adalah 253.886 Ton yang
dipanen dari areal seluas 59.766 Ha atau rata-rata 4,25 Ton
Per Ha. Sebagian besar produksi padi dihasilkan oleh jenis
padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 6,28 persen dari
seluruh produksi padi atau sebesar 244.442 Ton,
sedangkan sisanya dihasilkan padi ladang.
Produksi jagung Provinsi
Sulawesi Barat pada Tahun
2005 sebesar 17.343 Ton
dengan luas panen 5.219 Ha
atau menghasilkan rata-rata
3,32 Ton/Ha. Tabel 4
Lampiran I menunjukkan
banyaknya irigasi teknis, semi
teknis dan sederhana yang
mendukung produktivitas
pertanian tersebut,
sedangkanpada Tabel 5
Lampiran I dapat dilihat data
mengenai komoditas utama
tanaman pangan.
2. Perkebunan
Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan dilihat
dari jumlah produksi dan prospek pengembangannya adalah
kakao, jambu mente, kelapa dalam, kelapa sawit, kelapa
Gambar 3. Areal Persawahan di Prov. Sulbar

13
hibrida dan kopi arabika. Komoditas ini merupakan prioritas
untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
Indonesia merupakan
negara produsen kakao
kedua di dunia yang
mengekspor produksi
kakaonya hingga 70 persen.
Di samping itu, kelapa sawit
juga merupakan produk
unggulan mengingat semakin
berkurangnya persediaan
minyak fosil. Selain perluasan
areal tanaman kakao dan
kelapa sawit, peningkatan
mutu juga menjadi prioritas
utama dalam pengembangan komoditas perkebunan. Saat ini
di wilayah Provinsi Sulawesi Barat lokasi pertanaman
perkebunan kakao terdapat di semua kabupaten sedangkan
untuk kelapa sawit hanya terdapat di dua kabupaten. Tabel 6
Lampiran I menggambarkan luas panen, produksi dan
produktivitas tanaman perkebunan yang ada.
3. Peternakan
Perkembangan subsektor peternakan di Provinsi
Sulawesi Barat cukup meyakinkan. Sebagaimana diketahui,
Kabupaten Majene dan Polewali Mandar dari dulu dikenal
sebagai daerah peternakan, meskipun dalam dekade terakhir
mengalami sedikit kemunduran.
Jenis ternak yang
berkembang di Sulawesi
Barat adalah sapi, kerbau,
kambing, ayam buras, ayam
ras, dan itik. Kondisi
berbagai jenis ternak
tersebut dapat dilihat pada
Tabel 7 Lampiran I.
Gambar 4. Perkebunan Kakao di Prov. Sulbar
Gambar 5. Potensi Ternak Sapi di Prov. Sulbar

14
4. Kehutanan
Areal hutan di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sekitar
1,2 juta Ha. Bagian terbesar adalah Hutan Lindung seluas
700.200 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 341.904 Ha.
Jika dilihat dari daerah administratifnya, maka Kabupaten
Mamuju mempunyai jumlah hutan terluas yakni 700.553 Ha,
sedangkan yang terkecil pada Kabupaten Majene yaitu hanya
seluas 58.889 Ha. Luas kawasan hutan berdasarkan
kabupaten dapat dilihat pada Tabel 8 Lampiran I.
5. Perikanan
Kabupaten yang signifikan memiliki potensi
perikanan/kelautan adalah Mamuju, Majene, Polewali
Mandar dan Mamuju Utara. Garis pantai terpanjang di
Mamuju (275 Km), Mamuju Utara (150 Km), dan terpendek di
Polewali Mandar (89 Km), sedangkan Mamasa tidak mamiliki
garis pantai karena berada di daerah pengunungan. Tabel 9
Lampiran I menunjukkan luas wilayah dan panjang pantai
tiap kabupaten.
Adapun Produksi sektor
perikanan di Provinsi Sulawesi
Barat masih didominasi oleh
perikanan tangkap yaitu
sebanyak 41.944,9 Ton
sedangkan produksi tambak
sebesar 8.589,2 Ton kemudian
disusul dengan produksi
budidaya laut sebanyak
2.786,1 Ton. Data tersebut
dapat dilihat pada Tabel 10
Lampiran I.
6. Pertambangan
Potensi sumberdaya alam dari pertambangan di
wilayah Provinsi Sulawesi Barat cukup banyak. Sepanjang
pantai memiliki 7 (tujuh) blok Minyak dan Gas Bumi, yang 4
(empat) diantaranya sudah diselesaikan tender eksplorasinya.
Untuk jenis bahan galian logam terdapat emas, bijih besi,
mangan, nikel dan beberapa bahan galian logam lainnya.
Bahan galian non logam akan dapat ditemukan granit, batu
Gambar 6. Potensi Perikanan di Prov. Sulbar

15
gamping, kaolin, pasir kuarsa dan sebagainya. Keseluruhan
data ini dapat dilihat di Tabel 11 Lampiran I.
7. Industri Kecil dan Menengah
Keadaan industri kecil dan menengah dapat
ditunjukkan pada data yang telah tersedia. Pengembangan
industri kecil seperti industri makanan, kerajinan rumah
tangga, pembuatan furnitur, konfeksi, fotocopy, pandai besi,
bengkel dan industri kecil lainnya dijumpai di seluruh
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Jenis industri kecil
yang cukup banyak menyerap tenaga kerja di seluruh
kabupaten adalah usaha gula aren dan pembuatan meubel.
Untuk usaha menengah, yang cukup banyak menyerap
tenaga kerja adalah pembuatan batu bata dan usaha
pemintalan sutra di Kabupaten Mamasa. Usaha-usaha
tersebut dikerjakan secara formal (ada izin dari pemerintah)
dan tidak formal. Tabel 12 Lampiran I memperlihatkan Sentra
industri kecil di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006.
8. Sektor Perdagangan dan Jasa
Salah satu jenis sektor jasa yang sedang dan akan
dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat adalah pariwisata.
Kebutuhan masyarakat akan rekreasi semakin berwujud
dengan tumbuhnya objek-objek wisata. Berbagai macam
objek wisata yang dapat dipromosikan adalah wisata alam,
wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata agro serta wisata
maritim/bahari.
Beberapa kabupaten telah
memiliki beberapa jenis objek
wisata tersebut, hanya saja
kualitas objeknya dan
pelayanannya masih perlu
ditingkatkan. Sebutlah
misalnya,Pulau Karampuang,
Pasir Putih Bakengkeng,
Pantai Datuk Panggalle,
Pulau Gusung Toraja, Pantai
Palippis dan
Lambuang, Sandeq, Permandian Air Panas Limboro,
Pemandian Air Panas Kole, Air Terjun Sanbabo, Anjoro Pitu,
Air Terjun Liawan, Gunung mambulling dan Puncak Mussa
Gambar 7. Potensi Pariwisata di Prov. Sulbar

16
Ballapeu. Tabel 13 Lampiran I memperlihatkan objek-objek
wisata andalan menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Barat.
Selain pengembangan jasa, kegiatan perdagangan juga
sangat perlu dikembangkan, meskipun sebagian dari kegiatan
ini sudah merupakan bagian dari pengembangan sektor
pertanian (perdagangan hasil-hasil pertanian) dan
pengembangan sektor industri kecil dan menengah
(perdagangan hasil-hasil industri kecil termasuk kerajinan).
Kegiatan perdagangan tersebut, selain untuk tujuan lokal
juga untuk perdagangan antar pulau untuk pasar Pulau
Jawa, Kalimantan dan daerah-daerah Kawasan Timur
Indonesia lainnya.
Kegiatan perdagangan yang berkembang lebih banyak
didominasi perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti: beras,
jagung, jeruk manis, kakao, kopi, cengkeh, ikan, udang,
rumput laut dan berbagai komoditas lainnya, termasuk hasil
industri kecil dan menengah. Kegiatan ini lebih banyak
digerakkan dari pasar di Kabupaten Polman dan Mamuju
Dalam upaya memperlancar kegiatan terutama
perdagangan antar pulau, maka sedang dan akan
dikembangkan pelabuhan rakyat, seperti: pelabuhan di
Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. Demikian pula
pelayanan jasa transportasi darat juga banyak berperan
dalam perdagangan tersebut.
F. Keadaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat yang resmi terbentuk berdasarkan
UU Nomor 26 Tahun 2004, sampai saat ini baru menghasilkan 10
buah Peraturan Daerah yaitu:
1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2006
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun
2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat.

17
2006 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Kendaraan Bermotor.
2006 tentang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.
2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
2006 Tentang Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Peraturan Daerah Provinsi sulawesi Barat Nomor 9 tahun
2006 tentang penggunaan lambang Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
2006 Tentang Lagu Mars dan Hymne Provinsi Sulawesi Barat.
2006 tentang Hari Jadi Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2006 Tentang Penetapan Perubahan APBD Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006.
2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Dari ke sepuluh buah peraturan daerah (perda) yang telah
diterbitkan sebagaimana tersebut di atas terlihat bahwa perda
yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat hanya mencakup
tentang Penerimaan Daerah dan Lambang Daerah, belum ada
perda yang secara khusus dibuat untuk merangsang percepatan
pembangunan misalnya yang berhubungan dengan kemudahan
berinvestasi, peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan
lain-lain.

