Analisis filosofis PEMILUKADA.

1. Oleh :
Muhammad Agus Widiyanto

2. PENDAHULUAN
Amandeman UUD 1945
membawa perubahan besar
pada sistem ketatanegaraan
Indonesia.
Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 :
“Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintahan provinsi,
kabupaten dan kota dipilih
secara demokratis”.

3. Perkembangan
ketatanegaraan ini
terkait dengan nilai-
nilai dasar
Demokrasi Indonesia
yang berlandaskan
Pancasila.
Indonesia mengalami
transisi demokrasi.
Sebuah era yang
menentukan perjalanan
bangsa ini, untuk tetap
bertahan dengan jati diri
atau larut dengan
globalisasi,
Dibalik itu adalah liberalisasi
di semua bidang termasuk
Tata Negara dan politik
dalam negeri.
PENDAHULUAN

4. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Yang Dimaksud :
Gubernur dan wakil
gubernur untuk provinsi.
Bupati dan wakil bupati
untuk kabupaten.
Wali kota dan wakil wali
kota untuk kota.

5. Tugas dan Wewenang Kepala
Daerah :
1.Mengajukan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan
bersama.
4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban
daerah.
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

6. Memilih kepala daerah tidak lagi
menjadi tugas dan wewenang DPRD
Pasal 62 Ayat 1 dan Pasal 78 ayat 1 UU N.
22 th. 2003 tentang Susunan dan kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dijelaskan
bahwa DPRD hanya diberi peran minimal
yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian kepala daerah
Pasca reformasi, salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan otonomi daerah adalah
semakin sentralnya peran kepala daerah dalam
penyelengaraan pemerintahan.

7. Sistem PILKADA langsung dibawah UU
No. 32 th. 2004 & UU No. 22 th.2007
Lazim digunakan
di negara-negara
yang menganut
sistem federasi
atau federal
murni, seperti :
- Amerika Serikat.
- Australia.
- Kanada.
Di dalam negara
federal terdapat 2
macam
pemerintahan :
1. Negara
Federal.
2. Negara
Bagian.
Ini contoh konkrit untuk menjelaskan pandangan
kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan
FEDERAL ARRANGEMENT

8. Khusus Aceh memiliki UU No. 11 Th. 2006
tentang Pemerintahan Aceh sebagai acuan
dan pedoman Pilkada.
1) Keberadaan partai politik
lokal.
2) Keberadaan calon
perseorangan yang dibatasi
hanya untuk satu kali
Pilkada (ketentuan ini lalu
dibatalkan oleh Putusan MK
No. Nomor 35/PUU-
vIII/2010 yang tidak
membatasi keikutsertaan
calon perseorangan dalam
Pemilukada di Aceh).
3) Persyaratan calon kepala
daerah dan wakil kepala
daerah (menjalankan
syari’at agama-mampu
baca Al Qur’an),
4) Mekanisme pembentukan
dan komposisi
penyelenggara dan
pengawas Pilkada,
5) Masa tugas pengawas
Pilkada.

9. Sistem PEMILUKADA dalam perspektif
filosofis pada dasarnya merupakan proses
lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki
kualitas demokrasi di daerah-daerah,
memiliki sejumlah unggulan dibanding :
UU No. 5 th 1974 :
Dengan sistem
recruitment politik
yang ditawarkan
oleh model
sentralistik.
UU No. 22 th. 1999 :
 Demokrasi
Perwakilan

10. MANFAAT DAN HARAPAN PILKADA
LANGSUNG :
I. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas.
• Dalam proses demokrasi.
• Menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal.
II. Kompetisi Politik.
• Memungkinkan munculnya preferensi kandidat.
• Mengeliminasi kompetisi yang tidak fair.
III. Aktualisasi hak-hak politik.
• Tanpa direduksi oleh elit-elit partai.
• Posisi yang setara dalam pengembilan keputusan politik.
IV. Mendapat figur pemimpin yang aspiratif & kompeten.
• Kepala Daerah lebih berorientasi pada warga.
V. Memiliki Legitimasi politik yang kuat.
• Akan terbangun perimbangan kekuatan dengan DPRD.
• Meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan

11. DINAMIKA DAN REGULASI
PEMILUKADA
A. Sebelum Amandemen UUD 1945

12. D I N A M I K A
Berdasarkan UU No. 1
th 1945 PILKADA
dilakukan oleh Dewan.
Menurut UU N. 22 th
1948 Kepala Daerah
dipilih oleh Pemerintah
Pusat.
Sejak UU No. 1 th 1957
hingga UU No. 5 th.
1974 tidak mengalami
perubahan.
Ketentuan PILKADA :
1. Kepala Daerah dipilih
oleh DPRD.
2. Kepala Daerah tk. I
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden.
3. Kepala Daerah tk. II
diangkat dan
diberhentikan oleh
Menteri Dalam Negeri
dari calon-calon yang
diajukan oleh DPRD.

13. R E G U L A S I
Pemilihan sistem
PILKADA merupakan
perjalanan politik panjang
yang diwarnai tarik-
menarik antara
kepentingan :
Elit & kehendak publik.
Pusat & Daerah.
Nasional &
Internasional.
Ketentuan mengenai
Pemerintah daerah,
termasuk mekanisme
PILKADA :
UU No. 1 th. 1945.
UU No. 22 th. 1948.
UU No. 1 th. 1957.
UU No. 18 th. 1965.
UU No. 5 th. 1974.
UU No. 22 th. 1999.

14. B. Makna PILKADA menurut Pasal
18 UUD 1945.
1. Prinsip daerah mengatur
dan mengurus sendiri
urusan Pemerintahan
menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan.
2. Prinsip menjalankan
otonomi seluas-luasnya.
3. Prinsip kekhususan dan
keragaman daerah.
4. Prinsip mengakui dan
menghormati kesatuan
masyarakat hukum adat
beserta hak-hak
tradisionalnya.
5. Prinsip mengakui dan
menghormati
pemerintahan daerah
yang bersifat khusus &
istimewa.
6. Prinsip badan perwakilan
dipilih langsung dalam
pemilu.
7. Prinsip hubungan pusat
dan daerah dilaksanakan
secara selaras dan adil.

15. C. PILKADA Langsung menurut UU
No. 32. th. 2004.
29 September 2004
DPR menyetujui RUU
pengganti UU No. 22 th
1999.
Salah satu materinya
adalah tentang PILKADA
langsung.
Ketentuan peralihannya
akan dilaksanakan mulai
Juni 2005.
PILKADA sebagai
jawaban atas hiruk-
pikuk, kegaduhan dan
jeleknya proses maupun
hasil PILKADA lewat
DPRD.
PILKADA untuk
menegakkan kedaulatan
rakyat / menguatkan
demokrasi lokal, baik
governance & society.

16. ARGUMEN
PENTINGNYA
PILKADA
LANGSUNG
Untuk meningkatkan kualitas
akuntabilitas para elit politik
lokal, termasuk kepala daerah.
Untuk menciptakan stabilitas
politik dan efektivitas
pemerintahan lokal.
Akan memperkuat dan
meningkatkan kualitas seleksi
kepemimpinan nasional.

17. D. PILKADA Menurut UU No. 8
th. 2005
Mengubah beberapa
ketentuan pada UU No. 32
th. 2004.
Misalnya : jumlah pemilih
di TPS sebanyak 300
diubah menjadi 600 orang.
Ada penyisipan tentang
force majeur sehingga
tertunda, maka pemilihan
tunda diatur melalui
Peraturan Pemerintah.
Pemerintah juga
mengeluarkan PP No.
17 th 2005, yang
menyebutkan bahwa
KPUD berkewajiban
menyampaikan laporan
kepada DPRD dan
memberikan informasi
pada masyarakat.

