Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang refleksi filosofis terhadap sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Konsep keadilan sosial telah berkembang sejak zaman Plato hingga John Rawls dengan berbagai pendekatan. 3. Sosialisme Indonesia menurut Mohammad Hatta bersumber dari ajaran Marx, Islam, dan gotong royong masyar

1. REFLEKSI FILOSOFIS SILA V
DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
Oleh :
1. Muhammad Agus Widiyanto
2.Fajar hamzah

2. PENGANTAR
2
 Sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, merupakan cita-cita
luhur . Cita-cita dengan keadilan sosial untuk
membentuk suatu masyarakat adil dan makmur
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Ketika lahir, Pancasila adalah penyeimbang antara
Declaration of Independence dan Manifesto
Komunis, keduanya yang selalu membuat
pertentangan-pertentangan fisik maupun Ideologi
di dunia.

3. PENGANTAR
3
 Penganut faham Ideologi Declaration of
Independence telah melahirkan kaum
kapitalis dan industrialis.
 Penganut faham manifesto komunis
melahirkan kaum komunis, sosialis, dan
kaum buruh yang sangat terkenal dengan
ajaran Marxismenya.

4. PENGANTAR
4
 Dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menekankan bahwa merdeka bukan hanya dalam arti
politik dan teritori, melainkan juga dalam arti
sosial dan ekonomi.
 Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 mengatakan Indonesia Merdeka tidak hanya
mengejar politieke democratie (demokrasi
politik), tetapi juga memperjuangkan socialie
rechtvaardigheid (keadilan sosial).

5. PENGERTIAN-PENGERTIAN
5
Keadilan.
II. Sosial.
III. Keadilan Sosial.
IV. Seluruh Rakyat Indonesia.
V. Bangsa.
VI. Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).
VII.Kesejahteraan sosial.
VIII.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
I.

6. I. Keadilan :
6
 Keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti
memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib
sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri
sendiri, sesama manusia maupun terhadap Tuhan.
 Adil dalam sila Keadilan sosial ini adalah khusus dalam
artian adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil
terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan.
 Keadilan dalam sila V diartikan sifat-sifat dan keadaan
yang sesuai dengan hakikat adil untuk mengakui hak
sesama (Noor Ms Bakry ,1997:124)

7. II. Sosial :
7
Istilah sosial berasal dari kata “socius”
(bahasa latin) yang berarti kawan atau
teman.
Dalam bahasa latin ada suatu istilah
“homo homini socius”, yang artinya
manusia satu adalah teman manusia
yang lain, manusia memandang manusia
lain sebagai teman (Noor Ms Bakry
1997:126-127)

8. III. Keadilan Sosial.
8
Meliputi 3 hal yaitu :
1.Keadilan legalis.
Contoh : warga negara taat membayar pajak, mematuhi
peraturan berlalu lintas di jalan raya, dll.
2.Keadilan distributive.
Contoh : tersedianya fasilitas pendidikan untuk rakyat, jalan
raya untuk transportasi umum termasuk untuk penyandang
cacat & lanjut usia, dll.
3.Keadilan komutatif.
Contoh : saling hormat-menghormati antar-sesama manusia
toleransi dalam pendapat dan keyakinan, saling bekerja sama
dll.

9. IV. Seluruh Rakyat Indonesia
9
Ialah sekelompok manusia yang menjadi
warga negara Indonesia, baik berbangsa
Indonesia asli maupun keturunan asing,
demikian juga baik yang berada dalam
wilayah Republik Indonesia maupun warga
negara Indonesia yang berada di negara
lain (Noor Ms Bakry , 1997:129).

10. V. Bangsa :
10
Adalah suatu kelompok manusia yang dianggap
memiliki identitas bersama, dan mempunyai
kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya,
dan/atau sejarah.
Umumnya dianggap memiliki asal –usul keturunan
yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi
menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan
salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah.
Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan
merupakan awal dari ideologi nasionalisme.

11. VI. Negara :
11
Adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun
budayanya diatur oleh pemerintahan. Negara merupakan
suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan
yang berlaku bagi semua individu di dalam suatu wilayah,
dan berdiri secara independent.
Syarat primer sebuah negara
Memiliki rakyat,
Memiliki wilayah,
Memiliki pemerintahan yang berdaulat.
Syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari
negara lain.

12. VII. Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) :
12
Adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
dan/atau masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan, atau gangguan,
tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,
maupun sosial secara memadai dan wajar.

13. PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
13
1. Anak balita terlantar.
2. Anak terlantar.
3. Anak yang menjadi
korban tindakan
kekerasan atau
diperlakukan salah.
4. Anak Nakal.
5. Anak Jalanan.
6. Wanita Rawan Sosial
Ekonomi.
7. Anak Cacat :
a) Penyandang Cacat
Tubuh.
b) Penyandang Cacat
Buta (Tuna Netra).
c) Penyandang Cacat
Tuli Bisu (Tuna
Rungu Wicara).
d) Penyandang Cacat
Mental.

14. PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
14
8. Wanita yang Menjadi
Korban Tindakan
Kekerasan atau
diperlakukan Salah.
9. Lanjut Usia Terlantar.
10.Lanjut Usia yang
Menjadi Korban Tindak
Kekerasan atau
Diperlakukan Salah
11. Penyandang Cacat.
12.pengemis.
13. Penyandang Cacat
Bekas Penyakit
Kronis.
14. Tuna Sosial.
15. gelandangan.
16. Gelandangan
Psykotik.
17. Bekas Nara Pidana.
18. Korban Penyalah
-gunaan Napza.

15. PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
15
19.Keluarga Fakir-Miskin.
20.Keluarga Berumah tak
Layak Huni.
21.Keluarga Bermasalah
Sosial Psikologis.
22.Komunitas Adat
Terpencil.
23.Masyarakat yang
Tinggal di Daerah
Rawan Bencana
24.Korban Bencana
Alam
25.Korban Bencana
Sosial/Pengungsi.
26.Pekerja Migran
Terlantar.
27.Pengidap HIV/AIDS.

16. Kesejahteraan Sosial &
Penyelenggara
16
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah
upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial,dan perlindungan sosial.

17. KONSEP KEADILAN SOSIAL
DARI MASA KE MASA
17
 Plato menyatakan bahwa keadilan adalah apa
pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam
Republik, Plato meresmikan alasan bahwa
sebuah negara ideal akan bersandar pada empat
sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan
(atau keprihatinan), dan keadilan.
 Aristoteles membedakan 3 (tiga) jenis keadilan ;
distributif, korektif & remedial.
 Thomas Aquinas menyebut keadilan sebagai
suatu kesamaan proporsional.

18. KONSEP KEADILAN SOSIAL
DARI MASA KE MASA
18
Hegel, dalam Philosophy of Right,
 Keadilan dan solidaritas memiliki hubungan
interdependensi. Artinya, keadilan dan
solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama
lain, kehadiran yang satu selalu sudah
mengandaikan kehadiran yang lain.
 Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan
individual, sedangkan solidaritas merupakan
realisasi kebebasan pada tataran sosial.

19. KONSEP KEADILAN SOSIAL
DARI MASA KE MASA
19
Menurut John Rawls terdapat dua prinsip
keadilan :
I.
Setiap orang mempunyai hak yang sama
terhadap kebebasan dasar yang paling luas
sesuai dengan dengan kebebasan sejenis yang
dimiliki orang lain.
II. Perbedaan sosio-religius dan ekonomi harus
diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut
menjadi keuntungan bagi setiap orang dan
posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka
bagi setiap orang dapat diwujudkan.

20. SOSIALISME INDONESIA
MENURUT HATTA
20
Sosialisme Indonesia berasal dari 3 (tiga)
sumber:
I. Ajaran Karl Marx yang diajarkan oleh
kaum sosialis Barat.
II. Ajaran Islam yang menuntut keadilan
merata ke seluruh masyarakat dan
persamaan serta persaudaraan antar
manusia.
III. Masyarakat Indonesia asli yang memiliki
lembaga gotong royong atau koperasi dan
semangat kolektivisme.

21. SOSIALISME INDONESIA
MENURUT HATTA
21
Jalan ke sosialisme tidaklah satu, melainkan
berbagai macam, sesuai dengan struktur negeri
dan peradaban serta sejarah masing-masing.
Penentu corak masyarakat :
1. Faktor-faktor sejarah.
2. Keadaan bangsa.
3. Adat istiadat.
4. Kepercayaan agama.

22. SOSIALISME INDONESIA
MENURUT HATTA
22
Tujuannya ialah melaksanakan perikemanusiaan
dan perikeadilan.
Kesejahteraan Sosial :
1. Orang Indonesia hidup dalam tolong
menolong.
2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak
mendapatkan pekerjaan dan mendapat
penghidupan yang layak bagi manusia.
3. …

23. SOSIALISME INDONESIA
MENURUT HATTA
23
Kesejahteraan Sosial : …
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama,
menurut dasar kolektif.
4. Cabang produksi yang menguasai hidup orang
banyak, dikuasai oleh pemerintah.
5. Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang
seorang berhak memakai tanah sebanyak yang
perlu baginya sekeluarga.
6. Harta milik orang seorang tidak boleh menjadi
alat penindas orang lain.
7. Fakir miskin di pelihara oleh Pemerintah

24. Latar Belakang
Permasalahan Kesejahteraan Sosial
24
Adanya perubahan dalam kehidupan
masyarakat di era globalisasi saat ini,
yang dibarengi dengan meningkatnya
kebutuhan hidup, persaingan hidup yang
semakin ketat, ketidakmampuan dan
keterbatasan masyarakat untuk
beradaptasi
(Data PSKW Yogyakarta, 2011).

25. Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
25
a. Rehabilitasi sosial.
b. Jaminan sosial.
c. Pemberdayaan sosial.
d. Perlindungan sosial.
e. penanggulangan kemiskinan.

26. KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
26
1. Kebutuhan biologis dan fisiologis
(Sandang, Pangan, Papan)
2. Kebutuhan akan rasa aman.
3. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang
4. Kebutuhan akan harga diri dan
aktualisasi diri

27. PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
27

28. PELAKSANAAN NORMATIF
28

29. KONSEP WELFARE STATE
29
Dalam UUD 1945, tertuang dalam pasal 34
ayat 2 “Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan” dan ayat 3 “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak”.

30. Pandangan Juergen Habermas
tentang Welfare State
30
Negara memberikan ‘ganti rugi’ kepada
penduduk untuk mengkompensasi akibat dari
proses akumulasi kapitalistik (pasar bebas).
Namun dengan kompensasi tersebut uang dan
kuasa semakin mencengkeram dunia kehidup
-an dan mendesak proses-proses komunikatif
Komunikasi atas dasar kesejajaran terhalang
secara sistematis karena peran negara secara
birokratis dalam menyelesaikan masalah hidup
warga sangat dominan

31. TUJUAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
31
Menurut Sumodiningrat, G. (1999) bahwa secara
menyeluruh dan bertahap pemerintah berupaya
untuk meningkatkan kemajuan, kemakmuran,
kesejahteraan dan keadilan sosial melalui
pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang
bertujuan :
1) Menikmati Pelayanan Pembangunan.
2)Mendayagunakan kesempatan hasil pembangunan
bagi peningkatan kualitas hidup dan taraf
kesejahteraan sosialnya.
3)Meningkatkan peran sertanya dalam proses
pelaksanaan pembangunan.

32. KESALAH KAPRAHAN SISTEM
SEKARANG
32
1. Sistem jaminan sosial yang dilakukan dengan
tidak merata dan tepat sasaran. Kelalaian negara
dalam mengukur parameter kemiskinan yang valid
dan menjangkau daerah-daerah terpencil, kecende
-rungannya justru dibumbui dengan aksi nepotisme.
2.Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam tidak
sampai ke masyarakat. Dalam UUD 1945 : “sumber
daya alam dikuasai oleh negara dan akan diwujudkan
untuk kesejahteraan rakyat”, namun kenyataannya,
sistem pengolahan yang dilakukan justru dipegang
oleh pihak pemodal.

33. KESALAHKAPRAHAN SISTEM
SEKARANG
2. ..
33
3. Pembangunan yang lebih bersifat industrialistik
dan tidak merata. Pembangunan disesuaikan dengan
kondisi wilayah tertentu menurut potensi yang ada, kenyataannya pembangunan industri dilakukan secara
berlebihan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan.
4. Negara dunia ketiga sebagai korban, masalah
kemiskinan dan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan dijadikan alasan bagi negara untuk
menambah hutang ke pihak luar negeri walaupun sering
kali berbentuk “bantuan diplomatik”, namun tetap saja,
“tak ada makan siang gratis”, semua itu tentu saja
dilakukan atas dasar kepentingan.

34. KEADILAN SOSIAL MENURUT FILSAFAT
PANCASILA
34
Ciri sistem filsafat Pancasila: adanya nilai, asas,
dan norma dari isi jiwa bangsa Indonesia
Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah
keadilan yang :
Berketuhanan yang Maha Esa,
Berkemanusian yg adil dan beradab,
Berpersatuan Indonesia,
Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan.

35. KESIMPULAN
35
Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia adalah adil terhadap
sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri
sendiri serta adil terhadap Tuhan dan adil
terhadap orang lain yang berada dalam
suatu kelompok yang menjadi warga
Negara Indonesia.

36. DAFTAR PUSTAKA
36
Abdullah, Irwan, 2006, Konstruksi dan Reproduksi
Kebudayaan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Anderson, Benedict, 1991. Imagined Communities, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
Sumodiningrat, G., 1999, Pemberdayaan Masyarakat dan
JPS, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Hardiman, Budi. (ed.), 2010, Ruang Publik ; Melacak
Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace,
Yogyakarta: Kanisius.
Hardiman, Budi, 2011, Pemikiran-pemikiran yang
Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sanpai
Nietzsche), Jakarta : Penerbit Erlangga.

37. DAFTAR PUSTAKA
37
Kusuma, A.B., 2004, Lahirnya Undang-Undang
Dasar 1945, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
Ms Bakry,Noor, 1997, Orientasi Filsafat Pancasila,
Yogyakarta: Liberty.
Salim, Emil, Dr. (ed.), 2001, Karya Lengkap Bung
Hatta, Buku 3, Perdamaian Dunia dan
Keadilan Sosial, Jakarta: LP3ES, .
Anonim, 2012, Prosiding Pertemuan Nasional
Kesejahteraan Sosial, Jakarta: DNIKS.

38. DAFTAR BACAAN
38
UU No 11 Tahun 2009
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL

39. TERIMA KASIH
39