18
G. Sosial Budaya
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari
pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah
pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun
partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin
meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program
pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih
meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam
bangku pendidikan.
Peningkatan partisipasi memperoleh bangku pendidikan
tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan
sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Hasil
capaian di bidang pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dapat
dilihat pada Tabel 14 Lampiran I.
Di bidang kesehatan, Provinsi Sulawesi Barat masih
sangat membutuhkan tambahan prasarana kesehatan dan
tenaga medis/paramedis. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di
Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 15 Lampiran I.
Operasionalisasi pelayanan kesehatan dari sarana pelayanan
kesehatan yang ada tersebut, didukung oleh tenaga medis dan
paramedis sebagaimana tergambar dalam Tabel 16 Lampiran I.
Untuk Program Keluarga Berencana (KB), terjadi
penurunan jumah akseptor baru yaitu 11.976 orang pada Tahun
2004 menjadi 10.873 orang pada Tahun 2005, demikian pula
jumlah akseptor aktif juga mengalami penurunan yaitu 92.053
orang pada Tahun 2004 menjadi 80.780 orang pada Tahun 2005.
Untuk lebih jelasnya data akseptor di Provinsi Sulawesi Barat
dapat dilihat pada Tabel 17 Lampiran I.
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat
dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.
Tempat peribadatan umat Islam yang berupa masjid, langgar dan
musholah pada Tahun 2005 masing-masing berjumlah 3.154,70
dan 278 unit. Tempat peribadatan untuk umat Kristiani, Hindu
dan Budha masing-masing memiliki 85 gereja Khatolik, 304
gereja Protestan, 18 Pura dan 2 Wihara.

19
Perkembangan sosial budaya masyarakat di Provinsi
Sulawesi Barat dapat diamati melalui aspek kependudukan
seperti tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga,
budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi
masyarakat yang mengusahakan komoditas unggulan pada
khususnya maupun sektor unggulan pada umumnya.
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah
1.022.257 Jiwa yang terbagi atas 510.928 jiwa laki-laki dan
511.330 jiwa perempuan, dengan perbandingan antara laki-laki
dan perempuan masing-masing sebesar 53,5 persen dan 46,5
persen. Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene
memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada
perempuan dengan perbandingan sekitar 48 persen berbanding
52 persen, sedangkan di Kabupaten Mamuju, Mamasa dan
Mamuju Utara jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibanding perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan
kabupaten dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 18
Lampiran I.
Pada umumnya masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat
mengusahakan komoditas pertanian. Olehnya itu, masyarakat
memiliki tradisi-tradisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
usahatani mereka. Tradisi masyarakat di provinsi ini yang paling
terkenal adalah “Tudang Sipulung/Malembo”. Pada acara ini
semua hal yang menjadi konstrain dalam penyelenggaraan
usahatani petani akan menjadi bahan diskusi, seperti: waktu
tanam, luas wilayah yang akan ditanami, kebutuhan saprodi
termasuk benih, pupuk, obat-obatan, ataupun alat-alat
pertanian, dan sebagainya. Demikian pula tradisi-tradisi pada
penyelenggaraan usahatani tambak ataupun penangkapan ikan
di laut, semuanya memiliki tradisi yang unik-unik termasuk pada
usahatani ternak.
H. Prasarana dan Sarana
Kondisi prasarana dan sarana di Provinsi Sulawesi Barat
utamanya di bidang perhubungan yang meliputi transportasi
(darat, laut dan udara) baik kualitas maupun kuantitas masih
sangat membutuhkan perhatian untuk mendukung kelancaran
arus penumpang orang dan barang serta kebutuhan sehari-
hari/hasil bumi yang keluar dan masuk Provinsi Sulawesi Barat
dalam rangka percepatan pembangunan dan ekonomi kerakyatan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

20
Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di bidang
transportasi (darat, laut dan udara) yaitu :
1. Darat : jalan dan jembatan
pada jalan negara trans
Sulawesi lewat pantai barat
mulai dari batas Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan ke batas Kabupaten
Donggala Provinsi Sulawesi
Tengah ; Jalan Trans Poros
Barat - Timur yang bermuara
ke dan dari Pelabuhan
Samudera Belang-Belang dan bandara udara Tampa Padang
Kalukku Mamuju ke batas Kabupaten Luwu Utara Provinsi
Sulawesi Selatan terus ke Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggara; jalan poros Polewali ke Kabupaten Mamasa ke
batas Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan,
kemudian dari Kecamatan Kalumpang ke batas Kabupaten
Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, serta Poros Jalan
Malabo – Mambi – Aralle – Lakahan – Buttuada - Kalukku ;
dan Poros Jalan Strategi dan jalan yang membuka
isolasi/kantong-kantong potensi ekonomi antara lain jalan
alternatif lewat pantai Tapalang - Singkep – Mamuju;
Wonomulyo – Matangnga – Kepe – Mambi dan Balanipa –
Limboro – Allu – Tutallu – Kalenarang ; Salu Tambung –
Kabiraan – Babasondong – Paku – Seppong – Jekang – Baba
Lombi - Mambi ; dan Malunda - Ulu Manda – Mambi ;
Tapalang – Bela – Mambi ; Manalisse Tadui – Aralle ; Toabo –
Kalonding – Tommo – Tobadak - Tabolang dan Belang-belang
– Kalonding – Bonehau.
2. Laut : Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 4
(empat) kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat
Makassar, berdasarkan hasil kajian ALKI II merupakan salah
satu jalur pelayaran Nasional dan Internasional, dapat
memberikan nilai tambah bagi pembangunan sosial ekonomi
ke depan, di mana Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi
Barat dapat menjadi pusat Kawasan Andalan Pembangunan
Ekonomi Regional Terpadu (KAPERT) Selat Makassar yang
meliputi 6 (enam) Provinsi (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan
Gorontalo) karena secara topografis didukung oleh Pelabuhan
Samudra Belang-Belang sebagai Pelabuhan Kontainer/
Gambar 8. Kondisi Jalan di Prov. Sulbar

21
Pelabuhan Internasional; Pelabuhan Silopo Polewali Mandar,
Pelabuhan Palipi Majene, Pelabuhan Pasangkayu Mamuju
Utara dan beberapa pelabuhan lokal lainnya .
3. Udara : Bandara Udara Tampa Padang Mamuju yang berjarak
27 kilo meter dari Kota Mamuju yang saat ini didarati pesawat
jenis C-212 dengan Rute Makassar – Mamuju – Balik Papan
P.P. dengan intensitas penerbangan lima kali seminggu, dan
saat ini juga sedang diusahakan untuk percepatan
pembangunan peningkatan dan perpanjangan landasan pacu
yang dapat didarati jenis pesawat yang lebih besar seperti
jenis Fokker.
Pada pembangunan jalan dan jembatan diperlukan
adanya koordinasi dan pembagian kewenangan penanganan
terhadap jalan dan jembatan, yang meliputi jalan nasional, jalan
provinsi dan jalan kabupaten. Keadaan saat ini panjang jalan
nasional adalah 538,70 Km, dengan jumlah jembatan nasional
443 buah. Sedangkan untuk panjang jalan provinsi 602,95 Km,
dengan jumlah jembatan provinsi sebanyak 173 buah.
Upaya percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana
lainnya antara lain Pembangkit Listrik/PLN, Irigasi, PDAM/PAM,
Telekomunikasi, TVRI, Pos dan Giro, Perbankan, Perhotelan/
Restoran, serta Pegadaian dan Koperasi yang sangat membantu
perekonomian masyarakat terutama masyarakat di pedesaan.
I. Pemerintahan Umum
Secara administratif, Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas
lima kabupaten dan satu kota yang secara keseluruhan terdiri
atas 55 kecamatan dan 448 kelurahan/desa (Tabel 19 Lampiran
I). Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar memiliki jumlah
kecamatan terbesar (Kabupaten Polewali Mandar: 17 kecamatan),
sedangkan Kabupaten Mamuju Utara adalah terkecil
(4 kecamatan). Jumlah kelurahan/desa terbesar adalah
Kabupaten Mamasa (125 kelurahan/desa), sedangkan Kabupaten
Mamuju Utara adalah terkecil (33 kelurahan).
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Perda Sulbar) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Perda
Sulbar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Perda

22
Sulbar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta
Perda Sulbar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat,
disebutkan bahwa Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3
asisten dan 8 biro, sedangkan Dinas Daerah berjumlah 14 dinas,
9 badan, 3 kantor, 3 Lembaga Teknis Administrasi dan
Operasional dan 1 Sekretariat DPRD. Adapun rinciannya sebagai
berikut:
1. Sekretariat Daerah
a. Asisten Bidang Tata Praja
b. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan
c. Asisten Bidang Administrasi
d. Biro Tata Pemerintahan
e. Biro Hukum
f. Biro Humas dan Protokol
g. Biro Ekonomi dan Pembangunan
h. Biro Umum dan Perlengkapan
i. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra
j. Biro Ortala dan Kepegawaian Sekretariat
k. Biro Keuangan
2. Dinas-Dinas
a. Dinas Pekerjaan Umum
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pendidikan Nasional
d. Dinas Olahraga dan Pemuda
e. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
f. Dinas Pertanian dan Peternakan
g. Dinas Kelautan dan Perikanan
h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
i. Dinas Perhubungan
j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
n. Dinas Pendapatan Daerah

23
3. Badan
a. Inspektorat Provinsi
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Badan Kesejahteraan Daerah
d. Badan Diklat dan Pengembangan SDM Aparatur
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
g. Badan Informasi, Komunikasi dan PDE
h. Badan Kepegawaian Daerah
i. Badan Promosi Penanaman Modal Daerah
j. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah
k. Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS
4. Kantor
a. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
b. Kantor Ketahanan Pangan Daerah
c. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
d. Kantor Perwakilan/Penghubung Pemerintah Sulawesi
Barat di Jakarta
e. Rumah Sakit Umum Regional Provinsi
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
6. Sekretaris Korpri Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2005 adalah sebanyak 845 orang dengan
mayoritasberjenis kelamin perempuan sebanyak 478 jiwa dan
laki-laki sebanyak 367 jiwa, dilihat dari golongannya 538 Jiwa
merupakan golongan III sedangkan dari segi pendidikan yang
terbanyak adalah yang berpendidikan Strata I, untuk lebih
jelasnya banyaknya pegawai menurut jenis kelamin, golongan
dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 20 Lampiran I.
Sedangkan pada bidang Ketentraman dan Keamanan masih
dibutuhkan perhatian yang cukup karena masih banyaknya
tindakan-tindakan yang melanggar hukum, hal ini dapat dilihat
pada Tabel 21 Lampiran I.