18. Peran Sentral (Dominasi)
Partai politik
a. Dominasi PARPOL pada setiap tahapan PILKADA
Pross pengajuan calon, membentuk panitia pengawas, sulitnya
pengajuan calon perseorangan.
b. Recruitment Calon di tingkat PARPOL
Sistem seleksi, panitia seleksi, standar penilaian, hak-hak calon
perseorangan yang diabaikan.
c. Koalisi PARPOL yang tidak permanen
PARPOL tidak mempunyai ideologi dan platform politik yang jelas.

19. Tingkat Partisipasi Pemilih yang Rendah
dan Legitimasi Kepala daerah Terpilih.
Penyebab tingginya
warga yg tidak
menggunakan hak pilih :
1. Ketidak percayaan
pada para kandidat.
2. Kejenuhan terhadap
hiruk pikik politik.
3. Kurangnya
sosialisasi.
Isu-isu calon sangat
abstrak, tidak terukur
dan tidak spesifik.
Isu mendompleng isu
nasional.
Para kontestan lebih
suka menghadirkan
vote-getter dari politisi
nasional dan artis
daripada membangun
komitmen dengan
rakyat.

20. IMPLIKASI PEMILUKADA
1. Memunculkan Pemerintahan yang terbelah
(devided government).
2. Pencapaian Tujuan Otonomi daerah.
3. Akuntabilitas Kepala daerah.
4. Fluktuasi (keseimbangan) hubungan Kepala
Daerah dan DPRD.
5. Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Disharmoni Hubungan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Terhadap
Jalannya
Pemerintah
Daerah

21. 1. Penguatan
Demokrasi Lokal.
2. Hubungan Kepala Daerah
dan Masyarakat: tidak ada
pola tunggal.
3. Konflik Sosial dan
Konflik Kelembagaan.
IMPLIKASI PEMILUKADA
PADA PERTUMBUHAN DEMOKRASI DI DAERAH

22. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
 Catatan Kemendagri 2014
dari 524 kepala daerah yang
dihasilkan lewat Pilkada
langsung, ternyata 322
pejabat divonis terlibat
korupsi .
 Hasil penyelidikan dan
penyidikan KPK atas skandal
korupsi yang melibatkan
kepala daerah, perilaku
korup yang dilakukan
sebagai salah satu cara,
untuk mengembalikan
anggaran yang dikeluarkan
saat mengikuti Pilkada.
 Peneliti pada Pusat Penelitian
Politik LIPI, penyelenggaraan
Pilkada langsung
menghasilkan fakta dinamika
politik lokal yang cenderung
ektrem: Munculnya
perseteruan antara pejabat
gubernur dan bupati/walikota.
Kondisi itu terjadi, karena
pejabat bupati/walikota
merasa dirinya memiliki
privilage politik yang sama
dengan gubernur. Rasa itu
muncul, karena mereka sama-
sama dipilih oleh rakyat
secara langsung.

23. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
Banyak bupati/walikota yang mengabaikan posisi
gubernur, bahkan berambisi untuk segera
mengakhiri masa jabatan gubernur di
wilayahnya.
Sebaliknya, banyak gubernur mengeluarkan
kebijakan diskriminatif terhadap kabupaten/kota
saat pejabat bupati/walikota-nya memiliki sikap
politik yang berseberangan.
Bentuk diskriminasi yang terjadi, adalah
pembagian dana otonomi khusus, seperti di
Daerah Istimewa Aceh dan Papua.

24. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
I.
Permasalahan dari kerangka hukum yang masih
menyisakan berbagai kesimpangsiuran maupun
ketidakjelasan bagi penyelenggara, peserta,
maupun pemilih dalam pemaknaannya, yang tak
jarang berakibat pada konflik dan gangguan
keamanan di lapangan.
• Aturan yang ambigu dan multitafsir akhirnya berkontribusi
pada rentetan persoalan dalam menyelenggarakan tahapan
Pemilukada,
• Masalah karut marutnya daftar pemilih,
• Kisruh pencalonan,
• Kampanye yang tidak terkontrol,
• Pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah.