24
BAB III
MISI, VISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
A. Misi
Melihat gambaran pada Bab II, menunjukkan bahwa
Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam kategori tertinggal
meskipun mempunyai potensi yang sangat besar. Banyak sarana
dan prasarana pembangunan sangat tidak memadai. Untuk hal
tersebut dibutuhkan tekad dan usaha yang keras dari semua
pihak untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Melihat
kondisi yang demikian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Barat mempunyai misi yang disebut dengan MISI - 2011 yang
berupa:
“Meningkatkan Derajat Kehidupan Yang Layak
Bagi Masyarakat Sulawesi Barat, Serta
Meningkatkan Kesetaraan Dengan Provinsi
Lainnya”.
Pernyataan misi tersebut mengandung arti bahwa pada 2011
masyarakat terpenuhi hak-hak dasarnya, setidaknya dalam hal
pangan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Untuk itu,
pemerintah daerah akan mendorong tumbuhnya perekonomian
seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa
melaksanakan/mendapatkan pekerjaan yang baik yang pada
gilirannya mereka mampu memenuhi kebutuhannya jasmaninya.
Pemerintah daerah juga akan mendorong kegiatan-kegiatan yang
pada gilirannya akan mampu memenuhi kebutuhan rohani
masyarakat. Enam hal pokok yang akan dilakukan pemerintah
daerah untuk mewujudkan Misi 2011 tersebut, yaitu:
1. Meletakkan dasar-dasar tumbuhnya perekonomian yang
sehat berbasis potensi daerah.
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
akan pangan, kesehatan dan pendidikan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan
norma kehidupan bermasyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan
hidup antar umat beragama.

25
5. Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban,
kerukunan, kesatuan dan persatuan warga masyarakat.
6. Mengembangkan seni budaya dan olahraga sebagai penopang
pembangunan yang berkebudayaan.
Dengan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan derajat
kehidupan yang layak tersebut, maka secara langsung akan
meningkatkan kesetaraan dengan provinsi lainnya. Hal ini juga
mengindikasikan perlunya melakukan pembandingan kinerja
dengan provinsi lainnya.
B. Visi
Dengan misi yang diemban tersebut, pemerintah daerah
mempunyai pandangan kedepan mengenai kehidupan
masyarakat Sulawesi Barat yang dirumuskan dalam VISI – 2011,
yaitu:
“Terwujudnya kehidupan masyarakat SULBAR
yang produktif dan terpenuhi hak-hak dasarnya
secara merata”.
Kehidupan yang produktif menunjukkan bahwa seluruh
energi yang dimiliki oleh masyarakat dipergunakan untuk hal-hal
yang produktif sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi di
lingkungan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dapat segera
dipenuhi. Dengan berlaku produktif, maka masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bidang pangan, sandang,
papan, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Daerah selaku
pemangku kehidupan sosial masyarakat harus menciptakan
situasi yang kondusif agar hak-hak dasar lainnya juga dapat
dipenuhi oleh masyarakat seperti halnya: mendapatkan pekerjaan
yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, keadilan,
ketenangan dalam memeluk dan menjalankan agama maupun
kepercayaannya serta kemudahan dalam berpartisipasi dalam
politik dan perubahan juga berinovasi.
C. Strategi
Mengingat bahwa ketertinggalan tersebut sudah
sedemikian jauh, maka diperlukan upaya-upaya percepatan
dengan melibatkan seluruh unsur pembangunan, dan memilih
sektor-sektor yang berdampak luas kepada kehidupan
masyarakat. Dalam hal pembangunan ekonomi, percepatan

26
tersebut perlu melibatkan swasta sebagai pemercepat (katalisator)
tumbuhnya ekonomi masyarakat umum. Dalam hal seperti ini,
pemerintah daerah selaku regulator, stimulator dan supervisor
pembangunan akan memberikan regulasi, fasilitasi dan
pengawasan kepada hubungan kerjasama antara swasta dan
masyarakat umum. Strategi ini disebut dengan “Strategi Tiga
Pilar” yang melibatkan Pemerintah Daerah, Swasta dan
Masyarakat. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut:
PEMERINTAH DAERAH
Regulator, Stimulator, Supervisor
SWASTA
Katalisator
RAKYAT
Subyek & Obyek Pembangunan
Kerja Sama
Regulasi, Pemberdayaan & Pengendalian
Gambar 3.1. Strategi Tiga Pilar

27
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kebijakan keuangan daerah sangat ditentukan oleh berapa
besar kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan
daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
Untuk itu, dalam memproyeksi kemampuan keuangan daerah
menggunakan empat asumsi dasar yaitu: Pertumbuhan Ekonomi,
Inflasi, Tax Ratio dan Dana Perimbangan.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun
2003 sebesar 3,21 persen masih dibawah pertumbuhan Nasional yaitu
4,88 persen, namun pada Tahun 2004 dan 2005 Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat sudah melampaui Pertumbuhan
Ekonomi Nasional, hal ini terlihat dari data bahwa pada Tahun 2004
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat sebesar 5,86 persen
lebih tinggi dibanding 5,13 persen di level nasional demikian juga pada
Tahun 2005 di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 5,92 persen juga lebih
tinggi dibanding 5,60 persen pada level nasional. Adapun proyeksi
pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2007 = 6,7 persen, 2008 =
7,2 persen, 2009 = 7,6 persen dan 2010 sebanyak 7,6 persen.
Diharapkan pada tahun mendatang pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Sulawesi Barat dapat melebihi pertumbuhan ekonomi pada level
nasional.
Tax ratio yang merupakan angka perbandingan antara jumlah
PAD dengan PDRB, menunjukkan bahwa pada tahun 2006 PDRB
sekitar Rp.3,308,016,200,000,- sedangkan PAD pada tahun yang sama
sebesar Rp. 31,033,800,000,- sehingga pada Tahun 2006 Tax ratio di
Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 0,94 persen. Inflasi di Provinsi
Sulawesi Barat masih cukup besar yaitu 6,61 persen pada Tahun 2004
dan 7,91 persen pada Tahun 2005.
Asumsi yang digunakan dalam memproyeksi kemampuan
keuangan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 sampai dengan
Tahun 2008 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1, pada
halaman berikut ini.

28
Tabel 4.1. Asumsi Dasar Perhitungan Keuangan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011
T a h u n
No. Asumsi Dasar
2007 2008 2009 2010 2011
1. Pertumbuhan
Ekonomi 6,80 7.50 7.70 7.70 7.80
2. Inflasi 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3. Tax ratio 1.10 1.75 2.50 3.50 5.00
4. Dana Perimbangan 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Berdasarkan asumsi tersebut pada Tabel 4.1 di atas, maka
besarnya pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011 dapat diproyeksikan sebagaimana
pada Tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011
T a h u n
No. U r a I a n
2007 2008 2009 2010 2011
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Daerah 39,03 66,46 102,26 154,19 235,45
2. Dana Perimbangan 302,05 332,26 365,48 402,03 442,23
3. Lain-lain Pendapatan yg
sah - - - - -
J u m l a h 341,08 398,72 467,74 556,22 679,68
II. BELANJA
1. Belanja Tidak langsung 85,37 93,90 103,30 113,63 124,99
2. Belanja Langsung 278,10 304,82 364,44 442,59 554,69
J u m l a h 363,47 398,72 467,743 556,22 679,68
III. PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan 22,18 - - -
2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0
J u m l a h 22,18 - - -

29
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kebijakan Umum Keuangan Daerah diarahkan pada
optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah
melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada
dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan
kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas
pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum kebijakan umum pengelolaan pendapatan
daerah ditujukan pada peningkatan upaya optimalisasi
penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan
peningkatan kerjasama dengan semua pihak. Pada Tahun 2006
pendapatan daerah yang diperoleh sebesar Rp. 314,8 milyar lebih
dan diharapkan meningkat sebesar 10 persen pada setiap
tahunnya.
1. Pendapatan Asli Daerah
Khusus untuk pajak dan retribusi yang memegang
peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu
diupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan
daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi
yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan
pelayanan dan memperhatikan kemampuan masyarakat.
Dalam hal ini, pajak dan retribusi yang diperoleh diharapkan
tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi terkait dengan
proses produksi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan
dapat lebih kompetitif.
Keseluruhan investasi yang direncanakan akan
menghasilkan kegiatan produksi barang dan jasa yang pada
gilirannya menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan
pendapatan wilayah. Oleh karena itu pemerintah dalam
upaya mendorong perkembangan investasi akan melakukan
perbaikan pelayanan publik antara lain melalui pemberian
kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan
prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan
berinvestasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga
Provinsi Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang
kompetitif untuk berinvestasi.

30
Pendapatan asli daerah pada Tahun 2006 diperoleh
sebesar Rp. 31,033 milyar lebih melalui pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai
kewenangan dan potensi yang ada diasumsikan pendapatan
asli daerah pada Tahun 2007 lebih dari 20 persen dan pada
tahun selanjutnya bisa mencapai sekitar 50 persen setiap
tahunnya. Peningkatan peran Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu didukung oleh
unit kerja lainnya sehingga penerimaan PAD dapat maksimal.
2. Pendapatan Dana Perimbangan
Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dan antar daerah. Dana perimbangan
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan
SDA, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan yang cukup
berarti bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dana
perimbangan ini diharapkan dapat meningkat dari tahun
sebelumnya, mengingat komponen dari Dana Bagi Hasil,
seperti pajak PBB, bea perolehan atas hak atas tanah
semakin besar seiring dengan semakin meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Pada Tahun 2006 dana perimbangan diperoleh sebesar
Rp. 276,85 milyar lebih, yang diharapkan meningkat melebihi
10 persen pada Tahun 2007 hingga lima tahun ke depan.
Hal ini diharapkan dengan meningkatnya pelayanan yang
diberikan pada masyarakat, maka masyarakat semakin
menyadari pentingnya membayar pajak lebih awal untuk
peningkatan kepentingan pelayanan publik.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Dalam struktur pembiayaan APBD, pada dasarnya
merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk
menampung penerimaan pembiayaan daerah, dan
pengeluaran pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus
anggaran. Guna meningkatkan penerimaan, maka Pemerintah

31
Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan berbagai
terobosan regulasi dalam hal optimalisasi pengelolaan
sumberdaya alam, peningkatan investasi masyarakat pada
perbankan, asuransi, serta penerimaan pajak dan bukan
pajak.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah pada
Tahun 2006 diperoleh sebesar Rp. 7 milyar lebih yang
diharapkan bisa meningkat pada Tahun 2007 dan lima tahun
kedepan melalui upaya terobosan regulasi seperti dimaksud
di atas.
B. Pengelolaan Belanja Daerah
Penyusunan APBD berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No. 26 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Berkenaan dengan
itu, kebijakan belanja saat ini terbagi atas Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung untuk menunjang pelaksanaan
tugas operasional SKPD secara rutin dan membiayai kebutuhan
pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi ini diarahkan untuk
dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran
jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi oleh setiap
SKPD/unit kerja daerah, baik menyangkut pelayanan yang
langsung terhadap aparatur daerah, maupun pelayanan kepada
publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pada
tahun 2006 Belanja Daerah sebesar Rp. 337,073 milyar lebih,
yang akan meningkat pada Tahun 2007 menjadi Rp. 363.470
milyar. Diharapkan selama lima tahun kedepan dapat
mengalami kenaikan sekitar 20 persen setiap tahunnya.
1. Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak langsung berorientasi kepada
upaya pemenuhan Kebutuhan Rutin SKPD sesuai
kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan rencana
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil melalui peningkatan gaji pada Tahun 2007 dan
lima tahun kedepan, maka penyediaan dana untuk
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, sesuai dengan
petunjuk dan kebijakan pemerintah pusat, dalam APBD

32
Pokok tahun ini disediakan untuk memperhitungkan
kenaikan gaji pegawai dan pembayaran gaji ke 13.
Selain tersebut di atas, alokasi Belanja Tidak
Langsung ini juga untuk optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil
kepada pemerintah kabupaten Se-Sulawesi Barat atas
penerimaan Pemerintah Provinsi, termasuk di dalamnya
Sumbangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa
dari penerimaan PBB yang sudah mulai disalurkan kepada
pemerintah Desa. Bantuan Keuangan kepada organisasi
tertentu, pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dalam
menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetap
menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang dianggap
mendesak sesuai ketentuan yang berlaku, maka masih tetap
disediakan pos anggaran untuk Belanja Tidak Terduga yang
terutama ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana
alam, bencana sosial dan penanganan kegiatan pemerintahan
lainnya yang dianggap mendesak dalam tahun anggaran
berkenaan.
Belanja aparatur pada Tahun 2006 sebesar Rp.
191,523 milyar lebih, selanjutnya dengan adanya beberapa
kebijakan pemerintah terutama mengenai pola penyusunan
anggaran yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun
2006, yang nomenklaturnya akan menjadi Belanja Tidak
Langsung dan terdapat beberapa peniadaan pos anggaran
sebelumnya, maka pada Tahun 2007 dan lima tahun kedepan
Belanja Tidak Langsung menjadi kecil
2. Kebijakan Umum Belanja Langsung
Khusus mengenai Belanja Langsung, secara
keseluruhan mencerminkan program dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan tetap memperhatikan Pokok-Pokok Kebijakan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2007 diharapkan alokasi belanja ini akan
mempercepat proses pencapaian sasaran pembangunan.
Belanja Langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang secara

33
umum diharapkan dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan
ekonomi dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Belanja Langsung ini diarahkan kepada urusan pemerintah
daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang diharapkan
dapat memberikan konstribusi yang besar pada peningkatan
perekonomian masyarakat, sehingga pilihan pendanaan
untuk Belanja Langsung akan dapat dimanfaatkan secara
optimal untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
Pada Tahun 2006 Belanja Pelayanan Publik yang
dialokasikan sebesar Rp.84.595 milyar lebih. Selanjutnya
dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah terutama
mengenai pola penyusunan anggaran yang mengacu pada
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, nomenklatur Belanja
Pelayanan Publik ini akan menjadi Belanja Langsung dan
terdapat beberapa peniadaan pos anggaran sebelumnya,
maka pada Tahun 2007 dan lima tahun kedepan proporsi
Belanja Langsung akan menjadi lebih besar. Belanja
Langsung ini diharapkan akan mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
C. Kebijakan Umum Anggaran
Pengaruh tingkat inflasi saat ini mencapai 16,85 persen,
namun karena pengaruh kondisi perekonomian nasional secara
umum yang semakin membaik, maka diperkirakan
kecenderungan kedepan tingkat inflasi akan menurun hingga
diperkirakan Tahun 2007 tingkat inflasi akan menjadi lebih
rendah. Perkiraan tersebut didasarkan pada kondisi
perekonomian daerah yang masih tetap bertumpu pada sektor
pertanian utamanya kualitas perkebunan yang mendominasi
potensi ekonomi, yang mempunyai ketahanan terhadap pengaruh
inflasi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk terus menggairaihkan
sektor pertanian agar dapat menjadi penopang pekeonomian
daerah yang utama di Sulawesi Barat.
Pada Tahun 2007 dan lima tahun kedepan diperkirakan
curah hujan akan kembali normal dan produksi pertanian akan
meningkat secara signifikan, demikian pula dengan aksesibilitas
petani terhadap pasar, akan kembali normal dan berjalan efektif.
Penurunan nilai inflasi pada Tahun 2007 dan lima tahun
kedepan selain didukung oleh relatif stabilnya nilai nominal

34
rupiah pada saat ini, juga didukung oleh situasi keamanan yang
semakin membaik selama ini sehingga diperkirakan pada Tahun
2007 dan lima tahun kedepan iklim investasi akan kembali
normal dan semakin meningkat secara signifikan meskipun
dampaknya secara efektif baru akan dirasakan pada Tahun
2008.
Dengan keadaan yang demikian maka perkembangan
perekonomian Provinsi Sulawesi Barat seiring dengan laju
pertumbuhan penduduk, maka akan berdampak pada
peningkatan PDRB per kapita yang berarti daya beli masyarakat
akan meningkat dan sekaligus diperkirakan akan mendorong
peningkatan penerimaan pemerintah termasuk pemerintah
daerah. Kondisi ini tentu akan meningkatkan pula pendapatan
asli daerah.
Secara empirik menunjukan bahwa peningkatan
perekonomian akan senantiasa mendorong peningkatan
penerimaan pemerintah yang sekaligus berarti sebagai sumber
investasi pemerintah, baik pusat maupun daerah seperti
tercermin dalam APBN dan APBD yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Bila investasi pemerintah tersebut dialokasikan
secara tepat maka akan menjadi faktor utama penyebab
berkembangnya investasi swasta dan masyarakat yang pada
gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan perkapita.
Investasi pemerintah, swasta dan masyarakat yang
diuraikan sebelumnya, secara keseluruhan berdampak positif
pada perkembangan ekonomi wilayah. Kegiatan ekonomi yang
dilakukan masyarakat yang berasal dari investasi pemerintah,
swasta dan masyarakat secara langsung menciptakan lapangan
kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
Kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Sulawesi
Barat di Tahun 2007 diperkirakan akan semakin meningkat, hal
ini ditandai dan diperngaruhi oleh beberapa hal yaitu: (1)
Meningkatnya kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan dan perikanan seiring dengan pesatnya
kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh aparat pelaksana
teknis; (2) Terbukanya akses masyarakat terhadap daerah sekitar
dan pusat-pusat ekonomi sekitarnya seiring dengan
meningkatnya perbaikan sarana dan prasarana transportasi; (3)
Masuknya beberapa investasi dalam berbagai sektor terutama di

35
bidang perkebunan, pertanian dan kehutanan serta sumber daya
alam lainnya; (4) Kondisi sosial masyarakat yang semakin solid
dan harmonis seiring dengan perbaikan kondisi keamanan dan
ketertiban wilayah akan menciptakan ketenangan berusaha dan
konsentrasi masyarakat pada usaha-usaha ekonomi produktif; (5)
Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk
berbagai upaya pemberdayaan akan turut menciptakan peluang-
peluang ekonomi dan bisnis bagi masyarakat; (6) Pembangunan
infrastruktur perkantoran pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat
dan pembangunan beberapa kantor instansi vertikal tingkat
Provinsi Sulawesi Barat di Kota Mamuju, yang akan menciptakan
peningkatan kebutuhan jumlah tenaga kerja pada beberapa
proyek pembangunan tersebut; (7) Pesatnya pembangunan pusat-
pusat perbelanjaan dan sentra ekonomi produktif di masing-
masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; (8)
Masuknya berbagai program pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan; (9) Promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dalam memperkenalkan keberadaan dan
peluang investasi di Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai
event lokal, nasional dan regional serta internasional; (10)
Terbukanya peluang ekspor terhadap beberapa komoditas
unggulan daerah; (11) Membaiknya kondisi perekonomian
masyarakat tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dalam menurunkan
tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat.
Berdasarkan Kondisi Umum dan permasalahan utama
Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, maka Kebijakan Umum
Keuangan Daerah diarahkan pada :
1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Penanggulangan
Kemiskinan
Perhatian kepada perbaikan kualitas hidup rumah tangga
miskin melalui peningkatan akses untuk memenuhi hak
dasar antara lain melalui program peningkatan akses
terhadap pangan, pendidikan dan kesehatan, perbaikan gizi,
program padat karya dan perbaikan lingkungan pemukiman.