25. II.
Masalah sistem pemilihan dan metode pencalonan.
• Sistem pencalonan memberikan ruang bagi partai politik,
gabungan partai politik, dan calon perseorangan
untuk memajukan calon melahirkan begitu banyak
kandidat yang lantas diikuti dengan problematika berikut
biaya penyelenggaraan yang mahal dan politik biaya
tinggi (atau politik uang).
• Ruang bagi parpol non-kursi di DPRD untuk mencalon -
kan kandidat, sepanjang memperoleh 15% suara sah
dalam Pemilu Legislatif terakhir, lebih banyak membawa
masalah ketimbang manfaat bagi Pemilukada.
• Melahirkan banyaknya dukungan ganda dalam
pencalonan, dan maraknya politik transaksional jual
beli dukungan.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG

26. III.
Masalah dalam penyelenggaraan tahapan yang diakibatkan oleh
ketidaksiapan penyelenggara, kematangan kandidat, maupun
akseptabilitas pemilih atas proses penyelenggaraan tahapan
yang ada.
• Masih ditemui banyak penyelenggara yang tidak profesional
dan mumpuni dalam menyelenggarakan Pemilukada (walau
harus diakui hal ini juga terjadi karena adanya kontribusi dari
kerangka hukum yang bermasalah tersebut).
• Penyelenggaraan Pemilukada biasanya tidak bermasalah
(atau tidak dipermasalahkan) pada tahapan-tahapan
awalnya, sampai kemudian diketahui hasil penghitungan
suara. Barulah para kandidat dan masa pendukungnya
beraksi melakukan protes dan penolakan yang tidak
jarang berakhir pada kerusuhan dan konflik horizontal antar
masyarakat.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG

27. IV.
Masalah penegakan hukum dan penanganan
pelanggaran. Aturan yang ada belum bisa
merespon persoalan riel dan kompleks yang
terjadi di lapangan.
• Ketentuan hukum acara penanganan pelanggaran
Pemilukada diatur secara belum terperinci dalam undang-
undang yang ada (dan ujungnya lagi-lagi menyebabkan
kebingungan dalam penerapannya di lapangan).
• Kapasitas penegak hukum pun banyak menyisakan bahkan
menimbulkan masalah baru. Hal ini bisa dipahami
karena masih minimnya program untuk peningkatan
pemahaman dan kapasitas dalam menangani berbagai
pelanggaran Pemilukada.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG

28. V.
Tersebarnya waktu penyelenggaraan
• Pemilukada melahirkan kompleksitas dalam
pelaksanaannya yang pada akhirnya juga berujung
pada pembengkakan dan pemborosan anggaran.
• Muncul fakta sampai ada daerah yang mengambil
anggaran pendidikan dan kesehatannya untuk
memenuhi alokasi anggaran penyelenggaraan
Pemilukada.
• Pemilih akhirnya bosan dan kehabisan energi karena
terus-terusan harus ‘ber-Pemilu ria”. Tak heran jika dari
Pemilu Legislatif ke Pemilu Presiden sampai ke
Pemilukada grafik partisipasi pemilih terus menurun.
EVALUASI PILKADA LANGSUNG

29. EVALUASI PILKADA LANGSUNG
Hubungan dengan
DPRD mengalami
perubahan mendasar
dalam konteks
perimbangan dan proses
legislasi daerah.
Diwarnai dengan
munculnya pejabat-
pejabat lama.
Tidak efektif menjadi
sarana pergantian
kekuasaan
DPD RI
merekomendasikan :
1. Essensi PILKADA perlu
diubah ke arah
peningkatan kualitas
demokrasi lokal.
2. Masalah regulasi :
dilakukan pemisahan
antara materi kebijakan
pemerintah daerah dan
materi kebijakan tentang
PILKADA.

30. Lanjut Ke Materi Berikut
…..