36
2. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang memberi
andil terbesar pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Untuk itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap pendidikan dan kesehatan dilakukan melalui
pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana
dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Revitalisasi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/Kelautan
Peningkatan produksi dan mutu serta pengelolaan pasca
panen komoditas unggulan yaitu Kakao, Kalapa Dalam, Kopi
dan Rumput Laut dalam rangka meningkatkan pendapatan
masyarakat.
4. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan pada
pembangunan ruas jalan, utamanya yang menghubungkan
sentra-sentra produksi ke daerah pemasaran serta antar
ibukota kabupaten dan provinsi, demikian juga bandar udara
dan pelabuhan laut dalam rangka mendukung kegiatan
ekspor/impor. Disamping itu perhatian yang sama juga akan
diberikan kepada peningkatan prasarana dan sarana
pendidikan dan kesehatan.

37
BAB V
ARAH KEBIJAKAN UMUM
Dalam rangka mewujudkan Misi, Visi dan berdasarkan Strategi
Pembangunan serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah, maka
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun Kebijakan Umum
Pembangunan 2007 – 2011 sebagai berikut:
1. Mempercepat pembangunan pada sektor-sektor yang berdampak
langsung dan luas kepada masyarakat dengan melibatkan pihak-
pihak lain yang bertindak sebagai investor.
2. Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pembangunan.
3. Mempercepat penguatan kapabilitas pemerintah daerah.
4. Mengelola pembangunan dengan berwawasan kepada lingkungan
yang berkelanjutan.
Secara sektoral arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 - 2011, adalah sebagai berikut:
1. Penataan organisasi Pemerintahan Daerah diarahkan untuk
mewujudkan pelayanan yang memenuhi standar minimal dalam
memenuhi hak dasar warga, dengan mengupayakan struktur
organisasi yang ramping tetapi dapat menjalankan fungsi dengan
optimal, dalam suatu lingkungan kerja yang memperhatikan
konsistensi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Penguatan SDM pemerintahan diarahkan untuk mencapai
jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai bagi berjalannya
fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang
baik, nilai-nilai lokal, potensi dan permasalahan daerah, dan
memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan fungsi yang akan
dijalankan.
3. Pembangunan Pekerjaan Umum diarahkan pada penyediaan,
peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemerintahan, lingkungan perumahan dan permukiman,
sumberdaya air dan transportasi darat untuk percepatan dalam
rangka pengembangan komoditas unggulan dan pembangunan
wilayah yang berkelanjutan dengan mendorong partisipasi
masyarakat dan kerjasama dengan swasta.

38
4. Pembangunan Perhubungan diarahkan pada penyediaan,
peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan
telekomunikasi, untuk menciptakan interkoneksitas antar
kabupaten dan akses keluar provinsi, guna menjamin kelancaran
mobilitas manusia, barang dan jasa dalam rangka pengembangan
komoditas unggulan yang berkelanjutan dengan memperhatikan
pemberian akses yang luas kepada partisipasi masyarakat dan
swasta.
5. Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan pada peningkatan
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan upaya
pencegahan dan penanganan dampak, serta pengawasan dan
pengendalian lingkungan, untuk pengembangan menjamin
kelestarian fungsi lingkungan dengan mendorong partisipasi
masyarakat dan swasta.
6. Pembangunan Pertanian diarahkan pada peningkatan produksi
pertanian dan optimalisasi penggunaan lahan khususnya disela-
sela tanaman perkebunan, pengembangan sistem agribisnis
komoditas tanaman pangan dan peternakan, mendukung
ketahanan pangan melalui diversifikasi produk pertanian serta
pengendalian penyakit ternak dengan memperhatikan perbaikan
kesejahteraan petani dan peternak miskin.
7. Pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan pada
peningkatan kapasitas sarana penangkapan ikan, perbaikan
sistem pemasaran hasil tangkap, pengembangan budidaya
perikanan darat, pemanfaatan sumberdaya pantai dan kelautan,
peningkatan kemampuan usaha dan pemberdayaan nelayan,
serta pengembangan jejaring usaha.
8. Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan pada
peningkatan kordinasi dan pelaksanaan pembinaan organisasi
dan kelembagaan untuk perbaikan kinerja koperasi dan UKM
dalam hal sumberdaya manusia, manajemen usaha, permodalan,
pengembangan jejaring dalam rangka mendorong pengembangan
agribisnis komoditas unggulan serta penanggulangan
kemiskinan dan perbaikan ekonomi lokal.
9. Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan diarahkan pada
pemanfaatan hasil hutan secara legal, perlindungan kawasan
hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan, pengembangan hutan
rakyat dan hutan kemasyarakatan, rehabilitasi dan peremajaan

39
tanaman perkebunan khususnya komoditas unggulan,
pengembangan agribisnis perkebunan komoditas unggulan, dan
pengolahan hasil perkebunan komoditas unggulan berskala
industri.
10. Pembangunan Pertambangan dan Sumberdaya Mineral
diarahkan pada pengembangan dalam pemanfaatan potensi
pertambangan unggulan secara ramah lingkungan dengan
mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat lokal.
11. Urusan Penanaman Modal diarahkan pada berlakunya regulasi
dan pelayanan yang mendorong peningkatan investasi, promosi
potensi daerah khususnya produk komoditas unggulan, jaringan
informasi bisnis, dan kerjasama daerah dalam pengembangan
investasi.
12. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada perbaikan kinerja
pembangunan manusia secara terpadu dan menjangkau seluruh
lapisan masyarakat; peningkatan jumlah, kualitas dan
kemerataan fasilitas/prasarana kesehatan antar daerah/golongan
masyarakat; peningkatan partisipasi masyarakat secara
individual maupun kolektif dalam mewujudkan hidup sehat dan
bersih; pengembangan asuransi kesehatan masyarakat;
revitalisasi pelembagaan keluarga berencana dan pos pelayanan
terpadu (posyandu); serta peningkatan upaya penanganan dan
pencegahan penyakit yang bersumber dari binatang dan penyakit
menular (berbahaya) lainnya.
13. Pembangunan Pendidikan diarahkan pada perbaikan indeks
pembangunan manusia melalui peningkatan jumlah dan kualitas
sarana pendidikan, perbaikan kualitas pembelajaran, perbaikan
manajemen pendidikan, pengembangan asuransi pendidikan
masyarakat dan pengembangan pendidikan luar sekolah serta
pengembangan pendidikan kejuruan berbasis komoditas
unggulan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan
kerjasama swasta.
14. Pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diarahkan
pada peningkatan kerja sama pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalam kordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan
peningkatan kualitas tenaga kerja; peningkatan peluang
kesempatan kerja melalui pengembangan usaha-usaha
perkebunan dan perikanan; dan peningkatan perlindungan,
pengawasan dan pemberlakuan sistem jaminan sosial bagi tenaga

40
kerja; pembukaan area transmigrasi yang memperhatikan
kelestarian lingkungan dan harmoni sosial; serta percepatan
perubahan status unit transmigrasi menjadi unit pemerintahan
desa.
15. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada
peningkatan kordinasi dan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
penanganan masyarakat terasing/komunitas adat terpencil
melalui pemenuhan hak dasar terhadap kehidupan yang layak;
penanganan bencana alam dan perlindungan sosial.
16. Pembangunan Politik dan Kesatuan Bangsa diarahkan pada
penciptaan iklim komunikasi politik dan ketersaluran aspirasi
politik rakyat; peningkatan fasilitasi organisasi politik, organisasi
sosial/keagamaan dan LSM; penanaman rasa saling percaya
antar golongan/multi etnis; peningkatan harmoni/integrasi
masyarakat; dan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan.
17. Pembangunan Kepariwisataan, Seni dan Budaya diarahkan
pada pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan
dengan tetap memperhatikan budaya lokal; revitalisasi kesenian
tradisional; dan pemeliharaan nilai-nilai lokal asli.
18. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada
pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan
organisasi keolahragaan dan peningkatan prestasi atlit serta
pembinaan organisasi kepemudaan.
19. Upaya Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada terbukanya
kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam
berbagai bidang pembangunan termasuk dalam pengembangan
komoditas unggulan dan terwujudnya kesetaraan gender.
20. Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan diarahkan pada
terbangunnya industri kecil dan menengah yang berbasis
pertanian, terpenuhinya kebutuhan bisnis dan kepastian hukum
dalam berusaha, dan terciptanya iklim perdagangan dan jejaring
pasar serta sistem informasi pasar.
21. Pembangunan Masyarakat Desa diarahkan pada upaya
pemberdayaan masyarakat khususnya petani dan nelayan dan
pembentukan/penguatan kelembagaan masyarakat khususnya
petani dan nelayan melalui proses pembelajaran partisipatif

41
dalam kegiatan perencanaan, implementasi, penikmatan hasil,
monitoring dan evaluasi pembangunan, serta pemanfaatan
teknologi tepat guna.

42
BAB VI
SASARAN POKOK, AGENDA
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
A. Sasaran Pokok.
Sasaran Pokok yang menjadi prioritas pembangunan sampai
dengan Tahun 2011 adalah:
1. Memberdayakan perekonomian masyarakat dengan pola kerja
sama inti-plasma yang meliputi:
- 70 persen dari seluruh populasi perkebunan rakyat, khususnya
untuk komoditi: Kakao, Kopi dan Kelapa.
- 50 persen dari seluruh populasi nelayan rakyat.
2. Memberdayakan masyarakat petani padi untuk selalu
memperoduksi padi diatas kebutuhan lokal Provinsi Sulawesi
Barat.
3. Membangun infrastruktur perhubungan yang terdiri dari:
- Pengaspalan penuh ruas jalan Kalukku - Lakahang – Mambi –
Malabo – Mamasa – Tabang.
- Pengaspalan penuh ruas jalan Lakahan – Bonehau –
Kalumpang – Tumongan.
- Pengaspalan penuh ruas jalan – Wonomulyo – Tumongan –
Keppe.
- Pembangunan Bandara Tampa Padang sehingga mampu
didarati dengan pesawat jet dengan kapasitas tidak kurang dari
150 penumpang.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Belang-Belang beserta fasilitas
penunjangnya untuk mendukung industri yang ber’basiskan
hasil-hasil perkebunan.
4. Memfasilitasi terbangunnya industri tenaga listrik baru setidaknya
dengan total kapasitas 100 MW, guna memenuhi kebutuhan
masyarakat umum serta industri.

43
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
melalui pola JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat)
setidaknya mencakup 60 persen penduduk.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
umum dan terapan menengah melalui pola JPPM (Jaminan
Pelayanan Pendidikan Masyarakat) setidaknya mencakup 40 perse
penduduk.
Penyampaian Sasaran Pokok diatas bukan berarti mengabaikan
sasaran bidang-bidang lainnya. Hal ini dikemukakan semata-mata oleh
karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah
daerah, sehingga mengharuskan melakukan prioritas.
B. Agenda dan Program Pembangunan.
Dengan mendasarkan kepada sasaran pokok serta sasaran
tambahan lainnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2006-
2011 telah menyusun 9 (sembilan) Agenda Pembangunan secara garis
besarnya dapat dilihat pada Gambar 9. Kesembilan agenda tersebut,
setiapnya memiliki beberapa program pembangunan. Agenda dan
program tersebut adalah :
Gambar 9. Kerangka Pikir Percepatan Pembangunan di Provinsi
Sulawesi Barat
Pembangunan
Pendidikan
Pembangunan
Kesehatan
Pembangunan
Infrastruktur
REVITALISASI
PERTANIAN
Percepatan Pemb.
Ekonomi Daerah
Pembangunan
Kesejateraan Sosial
& Kesatuan
Bangsa
Penguatan SDM &
Kelembagaan
Pemerintah
Pemberdayaan
Masyarakat
PENDUKUNG
Penanggulangan
Kemiskinan Untuk
Pemenuhan Hak Dasar
TUJUANPRASYARAT PENGGERAK
UTAMA

44
AGENDA PERTAMA PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terpengaruh
oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat
pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,
lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi
hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga
kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara
bermartabat.
Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang tergolong
miskin, ditandai dengan kondisi pada lima kabupaten yang tercakup di
dalamnya, yang semuanya merupakan kabupaten dengan kategori
miskin. Berdasarkan data statistik 2006, jumlah rumah tangga miskin
di Sulawesi Barat mencapai 111.902 unit. Kalau dibandingkan dengan
total rumah tangga yakni 251.004 unit, maka 44,58 persen rumah
tangga di Sulawesi Barat berkategori miskin. Rumah tangga tersebut
tersebar pada kawasan pantai, pegunungan dan kota pada lima
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sebaran rumah tangga miskin
tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.
Tabel 6.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2005
No. Kabupaten
Hampir
Miskin
Miskin
Sangat
Miskin
Jumlah RT
Miskin
Jumlah
RT
Persentase
RT Miskin
1
2
3
4
5
Majene
Polman
Mamasa
Mamuju
Mamuju
Utara
4,347
9.047
1.583
5.676
915
10,042
15.103
13.529
16.750
5.223
4.009
9.827
8.578
6.205
978
18.488
33.977
23.690
28.631
7.116
28.828
88.320
29.184
86.112
18.560
64,13
38,47
81,17
33,25
38,34
Jumlah 21.568 60.647 29.687 111.902 251.004 44,58
Sumber: BPS Sulawesi Barat, Hasil Susenas 2005

45
Dari Tabel 6.1 diatas menunjukkan bahwa persentase rumah
tangga miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Mamasa yaitu 81,17
persen dari jumlah rumah tangga yang ada, kemudian disusul oleh
Kabupaten Majene sebesar 64,13 persen kemudian Kabupaten Polewali
Mandar dan Mamuju Utara masing-masing sebanyak hampir 40 persen
sedangkan paling sedikit adalah di Kabupaten Mamuju yaitu sebesar
33,25 persen. Ini menandakan bahwa masalah kemiskinan merupakan
masalah utama dan sekaligus sebagai salah satu proritas utama dalam
pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat
Sasaran: Berkurangnya jumlah orang miskin setengah dari jumlah
saat ini dan terjadinya perbaikan aksesibilitas rumah tangga miskin
dalam memenuhi hak-hak dasarnya secara berkelanjutan.
Kebijakan: Perbaikan martabat orang dan rumah tangga miskin
melalui peningkatan akses untuk memenuhi hak dasar atas pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan dan sanitasi, air bersih,
tanah, dan partisipasi dalam pembangunan.
Berikut adalah Program Pelaksanaan untuk Agenda ini, adapun
keterangan terinci dari setiap Program Pelaksanaan dapat dilihat di
Lampiran II.
Program 1 : Peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap
Pangan Pokok
Program 2 : Peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap
Pengobatan dan Perawatan Kesehatan
Program 3 : Perbaikan gizi rumah tangga miskin
Program 4 : Peningkatan akses orang miskin atas layanan
pendidikan usia dini, wajib belajar sembilan tahun
dan pendidikan menengah
Program 5 : Perbaikan lingkungan pemukiman, ketersediaan air
bersih dan lingkungan hidup rumah tangga miskin
AGENDA DUA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat menjadi keniscayaan, karena
strategi untuk mewujudkan good governance practice, menempatkan
masyarakat sebagai pilar yang diharapkan berkapasitas dan
berkontribusi relatif sama dengan pemerintah dan swasta. Sementara

46
itu, pemerintah desa/kelurahan, merupakan unit kepemerintahan
yang sangat dekat dengan eksistensi masyarakat dan dituntut
fungsional dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, keterkaitan
antara peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dengan
pemberdayaan masyarakat, sangat signifikan dalam agenda ini.
Salah satu masalah sekaligus potensi yang dihadapi oleh
Sulawesi Barat dalam hal keberdayaan masyarakat adalah tingginya
keragaman komunitas berdasarkan asal-usulnya. Di Provinsi Sulawesi
Barat terdapat komunitas Mandar, Bugis, Makassar, Jawa, Bali,
Lombok dan sebagainya dengan ikatan komunal dan pengorganisasian
diri yang relatif berpola in-group, sehingga modal sosial yang lahir lebih
bersifat terikat (bounding social capital), dan menuntut semakin
kuatnya modal sosial yang menjembatani (bridging social capital).
Sementara itu, pemerintahan desa (terdapat 474 desa dan
selain itu masih ada yang belum berbadan hukum) di Provinsi
Sulawesi Barat memiliki kespesifikan terkait dengan asul-usulnya yang
kebanyakan berbasis unit transmigrasi, sehingga menuntut
kelembagaan dan aparat pemerintahan desa yang memiliki kapasitas
sesuai konteks tersebut. Dalam kondisi demikian, terbatasnya akses
masyarakat dalam aspirasi untuk pengambilan keputusan
pembangunan/kebijakan, lemahnya daya organisir diri dan
kelembagaan lokal dalam pemecahan masalah/kebutuhan, menjadi
fenomena.
Sasaran: Meningkatnya kapabilitas dan asset masyarakat dalam
mengatasi masalah/kebutuhan, lahirnya kekuatan masyarakat dalam
mempengaruhi pengambilan kebijakan dan manajemen pembangunan,
dan terakselerasinya peran pemerintahan desa/kelurahan dalam
memberdayakan masyarakat.
Kebijakan: Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan membuka
ruang dan memberi apresiasi bagi keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan kebijakan dan pengelolaan pembangunan, memfasilitasi
dan mengoptimalkan pelaksanaan pendekatan partisipatoris dalam
pembangunan, mendorong sinergitas pemerintah dengan LSM dalam
pemberdayaan masyarakat.
Lampiran II.

47
Program 1 : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program 2 : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi
Program 3 : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa/Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
AGENDA KETIGA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN
Masalah dalam bidang pendidikan di Sulawesi Barat terutama
berkaitan dengan kualitas proses belajar-mengajar yang belum
optimal. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan pendidik baik jumlah
maupun mutunya masih sangat terbatas, fasilitas belajar-mengajar
belum memadai, dan tingkat kesejahteraan tenaga pengajar/guru
masih relatif rendah.
Gambaran tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2006 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6.2. Kondisi Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni
dan Angka Partisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2006
No. Jenjang Pendidikan
Angka
Partisipasi
Kasar
Angka
Partisipasi
Murni
Angka Partisipasi
Sekolah
1. SD/MI/Paket A 114,02% 100,20% 99,83%
2. SMP/MTS/Paket B 113,94% 85,43% 95,23%
3. SMA/MA/SMK 147,18% 99,33% 79,08%
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2006
Berdasarkan hasil Susenas BPS (2006), jumlah penduduk buta
aksara di Provinsi Sulawesi Barat masih cukup tinggi (91.394 jiwa),
dimana dalam populasi penduduk buta huruf tersebut, perempuan
mencapai porsi 57,44%. Penduduk buta huruf tersebut terdistribusi
pada tiap kabupaten sebagaimana dalam tabel berikut.

48
Tabel 6.3. Jumlah Penduduk Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tiap Kabupaten
No. Kabupaten
Laki-laki
(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa)
Jumlah
(Jiwa)
1. Mamuju 11.673 16.591 28.264
2. Mamuju Utara 6.519 7.870 14.389
3. Polman 13.443 18.139 31.582
4. Majene 2.511 4.265 6.776
5. Mamasa 4.743 5.640 10.383
Jumlah 38.889 52.505 91.394
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2006
Sasaran: Meningkatnya kinerja pembangunan manusia dalam
bidang pendidikan dengan penekanan pada: (1) meningkatnya secara
nyata presentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib
belajar sembilan tahun; (2) meningkatnya secara nyata partisipasi
penduduk yang mengikuti pendidikan menengah terutama pada
pendidikan kejuruan; (3) meningkatnya proporsi anak yang terlayani
pada pendidikan anak usia dini; (4) menurunnya angka buta aksara
penduduk usia 15 tahun ke atas; (5) meningkatnya kualitas proses
pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Kebijakan: Peningkatan pelayanan pendidikan diarahkan pada
perbaikan kinerja pembangunan manusia dalam aspek pendidikan
melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana pendidikan,
perbaikan kualitas pembelajaran, perbaikan manajemen pendidikan,
dan pengembangan pendidikan luar sekolah.
Lampiran II.
Program 1 : Pendidikan Formal
Program 2 : Pendidikan Non Formal
Program 3 : Perbaikan Manajemen Layanan Pendidikan

49
AGENDA EMPAT
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN
Sebagai provinsi baru, berbagai masalah kesehatan masih
memerlukan pembenahan di Provinsi Sulawesi Barat. Angka Kematian
Bayi (AKB) pada Tahun 2006 sebesar 22/1000 kelahiran hidup dan
Angka Kematian Ibu melahirkan sebesar 220/100.000. Sementara itu,
rata-rata kasus gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan angka 32
persen berarti sistem deteksi dini kewaspadaan pangan belum optimal
bekerja. Angka kesakitan malaria klinis sebesar 1.689 kasus, dan
angka kesembuhan penderita TB Paru dan BTA mencapai 46 persen,
sebuah angka yang masih dibawah standar Departemen Kesehatan.
Dilihat dari ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan
kesehatan, saat ini terdapat tujuh buah rumah sakit (lima milik
pemerintah dan dua milik swasta), 64 puskesmas dan 208 puskesmas
pembantu. Sarana dan fasilitas ini belum memungkinkan pelayanan
yang optimal, selain jumlah dan kelengkapannya terbatas, juga masih
banyak konsentrasi penduduk yang terisolasi dan sulit menjangkau
satuan pelayanan kesehatan yang ada. Masalah ini lebih berat lagi
karena dokter ahli masih sangat terbatas dan kabupaten hasil
pemekaran seperti Mamasa dan Mamuju Utara sangat terbatas jumlah
dokternya. Kondisi sekarang, target dan kebutuhan tenaga medis
dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut.
Tabel 6.4 Situasi ketenagaan dan kebutuhan Tenaga Medis
2005 – 2009
NO. Uraian
Dokter
spesialis
Dokter
umum/
Dokter
Gigi/
Apoteker SKM Bidan Perawat
Sanitasi
(DIII)
1. existing 13 81 27 15 64 185 655 36
2. Target 60 480 110 100 400 1000 1170 400
3. Kebutuhan 47 399 83 85 336 815 515 364
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat
Sasaran: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan sehingga: (1) Angka Kematian Bayi berkurang hingga
20/1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu melahirkan berkurang
hingga 150/100.000 kelahiran; Persentase Rata-rata kasus gizi buruk

50
dan gizi kurang akan berkurang menjadi 15 persen; (2) Angka
Kesakitan Malaria Klinis berkurang hingga 800 kasus, angka
kesembuhan penderita TB Paru BTA+ bertambah hingga 85 persen; (3)
terjadi peningkatan persentase rumah sehat dan tempat-tempat
umum sehat masing-masing menjadi 80 persen, peningkatan
persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar
65 persen, persentase Posyandu Purnama dan Mandiri sebesar 40
persen; (4) terjadi peningkatan penduduk yang memanfaatkan
puskesmas, penduduk yang memanfaatkan rumah sakit, sarana
laboratorium kesehatan, rumah sakit yang menyelenggarakan empat
pelayanan spesialis kesehatan dasar dan persediaan obat generik
berlogo.
Kebijakan: Peningkatan pelayanan kesehatan diarahkan pada
meningkatnya kinerja pembangunan manusia pada aspek kesehatan
melalui peningkatan kemitraan lintas sektor, program dan kabupaten;
perbaikan tatakelola bidang kesehatan, peningkatan kemampuan
peranan kabupaten, pemberdayaan SDM kesehatan, masyarakat dan
swasta yang bermuara pada akselerasi pelaksanaan upaya kesehatan.
Lampiran II.
Program 1 : Penyediaan dan Sarana dan Prasarana Bidang
Kesehatan
Program 2 : Pengadaan dan Peningkatan SDM Kesehatan
Program 3 : Pengembangan upaya Kesehatan Masyarakat
Program 4 : Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Menular
Program 5 : Peningkatan Cakupan Peserta Keluarga Berencana
dan Penurunan Angka Kelahiran pada Rumah Tangga
Miskin
AGENDA LIMA
PERCEPATAN REVITALISASI PERTANIAN/KEHUTANAN/
PERKEBUNAN / PERIKANAN
Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pertanian yang cukup
besar, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat

51
dari struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 dimana
pertanian memberi kontribusi sebesar 55,91 persen.
Pada sektor tanaman pangan, potensi padi sawah sebesar
54.859 Ha, dengan produktivitas rata-rata 4,4 Ton/Ha, padi ladang
4.907 Ha dan jagung 5.219 Ha dengan produktivitas 3,32 Ton/Ha.
Selain itu berkembang komoditas hortikultura dan buah-buahan.
Perkebunan rakyat terutama kakao, berkembang pada semua
kabupaten, dimana Pasangkayu (Mamuju Utara) merupakan lokasi
pertama pengembangan kakao di Sulawesi Selatan dan Barat.
Perkebunan kelapa sawit terutama digerakkan oleh swasta, seperti di
Mamuju dan Mamuju Utara. Sementara peternakan rakyat potensil di
Kabupaten Majene, Polman dan Mamuju Utara khususnya kambing
dan sapi.
Di sektor perikanan dan kelautan, panjang garis pantai
mencapai 639,07 Km dengan jumlah pulau-pulau kecil 31 buah.
Perikanan tangkap dominan di Majene, Mamuju dan Polman dengan
alat tangkap payang, purse-seine, pukat pantai, jaring insang, bagang
dan pancing terutama menghasilkan ikan tuna, cakalang, tongkol,
layang, kerapu, sunu dan lobster. Selain itu berkembang usaha
tambak, budidaya rumput laut, budidaya teripang, keramba jaring
apung dan pengolahan hasil perikanan serta jasa kelautan.
Masalah yang secara umum dihadapi adalah: perkebunan
rakyat khususnya kakao sebagian besar kurang produktif lagi karena
kurangnya pemupukan, serangan hama penyakit dan usia tanaman
sudah tua, sengketa lahan pada perkebunan swasta yang disebabkan
klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat dan perusahaan, rendahnya
persentase sawah yang memiliki irigasi/pengairan yang baik sehingga
sebagian petani masih mengandalkan hujan untuk pengairan, sarana
dan prasarana pendukung yang digunakan nelayan untuk
penangkapan ikan masih tergolong tradisional, masih adanya
petani/peladang berpindah, pembakaran hutan dan illegal logging
serta tidak jelasnya batas-batas hutan produksi, hutan lindung dan
hutan rakyat, pemeliharaan ternak masih bersifat tradisional/tidak
dikandangkan dan terbatasnya lahan perumputan, belum optimalnya
penggunaan sarana produksi dalam budidaya padi sawah dan jagung.
Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat sangat
tergantung pada pengembangan potensi daerah sebagai motor
penggeraknya, sehubungan dengan itu program Revitalisasi Pertanian,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan khususnya pengembangan kakao

52
merupakan jalan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan tersebut.
Asumsi luas lahan dan produktivitas komoditi unggulan serta
proyeksi kinerja pengembangan produk unggulan dalam
penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat
pada Tabel 22 dan 23 Lampiran II.
Dengan memperhatikan Tabel 23 Lampiran I tersebut maka
diharapkan pada Tahun 2011 sekitar 200.000 KK petani dapat
ditingkatkan pendapatannya atau dilepaskan dari jerat kemiskinan
melalui tiga komoditas unggulan bidang perkebunan dan satu
komoditas bidang perikanan.
Sebagai prasyarat untuk kesuksesan program revitalisasi
pertanian adalah tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan dan
infrastruktur perhubungan serta kondisi pelayanan pendidikan dan
kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
sebagai pelaku pembangunan. Selain itu diperlukan faktor penunjang
berupa percepatan pembangunan ekonomi daerah, untuk
kesejahteraan sosial dan kesatuan bangsa serta penguatan SDM
Aparat dan pemberdayaan masyarakat.
Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan,
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta terjaminnya
ketahanan pangan.
Kebijakan: Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan,
perkebunan, perikanan dan peternakan yang menunjang
pembangunan ekonomi masyarakat, ketersediaan pangan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terjaganya fungsi ekologis
dan ekonomis hutan.
Lampiran II.
Program 1 : Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
Program 2 : Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan
Program 3 : Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
Khususnya Komoditas Unggulan
Program 4 : Pengembangan Agribisnis Tanaman Perkebunan
Komoditas Unggulan

53
Program 5 : Peningkatan Produksi Perikanan
Program 6 : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Program 7 : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program 8 : Peningkatan Ketahanan Pangan
Program 9 : Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program 10 : Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
AGENDA ENAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Barat ditandai oleh
kontribusi tiga sektor yang besar yakni pertanian, perdagangan dan
jasa yang mencapai 80 persen terhadap PDRB. Berdasarkan harga
konstan, pada Tahun 2005 PDRB Provinsi Sulawesi Barat mencapai
sekitar Rp 3,12 triliun.
Pada sektor perindustrian dan perdagangan, Provinsi Sulawesi
Barat dicirikan oleh potensi bahan baku yang umumnya berasal dari
sektor perkebunan dan kehutanan serta hasil kelautan. Potensi ini
memerlukan pengembangan industri hilir untuk produksi barang jadi
atau setengah jadi guna memenuhi kebutuhan industri hulu di luar
daerah Provinsi Sulawesi Barat. Secara umum permasalahan dalam
perindustrian dan perdagangan adalah terbatasnya sarana dan
prasarana, tingginya biaya produksi, terbatasnya suplai tenaga kerja
terampil dan lemahnya keterkaitan hulu-hilir.
Pada sektor koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
permasalahan umum yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas,
terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif, rendahnya
kapasitas kelembagaan dan organisasi koperasi, kurang kondusifnya
iklim usaha serta kurang baiknya citra koperasi dalam masyarakat.
Saat ini terdapat 576 unit koperasi Provinsi Sulawesi Barat, sementara
usaha kecil dan menengah tercatat 764 unit.
Pembangunan ekonomi daerah sangat terkait dengan
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Isu lingkungan yang
signifikan di Sulawesi Barat adalah kerusakan hutan karena
pembalakan liar dan perambahan untuk konversi menjadi kebun,
tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai, pembukaan tambang
golongan C yang tidak memenuhi kaidah lingkungan hidup, sampah
padat perkotaan yang tidak terkelola dengan baik dan kerusakan

54
terumbu karang akibat penggunaan bom dan bius. Masalah-masalah
ini sangat berpotensi menghambat percepatan pembangunan ekonomi.
Sasaran: Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang ditandai
dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto minimal sama
dengan pertumbuhan ekonomi nasional serta masuknya investasi di
Provinsi Sulawesi Barat dengan tetap memperhatikan kelestarian
fungsi lingkungan.
Kebijakan: Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi,
perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan, pengembangan energi
dan sumberdaya mineral, promosi investasi serta pengendalian
pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
Lampiran II.
Program 1 : Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
Program 2 : Perlindungan Konsumen dan Ketenagakerjaan
Program 3 : Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
Program 4 : Promosi Investasi
Program 5 : Pengendalian pencemaran dan Pengrusakan
Lingkungan Hidup
AGENDA TUJUH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PRASARANA WILAYAH
Masalah utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat dalam
pembangunan berbagai aspek adalah ketertinggalannya dalam hal
infrastruktur dan prasarana wilayah. Dua dari lima kabupaten yang
ada masih relatif sulit dijangkau dari ibu kota provinsi yakni Mamasa
dan Mamuju Utara. Sementara itu, masih banyak wilayah terpencil
yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, bahkan roda dua, karena
jalan dan jembatan yang belum memadai. Hubungan antar desa, desa
dengan ibu kota kecamatan, hingga ke ibu kota kabupaten, belum
menjamin mobilitas manusia dan barang yang memadai, serta belum
semua desa dapat dilayani kebutuhan air bersih dan prasarana
pengairan. Inilah yang menyebabkan desa-desa di Provinsi Sulawesi

55
Barat berkategori tertinggal. Dalam hubungan keluar daerah, bandar
udara yang ada juga belum memungkinkan lalu lintas pesawat
berbadan besar; sementara pelabuhan laut memerlukan pembenahan
serius untuk bisa menopang arus manusia dan barang lewat laut.
Kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Sulawesi Barat masih
sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 24, 25 dan 26
Lampiran I. Satu-satunya bandara yang ada dan telah operasional di
Provinsi Sulawesi Barat adalah Bandara Tampa Padang dengan
frekuensi penerbangan sebanyak empat kali seminggu yang dilayanani
oleh pesawat DAS Type CN 212 yang berkapasitas 20 orang
penumpang. Informasi dan Fasilitas Bandara Tampa Padang
sebagaimana pada Tabel 27 dan 28 Lampiran I.
Jumlah pelabuhan laut di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak
delapan belas buah yang tersebar pada empat kabupaten dengan
kondisi sarana yang masih sangat minim, untuk itu perlu perhatian
utamanya pada prasarana pendukung agar pelabuhan laut dapat
beroperasi lebih optimal. Tabel 29 Lampiran I memperlihatkan jumlah
dan penyebaran pelabuhan laut berdasarkan statusnya. Adapun
fasilitas di Pelabuhan Belang-Belang dapat dilihat di Tabel 30
Lampiran I.
Sasaran: Terpenuhinya infrastruktur bandar udara yang dapat
digunakan untuk penerbangan pesawat ukuran besar, meningkatnya
kapasitas pelabuhan laut sehingga memenuhi standar untuk kegiatan
ekspor/impor, semua jalan nasional sepanjang 538,70 Km telah
teraspal, jalan nasional poros batas Pinrang-Mamuju sepanjang
210,5 Km diperlebar dari 4,5 M menjadi 6 M termasuk pelebaran
jembatan, semua jalan provinsi sepanjang 602,95 Km telah teraspal,
terlayaninya kebutuhan air bersih serta tersedianya prasarana
pengairan, perumahan dan permukiman.
Kebijakan: Penyediaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana perhubungan darat, laut dan udara untuk menciptakan
interkoneksitas antar kabupaten dan akses keluar provinsi, guna
menjamin kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa, penyediaan
air bersih dan pengairan serta prasarana lingkungan perumahan dan
permukiman yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemberian
akses yang luas kepada partisipasi masyarakat dan swasta.
Lampiran II.

56
Program 1 : Pembangunan jalan dan jembatan.
Program 2 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Perumahan dan Permukiman
Program 3 : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa, dan Air Baku.
Program 4: Konservasi Sungai, Waduk dan Sumber Air lainnya
serta Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
Program 5 : Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi
Darat, Laut dan Udara
KEPULAUAN
BALA-BALAKANG
KAB.
MAMUJU
UTARA
POLEWALI
MAJENE
SELAT MAKASSAR
SELAT MAKASSAR
KAB. DONGGALA
SULTENG
KAB. TANA
TORAJA
SULSEL
KAB.
PINRANG
SULSEL
KAB.
ENREKANG
SULSEL
PROVINSIPROVINSI
KAB.
MAMUJU
KAB.
MAMASA
MAMASA
KAB.
MAJENE
MAMUJU
PASANG KAYU
KAB.
POLEWALI
MAMASA
AIRPORT
SEAPORT
PUSAT
PERGERAKAN
Jalan Tembus Mamuju-Kaluku-
Bonehau-Tabulahan-Arale-Mamasa,
Untuk Urat Nadi Jalan Pariwisata
Jalan Tembus
Mamasa-Toraja
Jalan Tembus Lakahang – Bonehau
– Kalumpang - Tumongan
Jalan Nasional
Jalan Tembus Wonomulyo –
Matanga - Keppe
Jalan Nasional
KEPULAUAN
BALA-BALAKANG
KAB.
MAMUJU
UTARA
POLEWALI
MAJENE
SELAT MAKASSAR
SELAT MAKASSAR
KAB. DONGGALA
SULTENG
KAB. TANA
TORAJA
SULSEL
KAB.
PINRANG
SULSEL
KAB.
ENREKANG
SULSEL
PROVINSIPROVINSI
KAB.
MAMUJU
KAB.
MAMASA
MAMASA
KAB.
MAJENE
MAMUJU
PASANG KAYU
KAB.
POLEWALI
MAMASA
KEPULAUAN
BALA-BALAKANG
KAB.
MAMUJU
UTARA
POLEWALI
MAJENE
SELAT MAKASSAR
SELAT MAKASSAR
KAB. DONGGALA
SULTENG
KAB. TANA
TORAJA
SULSEL
KAB.
PINRANG
SULSEL
KAB.
ENREKANG
SULSEL
PROVINSIPROVINSI
KAB.
MAMUJU
KAB.
MAMASA
MAMASA
KAB.
MAJENE
MAMUJU
PASANG KAYU
KAB.
POLEWALI
MAMASA
AIRPORT
SEAPORT
PUSAT
PERGERAKAN
Jalan Tembus Mamuju-Kaluku-
Bonehau-Tabulahan-Arale-Mamasa,
Untuk Urat Nadi Jalan Pariwisata
Jalan Tembus
Mamasa-Toraja
Jalan Tembus Lakahang – Bonehau
– Kalumpang - Tumongan
Jalan Nasional
Jalan Tembus Wonomulyo –
Matanga - Keppe
Jalan Nasional
Gambar 6. Rencana Infrastruktur Utama Perhubungan

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (19)

Ähnlich wie RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010

Ähnlich wie RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010 (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (15)

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2006-2010